Buletin Pos dan Telekomunikasi
Scientific work/Manuscript that can be published in the Buletin Pos dan Telekomunikasi is in the form of academic papers, research reports, surveys, research briefings, and degree theses, analysis of secondary data, thoughts, theoretical/conceptual/methodological reviews in the field of: Post: including policy, technology and standardization of postal equipments and services. Telecommunications: including policy, standardization, market, resources, security, infrastructure and technology either wireless or wired telecommunications, both voice and data communications.
Articles
192 Documents
<![CDATA[Disain Sistem SCADA jarak Jauh Menggunakan Layanan VPN 3G Untuk Penggerak Pompa pada Sistem Pengolahan Air ]]>
<![CDATA[Asep Insani]]>;
<![CDATA[Sutrisno Salomo H]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 1 (2013): March 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2013.110105
<![CDATA[Dalam pengolahan air gambut menjadi air bersih yang menggunakan metode AOP dan RO ini, pengaturan tekanan pompa merupakan sesuatu yang sangat vital pada saat dilakukan suplay air yang akan diolah ke sistem. Sistem pengolahan air yang menggunakan pompa tersebut harus selalu dipastikan beroperasi dengan normal disesuaikan dengan peruntukannya. Manajemen terbaru sistem pengolahan air memerlukan teknologi yang terbaru pada peralatan remote control system, dan yang paling fundamental untuk hal ini adalah penggunaan layanan public untuk akusisi dan pengawasan dari data yang diambil dari peralatan kontrol. Untuk mewujudkan remote control untuk pompa dengan tekanan tertentu dengan PLC, didisain dengan kombinasi antara internet, arsitektur dan implementasi dari sistem SCADA, yang menggabungkan jaringan komputer, PLC, WinCC, dan teknologi VPN. Dalam melakukan disain, perlu diperhatikan poin-poin penting baik dari sisi server maupun sisi controller. Disain sistem SCADA remote dapat mengefisienkan waktu bagi operator dan pemantauan lebih lanjut untuk suplay air.]]>
<![CDATA[Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Radio Trunking Terrestrial Dengan Analisis Runtun Waktu ]]>
<![CDATA[Kasmad Ariansyah]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 1 (2013): March 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2013.110106
<![CDATA[Sistem komunikasi radio trunking merupakan sistem komunikasi radio yang dibuat untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki sistem konvensional dengan cara mengembangkan sistem yang memungkinkan sebuah frekuensi dapat digunakan secara bersama-sama. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan proyeksi jumlah pelanggan layanan radio trunking dari penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, tidak termasuk telekomunikasi khusus. Proyeksi pertumbuhan pelanggan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prospek bisnis layanan radio trunking dimasa mendatang, dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menata kembali frekuensi untuk keperluan radio trunking. Berdasarkan analisis runtun waktu yang dilakukan, baik secara moderat maupun optimis, proyeksi pertumbuhan jumlah pelanggan cenderung positif,. Antara tahun 2013 sampai dengan 2017, secara moderat diproyeksikan jumlah pelanggan berturut-turut sebanyak 13.286, 13.725, 14.039, 14.226, 14.287. Sedangkan proyeksi secara optimis dan pesimis pada tahun 2017 masing-masing 22.565 dan 6.010 orang.]]>
<![CDATA[Transmit Power Optimisation in Wireless Network ]]>
<![CDATA[Besnik Terziu]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 9 No. 3 (2011): September 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2011.090301
<![CDATA[Transmit power optimisation in wireless networks based on beamforming have emerged as a promising technique to enhance the spectrum efficiency of present and future wireless communication systems. The aim of this study is to minimise the access point power consumption in cellular networks while maintaining a targeted quality of service (QoS) for the mobile terminals. In this study, the targeted quality of service is delivered to a mobile station by providing a desired level of Signal to Interference and Noise Ratio (SINR). Base-stations are coordinated across multiple cells in a multi-antenna beamforming system. This study focuses on a multi-cell multi-antenna downlink scenario where each mobile user is equipped with a single antenna, but where multiple mobile users may be active simultaneously in each cell and are separated via spatial multiplexing using beamforming. The design criteria is to minimize the total weighted transmitted power across the base-stations subject to SINR constraints at the mobile users. The main contribution of this study is to define an iterative algorithm that is capable of finding the joint optimal beamformers for all basestations, based on a correlation-based channel model, the full-correlation model. Among all correlated channel models, the correlated channel model used in this study is the most accurate, giving the best performance in terms of power consumption. The environment here in this study is chosen to be Non-Light of- Sight (NLOS) condition, where a signal from a wireless transmitter passes several obstructions before arriving at a wireless receiver. Moreover there are many scatterers local to the mobile, and multiple reflections can occur among them before energy arrives at the mobile. The proposed algorithm is based on uplink-downlink duality using the Lagrangian duality theory. Time-Division Duplex (TDD) is chosen as the platform for this study since it has been adopted to the latest technologies in Fourth Generation (4G) wireless communication systems. Monte Carlo simulation results and discussions are also provided to complement the analysis.]]>
<![CDATA[Evaluasi Penggunaan Frekuensi Pada Penyelenggaraan Radio Komunitas ]]>
<![CDATA[Azwar Aziz]]>;
<![CDATA[Awangga Febian Surya Admaja]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 9 No. 3 (2011): September 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2011.090302
<![CDATA[Kajian evaluasi ini membahas tentang penggunaan frekuensi pada penyelenggaraan radio komunitas. Dalam penggunaan kanal frekuensi yang terbatas untuk radio komunitas dan juga karena ketidaktahuan dari masyarakat atau penyelenggara radio komunitas tentang peraturan yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi khusus radio komunitas sehingga menyebabkan banyaknya penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kajian ini berusaha memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penggunaan frekuensi radio komunitas dengan cara pendekatan kualitatif kepada penyelenggara radio komunitas dan dilakukan wawancara mendalam. Dalam kajian ini dihasilkan bahwa banyaknya permasalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan penyelenggara dalam hal peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio komunitas.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pemanfaatan Frekuensi 2.4 GHz Dalam Penyelenggaraan Internet Wireless ]]>
<![CDATA[Sri Ariyanti]]>;
<![CDATA[Luhur Pidekso Arif]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 9 No. 3 (2011): September 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2011.090303
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan frekuensi 2.4 GHz sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam KM No. 2 tahun 2005 dan tanggapan penyelenggara internet wireless agar frekuensi 2.4 GHz dapat dimanfaatkan secara maksimal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan indepth interview terhadap Internet Services Provider (ISP) yang memanfaatkan frekuensi 2.4 GHz, Balai Monitor Frekuensi, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Standardisasi Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Berdasarkan hasil interview di lapangan, penggunaan frekuensi 2.4 GHz belum sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam KM No.2 tahun 2005. Agar frekuensi 2.4 GHz dapat digunakan secara maksimal maka penggunaan frekuensi 2.4 GHz bebas namun tidak sebebas-bebasnya, adanya pengawasan daya pancar, peralatan yang digunakan disertifikasi terlebih dahulu, optimisasi perangkat, penggunaan frekuensi 2.4 GHz untuk lastmile saja dan perlu dipikirkan pengaturan Frequency Reuse.]]>
<![CDATA[Studi kesiapan penyelenggaraan layanan Near Field Communication (NFC) komersial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kasmad Ariansyah]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 (2012): September 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2012.100302
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan diberbagai aspek, tak terkecuali dalam metode pembayaran, yaitu dengan munculnya sistem pembayaran uang elektronik. Keberadaan uang elektronik ini sejalan dengan program kerja Bank Indonesia untuk menciptakan Less Cash Society (LCS). Untuk mewujudkan LCS, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian komunikasi dan informatika. yang memiliki peran dan kewajiban untuk menetapkan standar TIK yang digunakan dalam penggunaan uang elektronik, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan transaksi dengan menggunakan elektronik serta melakukan monitoring, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi penggunaan uang elektronik. Layanan NFC komersial hadir sebagai alternatif bagi penyelenggaraan sistem uang elektronik. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan calon penyelenggara layanan NFC komersial di Indonesia dilihat dari empat aspek, yaitu human resources, technology and strategy, partnership dan Infrastructure and device. Penelitian difokuskan pada kesiapan operator telekomunikasi sebagai salah satu entitas dalam ekosistem penyelenggaraan layanan NFC komersial. Responden terdiri dari PT PT. B, PT. A dan PT PT. C. Pengumpulan data dilakukan dengan media kuesioner dan wawancara dengan PIC yang ditunjuk ketiga perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. A memiliki tingkat kesiapan diatas kedua responden lainnya terkecuali dalam hal penguasaan teknologi;Persiapan-persiapan yang dilakukan belum menjamin interoperabilitas antar penyelenggara, sehingga kurang menguntungkan bagi masyarakat selaku pengguna; Kendala utama dalam penyelenggaraan layanan ini adalah belum adanya standar teknis dan kemanan NFC. besarnya biaya investasi, kurangnya edukasi masyarakat dan belum terbentuknya ekosistem penyelenggaraan layanan NFC komersial.]]>
<![CDATA[Analisis Kelayakan Penggunaan OpenBTS di Daerah Bencana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmat Saleh]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 (2012): September 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2012.100303
<![CDATA[Akses terhadap telekomunikasi merupakan hak setiap orang dan setiap daerah tidak terkecuali masyarakat yang terkena bencana di daerah bencana. Terbatasnya akses telekomunikasi di daerah bencana menjadi masalah khusus dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Keberadaan OpenBTS bisa menjadi suatu solusi keterbatasan telekomunikasi di daerah bencana karena sifatnya yang mobile, fast deployment, compact, dan low-cost budgeting. OpenBTS bisa digunakan oleh operator dan non-operator telekomunikasi. Jika OpenBTS diselenggarakan oleh non-operator telekomunikasi maka perlu ada beberapa penyesuaian dalam hal regulasi karena berpotensi berbenturan dengan regulasi yang sudah ada. Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 pasal 5 dan 6 walau belum secara tegas mengijinkan pennyelenggaraan OpenBTS tetapi memberikan peluang OpenBTS untuk diselenggarakan di daerah bencana dimana infrastruktur telekomunikasi yang ada rusak dan belum pulih.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Frekuensi Radio Pada Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta ]]>
<![CDATA[Azwar Aziz]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 (2012): September 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2012.100304
<![CDATA[Peran penyiaran radio swasta sebagai pemberi informasi dan hiburan kepada masyarakat luas semakin strategis dalam membentuk opini atau pendapat masyarakat sekaligus menjadi salah satu pilihan alat hiburan yang sangat praktis dan efektif. Didalam penyelenggaraan penyiaran radio swasta harus menggunakan frekuensi radio dan tidak saling mengganggu serta sesuai dengan peruntukkannya. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada penyelenggara radio swasta. Analisis atau Pembahasan kajian ini untuk efektivitas pengalokasian kanal frekuensi radio, sesuai peraturan menteri Kominfo sudah tetap dialokasikan, tetapi di 3 alokasi penelitian belum sesuai dengan peraturan tersebut. Kemudian mengenai efektivitas penggunaan frekuensi radio pada penyelenggara radio siaran swasta dapat dilihat dari berbagai aspek produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan ke depan radio siaran swasta.]]>
<![CDATA[Analisis Kesiapan Industri Manufaktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Negeri Untuk Mendukung Implementasi Green-ICT Pada Sektor Telekomunikasi ]]>
<![CDATA[Diah Yuniarti]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 (2012): September 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2012.100305
<![CDATA[Industri TIK merupakan bagian dari industri masa depan yang terdiri atas industri perangkat, infrastruktur/jaringan dan aplikasi/konten. Akhir-akhir ini, aspek lingkungan menjadi pertimbangan dalam menciptakan kesinambungan industri, termasuk industri TIK atau yang dikenal dengan istilah TIK hijau. Implementasi TIK Hijau pada penyelenggara telekomunikasi masih menemui beberapa kendala yaitu efisiensi rendah dan investasi tinggi pada penggunaan perangkat TIK berbasis energi alternatif. Selain itu, rencana implementasi TIK Hijau di lembaga pemerintah maupun swasta masih dibayangi isu terkait kekuatan industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan mengukur kesiapan industri manufatur TIK dalam negeri untuk mendukung implementasi TIK Hijau pada sektor telekomunikasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan indikator attitude, policy, practice, technology dan governance yang dimodifikasi pada Green IT Readiness Model oleh Molla, Alemayehu, et.al. Berdasarkan analisis LSR, secara umum lima responden industri manufaktur dikategorikan memiliki sikap positif. Indikator yang perlu mendapatkan perhatian dari responden yang tergolong memiliki sikap negatif adalah indikator policy dan governance.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pemanfaatan Kode Pos ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Joko Suryanto]]>
<![CDATA[ Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 9 No. 3 (2011): September 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17933/bpostel.2011.090304
<![CDATA[Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain. Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, mengatur penyelenggaraan layanan pos tidak hanya di PT.Pos Indonesia namun juga penyelenggara Swasta/ Jasa Titipan, BUMD dan Koperasi maka konsekuensinya adalah penulisan kodepos harus dilakukan oleh pengguna dan penyelenggara layanan pos tanpa pengecualian. Untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan Kode Pos dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Kode Pos saat ini,dengan pendekatan kuantitatif didukung data kualitatif. Evaluasi dilakukan dengan Model Evaluasi Husein Umar,2003 dengan modifikasi dan hasilnya adalah lebih dari lima puluh persen responden menyatakan memanfaatkan namun tidak tahu Kode Pos.]]>
