Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Menara Ilmu Jurnal Hukum Islam Media of Law and Sharia Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Ani Yunita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN DESTINASI DESA WISATA TAPAK TILAS SULTAN AGUNG, MANGUNAN, BANTUL Tanto Lailam; Awang Daru Murti; Ani Yunita
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2019): Desember
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v4i2.1082

Abstract

Program pengabdian dengan skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan pengelola desa wisata dan destinasi di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung, Mangunan. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui pengembangan potensi desa wisata yang dipadukan dengan budaya dengan pendekatan community based tourism. Metode pelaksanaan dilakukan dengan: survei dan wawancara, focus group discussion, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi.Hasil Pengabdian berupa penguatan kelembagaan dan destinasi Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung Mangunan dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi unggulan daya tarik wisata melalui survei dan wawancara. Setelah dipetakan secara baik, tentu dilakukan penguatan berkaitan dengan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola desa wisata melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan, yaitu: pelatihan manajemen kelembagaan desa wisata dan community based tourism, pelatihan komunikasi pariwisata, komunikasi pemasaran dan  “branding desa wisata”, pelatihan pelayanan prima desa wisata, pelatihan best practice dan studi banding pengelolaan desa wisata ke Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Bleberan. Selain itu, dilakukan penguatan destinasi di Desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung dilakukan dengan menambahkan wisata agro berupa pemberian bibit kopi, penyediaan papan informasi daya tarik wisata yang ditempatkan pada daya tarik wisata wayu goyang, dan fasilitasi legalisasi perkumpulan seni budaya dengan pembuatan akta notaris.Kata Kunci: Desa Wisata, Tapak Tilas Sultan Agung, Destinasi Wisata, Manajemen Kelembagaan.
ANALISIS LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPENDA KABUPATEN KAMPAR Suarni Norawati; Yusup Yusup; Ani Yunita; Husein Husein
Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i1.2459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan lingkungan dan beban kerja secara simultan dan simultan terhadap kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar. Lingkungan kerja merepresentasikan tempat kerja baik fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, menarik, kesan sedang bekerja dan sebagainya. Beban kerja merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi kerja dan harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan untuk pencapaian tujuan. Analisis yang digunakan adalah analisis berganda dengan 78 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tentang simultan lingkungan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji parsial, lingkungan kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pengembangan Wisata Budaya Di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung Dan Desa Wisata Songgo Langit Tanto Lailam; Awang Daru Murti; Ani Yunita
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2019): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v3i2.3354

Abstract

Pengembangan wisata budaya di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung dan Desa Wisata Songgo Langit ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini memfokuskan pada program Desa Mangunan Sebagai Wisata Desa Unggulan Yang Kompetitif dan Berbudaya. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui potensi desa wisata yang dipadukan dengan budaya. Program pengembangan yang dilakukan, meliputi: legalisasi perkumpulan dalam bentuk sanggar seni. Untuk melakukan legalisasi Sanggar Lestari Budaya dan Sanggar Ngesti Budoyo dibuatlah akta notaris agar dalam beraktivitas memiliki keabsahan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Program lainnya adalah pelatihan inovasi pengembangan seni budaya, pemaketan wisata budaya.
Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah Refaldo Pekerti Al Ghifari; Ani Yunita
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 1: December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i1.46

Abstract

Praktik diskriminasi sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilarang masih seringkali terjadi dalam dunia persaingan usaha, terlebih yang melakukan praktik diskriminasi ini umumnya adalah pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang besar. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 dijelaskan bahwa PT. Garuda Indonesia bertindak diskriminatif terhadap 301 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan juga terhadap keenam PPIU yang menjadi mitra kerjanya. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah ditutupnya akses reservasi tiket oleh PT. Garuda Indonesia kepada 301 PPIU sehingga tidak dapat melakukan reservasi tiket secara langsung. Adapun PT. Garuda Indonesia dalam menetapkan keenam PPIU yang menjadi mitra kerjanya tanpa proses penunjukan yang terbuka dan tidak berdasar pada pertimbangan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Majelis Komisi dalam memutuskan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 serta mengetahui bentuk pengawasan KPPU dalam mengawasi praktik diskriminasi penjualan tiket umrah yang dilakukan PT. Garuda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa alasan Majelis Komisi memutuskan Putusan ini dikarenakan telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada sehingga cukup meyakinkan Majelis Komisi bahwa PT. Garuda Indonesia memang secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik diskriminasi, sehingga dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adapun bentuk pengawasan KPPU, yaitu KPPU dalam pengawasannya harus dapat memastikan agar usaha besar tidak melakukan penguasaan terhadap mitranya dan memastikan agar perjanjian yang dilakukan antara usaha besar dan mitranya sesuai syarat yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Covid-19 Pandemic as the Reasoning of Force Majeure towards Financing in Islamic Banking Riska Wijayanti; Ani Yunita
Jurnal Hukum Islam Vol 18 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v18i2.2699

Abstract

This paper analyzes the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in non-performing loan and legal effort its. This juridical-normative research uses a conceptual, statutory and case approach. Analysis using prescriptive with logic and legal reasoning. The results show, the Covid-19 pandemic cannot automatically be used as a reason for force majeure, even though it is designated as a non- 220 Covid-19 Pandemic as the Reasoning of Force Majeure towards Financing ... (Riska Wijayanti) Vol 18 No 2, Desember 2020 ISSN 1829-7382 (Print) 2502-7719 (Online) natural national disaster because to find out which debtors are affected by the pandemic and the payment difficulties, should be proven through the decision of the Religious Court and must fulfil the elements in Article 1244 and 1245 Civil Code. Legal efforts to settle non-performing loans are rescue and settlement. The rescue is carried out by minimizing financial costs and restructuring financing. Settlement can be made by seeking through an auction or by executing the guarantee. The last alternative is resolved through the Religious Court. The legal effort of future for the rescue of non-performing loan that occurred due to the spread of the Covid-19 Pandemic is by renegotiating, whereby making new contracts or issuing addendums that bind the parties and must be implemented in good faith. Therefore, the ius constituendum is indispensable for the settlement of non-performing loan that caused by the pandemic through the OJK Regulation.
Strengthening Aisyiyah Banguntapan 4's Understanding of Murabahah Financing as a Sustainable Sharia Economic Solution Istianah Zainal Asyiqin; Ani Yunita; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Annisabella Oktaviani; Tanu Surana
Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol. 8 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i2.22667

Abstract

The growth of Islamic financial assets in Indonesia reached IDR 2,450.55 trillion in June 2023, with a market share of 10.94% of the total national finance. Islamic banking institutions, particularly those offering financing based on sale and purchase agreements like murabahah, are crucial in expanding financial inclusion and providing Sharia-compliant financial solutions. ‘Aisyiyah, as part of the Muhammadiyah women's movement, plays a significant role in community empowerment, including enhancing knowledge of Islamic financing. This study aims to strengthen the understanding of murabahah financing among the ‘Aisyiyah Banguntapan 4 community, particularly in addressing misconceptions and reducing reliance on usurious transactions. The implementation method in this community service activity consisted of three stages: preparation, implementation, and evaluation. The implementation stage included educational sessions in the form of material presentation, discussions, and legal analysis of murabahah financing, conducted at the partner location with 50 participants. Evaluation was carried out to assess the effectiveness and impact of the program on participants’ knowledge. Data collection methods were through interviews, surveys, and direct engagement with community members. The results indicate a notable improvement in participants' comprehension of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking (45.5%), MUI Fatwa on Usury (51%), DSN MUI Fatwa on Murabahah (50.5%), sharia-based economic transactions (50%), and the concept and implementation of murabahah financing (50.5%). These findings highlight the effectiveness of educational efforts in enhancing public awareness of Islamic financial principles, thereby fostering financial literacy and reducing dependence on non-sharia-compliant transactions.
Co-Authors Annisabella Oktaviani Awang Daru Murti Husein Husein Istianah Zainal Asyiqin Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Norawati, Suarni Refaldo Pekerti Al Ghifari Riska Wijayanti Tanto Lailam Tanto Lailam Tanu Surana Yusup Yusup