cover
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2 (2019): Desember" : 10 Documents clear
Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis Aljarofi, Amanda Zubaidah
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324

Abstract

This article discusses marital status in a family card that has a registered marriage and an unregistered marriage. The important question to be answered through this article is that the legal basis for making the marriage category has not been recorded as one of the marital status in the family card blank. The analysis is carried out using the applicable laws and regulations namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration. Changes in marital status in family card blanks regulated in Minister of Domestic Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blanks, Registration and Quotation of Civil Registration Deed, caused the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs of Indonesia to make the development of the population database change to SIAK 7. This change has caused the registration of marriages which initially functioned to guarantee legal order as instruments of legal certainty through proof of marriages, to be disorderly in the law. It is because in the long-term marriages have not been recorded and remain facilitated by the state through fulfillment of administrative rights. [Artikel ini membahas status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Pertanyaan penting yang ingin dijawab melalui artikel ini adalah dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dan dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga. Analisis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Perubahan status perkawinan dalam blangko kartu keluarga yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyebabkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia membuat pengembangan database kependudukan berganti menjadi SIAK 7. Perubahan tersebut menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan.]
Program Multi Level Marketing Generasi Berencana Kabupaten Pasuruan Perspektif Maslahah Mursalah Murti, Fitria Dwi; Chudlori, Zayin
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.264-295

Abstract

This article discusses the theory of mashlahah mursalah on the Multi Level Marketing Planning Generation Program (MLM Genre) of the Family Planning and Women's Empowerment Office in Pasuruan Regency. From the research on the MLM Genre program organized by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency, it can be concluded: First, this program has not been implemented properly because the program should have been implemented in every sub-district in Pasuruan Regency, which amounted to twenty-four Districts, but for now it is still running in five districts only. Among the factors is the lack of awareness of the Pasuruan community to participate in running the program. Second, the Multi Level Marketing Planning Generation Program organized by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency in terms of activities and material delivered by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency provides benefits for adolescents and the surrounding community who will get married. In the perspective of the maslahah mursalah, it has fulfilled the requirements of the mashlahah, and does not contradict to the texts, real, general in nature, and has many benefits. [Artikel ini membahas tentang Analisis Maslahah Mursalah terhadap Program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayan Parempuan di Kabupaten Pasuruan. Dari penelitian mengenai program MLM Genre yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan: Pertama, program ini belum terlaksana dengan baik karena yang seharusnya program tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang berjumlah dua puluh empat Kecamatan, namun untuk saat ini masih berjalan di lima kecamatan saja, di antara faktornya adalah kurangnya kesadaran masyarakat Pasuruan untuk berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Kedua, program Multi Level Marketing Generasi Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dilihat dari segi kegiatan maupun dari materi yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memberikan manfaat bagi remaja dan masyarakat sekitarnya yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif maslahah mursalah telah memenuhi syarat syarat Maslahah mursalah yaitu tidak bertentangan dengan nash atau dalil dalil qath’i, bersifat nyata, bersifat umum, dan memiliki banyak kemaslahatan.]
Nikah dengan Dua Akad dan Dua Wali yang Berbeda Perspektif Maslahah di KUA Wonokromo Surabaya Pradani, Hanif Nur
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.399-432

Abstract

This paper discusses the implementation of marriage with two different contracts and trustees at the Office of Religious Affairs (KUA) in Wonokromo, Surabaya. The data in this article is collected by documentation and interview with the head of KUA of Wonokromo and witnesses to marriage and analyzed using descriptive analysis technique. In the case of this marriage, the first marriage contract uses a nasab guardian because the marriage officer (penghulu) knows his nasab guardian is Muslim. Then the second contract uses the judge guardian because in the bride’s family card, the guardian is Christian. Even though it has been married by a nasab guardian, the head of KUA of Wonokromo listed in the marriage certificate is the judge guardian that the supporting documents in the marriage require the use of a judge’s guardian. This implementation is included in the maslahah mulghah because the use of the contract with the judge guardian is rejected by the proposition that he knew that the nasab guardian was Muslim. This means that if there is a legal guardian who has the right to marry, then the judge guardian does not need to be used. [Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Data dalam artikel ini dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap kepala KUA Wonokromo dan saksi pernikahan dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Dalam kasus pernikahan ini, akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan ini termasuk dalam maslahah mulghah karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.]
Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar Syamsuddin, Imam Nur; Widyawati, Lailatul; Rosidi, M. Ainur; Dhiyaulhaq, M.; Setiyahani, Nova Riskiyana
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.478-495

Abstract

This paper is the result of research using field research methods to answer two questions, that is: how is the view of the head of KUA Wonocolo in carrying out the registration of marriages with low value for dowry and how is the analysis of the mas}lah}ah mursalah in fiqh and KHI on the view of the head of KUA Wonocolo in carrying out the registration of marriage which is nominally small. Data collection in this research was taken through interviews and documentation and then the data were analyzed using editing and organizing techniques. The opinion of the head of the KUA regarding the rejection of submissions for dowry with a small penalty occurred at KUA Wonocolo, Surabaya. According to the KUA Wonocolo, the dowry price can be an indicator of marriage readiness for the bride and groom. the opinion of the head of KUA regarding the dowry boundaries used by the head of KUA Wonocolo is based on the concepts of fiqh and KHI, which then the authors analyze with the concept of maslahah mursalah. The results of this research conclude that the aim of the head of KUA Wonocolo argues that he rejects the submission of dowry with a small penalty because, it is considered not to show the seriousness of the prospective husband to foster a household with his future wife and the opinion of the head of KUA Wonocolo is in accordance with the concept of mas}lah}ah mursalah. [Tulisan ini merupakan hasil penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana pandangan penghulu KUA Wonocolo dalam melakukan pencatatan perkawinan yang nilai maharnya bernilai kecil serta bagaimana analisis maslahah mursalah dalam fiqh dan KHI terhadap pandangan penghulu KUA Wonocolo dalam melakukan pencatatan perkawinan yang nominal maharnya kecil. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisis menggunakan teknik editing dan organizing. Pendapat penghulu KUA mengenai penolakan pengajuan mahar yang bernominal kecil terjadi di KUA Wonocolo Surabaya. Menurut penghulu KUA Wonocolo, nilai mahar dapat menjadi indikator kesiapan menikah bagi kedua calon mempelai. pendapat penghulu KUA tentang batasan mahar untuk melakukan perkawinan, pertimbangan tersebut digunakan KUA Wonocolo dalam melakukan penetapan batasan mahar dengan didasari konsep fiqh maupun KHI, yang kemudian penulis analisis dengan konsep maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan penghulu KUA berpendapat menolak pengajuan mahar yang bernominal kecil karena, dianggap tidak menunjukkan keseriusan calon suami untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya dan pendapat KUA Wonocolo tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah.]
Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Mulyani, Maulidia
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479

Abstract

In the present time the impact of technological progress can be felt in many aspects of life, including marriage. The progress of the development of communication technology has made it easy to communicate specifically for married couples who are undergoing long-distance marital relationships, so that the relationship is maintained and harmonious. Social media is now used as a tool for communication, for example WhatsApp, Line, Facebook, or Instagram. All of those media are used because of their speed in conveying messages, so that long-distance couples can still communicate well and quickly. In a marital relationship, of course, there are fulfillments of rights and obligations. These fulfillments can still be fulfilled through social media, but they are not as maximized as when dealing directly. [Di masa kini dampak kemajuan teknologi dapat dirasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi khususunya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Media sosial kini dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara instan misal whatsapp, line, facebook, atau instagram. Semua itu digunakan karena kecepatannya dalam menyampaikan pesan sehingga pasangan suami-istri jarak jauh pun tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan cepat. Dalam hubungan suami-istri tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut tetap bisa dilakukan melalui media sosial meskipun memang tidak semaksimal seperti ketika berhubungan secara langsung.]
Implementasi Isbat Nikah Massal Di Madura: Kajian Sosiologis-Filosofis Hasyim, Muh. Fathoni
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.347-372

Abstract

Marriage is a very important and sacred event in married life. Marriage is a legitimate starting point to establish kinship and brotherhood of the two extended families. So, it’s not uncommon for a wedding to be enlivened by a lively party, spending a very large budget. Nevertheless, there is a certain community in Madura that ignores it, so it does not record it in the official institution, the KUA (the Office of Religious Affairs). Even though marriage registration brings benefit, justice and protection of civil rights as well as preventive measures in preventing unawareness, so that the MWC NU of Gapura, Sumenep runs a program called “Mass Isbat Nikah”. The above problems raise two questions. Why do many isbat of marriage occur in a married couple? and how is the implementation? The review of this article will focus on how the implementation of mass marital marriage in Madura with socio-philosophical analysis. [ Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan berumah tangga. Dari pernikahan itulah awal mula terjalinnya hubungan kekerabatan dan persaudaraan dua keluarga besar secara sah. Sehingga tidak jarang sebuah pernikahan dimeriahkan dengan pesta yang meriah, sehingga menghabiskan budget yang sangat besar. Meskipun demikian terdapat sebuah komunitas tertentu di Madura yang mengabaikannya, sehingga salah satu cara adalah dengan tidak mencatatkannya pada institusi resmi yaitu KUA. Padahal pencatatan pernikahan mendatangkan kemaslahatan, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perdata serta sebagai tindakan preventif dalam mencegah kemadaratan, sehingga kondisi ini yang mendasari program kerja MWC NU di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk mengadakan “Isbat Nikah Massal”. Problematika di atas memunculkan dua pertanyaan yaitu Mengapa banyak terjadi isbat nikah pasangan suami istri di Madura serta bagaimana implementasinya? Kajian artikel ini akan difokuskan pada bagaimana implementasi isbat nikah massal di Madura dengan analisis sosio-filosofis.]
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH GANDA: STUDI KEBIJAKAN STRATEGIS TRANSFORMATIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM Sakinah, Neila; Masdar Hilmy, Ahmad Arif
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.373-398

Abstract

The web-based Marriage Management Information System (SIMKAH) is a new system that is used in the Office of Religious Affairs (KUA) Districts throughout Indonesia, replacing the desktop-based SIMKAH. Although Regulation No. 20 of 2019 regarding Marriage Registration has been passed to fully switch to web-based SIMKAH, the KUA of Gayungan, Surabaya, instead chose to implement Dual SIMKAH, which is web and desktop based. This article aims to find out the description and implementation of Dual SIMKAH in KUA of Gayungan, as well as a review of transformative strategic policies and legal effectiveness on the implementation of the Dual SIMKAH. This field research uses descriptive qualitative methods. Data mining is done through in-depth observation and interviews, as well as hands-on experience so that goals can be realized. This study produces several conclusions: (1) the implementation of Dual SIMKAH is very much needed as an anticipative effort when web-based SIMKAH experiences problems, especially in server repair, (2) the implementation of Dual SIMKAH can be assessed as a transformative strategic policy, (3) at the technical level, implementation Web-based SIMKAH still contains various problems, such as the application of Dual SIMKAH which has more support, old habits that are still inherent, the absence of announcements when the server will be repaired, and social conditions that make it impossible to switch completely to web-based SIMKAH.
Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura Putri, Kurnia Dwi; Eka Saputri, Adinda Dian; Firdausi, Nurul; Chairun Nisa, Luthfia
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458

Abstract

Law in Indonesian has regulated the procedures for marriage, divorce, and reconciliation in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. And also stated in Law No. 22 of 1946 concerning the Recording of Divorce and Referrals. From the explanation contained in the positive law, it can be seen that the meaning of divorce is the breaking of the marriage ties of a married couple as a result of the failure to carry out the marriage due to several things such as death and court decisions. Divorce in law of Indonesian must be announced before the court. The pronouncement of divorce before the court is a mandate from article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which reads “Divorce can only be conducted in front of a Religious Court hearing after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties.” But in fact, there are still many Indonesian people who do divorce not before the court. Divorce which is done outside the court is very negative, especially for the wife. Divorce is done only by word alone without going through a pledge in front of the court, then the state does not want to recognize the divorce, so that if the wife wants to remarry with another person, then it cannot be done because the wife does not have an official divorce certificate from the court. [Hukum Indonesia telah mengatur mengenai tata cara perkawinan, talak, maupun rujuk dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta tertera pula pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Talak dan Rujuk. Dari penjelasan yang termuat dalam hukum positif tersebut, dapat diketahui bahwa arti perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan pasangan suami isteri sebagai akibat kegagalan menjalankan bahterah rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian dalam hukum Indonesia, harus diikrarkan di depan pengadilan. Pengucapan talak di hadapan pengadilan merupakan amanah dari pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perceraian tidak di depan pengadilan. Perceraian yang diakukan di luar pengadilan sangat lah berdampak negatif, khususnya bagi isteri. Perceraian yang dilakukan hanya secara ucapan saja tanpa melalui ikrar di depan pengadilan, maka negara tidak mau mengakui peceraian tersebut, sehingga apabila si isteri ingin menikah lagi dengan orang lain, maka tidak bisa dilakukan karena isteri tidak memiliki akta perceraian secara resmi dari pengadilan.]
Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim dalam Pemberian Izin Poligami yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg Taufik, Abdullah; Tohari, Ilham
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.496-517

Abstract

The practice of polygamy in Indonesia until now has drawn criticism from some feminists who did not agree. But on the one hand, both Islamic law and positive law permit various conditions. In this case, the Religious Court (PA) becomes the last fence which becomes the determining point for a man to be able to polygamy. For this reason, researchers conducted a study of PA decisions on polygamy, namely Jombang PA Decision No. No. 0899 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg . The focus of the problem is (1) the value of gender justice in the decision and (2) reasoning rechtvinding(legal discovery) judge. The method used in this study is a normative-qualitative legal research method with content analysis techniques from Charles Purse. The results showed that the practice of polygamy licensing in the Religious Courts had actually gone through processes that reflected gender justice. This is reflected in the obligation of the Religious Court to summon the longest wife of the applicant for polygamy to be asked for willingness and information. The results of subsequent studies show that PA Jombang judges used hermeneutic techniques in making legal discovery efforts. Because, they not only focus on aspects of legality, but also consider the contextualization. [: Praktik poligami di Indonesia hingga saat ini menuai berbagai kecaman dari beberapa kalangan feminis yang tidak menyepakatinya. Namun di satu sisi, hukum Islam maupun hukum positif mengizinkan dengan berbagai syarat. Dalam hal ini, Pengadilan Agama (PA) menjadi pagar terakhir yang menjadi titik penentu seorang laki-laki dapat berpoligami. Untuk itu, peneliti melakukan studi terhadap putusan PA tentang poligami, yakni Putusan PA Jombang No. No. 0899/Pdt.G/2018/PA.Jbg. Fokus permasalahannya adalah (1) nilai keadilan gender di dalam putusan tersebut dan (2) nalar rechtvinding (penemuan hukum) hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-kualitatif dengan teknik analisis konten dari Charles Purse. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik izin poligami di Pengadilan Agama sebenarnya telah melalui proses-proses yang mencerminkan keadilan gender. Hal tersebut dicerminkan dengan kewajiban Pengadilan Agama untuk memanggil istri terlama pemohon poligami untuk dimintai kerelaan dan keterangannya. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa hakim PA Jombang menggunakan teknik hermeneutika dalam melakukan upaya penemuan hukum. Sebab, mereka tidak hanya fokus terhadap aspek legalitasnya, tetapi juga mempertimbangkan kontekstualisasinya.]
Idiosinkrasi Istri dalam Mencarikan Pasangan Baru Bagi Suami Perspektif Gender Hikmiyah, Hawa' Hidayatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.325-346

Abstract

The ideology of a wife in finding a new wife for her husband is considered to be another behavior of most wives in general. Every wife will not want to be polygamy by her husband, but in contrast to the behavior of the wives in the polygamy community is destiny, the majority of wives in the community are competing in achieving God's blessing by finding a new wife for her husband. The wife's behavior is not in the context of pressure from anywhere, which means finding a new wife for the husband purely from his own initiative. With the afterlife orientation, the wives seek, choose and also prepare the husband's marriage with a new wife. There are several motives that influence the idiosyncracy of these wives, including economic, religious, traditional and political motives. In the gender context of a marriage must meet four indicators namely access must be owned by each husband and wife in the family, get a fair role for what the husband and wife do, exercise the same rights and obligations especially in decision making in the family, and benefit from each other in domestic life. In practice polygamy families will have difficulty meeting the four indicators above. Because initially in the condition of the household not always together so that it will affect access, the division of family roles and responsibilities, especially in making all household decisions. Even though there are several motives in polygamy initiated by the wife, it will still have an impact that is vulnerable to family conflicts. [Idiosinkrasi istri dalam mencarikan pasangan baru bagi suami dianggap sebagai perilaku lain dari kebanyakan istri pada umumnya. Setiap istri tidak akan mau untuk dipoligami oleh suami, akan tetapi berbeda dengan perilaku para istri dalam komunitas poligami adalah takdir, mayoritas istri pada komunitas tersebut berlomba dalam mencapai rida Allah dengan mencarikan istri baru bagi suaminya. Perilaku istri ini tidak dalam konteks tekanan dari manapun, artinya mencarikan istri baru untuk suami murni dari inisiatifnya sendiri. Dengan orientasi akhirat, para istri mencari, memilihkan dan juga mempersiapkan pernikahan suami dengan istri baru. Terdapat beberapa motif yang mempengaruhi idiosinkrasi para istri ini muncul, diantaranya yakni motif ekonomi, religious, tradisi, dan politik. Dalam konteks gender suatu pernikahan harus memenuhi empat indikator yakni akses harus dimiliki oleh masing-masing suami istri dalam keluarga, mendapat peran adil atas apa yang dilakukan suami istri, menjalankan hak dan kewajiban yang sama terlebih dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, dan saling memperoleh manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik keluarga poligami akan mengalami kesulitan untuk memenuhi empat indikator di atas. Karena awalnya dalam kondisi rumah tangga tidak selalu bersama sehingga akan berpengaruh pada akses, pembagian peran keluarga serta tanggung jawab, terlebih pada pengambilan segala keputusan rumah tangga. Meski terdapat beberapa motif dalam poligami yang diinisiasi oleh istri, tetap akan menimbulkan dampak yang rentan terjadi konflik keluarga.]

Page 1 of 1 | Total Record : 10