cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
abdurrauflawandsharia@gmail.com
Editorial Address
Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Abdurrauf Law and Sharia
Published by Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara
ISSN : 30634598     EISSN : 30638429     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Abdurrauf Law and Sharia adalah jurnal terkemuka yang ditinjau sejawat dan berakses terbuka, yang menerima artikel berkualitas tinggi dan berwawasan teoritis tentang berbagai bidang yang terkait dengan analisis penelitian hukum dan syariah. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, laporan studi lapangan, teori hukum, filsafat hukum, hukum tata negara, debat hukum, sosio-hukum, dan isu-isu terkini lainnya yang berkaitan dengan yurisprudensi. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Criminal Law Enforcement Based on Restorative Justice for Community Justice Henny Saida Flora; Sahata Manalu; Bertrand Sitohang; Charles A. Khamala
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.980

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia has traditionally adopted a retributive approach that emphasizes punishment of offenders, often providing limited attention to victims and the broader community. This condition has resulted in the incomplete realization of substantive justice. This study aims to analyze the implementation of restorative justice-based criminal law enforcement in achieving community justice. The research problems include how criminal law enforcement is implemented in Indonesia, how the concept of restorative justice is applied within the criminal justice system, and how this approach contributes to community justice. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia has developed through various regulations; however, it still faces challenges such as inconsistent application, limited understanding among law enforcement officials, and inadequate technical guidelines. Nevertheless, restorative justice provides significant benefits, including victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony within society. This study contributes to strengthening the importance of integrating restorative justice into the criminal justice system to achieve a more humane, participatory, and restorative form of justice. [Penegakan hukum pidana di Indonesia secara tradisional cenderung menggunakan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap korban dan masyarakat secara luas. Kondisi ini mengakibatkan belum terwujudnya keadilan substantif secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana berbasis restorative justice dalam mewujudkan keadilan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, bagaimana penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana kontribusi pendekatan tersebut terhadap terwujudnya keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Indonesia telah berkembang melalui berbagai regulasi, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum memadainya pedoman teknis pelaksanaan. Meskipun demikian, restorative justice memberikan manfaat yang signifikan, antara lain pemulihan korban, peningkatan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pentingnya integrasi restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana guna mewujudkan keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan restoratif.]
Dynamics of Divorce Suits In Sambas and Its Implications For The Judicial System in The Sambas Religious Court, West Kalimantan, Indonesia-Malaysia Asman Asman; Mohamed Aamer; Asmak Asmak; Khairuddin Khairuddin
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.1014

Abstract

This research is motivated by the high number of divorce cases filed by wives against their husbands at the Sambas Religious Court, a socio-legal phenomenon indicating significant changes in contemporary Muslim family relations. This increase not only reflects internal household issues but also indicates a growing legal awareness among women in fighting for their rights. The research problem formulation includes the factors causing the increase in divorce cases and their implications for the judicial system, particularly regarding the functional relationship with the Sambas District Court. This study aims to comprehensively analyze the dynamics of divorce cases and assess their impact on the cross-jurisdictional judicial system. The method used is a normative-empirical (socio-legal) approach, with data collection techniques including observation, interviews, and analysis of case decisions. The results indicate that the dominant factors causing divorce cases include economic problems, domestic violence (KDRT), infidelity, and disharmony in marital relationships. Furthermore, this phenomenon has resulted in an increased caseload in the courts, a shift in public perception of the judiciary as a means of protecting women's rights, and the emergence of potential overlapping jurisdictions between the Religious Courts and the District Courts in derivative cases. This study concludes that strengthening mediation mechanisms, improving family development programs, and harmonizing the judicial system are necessary to ensure effective and integrated handling of family cases in Indonesia. [Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami di Pengadilan Agama Sambas, yang merupakan fenomena sosio-yuridis yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam relasi keluarga Muslim kontemporer. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan permasalahan internal rumah tangga, tetapi juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara cerai gugat serta implikasinya terhadap sistem peradilan, khususnya terkait hubungan fungsional dengan Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika perkara cerai gugat dan menilai dampaknya terhadap sistem peradilan lintas yurisdiksi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris (socio-legal), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis terhadap putusan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat meliputi permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta disharmoni dalam hubungan perkawinan. Selain itu, fenomena ini berdampak pada meningkatnya beban perkara di pengadilan, terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana perlindungan hak-hak perempuan, serta munculnya potensi tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara-perkara turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme mediasi, peningkatan program pembinaan keluarga, serta harmonisasi sistem peradilan diperlukan untuk menjamin penanganan perkara keluarga yang efektif dan terintegrasi di Indonesia.]
Konstruksi Pewarisan Aset Digital dan Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat Digital di Indonesia Tissa Oktaria Kusnandia
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.1024

Abstract

The rapid development of digital technology has created various forms of digital assets with economic value, including cryptocurrencies, digital wallets, non-fungible tokens (NFTs), domain names, and monetized social media accounts. However, Indonesian inheritance law does not clearly regulate the legal status of digital assets or their transfer upon death, creating legal uncertainty regarding inheritance rights and asset management. This study aims to analyze the legal status of digital assets as inheritable property within the Indonesian legal system and to formulate the role of notaries in the preparation of digital wills. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that digital assets may be classified as inheritable property provided that they possess economic value, are identifiable, and can be legally transferred. Consequently, cryptocurrencies, digital wallet balances, NFTs, domain names, and monetized digital accounts may form part of a deceased’s estate as intangible property. Nevertheless, digital inheritance differs from conventional inheritance because it involves electronic access, personal data protection, and contractual obligations imposed by digital platforms. The study further finds that digital wills cannot yet be recognized as an independent testamentary instrument under Indonesian law. Therefore, a hybrid model is proposed, whereby a legally valid will is supplemented by digital instruments that regulate asset inventories and access mechanisms. Within this framework, notaries play a crucial role in ensuring authenticity, formal validity, and legal certainty. [Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, non-fungible token (NFT), akun media sosial yang dimonetisasi. Namun, sistem hukum waris Indonesia belum mengatur secara jelas kedudukan aset digital sebagai objek waris maupun mekanisme pewarisannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan peran notaris dalam penyusunan wasiat digital sebagai instrumen pewarisan yang sah dan berkepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek waris sepanjang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, dan dapat dialihkan secara hukum. Aset seperti kripto, saldo dompet digital, NFT, nama domain, dan akun digital yang dimonetisasi dapat menjadi bagian dari boedel waris sebagai benda tidak berwujud. Namun, pewarisannya memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan akses elektronik, perlindungan data pribadi, dan hubungan kontraktual dengan platform digital. Wasiat digital belum dapat diakui sebagai bentuk wasiat yang berdiri sendiri dalam hukum positif Indonesia, sehingga pentingnya model yang paling relevan yaitu konstruksi hibrid. Model ini wasiat ini dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilengkapi instrumen digital untuk mengatur inventaris aset serta mekanisme aksesnya. Peran Notaris dalam konstruksi tersebut yaitu menjamin autentisitas, validitas formil, dan kepastian hukum.]
Judicial Consistency and Sentencing Disparity in Military Narcotics Cases: Evidence from Indonesian Military Courts Dhini Aryanti; Ismail Koto
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.1025

Abstract

Narcotics abuse is one of the serious violations as stated in the Telegram Letter of the Commander of the Indonesian Armed Forces Number ST/398/2009 dated July 22, 2009 and the Telegram Letter of the Commander of Kodam I/Bukit Barisan Number STR/25/2007 dated January 27, 2007 and is a criminal offense regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics article 127 Paragraph (1) letter a,  has a bad effect and can damage the discipline of soldiers in their units so that it can affect the implementation of their main duties as TNI Soldiers is also contrary to the government's program which is currently intensively eradicating illicit circulation and narcotics abuse. This study aims to analyze juridically the comparison between Supreme Court Decision Number 98 K/Mil/2025 and Decision Number 391 K/Mil/2024, with a focus on the regulation of Military Criminal Law, differences in the application of law, judges' considerations, and its implications for the consistency of criminal law enforcement within the Military Court. The method used is a normative approach with a comparative method, using secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and related literature. The results of the study showed that there was a disparity in sanctions even though the type of criminal acts committed were the same, where the factors of the defendant's role when consuming narcotics, how many times the defendant had consumed narcotics, the adverse influence on discipline and the implementation of duties in the unit, and the judge's moral considerations were the main differentiators. The conclusion of the study emphasizes the need for standard guidelines within the Military Justice to ensure legal certainty and a sense of justice for all TNI Soldiers [Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pelanggaran berat sebagaimana ditegaskan dalam Surat Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima Kodam I/Bukit Barisan Nomor STR/25/2007 tanggal 27 Januari 2007. Selain itu, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a. Penyalahgunaan narkotika berdampak buruk terhadap disiplin prajurit di satuan, sehingga dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai prajurit TNI. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini secara intensif melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Mil/2025 dan Putusan Nomor 391 K/Mil/2024, dengan fokus pada pengaturan hukum pidana militer, perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana di lingkungan Peradilan Militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode perbandingan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemidanaan meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan sama. Faktor-faktor yang menjadi pembeda utama meliputi peran terdakwa dalam penggunaan narkotika, frekuensi penggunaan narkotika oleh terdakwa, pengaruh negatif terhadap disiplin dan pelaksanaan tugas di satuan, serta pertimbangan moral hakim. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman yang lebih terstandarisasi dalam sistem Peradilan Militer guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.]

Page 4 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia