cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asbi Amin
Contact Email
journaldelikadpertisi@gmail.com
Phone
+6285299971971
Journal Mail Official
asbiadpertisi@gmail.com
Editorial Address
Griya Pena Mas Blok A1 Andi Tonro. Jl. Andi Tonro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal Delik Adpertisi
Published by Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29617685     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini diharapkan menjadi alternatif menuangkan ide-ide dan gagasan, baik yang telah dibuktikan lewat penelitian maupun hasil telaah pustaka dengan metode penelitian dan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual atau ide dan hasil penelitian yang telah dicapai dalam bidang Hukum
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023" : 5 Documents clear
Efektivitas dan Legalitas Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Malili Nursyamsi Ichsan; Andi Fatmawaty Syam
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeriksaan perkara melalui teleconference salah satu langkah besar yang baru dalam dunia hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemeriksaan perkara secara teleconference tidak diatur. Persidangan   dengan   menggunakan   media   elektronik   seperti teleconference menimbulkan perdebatan ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan legalitas pemeriksaan perkara pidana melalui media teleconference serta untuk mengetahui bagaimana aturan pemeriksaan perkara pidana melalui media teleconference pada masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Negeri Malili,  sedangkan  manfaat  penelitian  ini adalah secara akademis, dan secara teoritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persidangan perkara pidana melalui media teleconference merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus covid 19 dimana proses serta tahapan-tahapannya tidak jauh beda dengan persidangan secara langsung atau tatap muka.
EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Nasrah Hasmiati Attas
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang Eksekusi Uang Pengganti dalam Upaya pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi eksekusi uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Limboto. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Keseluruhan pegawai Kejaksaan Negeri Limboto. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 4 orang responden dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi eksekusi uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara di kejaksaan Negeri Limboto telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal eksekusi uang pengganti ini, dikarenakan hanya merupakan pidana tambahan maka para terpidana lebih memilih opsi kedua yakni menjalani hukuman penjara tambahan daripada mengganti kerugian negara, hal ini mengakibatkan tidak tertutupinya kerugian negara atas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.
Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Maros Arfah Arfah
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perlindungan hokum pemegang gadai atas benda gadai milik pihak ketiga apabila debitor wanprestasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian atas debitor yang wanprestasi apabila barang yang digadaiakan (benda gadai) milik pihak ketiga. Metode yang digunakan berupa wawancara dan kajian pustaka. Selanjutnya, Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang gadai atas benda bergerak milik pihak ketiga, apabila debitor wanprestasi adalah apabila benda gadai merupakan benda curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut tanpa harus membayar hutang debitor selama pemegang gadai memiliki itikad baik. Perjanjian gadai adalah sah. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan milik pihak ketiga adalah Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
PERAN BHABINKAMTIBMAS MENGURANGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN PINRANG Muh Fadli Faisal Rasyid
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Bhabinkamtibmas in reducing crimes committed by adolescents in Pinrang District and to find out the obstacles handled by Bhabinkamtibmas in reducing crimes committed by adolescents in Pinrang District. The research approach in this study is normative and empirical. Normative is research conducted by reviewing and analyzing the substance of laws and regulations on basic issues or legal issues in consistency with existing legal principles. Juridical research conducted in the field, in order to obtain concrete data in accordance with what is happening in society and related to criminal acts. While the Empirical Approach is carried out to find out the actual condition of the field by conducting interviews with several field informants. The results of this study reveal that the role of Bhabinkamtibmas in Pinrang Regency is to reduce crimes committed by teenagers by carrying out counseling activities to convey messages about the dangers of making acquaintances with teenagers and providing motivation to take positive actions to create security and comfort for the community. On the other hand, the obstacles faced by Bhabinkamtibmas Pinrang Regency are the lack of coordination between parents of teenagers and the lack of resources for Bhabinkamtibmas Pinrang Regency.
ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Lira, M. Adnan
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan penyidikan disektor jasa keuagan. Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu Terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023 terkait penyidikan di sektor jasa keuangan, pada dasarnya merubah kewenangan Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian tindak pidana pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuantungan Tidak Sah. Hal tersebut, yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik OJK

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022