cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir Bagus Widya Prasetya
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.14532

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap privasi konsumen terkait penyalahgunaan foto bukti pengiriman oleh kurir, khususnya dalam komunitas kurir Shopee Express di Kecamatan Ganding. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi aturan hukum yang melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi serta mengetahui pandangan informan mengenai efektivitas aturan tersebut dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga data pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan peraturan perundang – undangan, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai jurnal, artikel dan media terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang cukup, seperti UU Nomor 27 Tahun 2022. Namun, implementasi aturan ini masih lemah, terutama dalam hal edukasi bagi kurir dan pengamanan sistem oleh Shopee Express. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak kurir tidak memahami batasan dalam pengambilan dan penyebaran foto bukti pengiriman. Dari wawancara dengan informan, ditemukan bahwa penegakan akan perlindungan data pribadi masih rendah, baik di kalangan kurir maupun konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi lebih lanjut bagi kurir, serta penegakan hukum yang lebih ketat agar privasi konsumen dapat terlindungi secara optimal.
Kesadaran Hukum Mahasiswa atas Streaming Sepak Bola English Premier League (EPL) di Situs Tidak Berlisensi Faza Khoirul Miftah
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.14646

Abstract

English Premier League (EPL) menjadi salah satu liga paling populer, dengan banyak penggemar yang antusias menyaksikan setiap pertandingannya. Namun, demi mengakses siaran secara gratis, tidak sedikit yang memilih menggunakan situs streaming yang tidak berlisensi. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa seseorang dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta tanpa izin pemilik hak cipta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa atas streaming sepak bola Premier League (EPL) di situs Tidak berlisensi. Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui kuesioner, angket wawancara terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Mahasiswa mengetahui regulasi hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan memahami bahwa streaming di situs tidak berlisensi melanggar hak cipta serta merugikan pemegang hak siar. Namun, masih ada sebagian kecil masih mengakses situs tidak berlisensi karena biaya berlangganan yang tinggi, kemudahan akses situs tidak berlisensi, serta ketidakpuasan terhadap layanan resmi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga berperan dalam mendorong perilaku ini.
Perlindungan Hukum Pekerja On Call Work Sektor Jasa Transportasi Bus Pariwisata Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah Nina Mardhiyah; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i1.14794

Abstract

Pekerja on call work di sektor jasa transportasi, terutama pada perusahaan PT.X bus pariwisata memiliki jam kerja tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Kondisi ini berdampak pada keseimbangan kehidupan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum pekerja on call work dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, dengan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang didapat pekerja on call work di perusahaan PT.X tersebut belum maksimal. Beberapa pekerja menerima upah di bawah UMK, tidak memperoleh upah lembur bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan belum sepenuhnya mendapatkan jaminan sosial. Dalam Maqashid Syariah yakni dalam aspek hifzh din (memelihara agama) pekerja dapat meningkatkan nilai ibadah ketika perjalanan ziarah wali. Namun, aspek hifzh nafs (memelihara jiwa) dan hifzh maal (memelihara harta) belum maksimal, ditandai dengan waktu istirahat bersifat fleksibel namun tidak memadai, serta belum terpenuhinya hak atas jaminan kesehatan dan kompensasi lembur.
Implementasi Konversi Sepeda Motor Bahan Bakar Menjadi Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 Beta Berlian Cahya Ningrum
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.14874

Abstract

Konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung transisi energi ramah lingkungan di Indonesia. Proses ini diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 yang mensyaratkan sertifikasi bengkel konversi untuk memastikan keamanan dan legalitas kendaraan hasil konversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi regulasi tersebut dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha bengkel konversi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku usaha di sektor konversi sepeda motor di wilayah Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bengkel belum memenuhi syarat sertifikasi karena keterbatasan modal, sarana teknis, dan pemahaman terhadap regulasi yang ada. Proses sertifikasi juga dianggap rumit dan memberatkan bagi bengkel kecil. Hanya sebagian kecil bengkel yang telah mampu menjalankan konversi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Temuan ini menunjukkan perlunya adanya dukungan kebijakan, seperti pemberian insentif dan penyederhanaan prosedur, agar program konversi dapat berjalan dengan lebih optimal. Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan regulasi konversi kendaraan listrik di tingkat pelaku usaha dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
Harmonisasi Regulasi Stablecoin dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Maṣlaḥah Mursalah di Indonesia Ahmad Ibnu Ruba'i
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.17013

Abstract

Artikel ini menganalisis penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara dari perspektif maslahah mursalah. Di tengah potensi stablecoin untuk mengatasi inefisiensi sistem pembayaran tradisional, implementasinya di Indonesia terhambat oleh disharmoni regulasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 yang membuka inovasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022 yang melarang aset kripto sebagai dasar transaksi valuta asing. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan stablecoin serta mengkajinya melalui teori maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan stablecoin menawarkan manfaat efisiensi biaya, kecepatan transaksi, stabilitas nilai, dan inklusi keuangan. Namun, risikonya meliputi ketidakpastian regulasi, transparansi cadangan, keamanan teknologi, dan dampak sistemik. Dari tinjauan maslahah mursalah, penggunaan stablecoin terbukti memenuhi kriteria maslahah haqiqi (hakiki) dan universal, serta dapat selaras dengan prinsip syariah jika dikelola dengan cadangan transparan untuk transaksi riil. POJK No. 3 Tahun 2024 dinilai lebih sejalan dengan prinsip maslahah mursalah dibandingkan PBI No. 24/7/PBI/2022
Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Ekonomi Syariah Selamet Raharjo
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.17270

Abstract

Jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram merupakan kesepakatan antara kreator selaku pembuat konten dan pengguna atau pelanggan sebagai konsumen. Dalam praktiknya, jual beli ini kurang memperlihatkan dengan rinci konten apa yang akan diberikan terhadap pelanggan pasca pembayaran langganan, sehingga dinilai mengarah pada adanya unsur ghahar. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini adalah yuridis empiris, dan pendekatan yuridis sosiologis. Data berbentuk deskriptif kualitatif, dengan wawancara terhadap lima informan untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Hasil penelitian Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang dilakukan dengan Kreator sebagai penjual konten dan Pelanggan sebagai pembeli, transaksi ini melibatkan instagram sebagai penyedia konten eksklusif. Jual beli ini berkategorikan sebagai perjanjian kesepakatan sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata dan sudah sesuai. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli konten eksklusif instagram telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, larangan ghahar, kejujuran dan transparansi, dan prinsip maslahah mursalah.
Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dita Dewi Anggraini; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.17426

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesesuaian Merchant Discount Rate (MDR) dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan prinsip hukum perjanjian syariah. Meskipun QRIS memberikan kemudahan transaksi digital, mekanisme pemotongan MDR yang dibebankan kepada merchant, khususnya pelaku UMKM, menimbulkan persoalan dari sisi transparansi, kesepakatan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah regulasi yang berlaku serta prinsip akad dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar merchant tidak memahami secara jelas keberadaan dan besaran MDR, bahkan sering kali tidak ada persetujuan eksplisit yang sesuai dengan syarat sah akad syariah. Selain itu, ketimpangan posisi tawar antara merchant dan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) memperkuat indikasi ketidakadilan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Islam, hal ini berpotensi melanggar prinsip ridha, kejelasan akad, dan mengandung unsur gharar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transparansi kontrak, edukasi hukum fiqih muamalah kepada pelaku usaha, serta reformulasi akad yang lebih adil dan syariah-compliant dalam sistem pembayaran digital. Dengan demikian, diharapkan ekosistem QRIS dapat berjalan secara efisien dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.
Identifikasi Praktik Maysir Pada Perolehan Lazrewards Di Lazada Perspektif Kitab Al Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam Durrotun Ni'mah
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.18040

Abstract

Berkembangnya teknologi dan munculnya perdagangan online seperti Lazada, kemudahan akses pasar dan fitur promosi yang ditawarkan sangat menguntungkan, namun terdapat risiko yang tinggi pada beberapa fitur, seperti LazRewards, yang dapat mengandung unsur penipuan yang mendekati praktik maysir. Penelitian ini fokus pada analisis dan praktik pengenalan maysir dalam perolehan LazRewards melalui perspektif kitab Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām oleh Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī, guna memahami serta menganalisis dampak dan menguasai fitur ini dalam konteks e-commerce. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara untuk mendapatkan saldo LazRewards di Lazada, yaitu bisa dengan cara memainkan permainan, menonton video pendek, memberikan ulasan produk atau menyelesaikan misi pemesanan produk. Analisis perolehan LazRewads menggunakan kitab Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme perolehan tidak mengandung unsur maysir (perjudian). Pemberian rewards didasarkan pada aktivitas nyata pengguna tanpa adanya ketidakpastian akan keuntungan, potensi kerugian dan taruhan. Oleh karena itu, perolehan LazRewads dianggap halal dan sesuai prinsip syariah menurut kitab karangan Syekh Muhammad Yūsuf Qarḍāwī tersebut.
Analisis Hukum Perjanjian Bisnis Claw Machine antara Agen Permainan dan UMKM Mufarrohah Mufarrohah; Moh Toriquddin
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.18073

Abstract

Adanya fenomena permainan cakar mesin di tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendapat banyak perhatian dari khalayak umum tak terkecuali para akademisi dan MUI, hal tersebut merupakan bisnis yang dijalankan oleh beberapa agen permainan cakar mesin dengan menawarkan sebuah kesepakatan atau bisnis pada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan cakar mesin dengan pelaku usaha UMKM dan untuk mengatahui perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan metode pengolahan data editing, classifying, vrifying, analysing, dan concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) mekanisme yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko yaitu dengan cara agen permainan menitipkan permainan kepada pemilik toko dan agen permainan memberikan ketidakseimbangan berupa uang untuk mengganti listrik yang terpakai sesuai dengan pendekatan. Kemudian agen melakukan kesepakatan bagi hasil dari penjualan koin kepada pemilik toko dengan besaran persentase yang disepakati dan sesuai dengan penghitungan koin dalam mesin. (2) Perspektif fiqh muamalah terkait perjanjian yang dilakukan agen permainan dengan pemilik toko, terdapat 2 akad yaitu, akad wadi'ah yad amanah, dan akad muḍarabah. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh keduanya sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak ada, karena objek akad dalam akad ini yaitu permainan cakar mesin mengandung unsur untung-untungan atau judi untuk mendapatkan hadiah yang dicapit. Hal tersebut tentu dilarang oleh syari'at. Selain itu, karena dalam pembagian hasil penjualan koin terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan.
Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Konsumen atas Ganti Rugi Akad Sewa Jasa Pengiriman Sapi Rahmattulloh Rahmatullah
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i4.18100

Abstract

Murni merupakan perusahaan jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut menggunakan kapal kayu, yang berlokasi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Jasa ini banyak diminati oleh pebisnis sapi di Pulau Madura karena dianggap efisien, ekonomis, dan minim risiko. Namun, risiko tetap ada, terutama terkait cuaca laut yang tidak menentu, yang menyebabkan kematian sapi selama perjalanan meskipun telah memenuhi SOP dan seleksi ketat. Dalam kondisi demikian, konsumen seringkali menuntut ganti rugi, meskipun penyebab kerugian adalah force majeure yang berada di luar kendali pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap tuntutan ganti rugi akibat force majeure. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa jasa di CV. Murni termasuk akad ijarah yang dilakukan secara lisan. Dalam perspektif fikih muamalah, force majeure dikategorikan sebagai kondisi darurat yang merujuk pada kaidah "al-ḍarar yuzāl" (kemudaratan harus dihilangkan). Dari sisi hukum perlindungan konsumen, CV. Murni telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, sementara konsumen belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dalam kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang sah baik menurut fikih muamalah maupun hukum positif.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue