cover
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Articles 23 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2025): September" : 23 Documents clear
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Katili, Nur Ayinsa; Andi Yusuf; Agus Pariono
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2853

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak dari aspek regulasi sudah cukup komprehensif baik di tingkat nasional maupun daerah, serta DPPPA telah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam perlindungan anak melalui berbagai program dan pelibatan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala signifikan seperti ketimpangan pelaksanaan antar wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kerangka hukum dan program perlindungan anak sudah memadai, efektivitas implementasi perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, koordinasi antar instansi, dan edukasi publik agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kebijakan Publik, DPPPA, Kekerasan Anak, Implementasi Program  
FAKTOR–FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO Ente, Rusni; Rachman, Ellys; Gobel, Lisda Van
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi lemahnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta; keterbatasan anggaran yang hanya mencukupi kebutuhan operasional dasar; serta promosi yang belum efektif akibat minimnya pemanfaatan media digital dan belum terbentuknya branding destinasi yang kuat. Simpulan penelitian menyatakan bahwa pengembangan destinasi Lombongo memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif dan partisipatif, didukung alokasi anggaran memadai serta strategi promosi berkelanjutan agar potensi wisata dapat dioptimalkan.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Destinasi Wisata, Lombongo, Bone Bolango, Penghambat
TRANSFORMASI DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KANTOR CAMAT BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO Usman, Sudianto; Rachman, Ellys; Nggilu, Rukiah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digitalisasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di Kantor Camat Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Transformasi digital mencakup penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi, layanan masyarakat, dan pengelolaan data. Dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, implementasi ini juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan literasi digital. Rekomendasi diberikan agar dilakukan pelatihan berkelanjutan dan penguatan dukungan dari pemerintah daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD ) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Umar, Herlina; Rachman, Ellys; P.Koton, Yosef
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2858

Abstract

Herlina Umar, 2025 : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Komisi penasehat Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si dan Dr.Yosef P. Koton, M.Si. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis kebijakan PAD di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Menemukan faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan kebijakan PAD di Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dapat menumbuhkan kemandirian dan kesadaranan masyarakat membayar pajak. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perubahan struktur Dinas Bapenda yang awalnya sebagai sebuah bidang pendapatan di Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo, telah efektif meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo. Sementara itu Budaya dalam organisasi Keterlibatan publik dalam pengelolaan PAD dapat ditingkatkan dengan melakukan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berkenaan dengan kebijakan/peraturan baru, dan menghadirkan kemudahan kepada wajib pajak dalam berinteraksi dan bertransaksi pajak dan retribusi daerah. Keterlibatan dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pajak adalah pembinaan, pelatihan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Adapun Faktor penghambat optimalisasi PAD di kabupaten Gorontalo mencakup pendapatan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan sumber daya manusia.
EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN RASIO REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA Disastra, Yusril Ihza; Hamim, Udin; Rachman, Ellys
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta analisis data secara interaktif menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal, efisiensi belanja daerah belum maksimal, dan pertumbuhan keuangan daerah mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Simpulan penelitian menegaskan perlunya optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi pengeluaran, serta sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.   Kata Kunci: Evaluasi Kinerja Keuangan, Rasio Realisasi APBD, Kemandirian Fiskal, Efektivitas PAD
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) OLEH BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUPATEN GORONTALO Hanafi, Andri; Gobel, Lisda Van; Bakari , Luthfia
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fokus utama dalam penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu frekuensi dan intensitas pengawasan, komunikasi, serta kerja sama antara pengawas dan pengelola PKBM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PKBM belum berjalan secara optimal. Pengawasan masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara sistematis, sehingga tidak semua PKBM mendapatkan pendampingan yang merata. Komunikasi antara pihak PNF dan pengelola PKBM juga masih terbatas dan kurang terstruktur, yang menyebabkan kesenjangan informasi serta miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kerja sama antara kedua pihak masih bersifat administratif dan belum menyentuh kolaborasi strategis yang dapat mendorong inovasi dan pengembangan lembaga PKBM secara berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PNF meningkatkan kualitas pengawasan dengan jadwal yang lebih teratur, membangun sistem komunikasi yang terbuka dan responsif, serta menciptakan pola kerja sama partisipatif guna memperkuat peran PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal yang adaptif dan berkualitas.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA DAMBALO KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA Pakaya, Pebriyanti; Nggilu, Rukiah; Kadir, Jusrin
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini terdiri dari tiga fokus yakni Perencanaan program UMKM, Koordinasi dan Akses Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Perencanaan program UMKM masih belum sepenuhnya sesuai hal ini terlihat dari masih kurangnya pendampingan dan keterlibatan pelaku usaha dalam perencanaan. Koordinasi antara kepala desa dengan pelaku usaha di desa dambalo masih perlu diperbaiki hal ini terlihat dari pelaku usaha yang merasa keterlibatan mereka masih kurang dan komunkasi sering kurang lancar dengan Kepala desa. Akses Modal yang berikan kepada pelaku UMKM dalam usaha pembuatan kue di anggap terlalu kecil hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan masih terbatas sehingga pelaku usaha kesulitan mengembangkan usahanya secara signifikan.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA HAYA-HAYA KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO Rahmatia, Sitti Dewi; Hasan, Kurniadi K.; pariono, Agus
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam menjalankan peran sebagai regulator karena belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tertulis tentang pengelolaan sampah. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan tempat sampah terbatas dan memfasilitasi gotong royong, namun masih kurang dalam penyediaan sarana fisik dan pelatihan masyarakat. Sementara itu, peran sebagai dinamisator telah dijalankan melalui pendekatan persuasif dan ajakan langsung, meskipun partisipasi masyarakat belum merata. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan belum adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa perlu memperkuat ketiga perannya secara terpadu untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TANJUNG PUDE KECAMATAN UNA-UNA KABUPATEN TOJO UNA-UNA Muhamad, Adelina Fiolita; Gobel, Lisda Van; Djaba, Misbahudin
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Pude, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diupayakan melalui musyawarah desa dan penyediaan informasi publik, namun masih kurang efektif karena rendahnya partisipasi dan keterbatasan akses informasi. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan menghadapi kendala berupa keterlambatan laporan, ketidaklengkapan data teknis, serta pengawasan BPD yang belum menyentuh aspek keuangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih rendah, karena sebagian besar warga hanya aktif pada tahap perencanaan namun pasif saat pelaksanaan berlangsung. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan mekanisme pembangunan desa telah diterapkan, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses penggunaan Dana Desa. Kata Kunci: Dana Desa, Infrastruktur, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat
KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO Sepang, Januar; Yahya Antu S.AB; Thalib, Tetty
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan aparat Desa Huntu Barat dalam meningkatkan pelayanan publik, dengan fokus pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa telah memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan dasar dalam pelayanan administrasi, termasuk penggunaan teknologi digital seperti aplikasi OSS. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam menangani urusan kompleks dan kedisiplinan waktu. Sikap aparat dinilai ramah dan responsif, tetapi konsistensi kehadiran perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, meskipun aparat desa memiliki modal kuat dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap, diperlukan peningkatan kapasitas adaptif, kedisiplinan, dan konsistensi untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. Saran penelitian mencakup pelatihan holistik, evaluasi rutin, dan penguatan manajemen waktu.

Page 2 of 3 | Total Record : 23