cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2023)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU DI SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA Aisyah Sinta Aprilia Nasution; Paiman Raharjo; Abdul Samad
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4345

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang berasal dari Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, secara target sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organisasi. Kemudian juga dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dimulai dari proses pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain: komitmen dan konsistensi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara masif, kompetensi pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan kemauan pelaku UMKM untuk maju dan mandiri. (3) Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain dengan melakukan sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ke setiap kelurahan di Jakarta Pusat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan Qris, memilih pendamping yang berkualitas bagi pelaku UMKM, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai marketplace.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Hotran Yance Sinaga; Budiharjo Budiharjo; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4346

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, masih perlu dioptimalkan: Pertama, dapat lebih dioptimalkan lagi terutama pada aspek disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Peningkatan terhadap kemampuan sumber daya masyarakat di Kelurahan Menteng perlu untuk ditingkatkan sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Kedua, pendamping PKH harus rajin melakukan verifikasi calon penerima PKH yang nantinya berguna untuk memutakhirkan data penerima PKH, agar tahun-tahun berikutnya juga tepat sasaran. Ketiga, untuk meverifikasi kelayakan calon penerima, hendaknya pendamping cerdik dan cekatan dikarenakan implementasi kebijakan PKH harus memenuhi 6 (enam) T yang meliputi: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Selanjutnya, diharapkan kepada pendamping PKH dapat berkoordinasi dengan RT/RW setempat jika ditemukan adanya penerima manfaat yang tidak layak menjadi target grup, agar dapat memberikan rekomendasi pengeluaran penerima manfaat dari penerima manfaat PKH apabila sudah dikatakan sudah tidak layak lagi. Sedangkan sarannya adalah perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap penerima manfaat sebagai target grup serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan dan ketidakpatuhan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOMISI IRIGASI (SIKOMIR) DALAM KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jefri Fernando; Triyuni Soemartono; Abdul Samad
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota Kelompok Tani dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.
PENGARUH NILAI REFORMASI BIROKRASI, LEVEL MATURITAS SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS INTEGRITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2021 Uray Suhartono; Paiman Raharjo; Herinto Sidik
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menguji, mengetahui pengaruh Nilai Reformasi Birokrasi, Level Maturitas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Indeks Integritas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 480 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dari populasi sebanyak 634 (K/L/PD). Adapun teknik analisis data dimulai dari uji statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik mulai dari Uji Normalitas, Uji Liniearitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, serta Uji Hipotesis. Metode statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda.Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi, Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Integritas K/L/PD sedangkan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Integritas K/L/PD.
ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN PERSURATAN PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Aulia Malesta Andani; Triyuni Soemartono; Gatot Herry Djatmika
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4344

Abstract

Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas. Meski dalam pelaksanaannya masih secara manual dan belum digital. Surat masuk diterima dan diagendakan dalam google spreadsheet files surat masuk, kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk disetujui dan diberi lembar disposisi yang berisi atensi dari pimpinan. Apabila pimpinan sedang tidak berada di tempat baru dilakukan Tanda Tangan Elektronik. (2) Hambatan yang ditemui dalam pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, karena pengelolaan surat masih manual dan belum sepenuhnya berbasis digital, kurang pelatihan tentang persuratan bagi pegawai dan tempat penyimpanan surat yang masih kurang memadai. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan persuratan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan menerapkan sistem pengelolaan surat secara digital untuk menggantikan sistem manual yang kurang efektif dan efisien, mengadakan pelatihan bagi arsiparis untuk meningkatkan kompetensinya, perlu adanya pengembangan teknologi persuratan, dan menyediakan tempat yang memadai untuk menaruh surat-surat penting.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)