cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NADIA DWI IRMADIANI
Contact Email
isipuntag@gmail.com
Phone
+6287832428937
Journal Mail Official
isipuntag@gmail.com
Editorial Address
Jln Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50233
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Service And Governance Journal
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 29637252     EISSN : 27979083     DOI : 10.56444
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Public Service And Governance Journal adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Public Service And Governance Journal terbit 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli. Public Service And Governance Journal adalah jurnal berkala ilmiah yang menjadi sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang administrasi publik dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual atau riview. Ruang lingkup dibidang : Manajemen Pelayanan Publik, Kebiajakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 304 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS KAJIAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Harsoyo Harsoyo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.595

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi bencana, ditinjau dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Negara kita terletak diantara dua samudera (Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik) dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau yang kaya potensi alam, hutan, laut, bahan tambang- mineral dan sekaligus kerawanan bencana. Dari aspek geologis, terletak pada tiga (3) lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Asutralia dan Lempeng Pasifik yaang menjadikan kaya cadangan mineral dan sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami dan tanah longsor. Selain itu, terdapat puluhan gunung berapi yang masih aktif dan berpotensi meletus dan menimbulkan bencana gunung berapi tetapi juga memebrikan kesuburan lahan dan potensi alam yang beragam. Sedangkan secara klimatologis memiliki potensi bencana angin ribut/puting beliung, gelombang pasang naik di wilayah pesisir/rob, perubahan iklim, banjir dan kekeringan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan kondisi tersebutperlu dilakukan kajian analisis resiko bencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiki-resiko yang muncul akibat bencana alam. Urusan bencana ada urusan kita semua oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan, Dengan peran serta semua pihak diharapkan Indonesia menjadi negara yang Tangguh dalam menghadapi bencana alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG M. Daeni; Husnul Rizqi
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.596

Abstract

Sampah merupakan persoalan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah tidak sebanding dengan pengelolaan sampah, dan luas lahan yang terbatas. Kota Semarang mengelola sampah dengan sistem sanitary landfill yang mampu menghasilkan gas metana dari sisa sampah menghasilkan listrik dan biogas. Meskipun sudah menggunakan sanitary landfill namun masih belum mencukupi. Jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Pemerinath Kota Semarang telah pula melakukan pengaturan dengan menerbitkan Perda 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan khususnya pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metote deskriptif kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan amanat sebagaimana pasal 17, namun belum optimal, karena produksi sampah yang terus bertambah, belum sepenuhnya didudkung oleh sarana prasarana yang makin baik, kualitas SDM yang belum memenuhi dan partisipasi masyarakat yang rendah.
ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.597

Abstract

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil ananlisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Kota Surakarta menunjukan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukan posisi yang lebih baik daripada posisi Jawa Tengah bahkan nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadapsumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah affirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDg yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANITASI SALURAN AIR DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK Mohammad Debby Rizani; Teguh Imam Rahayu; Indra Permana
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.598

Abstract

Masalah yang ditimbulkan dengan budidaya ikan lele adalah bagaimana mengatasi limbah lele yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat kotor lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi pemicu timbulnya banjir sebagai akibat pembuangan limbah yang dialirkan di saluran air yang menimbulkan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sanitasi saluran air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi dan mungurai permasalahan yang ada, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air, untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air Di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik dan optimal, yang dapat diamati dengan fenomena Sumber daya, masyarakat pelaku usaha belum sepenuhnya memahami sanitasi dan terutama pihak pemerintah desa belum banyak yang mendapat pelatihan pengolahan limbah, Anggaran juga minim. Karakteristik pelaksana, masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades. Sikap pelaksana, kekurangsiapan pelaksana dalam memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya pembudidaya. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari aspek sikap (disposition) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif dengan nuansa ramah lingkungan.
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Penyusunan Rencana Desa Wisata Widarapayung Wetan, Secara Partisipatif) Y. Setyohadi Pratomo; Wahyu Wirasati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.599

Abstract

Pembangunan desa wisata berbasis unggulan lokal dan potensi sosial budaya di Jawa Tengah menjadi pilihan kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan desa dan mengatasi masalahan desa, terutama penanggulangan kemiskinan, kapasitas pelaku usaha dan pengelola desa wisata. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang potensi dan masalah serta peluang pengembangan Desa Widarapayung Wetan di Kecamatan Binangun memiliki potensi beragam menjadi desa wisata, baik potensi bahari, seni budaya, kuliner desa dan pembelajaran bagi desa tangguh bencana. Perlunya ditingkatkan promosi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan agar pengembangannya semakin menarik.
ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 Munawar Noor; Jayus Jayus
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.600

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2). Bagaimana pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD serta RKPD dan Renja SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Lokus Penelitian pada 3 Instansi di ProvinsiJawa Tengah. yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi.pada Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga sebagai unit analisis yang dipilih secara purposive (sengaja). Kesimpulan hasil penelitian : postur RKPD tahun 2016 untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD 2013-1018 perlu diformulasikan ulang guna menjaga keselarasan kebijakan RKPD dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018, sehingga kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sangat penting untuk dilakukan.
Penataan Ruang Kantor dan Kinerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di CV Andromeda Multi Sarana Aghus Jamaludin Kharis; Ary Dwi Anjarini; Aria Mulyapradana; Aria Elshifa
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.601

Abstract

Penataan ruang kantor menjadi suatu kebutuhan dari perkantoran saat in, fungsi tata ruang kantor memberikan nilai tambah bagi kelangsungan dalam aktifitas perusahaan yang mampu menjadikan kinerja dan produktivitas yang dihasilkanpun akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. CV Andromeda Multi Sarana merupakan perusahaan baru dan berkembang dalam penanganan tata ruang kantor masih tergolong sederhana dan terlihat masih banyak yang harus diperbaikin serta kinerja karyawan yang belum optimal sehingga berdampak pada produktivitas kerja yang dihasilkan oleh karyawannya. Secara tidak langsung tujuan perusahaan belum dapat tercapai sesuai dengan keinginan perusahaan. Riset ini untuk mengetahui pengaruh penataan ruang kantor dan kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV Andromeda Multi Sarana. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji t dan f serta analisis regresi. Analisa di riset ini menggunakan program SPSS. Hasil riset ini yakni terdapat pengaruh antara tata letak kantor dengan produktivitas kerja karyawan sebesar t=3,841 dan sig. 0,000 dan ada pengaruh antara kinerja karyawan dengan produktivitas kerja karyawan sebesar t=3,507 dan sig. 0,001. Agar maksimal dalam produktivitas karyawan maka perusahaan perlu memperhatikan standar penempatan jumlah karyawan dengan luas ruang kerja dan kesesuaian jenis pekerjaan serta kerjasama dalam bekerja.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.602

Abstract

Covid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan pilkada, bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, dianggap tidak demokratis dan mengorbankan kesehatan, namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang menigkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan- Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaiamana tingkat partispasi warga dalam pilkada di tengah pandemic covid-19. Tujuannya untuk mengekplorasi tingkat partisipasi masyarakat dan factor yang mendukung atau menghambatnya. Hasilnya menakjubkan. Seacra nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen. Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari peneluranan, serta partispasi pemilih pemula yang muali bergerak untuk memajukan daerahnya.
GOOD GOVERNANCE DALAM KEMITRAAN GUNA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG Maya W. Pramesti; Dyah Kusumawati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.609

Abstract

Pemerintah memerlukan kemitraan untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik, tak terkecuali pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Swasta merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memenuhi tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan publik. Dalam urusan publik, penting menerapkan good governance, termasuk dalam kemitraan. Tujuan penelitian menganalisis penerapan good governance serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis data Miles dan Heberman serta uji trangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang telah dilaksanakan. Meski demikian, terdapat beberapa prinsip good governance yang belum terlaksana secara optimal, diantaranya daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus (consensus orientation), dan berkeadilan / keseimbangan (equity). Faktor pendorong penerapan good governance adalah keterbukaan informasi dan transparasi, upaya saling memahami (mutual undestanding) dan saling menyesuaikan (mutual adjustment) serta komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat. Faktor penghambatnya adalah perbedaan perspektif antar sektor dan tidak adanya konsesnsus dalam kemitraan.
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Impelentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan) Rahmad Purwanto Widiyastomo; Rina Nuraini Selly
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.610

Abstract

Pelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bintan diketahui capaian kinerja yang cukup baik, kelembagaan telah ditetapkan dan penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.

Page 2 of 31 | Total Record : 304

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Januari : Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Juli : Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal More Issue