cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+628872339336
Journal Mail Official
wafathoni@umy.ac.id
Editorial Address
Office: E5 Building, 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Adreess : Brawijaya Street, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Media of Law and Sharia
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27211967     EISSN : 27162192     DOI : https://doi.org/10.18196/mls
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of the writings published in the journal Media of law and Sharia covers all aspects of positive law, including sharia law in Indonesia: Criminal Law This scope contains regulations that determine what actions are prohibited and are included in criminal acts, as well as determine what penalties can be imposed on those who commit them. Civil Law Studying humans as subjects in law, laws that arise from kinship, the law relating to the valuation of money/wealth and inheritance law. Constitutional Law Examine the ins and outs of the birth of the state, concepts and theories of sovereignty and state power, and the system and governance of the state and government, including examining the pattern of power-sharing and the formation of state equipment. State Administrative Law Picturing the system of governance, actions and behavior of officials or state administrative bodies in carrying out their duties and responsibilities, including the consequences and solutions for resolving administrative and state administrative disputes. Laws and Regulations Reviewing the system for the formation of laws and regulations from understanding basic principles or formal material principles. Definition and types of legal norms, the types and legal implications of the hierarchy of laws and regulations, the mechanism for the formation of laws and regulations, and how the system and mechanism for testing legislation.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1: December 2023" : 5 Documents clear
Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19 Afriwaldi Afriwaldi; Rembrandt Rembrandt; Yussy Adelina Mannas
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.40

Abstract

Pada awal tahun 2020 wabah Virus Corona melanda Indonesia. Masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit bank mengalami kemacetan. Pemerintah membuat program restrukturisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak covid-19 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Rumusan masalah yaitu Apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dn Menengah yang macet akibat Pandemi covid-19 telah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020, Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  dalam Restrukturisasi Kredit terdampak Pandemi Covid-19. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit tersebut, sebagai pembanding digunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, metode pendekatan yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu penanganan kredit macet akibat Pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui program restrukturisasi dengan skema rescheduling. Nasabah yang layak mendapatkan restrukturisasi adalah nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu terus bertahan menjalankan usahanya pada masa pandemi covid-19. Selama masa program restrukturisasi berjalan pihak Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang wajib melaporkan posisi akhir bulan laporan secara iuring kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan. Sejalan dengan itu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengawasan on site dan off site. pengawasan on site yaitu pengawasan pemeriksaan langsung kepada Jasa Industri Keuangan yang diawasi dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan off site yaitu tindak lanjut analisis terhadap menitoring laporan rutin yang disampaikan oleh Industri Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa keuangan.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi Muhammad Zaidan Rizqulloh; Yeni Widowaty
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.41

Abstract

Lingkungan hidup merupakan eksistensi yang patut untuk diperhatikan. Hal itu bertujuan untuk melestarikan kelangsungan lingkungan hidup, dikarenakan banyaknya sektor perindustrian membawa banyak dampak terhadap lingkungan hidup, baik itu dampak positif maupun negatif yang salah satunya berasal dari limbah B3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi beserta faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana bagi korporasi yang mencemari lingkungan hidup dengan limbah B3. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, disertai dengan menggunakan data-data sekunder yang berbasis pada tiga bahan yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik pengumpulan data beserta analisis yang dilakukan adalah melalui riset kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa, yang mana sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana pokok dan/atau sanksi pidana tambahan. Kemudian faktor yang menjadikan majelis hakim menjatuhkan sanksi tersebut didasarkan dengan faktor pertimbangan hakim secara yuridis berupa dihadirkannya alat-alat bukti beserta barang bukti, dan faktor pertimbangan hakim secara non-yuridis berupa keyakinan hakim yang menentukan keadaan memberatkan dan/atau meringankan sanksi pidana.
Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah Refaldo Pekerti Al Ghifari; Ani Yunita
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.46

Abstract

Praktik diskriminasi sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilarang masih seringkali terjadi dalam dunia persaingan usaha, terlebih yang melakukan praktik diskriminasi ini umumnya adalah pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang besar. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 dijelaskan bahwa PT. Garuda Indonesia bertindak diskriminatif terhadap 301 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan juga terhadap keenam PPIU yang menjadi mitra kerjanya. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah ditutupnya akses reservasi tiket oleh PT. Garuda Indonesia kepada 301 PPIU sehingga tidak dapat melakukan reservasi tiket secara langsung. Adapun PT. Garuda Indonesia dalam menetapkan keenam PPIU yang menjadi mitra kerjanya tanpa proses penunjukan yang terbuka dan tidak berdasar pada pertimbangan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Majelis Komisi dalam memutuskan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 serta mengetahui bentuk pengawasan KPPU dalam mengawasi praktik diskriminasi penjualan tiket umrah yang dilakukan PT. Garuda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa alasan Majelis Komisi memutuskan Putusan ini dikarenakan telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada sehingga cukup meyakinkan Majelis Komisi bahwa PT. Garuda Indonesia memang secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik diskriminasi, sehingga dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adapun bentuk pengawasan KPPU, yaitu KPPU dalam pengawasannya harus dapat memastikan agar usaha besar tidak melakukan penguasaan terhadap mitranya dan memastikan agar perjanjian yang dilakukan antara usaha besar dan mitranya sesuai syarat yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Maqashid Al-Sharia in the Contemporary Era's Reinterpretation of Islamic Inheritance Distribution M. Waritsul Firdaus. F
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.47

Abstract

In this research, the author explores the principles of Maqashid al-Syariah, which are the universal goals and values in Islamic law. These principles help interpret the teachings of Islam in modern and diverse contexts, including in inheritance law issues. The concept of inheritance law in Islam, especially the division between men and women, is also deeply discussed. Contemporary views that support gender equality in inheritance distribution challenge traditional interpretations that acknowledge the difference in shares between men and women. This argument emerges from the perspective that the role and economic contribution of women in society have changed over time. However, some scholars argue that the principles of Islam, which are included in qath'i (certain) evidence, such as the division of 2:1, cannot be altered in certain situations.
Small Claims Dispute Resolution: Murabahah Agreement at BRI Syariah Ciamis Branch Istianah Zainal Asyiqin; M. Fabian Akbar
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.96

Abstract

Abstrak Mahkamah Agung melakukan suatu upaya untuk mengatasi hambatan penyelesaian perkara di Pengadilan dengan membuat suatu mekanisme baru yang disebut dengan gugatan sederhana. Prosedur tentang gugatan sederhana diterbitkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana hanya diperuntukan khusus bagi perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PERMA tersebut. Salah satu perkara yang menggunakan prosedur gugatan sederhana dalam proses beracara terdapat dalam kasus dengan Nomor Putusan 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms yang pada intinya Tergugat melakukan wanprestasi kepada penggugat PT. Bank BRI Syariah Cabang Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur sengketa gugatan sederhana pada akad murabahah serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum dengan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA dalam putusan di Pengadilan Ciamis belum sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah diberikan. Namun, pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum hakim mengacu pada pembuktian secara tertulis yang diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat memenangkan perkara ini dengan mendapatkan hak untuk menjual jaminan yang telah diajukan oleh Tergugat. Kata kunci: gugatan sederhana; putusan; pembuktian Abstract The Supreme Court made an effort to overcome obstacles to resolving cases in court by creating a new mechanism called a small claims court. Procedures regarding small claims courts issued in PERMA Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019 on Procedures for Small claims courts. Small claims courts are only specifically intended for cases that meet the requirements specified in the PERMA. One of the cases that uses the small claims court procedure in the proceedings is in case with Decision Number 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cms where in essence the Defendant committed a breach of contract against the plaintiff PT. Bank BRI Syariah Ciamis Branch. This research aims to find out the procedure for settling small claims courts in murabahah contracts and to find out how judges consider when making decisions at the Ciamis Religious Court. The method used in this research is normative research, then continued by analyzing legal materials with qualitative analysis which produces descriptive-qualitative data. The results of this research conclude that the application of PERMA in the Ciamis Court decision is not in accordance with the provisions of the time period that has been given. However, the judge's legal considerations were correct in deciding the case. The judge's legal considerations refer to the written evidence provided by the Plaintiff so that the Plaintiff can win this case by getting the right to sell the collateral that has been submitted by the Defendant. Keywords: proof; small claims; verdict

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4: September 2025 Vol. 6 No. 3: June 2025 Vol. 6 No. 2: March 2025 Vol. 6 No. 1: December 2024 Vol. 5 No. 4: September 2024 Vol. 5 No. 3: June 2024 Vol. 5 No. 2: March 2024 Vol. 5 No. 1: December 2023 Vol. 4 No. 4: September 2023 Vol. 4 No. 3: June 2023 Vol. 4 No. 2: March 2023 More Issue