cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 226 Documents
 1   2   3   4   5 
Poligami dalam Perspektif Muhammad Shahrur Sam'un
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2011): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2011.1.2.134-149

Abstract

Perdebatan di seputar poligami terus berlangsung hingga kini, antara kelompok yang pro maupun yang kontra menunjukkan analisa masing-masing. Bagi kelompok yang pro menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memotret poligami, poligami telah dianggap sebagai kejahatan dan kekerasan pada anak dan perempuan. Sementara kelompok yang kontra menyatakan bahwa urusan berapapun yang menempatkan seorang perempuan pada status isteri dari lalu yang berpoligami sama menyakitkan. Muhammad Shahrur, seorang intelektual muslim yang kontroversional mencoba menawarkan pendekatan baru dengan teori Nazariyah Hududiyah yang cukup menarik dan dianggap solusi tentang ketentuan poligami. Poligami menurut Shahrur tetap sebagai praktek perkawinan yang diakui oleh ajaran Islam, bahkan dianjurkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, isteri kedua, ketiga atau keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Pemikiran Shahrur tersebut, didasarkan pada pandangannya bahwa jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (Nazariyah Hududiyah) maka jelas akan terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial, karena batasan yang digariskan oleh Tuhan tidak terlepas dari kondisi manusiawi disamping juga memiliki faedah bagi kehidupan manusia.
Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya Suwito, Suwito
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2011): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2011.1.2.150-175

Abstract

Perkembangan teknologi kedokteran di bidang rekayasa genetika menjadi harapan baru bagi pasangan suami isteri yang telah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Namun, tingkat keberhasilan program bayi tabung ini masih sangat kecil yaitu sekitar 10 %. Padahal biayanya masih sangat mahal. Hal ini berarti tingkat kegagalannya jauh lebih besar dari pada tingkat keberhasilannya yaitu 90 %. Karena itu, dokter mengambil ovum dari sang isteri tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, bahkan sampai 20. Ovum yang berhasil diambil tersebut semuanya dikonsepsikan, dalam tabung, dengan sperma sang suami untuk menghindari kegagalan. Dari usaha ini dimungkinkan terjadinya konsepsi antara sperma suami dengan ovum sang isteri lebih dari satu. Apabila yang berhasil terjadi konsepsi cukup banyak dokter tidak mungkin mentransplantasikan semua embrio tersebut ke dalam rahim isteri. Dokter biasanya hanya mentransplantasikan embrio antara 2 -4 saja. Kalau itu yang terjadi berarti masih banyak sisa ovum yang telah dibuahi tetapi tidak sempat ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Dalam hal ini ada tiga alternatif tindakan yang bisa dilakukan, yaitu pertama dimusnahkan, kedua ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain, dan ketiga dibekukan untuk waktu tertentu. Dari ketiga alternative tersebut, penenulis cenderung memilih alternatif kedua yaitu ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia menampungnya.
Penerapan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Muwahid, Muwahid
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2011): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2011.1.2.176-196

Abstract

Tulisan ini akan menguraikan tentang konsep konsinyasi dalam KUHPerdata dan penerapan konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Perpres No. 65 tahun 2006 jo Perpres No. 36 tahun 2005. Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan konsinyasi. Agar konsinyasi itu dianggap sah maka debitur meminta kepada Hakim/Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (van waarde verklaring). Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat; ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parsidua-Duaon dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak di Desa Sigulang Kota Padangsidempuan Sumatera Utara Handoko, Riki
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2011): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2011.1.2.197-211

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil field research untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses parsidua-duaon dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap parsidua-duaon dalam hukum perkawinan adat Batak di desa Sigulang kota Padangsidempuan? Hasil penelitian menemukan bahwa dalam adat parisudua-duaon di desa Sigulang berarti anak masuk ke dalam kelompok kekerabatan (keturunan darah) bapak. Sehingga hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat di warisi oleh garis keturunan laki-laki. Sehingga parsidua-duaon dalam sistem hukum adat Batak bertujuan untuk melanjutkan keturunan marga dan mendapatkan anak laki-laki yang sah, bila isteri tidak dapat melahirkan anak laki-laki.  Dalam proses parsidua-duaon (beristeri dua/poligami) setiap keluarga yang terlibat melakukan mufakat keluarga terlebih dahulu dengan menentukan beberapa peraturan yang bersama-sama disepakati seperti kesepakan keluarga suami kepada keluarga isteri untuk mendapatkan izin menikah lagi, dan izin kepada keluarga isteri yang akan dinikahi, serta kesepakatan lain yang bersama-sama dibuat untuk kebaikan antar keluarga. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka akan dikenakan uhum (hukuman) biasanya dengan membayar sejumlah uang atau binatang ternak seperti kerbau.
Pusaka Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an Darmawan, Darmawan
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.1-18

Abstract

Dalam hukum fiqih, manusia dibagi menjadi dua jenis kecakapan hukum, yaitu ahliyah. Ahliyah dibagi menjadi dua kategori utama: ahliyatul ada’ (kecakapan bertindak) dan ahliyatul wujub (kecakapan berhak). Ahliyatul ada’ terdiri dari ahliyatul ada’ kamilah (sempurna) untuk individu yang telah dewasa dan sehat akalnya, serta ahliyatul ada’ naqisah (tidak sempurna) untuk anak yang telah memiliki kemampuan tamyiz tetapi belum dewasa. Sementara itu, ahliyatul wujub kamilah berlaku untuk anak yang lahir hidup, sedangkan ahliyatul wujub naqisah berlaku untuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat memperoleh warisan jika lahir hidup dan sudah ada di dalam kandungan ibu saat orang yang meninggalkan harta meninggal. Anak hasil hubungan di luar nikah disebut walad ghairu syar’i dan hanya dapat mewarisi dari ibunya, bukan dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sebaliknya, anak li’an adalah anak dari ibu yang dituduh berzina oleh suaminya. Dalam kasus ini, anak dinyatakan hasil zina dan hanya mewarisi dari ibunya, dengan hubungan suami istri yang sah terputus secara permanen dan tidak dapat rujuk. Anak li’an tidak dapat mewarisi harta ayahnya, hanya dari ibu dan kerabat ibunya.
Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir Muttaqin, Imamul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.19-36

Abstract

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir” merupakan kajian kepustakaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai wali mujbir. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir, metode istinbat hukum yang digunakan, dan analisis terhadap pendapatnya mengenai wali mujbir. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik dokumenter dengan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa anak memiliki hak untuk menolak pernikahan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa persetujuan mereka, dan orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Metode istinbat KH. MA. Sahal Mahfudh meliputi pendekatan tekstual (mazhab qauly) dan kontekstual/metodologis (manhajy), serta mempertimbangkan nilai maslahah (kemaslahatan). Analisis pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh menunjukkan bahwa hak ijbar oleh orang tua lebih memprioritaskan kemaslahatan. Persetujuan anak dianggap penting sesuai ajaran Rasulullah SAW dan prinsip fikih al-khuruj min al-khilaf mustahab. Pernikahan sebagai ibadah harus memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak hanya sepihak, serta mempertimbangkan kebutuhan jiwa dan perasaan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, dan pernikahan yang penuh mawaddah, mahabbah, wa rahmah.
Menuju Kajian Sejarah Lembaga Peradilan Shari'ah di Kawasan Asia Tenggara: Sebuah Kajian Metodologi Sejarah Perbandingan Kawasan Adiwidjajanto, Koes
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.37-80

Abstract

This article does not take a historical approach to Islamic Jurisprudence per se but rather presents real historical data that reconstructs the application of Islamic laws in Southeast Asia. It highlights significant aspects of how Islamic laws influenced various regions within the area. Scholars agree that Islam, as a major global religion, has become a central identity in the Indonesian Archipelago, among the Malay in the Peninsular region, and within the Chams community in southern Indochina. It has also been a basis for distinct identity in the southern Philippines and the Pattani region. This article examines the historical application of Sharī‘ah law among local inhabitants and its significant role alongside ‘adat laws (customs) among the Muslim Malays and Indonesians. Western influence, starting in the late sixteenth century, contributed to the establishment of a Muhammadan Law court, which evolved into the Sharī‘ah court in the independent states. This article aims to serve as a preliminary study for a comparative history of Southeast Asia, focusing on topics such as the development and reorganization of the Muhammadan Law court.
Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Kholidah, .Tatimul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.81-100

Abstract

Penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: mengapa ada kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah tersebut, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap persyaratan ini. Penelitian menemukan bahwa kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita muncul akibat meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Tes urine diharapkan dapat membantu PPN mengetahui apakah calon pengantin wanita hamil atau tidak, yang akan mempengaruhi langkah PPN dalam proses pendaftaran perkawinan. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa kewajiban tes urine diperbolehkan. Tes ini membantu PPN KUA Kecamatan Paciran dalam membuat keputusan hukum terkait wanita hamil di luar nikah. Hal ini mendukung ketentuan dalam KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya. Selain itu, keputusan ini sesuai dengan kaidah usuliyah “daf'ul-masasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih” yang menyarankan pencegahan kerugian lebih diutamakan daripada mengejar manfaat.
Poligami dalam Perspektif Muhammad Abduh Sam'un, Sam'un
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.101-116

Abstract

Sebagai pemikir pembaharuan, Muhammad ‘Abduh telah menawarkan suatu paradigma dalam pemikiran hukum Islam dengan menepatkan akal sebagai basis utama dalam menginterpretasi pesan-pesan al-Qur’an dan as-Sunnah. Subtansi yang ditekankan dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi adalah memproduk hukum Islam yang sejalan dengan missi ajaran yang diperjuangkan Rasulullah, yakni terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Atas dasar paradigma inilah ‘Abduh menilai dibolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat, hal itu menunnjukkan, praktek poligami merupakan tindakan darurat. Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpoligami, menurutnya, sangat kecil kemungkinan untuk memenuhinya di era modern ini, apalagi, praktek poligami acapkali diikuti oleh akibat negatif yang dapat berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan rumah tangga yang bertujuan kedamaian dan ketentraman. Karena itu menurutnya, poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh (haram) kecuali dalam hal-hal tertentu. Agaknya, ‘Abduh berpendapat bahwa asas monogami merupakan salah satu asas perkawinan dalam Islam sebagai landasan dan modal utama dalam membina keharmonisan kehidupan rumah tangga.
Standarisasi Pengintegrasian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Zainullah, Achmad
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2014): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2014.4.1.19

Abstract

Standardization of integration of the law on the elimination of domestic violence in Religious Court is a correlation of the domestic violence with the Religious Court's authority as set forth in article 49 of Law No. 7 of 1989. It has already been accommodated in the applicable procedural law in Religious Court, both the act itself and the Guideline for its Implementation. Most cases of the domestic violence which are handled by Religious Court, are hidden in contested divorce cases. One of the reasons the wife asks for a divorce in general is economic neglect by her husband, an act, which,according to Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence, is a form of a pure domestic violence. Procedurally, the Religious Court institution is not a legal institution mandated to enforcement of this Act. However, the characters of the domestic violence cases are very in touch with family and become one of the triggers of divorce to be in the Religious Court’s judicial competence. So that, Religious Court is a part of the legal institution that has a strategic role in order to remove all types of the domestic violence. Religious court is the first door to reveal the domestic violence that was previously closed neatly. Therefore, although it is not directly prosecuting the criminal acts, Religious Court has a strategic role in revealing the domestic violence. [Standarisasi pengintegrasian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Pengadilan Agama adalah adanya korelasi KDRT dengan kewenangan PA sebagaimana tertuang dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989. Pengintegrasian UU PKDRT di Pengadilan Agama telah diakomodir dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, baik Undang-Undang maupun Pedoman Pelaksanaan Tugas. Kebanyakan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama ‟tersembunyi‟ dalam perkara cerai gugat. Salah satu alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara prosedural, institusi peradilan agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan UU ini. Akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian -perkara yang menjadi kompetensi peradilan agama- maka peradilan agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa KDRT.]

Page 3 of 23 | Total Record : 226

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): December (In Progress) Vol. 15 No. 1 (2025): June Vol. 14 No. 2 (2024): December Vol. 14 No. 1 (2024): June Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember Vol. 11 No. 1 (2021): Juni Vol. 10 No. 2 (2020): Desember Vol. 10 No. 1 (2020): Juni Vol. 9 No. 2 (2019): Desember Vol. 9 No. 1 (2019): Juni Vol. 8 No. 2 (2018): Desember Vol. 8 No. 1 (2018): Juni Vol. 7 No. 2 (2017): Desember Vol. 7 No. 1 (2017): Juni Vol. 6 No. 2 (2016): Desember Vol. 6 No. 1 (2016): Juni Vol. 5 No. 2 (2015): Desember Vol. 5 No. 1 (2015): Juni Vol. 4 No. 2 (2014): Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Desember Vol. 3 No. 1 (2013): Juni Vol. 2 No. 2 (2012): Desember Vol. 2 No. 1 (2012): Juni Vol. 1 No. 2 (2011): Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Juni More Issue