cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
journaliurisscientia@gmail.com
Phone
+6281228819209
Journal Mail Official
journaliurisscientia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Iuris Scientia
Published by Yayasan Merassa Indonesia Publikasi
ISSN : 29855950     EISSN : 29858836     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Iuris Scientia (JIS), publikasi hasil penelitian dan konseptual dari dosen, mahasiswa, praktisi, birokrat tentang dinamika perkembangan, pengembangan hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun yaitu setiap Januari dan Juli. Scope JIS adalah ; 1. Hukum Admistrasi Negara 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum keperdataan 4. Hukum Pidana 5. Hukum Adat 6. Hukum Syariah 7. Hukum Teknologi Informasi 8. Hukum Acara Pidana 9. Hukum Acara Perdata 10. Hukum Acara PTUN 11. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 12. Hukum Acara Peradilan Khusus 13. ADR 14. dan materi hukum lainnya
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DITINJAU DARI ASPEK SOSILOGI HUKUM Aiditya, Putra Said
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i1.29

Abstract

Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar-pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menggambarkan kekuatan suara rakyat. Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi yang signifikan dan perannya yang krusial dalam politik nasional, memainkan peran penting dalam menentukan masa depan negara. Dalam aspek sosiologi hukum, Pilpres dan Pemilu memiliki dampak sosial, budaya, dan hukum yang signifikan dalam masyarakat. Provinsi Jawa Tengah yang geografis, etnis, agama, budaya, dan sosial yang beragam, memberikan dinamika tersendiri dalam proses politik. Pada tahun 2024, Pilpres dan Pemilu akan kembali diadakan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak sosial, budaya, dan hukum dari Pilpres dan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengkaji peran faktor-faktor sosial dan budaya, serta peran lembaga hukum dalam mengatasi tantangan pemilu dan konflik pemilu, penelitian ini bermaksud mempertahankan integritas pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik selama dan setelah Pilpres dan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Presidential Elections (Pilpres) and General Elections (Pemilu) are the main pillars of the Indonesian democratic system which illustrate the power of the people's vote. Central Java province, with its significant population and crucial role in national politics, plays an important role in determining the country's future. In the aspect of legal sociology, the presidential election and general elections have a significant social, cultural and legal impact on society. Central Java Province, which is geographically, ethnically, religiously, culturally and socially diverse, provides its own dynamics in the political process. In 2024, presidential elections and general elections will be held again in Indonesia, including in Central Java Province. Therefore, this research aims to understand and analyze the social, cultural and legal impacts of the 2024 presidential and general elections in the Central Java Province region. By examining the role of social and cultural factors, as well as the role of legal institutions in overcoming election challenges and election conflicts, this research aims to maintain election integrity, increase community participation, and maintain social and political stability during and after the 2024 Presidential Election and General Election in Central Java Province.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENINGKATNYA PENIPUAN PRODUK YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA ONLINE Fitri
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i1.30

Abstract

Penggunaan media elektronik untuk berfungsi sebagai informasi terkomputerisasi saat membuat perjanjian, organisasi yang melakukan aktivitasnya menggunakan media elektronik, misalnya web, akan melihat dampak pada pamerannya. Meski begitu, mengingat kesepakatan dilakukan secara online bukan berarti tidak ada kendala. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari semakin meluasnya pelanggaran yang memanfaatkan internet, khususnya meluasnya misrepresentasi online, khususnya dalam percakapan online. Berlakunya UU Nomor 2 menunjukkan upaya yang dilakukan otoritas publik dalam menjaga konsumen. 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang jaminan pelanggan. dimana tanggung jawab dan hak konsumen telah diatur. Selain itu, vendor memiliki keistimewaan dan komitmen. Oleh karena itu, usulan subjek penelitian penulis adalah “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Di Toko Online”. Permasalahan ini menyangkut kebijakan Shopee dalam melindungi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli dan bagaimana caranya. memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam jual beli barang melalui e-commerce shopee yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pemeriksaan ini menggunakan strategi yuridis yang mengatur dengan menggunakan pemeriksaan emosi yang berpusat pada Temuan-temuan eksplorasi tersebut berpeluang untuk sampai pada kesimpulan bahwa Peraturan Asuransi Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah berupaya lebih lanjut untuk melindungi perdagangan bursa online. Untuk melindungi pertukaran online, Shopee melakukan berbagai pendekatan, antara lain Pasal 26 yang cenderung komitmen, yang menyinggung pengaturan Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 80 Tahun 2019 tentang Penukaran Melalui Kerangka Elektronik (UU PMSE). Use of electronic media to function as computerized information when making agreements, organizations that carry out their activities using electronic media, for example the web, will see an impact on their exhibitions. However, considering that the agreement is made online does not mean there are no problems. This problem arises as a result of the increasingly widespread violations that utilize the internet, in particular the widespread misrepresentation online, especially in online conversations. The enactment of Law Number 2 shows the efforts made by public authorities to protect consumers. 8 of 1999, which regulates customer guarantees. where consumer responsibilities and rights have been regulated. In addition, vendors have privileges and commitments. Therefore, the author's proposed research subject is "Legal Protection for Consumers Who Are Harmed in Transactions of Buying and Selling Goods in Online Stores". This problem concerns Shopee's policy in protecting consumers who are harmed in buying and selling transactions and how to do it. provides legal protection for consumers who suffer losses in buying and selling goods through Shopee e-commerce as outlined in Law Number Concerning Consumer Protection Law Number 8 of 1999. This examination uses a juridical strategy which regulates using emotional examination which is centered on the findings. These exploration findings have the opportunity to come to the conclusion that Consumer Insurance Regulation Number 8 of 1999 has made further efforts to protect online exchange trading. To protect online exchanges, Shopee takes various approaches, including Article 26 which tends to commit, which touches on the regulation of Unofficial Law (PP) number 80 of 2019 concerning Exchanges Through Electronic Frameworks (UU PMSE).
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM FASILITAS KESEHATAN Yusuf, Franky
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i1.31

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat sehubungan dengan tindak pidana pembuangan limbah medis padat pada masa pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah perusahaan dan pejabat administrasi yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Beberapa faktor dapat mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana yaitu pengawasan yang kurang optimal oleh aparat penegak hukum, ketentuan yang tidak jelas terutama terkait dengan akomodasi rumah sakit darurat, yang membutuhkan pembaharuan undang-undang. The aim of this paper is to see how corporate criminal liability is realized in the form of hospitals and/or emergency hospitals in connection with criminal acts of disposal of solid medical waste during the Covid-19 pandemic, and to determine the factors that influence this criminal liability. The conclusion obtained is that companies and administrative officials who give orders to commit criminal acts can be held criminally responsible. Several factors can influence the realization of criminal liability, namely less than optimal supervision by law enforcement officials, unclear provisions, especially those related to emergency hospital accommodation, which requires legislative updates.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI MEDIS PASIEN SEBAGAI AKSES LAYANAN ARSIP Habsari, Adella Syafira
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i1.33

Abstract

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (collective memory) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Akan lebih bahaya apabila terdapat arsip yang berupa data pribadi yang merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berkas rekam medis menjadi milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu. Legal protection is the provision of protection or protection for human rights. Personal data protection is related to the concept of privacy which requires protection for its confidentiality. Archives in their various forms of media are a source of information and collective memory that can increase national awareness, emphasize the identity and identity of the Indonesian nation. It would be more dangerous if there were archives in the form of personal data which is a trace data of the patient's medical record which is very confidential, so there are several special regulations such as Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice which regulates that every Doctor and Dentist in Carrying out medical practice must create medical records and these medical records must be kept confidential by the Doctor or Dentist and the head of the health service facility. The medical record file belongs to the health service facility and its contents in the form of a summary of the medical record belong to the patient. The summary can be given, recorded or copied by the patient or person authorized to do so or with the written consent of the patient or their family who have the right to do so.
FENOMENA BULLIYING DI SEKOLAH DALAM PERPEKTIF HUKUM Arif, Ghofar Maulana
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, terutama perundungan di sekolah. Bullying sendiri merupakan suatu bentuk pertemuan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang, atau dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari orang lain, dengan tujuan merugikan mereka. Sistem hukuman bagi pelaku intimidasi mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak akan dituntut, bahwa anak yang berusia 12 tahun namun masih di bawah 18 tahun tidak dapat menghadapi tuntutan pidana dan untuk orang dewasa dapat dituntut secara pidana sekaligus tindakan. Bullying seringkali dialami oleh banyak orang, terutama anak-anak di bawah umur. Anak adalah pewaris bangsa dan generasi muda yang mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sangat penting menjaga proses tumbuh kembang anak. Apabila anak sering mendapat perlakuan kasar atau terkena tindakan kekerasan pada masa tumbuh kembangnya, maka proses pembentukan karakternya pun terganggu. Perlindungan anak dari kekerasan diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak kejadian perundungan telah terjadi dan menimbulkan dampak serius seperti depresi bahkan merenggut nyawa. Oleh karena itu, bentuk pengobatan dan perlindungan bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif yang memadukan pendekatan hukum dan konteks. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, khususnya bullying di sekolah. Bullying sendiri merupakan suatu bentuk pertemuan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang, atau dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa dari orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti mereka. Sistem hukuman bagi pelaku bullying mengatur bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak akan dituntut, bahwa anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun tidak dapat menghadapi tuntutan pidana dan orang dewasa dapat dituntut secara pidana juga sebagai tindakan. Bullying sering dialami oleh banyak orang, terutama anak-anak di bawah umur. Anak-anak merupakan pewaris bangsa dan generasi muda yang mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga proses tumbuh kembang anak. Jika anak-anak sering menerima perlakuan kejam atau terpapar tindakan kekerasan selama masa tumbuh kembangnya, maka proses pembentukan karakter akan terganggu. Perlindungan anak dari tindak kekerasan diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Banyak kejadian tindak pidana perundungan (bullying) yang terjadi dan menimbulkan dampak yang serius seperti depresi bahkan sampai merenggut nyawa. Oleh karena itu, bentuk penanganan dan perlindungan yang dilakukan adalah preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif yang memadukan pendekatan hukum dan pendekatan kontekstual .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN NASIONAL Darmanto, Darmanto; LEGOWO, MIG IRIANTO
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.36

Abstract

Seiring berjalannya waktu, tindak pidana teroris di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang mulanya bersifat terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya dalam serangan  lone wolf . Jaringan teror juga tidak hanya melakukan serangan fisik, namun juga melakukan propaganda dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi, misalnya melalui internet dan media sosial. Rumusan Masalah Bagaimana Penegakan hukum terorisme dalam upaya penaggulangan terorisme di Indonesia, Metode Yuridis Normatif. Hasil ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, selain mengawal proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu merevitalisasi keterhubungan linier antara tiga pilar penting dalam terorisme, yakni polisi, tokoh agama dan masyarakat. Latar Belakang Seiring berjalannya waktu, kejahatan terorisme di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang awalnya terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya pada serangan lone wolf. Jaringan teror tidak hanya melakukan serangan fisik, tetapi juga melakukan propaganda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, misalnya melalui internet dan media sosial. Rumusan Masalah Bagaimana penegakan hukum terorisme dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, Metode yuridis normatif. Hasil: Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaannya atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, selain melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, pemerintah perlu melakukan revitalisasi keterhubungan linear antara tiga pilar penting dalam pemberantasan terorisme, yaitu kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat.
BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Kamila, Fazlar Rusyda
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.37

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 menetapkan kewenangan permanen MK dalam menangani sengketa hasil pilkada, mengakhiri wacana pembentukan badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang namun belum terwujud. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi overload kasus yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi MK sebagai pengawal konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan memeriksa sejauh mana pembentukan badan peradilan khusus dapat memperkuat atau melemahkan sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif terhadap putusan MK serta kerangka hukum yang ada, penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan dan fungsi hukum dalam adaptasinya terhadap kebutuhan dan kondisi aktual, serta pentingnya mempertahankan integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun MK dapat menjamin keselarasan konstitusional dalam penyelesaian sengketa pilkada, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implikasi dari tidak adanya badan peradilan khusus. This study explores the urgency of establishing a special judicial body for resolving disputes over the results of regional head elections (pilkada) in the context of a constitutional democratic country. The Constitutional Court (MK) Decision Number 85/PUU-XX/2022 establishes the permanent authority of the Constitutional Court in handling disputes over election results, ending the discourse on the establishment of a special judicial body mandated by law but has not yet been realized. This decision raises concerns about the potential for case overload that could interfere with the effectiveness and efficiency of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. This study aims to analyze the impact of the ruling on the principles of constitutional democracy and examine the extent to which the establishment of a special judicial body can strengthen or weaken the legal system in Indonesia. Through a normative juridical approach and descriptive analysis of the Constitutional Court's decisions and existing legal frameworks, this study examines the dynamics of legal power and function in its adaptation to actual needs and conditions, as well as the importance of maintaining the integrity of the constitution and democratic principles. The results of the study show that, although the Constitutional Court can guarantee constitutional harmony in the settlement of election disputes, there is an urgent need to evaluate the implications of the absence of a special judicial body to ensure a more focused and efficient legal system in handling certain types of cases.
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA Auliaurrahman; Anshari, Nur; Ulfanur, Maulina
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.38

Abstract

Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih mempunyai berbagai rintangan. Dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum berdasarkan pendekatan yuridis - normatif. Hasil Penelitian menjelaskan Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. This paper highlights that the law functions as an instrument that regulates, protects, and encourages the achievement of the goals of people's economic development. However, in reality, the implementation of the law in the development of the people's economy in Indonesia still has various obstacles. In this study, it is a study of legal science based on a juridical-normative approach. The results of the study explain that by using Pancasila as a reference, the law can play a more optimal role in realizing fair and sustainable economic development. Pancasila, as the basis of the state, emphasizes the importance of social justice for all Indonesia people. Therefore, economic regulations that favor small people such as MSMEs and cooperatives are one way to realize these ideals.
POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Hastuti, Tri
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.39

Abstract

Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak seperti di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun terjadi di lapangan adalah, adanya pemberian vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 itu sendiri. 1.Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai kebijakan vaksinasi di era pandemi Covid-19?, 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19?. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dianggap sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu. Hasil penelitian, Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespons dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi.bahwa kebijakan vaksinasi telah diatur dalam regulasi hukum positif Indonesia. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga sudah menyasar pada kalangan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk herd imunity. Penyebaran virus COVID-19 tengah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. 1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait kebijakan vaksinasi di era pandemi Covid-19?, 2. Bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19? Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dilihat sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis berdasarkan suatu tatanan tertentu. Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespons dinamika pandemi global tersebut dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menekan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta memulihkan kondisi perekonomian yang sempat tersendat akibat pandemi. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi juga telah menyasar masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL Widianingrum, Afifah Rizqy
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.40

Abstract

Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas kriminal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet, termasuk penipuan online, pencurian identitas, serangan malware, peretasan, dan eksploitasi data pribadi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan siber menjadi semakin kompleks dan tersebar luas, menimbulkan dampak merugikan terhadap ekonomi, keamanan, dan privasi individu. Tantangan terbesar dalam penanganan kejahatan siber adalah menyesuaikan peraturan yang ada dengan dinamika kejahatan yang terus berkembang. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia melalui pendekatan sosiologi hukum. Implementasi kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan kolaborasi dengan sektor swasta. Studi kasus pencurian data pribadi oleh komplotan peretas pada tahun 2022 menunjukkan proses penegakan hukum yang kompleks, mulai dari pelaporan kasus, investigasi forensik digital, penangkapan pelaku, hingga proses pengadilan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan teknologi, termasuk literasi digital yang rendah, perkembangan teknologi yang cepat, dan kapasitas teknis aparat penegak hukum, mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan edukasi dan literasi digital, peningkatan kapasitas teknis dan kerjasama lintas lembaga, serta revisi regulasi yang responsif terhadap dinamika kejahatan siber, adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia. Cybercrime encompasses a wide range of criminal activities committed through computer networks and the internet, including online fraud, identity theft, malware attacks, hacking, and exploitation of personal data. With the rapid development of information and communication technology, cybercrime has become increasingly complex and widespread, causing adverse impacts on the economy, security, and privacy of individuals. The biggest challenge in handling cybercrime is adapting existing regulations to the evolving dynamics of crime. This paper aims to analyze the implementation of cybercrime handling policies in Indonesia through a sociology of law approach. The implementation of cybercrime policy in Indonesia, especially through the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), involves coordination between various law enforcement agencies and collaboration with the private sector. The case study of personal data theft by a hacker gang in 2022 shows a complex law enforcement process, ranging from case reporting, digital forensic investigation, arrest of perpetrators, to court proceedings. Social, economic, and technological factors, including low digital literacy, rapid technological development, and the technical capacity of law enforcement officers, affect the effectiveness of these policies. This study concludes that improving digital education and literacy, increasing technical capacity and cross-agency cooperation, as well as revising regulations that are responsive to the dynamics of cybercrime, are important steps to improve the effectiveness of cybercrime handling policies in Indonesia.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA