cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ratih Damayanti
Contact Email
law.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
law.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
K3 Building 1st Floor, Law Journals Development Center Room, Faculty of Law UNNES, Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Annual Review of Legal Studies
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 30477581     EISSN : 30477875     DOI : 10.15294/arls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Annual Review of Legal Studies aims to provide an in-depth, multidisciplinary annual review in the field of legal studies. The journal scope encompasses a comprehensive understanding of the latest developments in legal theory, legal practice, legal policy, and relevant legal issues globally. The primary focus of ARLS is to present critical and evaluative analyses of key topics in legal studies, including but not limited to Legal Theory, Legal Practice, Legal Policy, and Contemporary Legal Issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026" : 3 Documents clear
Prevention and Handling of Maladministration in Population Administration Services:A Case Study at the Semarang City Civil Registration Office Aqila Acyuta Endrosava; Ratih Damayanti
Annual Review of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.v3i3.42344

Abstract

Population administration services constitute an essential part of public services as they are directly related to the fulfillment of citizens’ administrative rights and legal certainty. However, in practice, the provision of such services is often still confronted with maladministration issues. This study aims to analyze the forms of maladministration, their conformity with the principles of public service, as well as the efforts to prevent and address maladministration in population administration services at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Semarang City. This research employs an empirical legal method (socio-legal approach) with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Disdukcapil officials, operators of the Digital Population Identity (IKD) application, internship students, and service users, supported by observation and documentation studies. The results indicate that maladministration persists in the form of an inefficient queue system at certain times, the implementation of the IKD application that is not yet inclusive for vulnerable groups such as the elderly, and the placement of human resources lacking adequate competence in strategic service positions. These findings demonstrate that the principles of legal certainty, effectiveness, non-discrimination, professionalism, and accountability as stipulated in Law Number 25 of 2009 on Public Services have not been optimally implemented. This study concludes that improving the quality of population administration services requires not only digital innovation but also the strengthening of human resources, inclusive service delivery, and effective oversight mechanisms to prevent and address maladministration.
Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Melalui Pendekatan Non-litigasi Berbasis Kebijakan Anti Perundungan di Sekolah Fadli Syahreza; Ratih Damayanti
Annual Review of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.v3i2.45256

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Namun, penanganan kasus perundungan belum optimal mengikuti kaidah hukum kebijakan anti perundungan. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi menjadi alternatif yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban bullying melalui pendekatan non-litigasi berbasis kebijakan anti perundungan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, konseling, dan restorative justice, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban bullying. Selain itu, implementasi kebijakan anti perundungan di sekolah berperan penting sebagai instrumen pencegahan dan penanganan bullying, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penutupan Sepihak Pusat Kebugaran Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Golds Gym) Dhani Ardiansyah; Ratih Damayanti
Annual Review of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.v3i2.47240

Abstract

Penutupan sepihak pusat kebugaran oleh pelaku usaha menimbulkan persoalan hukum yang serius terhadap perlindungan hak-hak konsumen, khususnya bagi anggota yang telah melakukan pembayaran keanggotaan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat penutupan sepihak pusat kebugaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penutupan sepihak pusat kebugaran berpotensi melanggar ketentuan dalam UUPK, khususnya terkait hak konsumen atas informasi, kenyamanan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala struktural, terutama ketika pelaku usaha tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UUPK untuk membentuk mekanisme Dana Jaminan Konsumen (Consumer Security Bond) sebagai instrumen preventif yang mewajibkan pelaku usaha menyisihkan sebagian dana keanggotaan ke dalam rekening jaminan guna memastikan tersedianya dana kompensasi apabila terjadi penutupan usaha. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): May, 2026 Vol. 2 No. 3 (2025): September, 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): May, 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): January, 2025 Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. S1 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)