At Tahkim Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Journal Attahkim is a blind peer-review journal published by the Sharia Faculty, Institut Agama Islam Tazkia. The Journal is a semi-annual journal. The aim of the journal is to disseminate Islamic Economics Law, done by researchers both from Indonesia and overseas. Scope/Coverage: Islamic Economics Law Islamic Business Law Islamic Culture Law Islamic Family Law Contemporary Islamic Law Issues All papers are written in Indonesia or English. The editor receives manuscripts that have not been sent to other journals for publication. Notes for contributors are presented at the end part of this journal.
Articles
32 Documents
<![CDATA[Standarisasi Penetapan Harga Paket Umrah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Unang Fauzi]]>;
<![CDATA[Annisa Terryana Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam melakukan standarisasi penetapan harga paket umrah oleh Cahya 99 Travel. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan metode kualitatif, yaitu dengan penelitian ini peneliti mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari objek penelitian itu sendiri dan literatur lain yang berkaitan dengan standarisasi, penetapan harga, dan UndangUndang yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Cahya 99 Travel memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam rangka standarisasi penetapan harga. Selain itu, standarisasi penetapan harga paket umrah di Cahya 99 Travel dilakukan secara profesional dengan memastikan kepatuhan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Standar Aturan Pendayagunaan Harta Zakat Dalam Mendorong Usaha Produktif ]]>
<![CDATA[Shaifurrahman Mahfudz]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zakat adalah sebuah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, dimensi Ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dalam dimensi Ilahiyah tercermin bagaimana zakat adalah salah satu metode distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Dengan zakat, kekayaan tidak akan menumpuk hanya pada orang-orang tertentu saja. Proses pendistribusian zakat ada dua jenis : zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik zakat yang digunakan untuk makan sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha atau penguatan ekonomi mereka. Dengan penyaluran zakat secara produktif ini diharaapkan para mustahik zakat akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian mereka, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Model zakat produktif yang dikembangkan oleh beberapa lembaga amil zakat dan badan amil zakat adalah dengan cara memberikan uang zakat kepada para mustahik sebagai modal usaha. Dalam hal ini pihak amil zakat memberikan uang tersebut sebagai sebuah "hutang" yang harus dibayar. Dalam kenyataannya "hutang" tersebut memang harus dikembalikan jika usaha dari penerima zakat tersebut meningkat taraf ekonominya, namn jika tidak mampu mengembalikannya maka "hutang" tersebut tidak harus dikembalikan. Model dari penyaluran zakat ini cukup efektif terutama bagi keluarga miskin yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal. Penyaluran zakat produktif sendiri harus memperhatikan skala prioritas, dalam arti apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari para mustahik zakat tersebut, apakah makanan, tempat tinggal atau modal usaha.]]>
<![CDATA[Klausul Akad Musyarakah Mutanaqishah KPR Bedasarkan Ketetapan Fatwa DSN MUI ]]>
<![CDATA[Dodi Yarli Rusli]]>;
<![CDATA[Nada Roudotul Ma'wa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of the authors to conduct this research is to determine the extent of the application of the MUI Fatwa DSN No. 73 / DSN-MUI / XI / 2008 perfected by DSN MUI Fatwa No. 01 / DS-MUI / X / 2013 by BNI Syariah Bekasi Branch Office. The method used is qualitative with a descriptive approach, namely by clearly describing everything that is obtained in the field. Techniques in collecting data in this study were obtained through interviews, and literature study. The results of this study indicate that the BNI Syariah Bekasi Branch Office is worth mentioning that the Sharia Bank applies sharia principles in accordance with applicable regulations, namely Fatwa DSN MUI No. 01 / DSMUI / X / 2013, it's just that there are a number of things that BNI Syariah needs to pay attention to in its implementation of applicable financing products, especially Syariah KPR Griya KPR financing.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pandangan Ulama Fiqih Dalam Penetapan Ujrah Pada Akad Rahn Emas Di BPRS Authors Muhammad Isa ]]>
<![CDATA[Muhammad Isa]]>;
<![CDATA[Nida Adzkia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The question of an increase in the basic necessities of the community who wants to quickly fulfilled, the current lifestyle of luxury and convenience due to urgent need so that whatever is done to meet the necessities of life. Therefore in societies emerging practice moneylender or moneylenders, pawnshops illegal debt and usury. Then the unit services rahn gold in PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor offers products rahn gold with gold rahn contract according Islamic law. Formulation of the problem in this research how the implementation contract rahn gold in BPRS Amanah Ummah PT. Leuwiliang, Bogor and whether the implementation contract rahn gold in BPRS Amanah Ummah PT. the determination of ujrah in accordance with the view of Hanafiyyah and Syafi’iyyah. The method of this research is qualitative research with the descriptive approach. The research data was obtained from the results of observations, interviews, and literature studies. This research is the contract rahn gold PT. BPRS Amanah Ummah implement three contract, such contract qard, contract ijarah and contract rahn. Determination of ujrah in practice at Bank rahn Amanah Ummah an ujrah of weight and gold levels warranted, because if ujrah adjusted to the amount of the loan then it is usury. Then based on the practice of the implementation contract rahn gold PT. BPRS Amanah Ummah in the determination of the imposition of ujrah have appropriate with the sect of Hanafiyyah and Syafi’iyyah.]]>
<![CDATA[Hukum Pembajakan Software Dalam Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Shaifurrahman Mahfudz]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di antara tujuan dari syariat Islam (maqashid asy-syari'ah) adalah menjaga danmelindungi hak kepemilikan. Perlindungan ini meliputi larangan untuk menggunakan,mengambil dan meminjam harta pihak lain tanpa izin dari pemiliknya. Ketikaseseorang menggunakan, meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa adanyaizin maka ia telah melakukan tindakan sariqah (pencurian) dalam Islam. Definisipencurian sendiri adalah mengambil barang milik orang lain dari tempatpenyimpannya dengan sengaja tanpa seizin dari pemiliknya. Pembajakan software (perangkat lunak), adalah penggandaan/pengcopian softwareoriginal/hasil bajakan tanpa adanya izin dari pemilik sah software tersebut. Hasil daripenggandaan ini dipasarkan/dijual-belikan kepada masyarakat. Tujuan dari pembajakadalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Software-software hasil bajakan inidijual di bawah harga normal, sehingga konsumen merasa diuntungkan. Padahal jikakita cermati, konsumen jelas dirugikan karena software yang dibelinya adalah hasilbajakan yang tidak terjamin kualitasnya, selain itu garansi resmi juga tidak disediakan.Pihak produsen juga dirugikan karena telah mengeluarkan dana untuk penelitian,pembuatan hingga pemasaraan. Maka pembelian software bajakan adalah merupakanbentuk kejahatan yang berakibat pada diskomunikasi antara konsumen dan produsen.Sang Pembajak software mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa bersusah payahmencipta dan menghasilkan software tersebut. Selain itu pajak yang seharusnya adapada setiap transaksi terpangkas karena pembajakan ini. Maka pembajakan telahmerugikan produsen, negara dan konsumen. Korelasi dengan hukum Islam adalah bahwa Islam melindungi setiap kepemilikanyang didapatkan secara sah, kepemilikan ini bersifat mutlak sehingga pihak lain yangakan meminjam, menggunakan atau menggandakan harus mendapatkan izin daripemiliknya yang sah. Maka jika ada pihak-pihak yang mengambil atau menggandakansebuah software tanpa adanya izin dari produsennya ia disamakan dengan bentuksariqah (pencurian) yaitu mengambil barang orang lain tanpa adanya izin. Hukumanbagi para pencuri dalam Islam adalah dengan had jika harta curian tersebut telahmencapai nishab atau hukuman ta'zir jika belum sampai nishabnya.]]>
<![CDATA[Analisi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro ]]>
<![CDATA[Unang Fauzi Bajuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan akad murabahah digunakan sebagai pembiayaan modal usaha. Aturan tentang pelaksanan akad murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga praktik pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mengacu kepada fatwa tersebut. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad murabahah di LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BSM KCP Sumbawa menurut Fatwa DSNMUI No. 04/DSNMUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah Empirical Legal Studies bertempat di BSM KCP Sumbawa. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. metode analisis digunakan untuk menganalis praktik tersebut dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di BSM KCP Sumbawa merupakan murabahah pesanan BSM KCP Sumbawa menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan barang selesai, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. pelaksanaan akad wakalah, BSM KCP Sumbawa memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama nasabah sendiri bukan atas nama Bank.]]>
<![CDATA[Klausul Hukum Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sprei Waterproof Di Moms Baby Kidz ]]>
<![CDATA[Shaifurrahman Mahfudz]]>;
<![CDATA[Raden Muhammad Rifqi Fauzan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi ini membahas tentang kesesuaian praktik khiyar yang ada dalamjual beli sprei waterproof di MomsBabyKidz dengan Hukum Ekonomi Syari’ah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alatanalisa deskriptif normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, observasidan wawancara. Penelitian ini memberikan hasil bahwa MomsBabyKidz sudahmempraktikkan hak khiyar dalam jual belinya dan sesuai dengan HukumEkonomi Syari’ah, hanya saja masih banyak pembeli yang belum memahaminyadengan baik sehingga tidak bersikap sesuai haknya. Kesimpulan dari penelitian iniadalah dari 13 kasus yang diingat oleh MomsBabyKidz hanya 5 kasus sajapembeli yang menggunakan hak khiyarnya secara sah menurut Hukum EkonomiSyari’ah. 4 orang memilih untuk membatalkan akad dan 4 lainnya tetapmelanjutkan meskipun ada kesalahan dari MomsBabyKidz.]]>
<![CDATA[Eksistensi Gerakan Ekonomi Koperasi BMT Nahdhatul Ummah Dalam Ekonomi Keluarga Islam ]]>
<![CDATA[Abdul Mughni]]>;
<![CDATA[Muhammad Agung Mudzakir]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to know what strategies BMT Nahdhatul Ummah Cooperative uses to word off the Emok Bank movement and to better understand the Islamic law’s view of the Emok Bank. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, one that gives direct thought and gives descriptive description. The data in this study is obtained through interviews, documentary, observation, and library studies. The results of this study show that BMT Nahdhatul Ummah Cooperative’s which in turn blocked the Emok Bank movement is more focused on implementing sharia, providing socialization, teaching cooperative members, using system for lightweight produce and security, products vary especially by products and door to door services. In practice, the bank’s use of a joint loan system in return causes many problems, whether internal or external conflict and the interest benefits only one side. According to the Islamic view, it is because the Emok Bank uses the interest system on its loan and has more negative effects than positive effects. So this Islam forbids it according to what God says in the al-Quran and what the prophet prophets in his hadis.]]>
<![CDATA[Rumusan Aturan Uang Elektronik Dalam Prespektif Fatwa Dsn- Mui No 116 ]]>
<![CDATA[Abdul Mughni]]>;
<![CDATA[Mutiara Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan zaman dan teknologi saat ini berkembang pesat, dengan majunya teknologi saat ini, segala macam bentuk transaksi kini menggunakan kartu, baik dalam hal transportasi maupun transaksi dalam perbelanjaan.Pengetahuan seputar produk yang di gunakan apakah sudah seseuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan Fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai dengan syariah.Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji kesesuaian suatu FATWA DSN-MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Disisi lain PT KAI Commuter Indonesia (KCI) juga nmenerbitkan dua buah kartu milik perusahaan PT KCI. Kartu tersebut berupa tiket harian berjaminan dan kartu multi trip. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik sebagai landasan hukum]]>
<![CDATA[Rule Model Pengelolaan Zakat Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Terhadap Keabsahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ]]>
<![CDATA[Dodi Yarli Rusli]]>;
<![CDATA[Muhibbuddin Al Mamtuhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum maka sepatutnya segala aktivitas harus berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang mengaturnya. Begitu pula dalam urusan zakat negara Indonesia mengaturnya dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 yang diamandemen dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi acuan untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang belum dapat terselesaikan mulai dari legalitas, regulasi sampai masalah pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical Legal Studies yang mana lokasinya di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain itu data-data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan. Data-data tersebut akan di analisis secara deskriptif sehingga menjelaskan tentang kesesuaian antara undang-undang No. 23 tahun 2011 dengan pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Berdasarkan penelitian dapat diterangkan bahwa pengelolaan zakat di masjid Jogokariyan sebagaian sudah sesuai dan sebagian lagi belum sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011.]]>
