At Tahkim Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Journal Attahkim is a blind peer-review journal published by the Sharia Faculty, Institut Agama Islam Tazkia. The Journal is a semi-annual journal. The aim of the journal is to disseminate Islamic Economics Law, done by researchers both from Indonesia and overseas. Scope/Coverage: Islamic Economics Law Islamic Business Law Islamic Culture Law Islamic Family Law Contemporary Islamic Law Issues All papers are written in Indonesia or English. The editor receives manuscripts that have not been sent to other journals for publication. Notes for contributors are presented at the end part of this journal.
Articles
32 Documents
<![CDATA[Implementasi Prinsip Bisnis Syariah Di Resort Syariah ]]>
<![CDATA[Unang Fauzi Bajuri]]>;
<![CDATA[Aditya Rifky Suryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan bisnis syariah pada industri perhotelan semakin menarikperhatian masyarakat. Salah satunya adalah resort berbasis syariah. Resort syariahmerupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis resort konvensional denganmemasukan beberapa prinsip aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Konsepsemacam ini masih terbilang baru, namun banyak diminati oleh masyarakat Indonesiayang mayoritas penduduknya adalah muslim. Banyaknya tanggapan atau pandanganmiring terhadap bisnis dalam industri perhotelan pada umumnya menjadikan beberapapelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai denganaturan dan norma yang dapat diterima oleh masyarakat dan agama. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.Pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.Pengujian keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan bahan referensi,sehingga menghasilkan analisis mengenai bagaimana implementasi hukum ekonomisyariah pada Saung Dolken Resort Syariah dengan tinjauan studi fatwa DSN-MUI No.108/DSN- MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa Saung Dolken ResortSyariah hampir sepenuhnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 dalam hal implementasi hukum ekonomi syariah pada usahanya.]]>
<![CDATA[Zakat dan Sedekah dari Sumber Haram dalam Analisis Syadz Ad-dzari’ah ]]>
<![CDATA[Unang Fauzi Bajuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zakat merupakan salahsatu rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila harta merekatelah mencapai nishab dan Haul nya.Sebagaimana landasan syariat zakat terdapatdalam Al Quran dan As sunnah, sebagai berikut :Padahal mereka tidak disuruh kecualisupaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nyadalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat danmeunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al Bayinah :5)Sabda Rasulullah Saw.Dibangunnya islam itu atas lima perkara syahadatain,melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan saum dibulanramadhan. Saddu Zara’i berasal dari kata sadd artinya menutup sedangkan Adz-zara’iartinya perantara atau penyebab atas suau perkara (washilah wa as sabab ila syai’i)Abdul Karim Zaidan, Sadd Adz-zariah adalah menutup jalan yang membawakebinasaan atau kejahatan. Abu Zahra mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatuatau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandungkemudaratan Imam Asyatibi mendefenisikan dzari’ah dengan “melakukan suatupekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatukemasadatan]]>
<![CDATA[Tinjauan Dampak Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Terhadap Usaha Hotel Syariah di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini ]]>
<![CDATA[Muhammad Isa]]>;
<![CDATA[Ulfah Lutfi Zhafirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hotel merupakan bagian dari bidang bisnis yang menjanjikan, namun bukan hanya untukmemperoleh keuntungan material saja, tetapi juga harus didasari kesadaran akan keutamaanaturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Islam telah mengaturberbagai hal demi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam muamalah. Pada saat ini,industri bisnis perhotelan mulai mengembangkan diri dengan menerapkan prinsip syariahkedalam usahanya. Aturan - aturan yang diterapkan oleh hotel syariah tidak luput dariperaturan hukum, salah satu peraturan hukum yang menaungi usaha hotel syariah ialahPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang PedomanPenyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan Teknik observasi,wawancara, dan studi kepustakaan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan ujikredibilitas dengan bahan referensi, sehingga menghasilkan analisis mengenai bagaimanadampak hukum atas penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun2014 pada Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sofyan Hotel CutMeutia Cikini belum memiliki dampak signifikan dari diterapkannya Peraturan MenteriPariwisata No.2 tahun 2014 pada usahanya.]]>
<![CDATA[Analisis Sewa-Menyewa Dalam Skema Outsourcing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ]]>
<![CDATA[Muhammad Isa]]>;
<![CDATA[Muhammad Azzam Alghifary]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Outsourcing categorized as employee service leasing schema based on Law ofThe Law Number 13 of 2003 about employment. Islam is a religion that organize all muamalahaspect as outsourcing as well which known as ijarah.This research is provided as descriptive using qualititative comparison. To compareoutsourcing contract mechanism with ijarah contract mechanism. According legal law, Law ofThe Law Number 13 of 2003 and Islamic Econormic Law.Analysis of this two comparison resulting that outsouring contract mechanism is Nomortcontradiction with ijarah contract. Basically, the principes and the requirement of ijarah contractis on outsourcing.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Jaminan Produk Halal Terhadap Klausul Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Islam Bogor ]]>
<![CDATA[Unang Fauzi Bajuri]]>;
<![CDATA[Arif Bijaksana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kaum muslimin di Indonesia sebagai umat mayoritas mempunyai hak secarakonstitusional untuk memperoleh jaminan pelayanan dalam produk halal. Oleh karenaitu, pemerintah berkewajiban menjamin dan memfasilitasi masyarakat dalammenjalankan syariat agamanya, termasuk dalam mengkonsumsi obat-obatan yangterjamin kehalalannya.Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus proaktif dan harus aksi cepatatasi keresahan masyarakat karena beredarnya obat palsu dan obat-obatan yangberbahan haram salahsatunya adalah vaksin berbahan babi.Peredaran Obat palsu sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat,Berdasarkan sidak dari kementrian kesehatan dan pihak Kepolisian menemukan vaksinpalsu yang melibatkan 14 Rumah sakit yang berlokasi di Kota Bekasi, CikarangKabupaten Bekasi, dan Jakarta.Obat palsu dengan kandungan bahan aktif yang benar namun dosis yang tidakmencapai standar akan membuat obat tersebut tidak bekerja maksimal. Hal ini memilikiefek pada setiap orang, tergantung pada kondisi penyakit yang dialami. Pada pasienkritis, efek ini dapat berakibat fatal karena tidak tercapainya target terapi. Berbedadengan konsumsi pada pasien yang sehat.]]>
<![CDATA[Tantangan Klausul Akad Syirkah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdul Mughni]]>;
<![CDATA[Kokoh Hamdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Syirkah al musahamah is a contemporary contract which is the development of classical syirkah. It has been formulated by the previous madzhab priests. Syirkah al musahamah developed by contemporary scholars (Ulama) to answer the problems of business that occur in the modern era, such as intercompany cooperation, Limited liability company (PT), CV, and others. Basically, implementation is inseparable from the basic syirkah, in order to remain in the scope of the Shariah and become a halal company. Implementation of Syirkah Al Musahamah on syariah cooperative 212 is globally in two of business units : Application of syirkah al musahamah contract on sharia cooperative 212. The members provide principal savings and mandatory savings. In other words, deposits become the shares they have in a sharia cooperative 212 which is managed using a syirkah al musahamah Implementation on the business unit of cooperative sharia 212. The members of cooperatives could be participate in the development of retail business by buying shares of cooperative sharia 212. Scholars (Ulama) have differences of opinion on the law syirkah al musahamah on the object traded and the implementation of pillars syirkah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Rusli, Dodi Yarli]]>;
<![CDATA[Azka, Aulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30993/attahkim.v4i1.50
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (ash-shulhu) melalui Bale Mediasi dan bagaimana jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa waris dengan jalan damai (ash-shulhu) melalui Bale Mediasi tidak mengikuti aturan waris Islam. Para mediator telah menjelaskan tentang pembagian waris sesuai syariat kepada para pihak sebagai ahli waris, namun mereka sepakat berdamai dengan keputusan hasil musyawarah. Hasil akhir dari mediasi ini adalah terciptanyanya surat tertulis, yaitu surat kesepakatan perdamaian sebagai alat bukti yang sah. Bale Mediasi mengimplementasikan 4 (empat) aspek maqashid syariah dalam penyelesian sengketa waris dengan jalan damai (ash-shulhu) yaitu menjaga agama (hifdzu din), menjaga jiwa (hifdzu nafs), menjaga akal (hifdzu aql) dan menjaga harta (hifdzu mal).]]>
<![CDATA[Euthanasia dalam Pandangan Hukum Islam dan Bioetika ]]>
<![CDATA[Mahfudz, Shaifurrahman]]>;
<![CDATA[Cahaya, Unggul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30993/attahkim.v4i1.51
<![CDATA[The term euthanasia originally came from the Greek, eu (kindness) and thanatos (death).In the Dorlands Medical Dictionary, euthanasia has two meanings: First, an easy or painlessdeath. Second, killing with generosity; the careful and deliberate termination of the life ofa person suffering from an incurable and very painful disease. According to the samedictionary, death itself is a permanent cessation of life from all vital functions of the body.For legal and medical purposes, the definition of death6 and its limitations have been made.This presentation will emphasize more critical aspects of the study of Islamic law inresponding to contemporary fiqh questions when faced with the development of scienceand medical ethics (bioethics).]]>
<![CDATA[TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN FATWA MUI TERKAIT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT ]]>
<![CDATA[Wijaya, Rusdiana Priatna]]>;
<![CDATA[Suwandi, Asril]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30993/attahkim.v4i1.52
<![CDATA[The purpose of this research was to examine the effectiveness of the distribution of zakat funds at Baitul Maal Tazkia. The method used is Mixed Method (qualitative and quantitative), qualitative method in this case the author obtains primary data from field observations, direct documentation, interviews with the Chairman or Staff of Baitul Maal Tazkia and literature studies. While the quantitative method using the 10th Zakat Core Principle measurement ratio is DCR (Disbursement Collection Ratio) Based on ZCP, the effectiveness of Baitul Maal Tazkia's distribution of zakat funds for 4 years of operation is 55% or is included in the Fairly Effective category (quite effective) where the Disbursement Collection Ratio (DCR) reaches 50-69 percent, with the amount collected during the 2017 to 2017 period. 2020 amounting to Rp 4,536,153,278. While the amount of distribution during the period 2017 to 2020 is IDR 2,472,687,990.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERKAIT DENDA PADA RESTORAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (STUDI KASUS RESTORAN KINTAN BUFFET KOTA KASABLANKA) ]]>
<![CDATA[Mughni, Abdul]]>;
<![CDATA[Hanifah Latief, Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30993/attahkim.v4i1.53
<![CDATA[This thesis aims to find out how the law for the inclusion of a fine clause in the all-you-can-eat restaurant at the Kintan Buffet Kota Kasablanka restaurant is in accordance with the sharia perspective. Data collection was carried out by observation and conducting interviews and documentation during the research. The results of this study are that there are two views from the scholars of madzhab regarding the law of the fine clause (syarth jaza'i), namely the opinion that it is not permissible if the inclusion of the fine clause is related to debts and receivables, because the fine in this case is the same as usury so it is forbidden, but if other than that which is not related to debts, fines in this case are allowed and this is a rojih opinion. The second opinion is that it is not allowed to include a fine clause at all. The practice of applying clauses/provisions of fines at the all-you-can-eat restaurant Kintan Buffet Kota Kasablanka as a whole from the results of the study shows that it does not conflict with sharia principles and is not a fine clause (syarth jaza'i) related to debts and receivables.]]>
