cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
abdurrauflawandsharia@gmail.com
Editorial Address
Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Abdurrauf Law and Sharia
Published by Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara
ISSN : 30634598     EISSN : 30638429     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Abdurrauf Law and Sharia adalah jurnal terkemuka yang ditinjau sejawat dan berakses terbuka, yang menerima artikel berkualitas tinggi dan berwawasan teoritis tentang berbagai bidang yang terkait dengan analisis penelitian hukum dan syariah. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, laporan studi lapangan, teori hukum, filsafat hukum, hukum tata negara, debat hukum, sosio-hukum, dan isu-isu terkini lainnya yang berkaitan dengan yurisprudensi. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and Indonesia's Economic Recovery Nurafifah, Diah; Iskandar, Iskandar; Hidayat, Taupik; Suryani, Santi
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.427

Abstract

The problem of unpaid debts and declining liquidity poses a serious threat to business sustainability in Indonesia. Coupled with global economic uncertainty, companies are trapped in a bankruptcy or PKPU dilemma. This complicated and challenging legal process, if it fails, can trigger a wider collapse, threatening the country's economy. Therefore, the purpose of this study is to analyze the application of bankruptcy and PKPU laws, evaluate their impact on the continuity of corporate business, and measure the effectiveness of the Indonesian legal system in supporting economic recovery and maintaining the stability of the business sector. This research method uses a normative qualitative approach by analyzing laws and legal practices related to bankruptcy and PKPU. Data were collected from laws, court decisions, and literature, then analyzed descriptively, comparatively, and critically to evaluate the impact of the law. The results of this study indicate that the application of bankruptcy and PKPU laws in Indonesia has a significant impact on the continuity of corporate business. Although it provides space for companies in financial difficulty to survive, slow procedures and high costs hinder its effectiveness. The relationship between debtors and creditors plays an important role in debt restructuring, but legal uncertainty threatens a faster economic recovery. For this reason, the Indonesian legal system needs improvement to be more efficient in supporting the economic recovery of companies and economic sectors. [Permasalahan utang yang belum terbayar dan likuiditas yang menurun menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bisnis di Indonesia. Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global, perusahaan terjebak dalam dilema kepailitan atau PKPU. Proses hukum yang rumit dan penuh tantangan ini, jika gagal, dapat memicu keruntuhan yang lebih luas, yang mengancam perekonomian negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum kepailitan dan PKPU, mengevaluasi dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, dan mengukur efektivitas sistem hukum Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor bisnis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menganalisis undang-undang dan praktik hukum terkait kepailitan dan PKPU. Data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis untuk mengevaluasi dampak hukum tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Meskipun memberikan ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk bertahan, prosedur yang lambat dan biaya yang tinggi menghambat efektivitasnya. Hubungan antara debitur dan kreditur memainkan peran penting dalam restrukturisasi utang, tetapi ketidakpastian hukum mengancam pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam mendukung pemulihan ekonomi perusahaan dan sektor ekonomi.]
Comparative Legal Perspectives on Halal Tourism Regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria Hermawan Adinugraha, Hendri; Fikri, Muhammad Khoirul; Maulana, Asep Suraya; Sain, Zohaib Hassan; Lawal, Uthman Shehu
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.431

Abstract

The lack of harmonization in halal tourism regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria has led to differences in standards, weak legal certainty, and inconsistent services that hinder the development of halal destinations. This study aims to analyse and compare the regulatory frameworks of halal tourism in Indonesia, Pakistan, and Nigeria, highlighting the differences in legal systems, institutional capacity, and their implications for the consistency of services and the development of the halal tourism industry. This research employs a qualitative method with a literature study approach, examining laws, government policies, institutional documents, and academic literature related to halal regulations. Data were analysed using content analysis techniques and comparative analysis to identify patterns of similarities, differences, and regulatory effectiveness across the three countries. The results of the study indicate that Indonesia has a more standardised halal regulatory framework, established through formal institutions such as BPJPH and MUI. In contrast, Pakistan adopts a market-driven approach due to the absence of formal regulations governing the halal tourism sector. Nigeria has fragmented rules due to its federal structure and dual legal system, resulting in varying standards of halal service across regions. The findings of this literature show that the legal system and the governance capacity of each country greatly influence the effectiveness of regulations. This research provides an understanding of the relationship between legal configuration and the efficacy of halal governance, offering a basis for regulatory harmonisation that strengthens the competitiveness of halal destinations. This study makes a new contribution by presenting a comprehensive comparative legal analysis of halal tourism regulations in three countries with distinct legal system characteristics, which have not been extensively discussed in previous studies. [Ketidakharmonisan regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria menimbulkan perbedaan standar, lemahnya kepastian hukum, dan inkonsistensi layanan yang menghambat pengembangan destinasi halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria dengan menyoroti perbedaan sistem hukum, kapasitas kelembagaan, serta implikasinya terhadap konsistensi layanan dan pengembangan industri pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang menelaah undang-undang, kebijakan pemerintah, dokumen kelembagaan, dan literatur akademik terkait regulasi halal. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola persamaan, perbedaan, dan efektivitas regulasi di ketiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi halal yang lebih terstandardisasi melalui lembaga formal seperti BPJPH dan MUI, sedangkan Pakistan mengadopsi pendekatan market-driven akibat ketiadaan regulasi formal yang mengatur sektor pariwisata halal. Nigeria menampilkan regulasi yang terfragmentasi karena struktur federal dan dual legal system, sehingga standar layanan halal berbeda antar wilayah. Temuan pustaka ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat dipengaruhi sistem hukum dan kapasitas tata kelola masing-masing negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara konfigurasi hukum dan efektivitas tata kelola halal, serta menawarkan dasar bagi harmonisasi regulasi dalam memperkuat daya saing destinasi halal. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan analisis hukum perbandingan yang komprehensif mengenai regulasi pariwisata halal di tiga negara dengan karakter sistem hukum yang berbeda, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.]
The Paradigm of Protecting the Reproductive Rights of Pregnant and Breastfeeding Female Prisoners in the Indonesian Correctional System Azhar Anas Harahap; Nursariani Simatupang
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.504

Abstract

This article examines the protection of the rights of pregnant and breastfeeding female prisoners within the Indonesian correctional system from the perspectives of law and reproductive justice. Although the rights of prisoners have been regulated in various statutory frameworks, previous studies have largely been dominated by descriptive-normative approaches and have not critically addressed the gap between the legal framework and its implementation, particularly in fulfilling women’s specific reproductive health needs within correctional settings. This study aims to critically analyze the fulfillment of the rights of pregnant and breastfeeding female prisoners and to evaluate the limitations of their implementation in correctional practice. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by documentary studies of various legal sources and academic literature. The findings indicate that, normatively, the state has established an adequate legal protection framework. However, in practice, there is a significant gap between norms and implementation, as reflected in limited facilities, the lack of comprehensive reproductive health services, and the absence of an optimal gender-responsive approach within the correctional system. This study affirms that existing protections remain at the level of normative compliance and have not fully reflected substantive justice. Theoretically, it contributes by integrating a reproductive justice perspective into correctional law studies, while practically offering directions for policy reconstruction that are more responsive, inclusive, and aligned with global human rights standards. [Artikel ini mengkaji perlindungan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam perspektif hukum dan keadilan reproduktif. Meskipun pengaturan mengenai hak narapidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kajian sebelumnya masih didominasi oleh pendekatan deskriptif-normatif dan belum secara kritis mengkaji kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasinya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan spesifik perempuan terkait kesehatan reproduksi di lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pemenuhan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui serta mengevaluasi keterbatasan implementasinya dalam praktik pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi dokumenter terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, yang ditandai oleh keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan layanan kesehatan reproduktif yang komprehensif, serta belum optimalnya pendekatan berbasis kebutuhan gender dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan yang ada masih berada pada tahap pemenuhan normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif keadilan reproduktif ke dalam kajian hukum pemasyarakatan, sementara secara praktis menawarkan arah rekonstruksi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan standar hak asasi manusia global.]
Reconceptualization of Diversion Governance in Juvenile Justice Systems: A Restorative Justice Approach to Prison Overcrowding Reduction in Indonesia Muslim Mubarrok; Ismail Koto
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.505

Abstract

The increasing number of children in conflict with the law in Indonesia has not been matched by the optimal implementation of non-litigation mechanisms, thereby contributing to the problem of overcrowding in juvenile correctional institutions. Although diversion has been formally adopted within the juvenile justice system, its implementation remains limited and inconsistent across different stages of the judicial process. This study aims to analyze the reconceptualization of diversion as a restorative justice instrument to reduce overcrowding in juvenile correctional facilities in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant legal frameworks and scholarly literature on juvenile justice systems. The findings reveal that the implementation of diversion faces structural constraints, particularly its limited application at certain stages of the judicial process, lack of coordination among law enforcement agencies, and the persistence of a retributive paradigm in legal practice. As a result, diversion has not been fully effective in reducing the number of children entering correctional institutions, and the issue of overcrowding remains unresolved. This study highlights the need for a reconceptualization of diversion governance that is more integrative and grounded in restorative justice principles, by strengthening the roles of all stakeholders within the juvenile justice system. The contribution of this research lies in developing a conceptual framework positioning diversion as a systemic strategy for sustainable reform of juvenile justice, particularly in addressing prison overcrowding in Indonesia. [Peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia tidak diimbangi dengan optimalisasi mekanisme penyelesaian non-litigasi, sehingga berkontribusi terhadap permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun konsep diversi telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih cenderung terbatas dan belum konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonseptualisasi diversi sebagai instrumen keadilan restoratif dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap berbagai regulasi serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan penerapan pada tahap tertentu dalam proses peradilan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dominannya paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan diversi belum optimal dalam menekan jumlah anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, sehingga permasalahan overcrowding tetap berlangsung. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan rekonseptualisasi tata kelola diversi yang lebih integratif dan berbasis keadilan restoratif, dengan memperkuat peran semua aktor dalam sistem peradilan pidana anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual mengenai diversi sebagai strategi sistemik dalam reformasi peradilan pidana anak, khususnya dalam mengatasi overcrowding secara berkelanjutan di Indonesia.]
Legal Problems in Proving the Crime of Claiming Supernatural Powers under Article 252 of the Indonesian Criminal Code Tumbur Tumbur; Rahmat Ramadhani
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 2 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i2.1009

Abstract

The enactment of Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code introduces a unique criminal offence relating to claims of supernatural powers, raising significant legal issues concerning its enforcement within Indonesia's criminal justice system. This study examines the legal construction of Article 252 and analyzes the evidentiary framework required to establish criminal liability for offences involving supernatural claims. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, and related legislation, while secondary legal materials comprise legal doctrines, scholarly books, and peer-reviewed journal articles. The collected materials were analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation using deductive legal reasoning. The findings indicate that Article 252 constitutes a formal offence, whereby criminal liability is established by proving the prohibited conduct rather than the actual existence or effectiveness of supernatural powers. Accordingly, the object of proof should focus on the defendant's conduct, intent, and legally admissible evidence instead of metaphysical claims. This study also identifies a normative gap resulting from the absence of explicit evidentiary standards under Article 252. Its novelty lies in proposing a doctrinal evidentiary model that emphasizes objectively verifiable conduct, thereby strengthening the compatibility of Article 252 with the principles of legality, legal certainty, due process of law, and modern criminal evidence. [Pemberlakuan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia memperkenalkan tindak pidana unik yang berkaitan dengan klaim kekuatan supranatural, sehingga menimbulkan isu hukum yang signifikan terkait penegakannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini meneliti konstruksi hukum Pasal 252 dan menganalisis kerangka pembuktian yang diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang melibatkan klaim kekuatan supranatural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan doktrinal. Materi hukum primer meliputi Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan materi hukum sekunder terdiri dari doktrin hukum, buku-buku ilmiah, dan artikel jurnal ilmiah. Materi yang dikumpulkan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis menggunakan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 merupakan tindak pidana formal, di mana tanggung jawab pidana ditetapkan dengan membuktikan perbuatan yang dilarang, bukan keberadaan atau keefektifan kekuatan supranatural yang sebenarnya. Oleh karena itu, objek pembuktian harus berfokus pada perilaku, niat, dan bukti yang sah secara hukum dari terdakwa, bukan pada klaim metafisik. Studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan normatif yang timbul dari tidak adanya standar pembuktian eksplisit berdasarkan Pasal 252. Kebaruannya terletak pada pengusulan model pembuktian doktrinal yang menekankan perilaku yang dapat diverifikasi secara objektif, sehingga memperkuat kesesuaian Pasal 252 dengan prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, proses hukum yang adil, dan bukti pidana modern.]
Recidivism Policy in the National Criminal Code: Sanctions and Rehabilitation Harya Juang Siregar; Adi Mansar
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.561

Abstract

This study analyzes criminal law policies towards recidivism from the perspective of the principle of increased sanctions and the rehabilitative objectives of punishment in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Using normative juridical methods and a legislative approach, this study examines the paradigm shift from a retributive model to a more humanistic and proportional approach. The National Criminal Code regulates general recidivism with the possibility of increasing the sentence to one-third of the maximum threat, but still places it within the framework of criminal objectives that include prevention, development, and restoration of social balance. The results of the study indicate that policies towards recidivism are no longer solely repressive, but are integrated with the principle of individualization of punishment and a rehabilitative approach strengthened by the correctional system in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This reorientation emphasizes the balance between community protection and reintegration of offenders to reduce recidivism sustainably. [Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap residivisme dari perspektif prinsip pemberatan pidana dan tujuan rehabilitatif pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji pergeseran paradigma dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanistis dan proporsional. KUHP Nasional mengatur residivisme umum dengan kemungkinan pemberatan pidana hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimum, namun tetap menempatkannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terhadap residivisme tidak lagi semata-mata bersifat represif, melainkan terintegrasi dengan prinsip individualisasi pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif yang diperkuat melalui sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Reorientasi ini menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan reintegrasi pelaku tindak pidana guna mengurangi tingkat residivisme secara berkelanjutan.]
Advancing Inclusive Legal Frameworks at the Local Level: The Sibolga City Council’s Initiative on Disability Rights Protection Depi Safitri; Muhammad Syukran Yamin Lubis
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.562

Abstract

This research aims to analyze the initiative of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sibolga City in the formation of the Regional Regulation concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, focusing on two main issues: the authority of the Sibolga City DPRD in initiating Regional Regulations and the actual process of its formation. Persons with disabilities in Sibolga City require a local legal framework as an implementation of Law Number 8 of 2016 to guarantee their fundamental rights. The research method employed is empirical legal research with data collection techniques through direct observation and literature study of relevant legal documents. The results indicate that the Sibolga City DPRD possesses attributive authority based on Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 12 of 2018 to independently propose draft regional regulations to fill local legal vacuums. The formation process is carried out systematically through the stages of planning, drafting, and plenary discussions. A crucial point in this process is the strategic collaboration between the Sibolga City DPRD and academic institutions in drafting the Academic Paper to ensure that the resulting regulation is scientifically sound and implementable for the people of Sibolga City. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dengan fokus pada dua isu utama: kewenangan DPRD Kota Sibolga dalam memulai Peraturan Daerah dan proses aktual pembentukannya. Penyandang disabilitas di Kota Sibolga membutuhkan kerangka hukum lokal sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk menjamin hak-hak fundamental mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan studi literatur dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Sibolga memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 untuk secara mandiri mengusulkan rancangan peraturan daerah guna mengisi kekosongan hukum lokal. Proses pembentukan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, penyusunan, dan diskusi pleno. Poin penting dalam proses ini adalah kolaborasi strategis antara DPRD Kota Sibolga dan lembaga akademis dalam menyusun Makalah Akademis untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan berlandaskan ilmiah dan dapat diterapkan bagi masyarakat Kota Sibolga.]
The Annulment of Homologated Peace Agreements in PKPU: A Law and Economics of Bankruptcy Perspective Rio Darmawan Surbakti; Ida Nadirah
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.571

Abstract

This study examines the annulment of homologated peace agreements in the Indonesian Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) regime through the perspective of Law and Economics of Bankruptcy. The research focuses on Commercial Court Decision Number 37/PDT.SUS-Bankruptcy-Cancellation of Peace/2024/PN.Niaga JKT.PST jo. Number 140/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga JKT.PST, particularly concerning the balance between creditor protection, legal certainty, and business rescue. This research employs normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach by analyzing legal norms, doctrines, and judicial reasoning related to the annulment of peace agreements. The findings show that the court adopted a strict normative approach by emphasizing compliance with the homologated settlement agreement and rejecting the debtor’s argument regarding investor acquisition as a justification for non-performance. The decision reflects the application of due process of law because bankruptcy sanctions are imposed only after judicial examination. However, the study finds that the court’s reasoning tends to be overly formalistic and pro-creditor, as it prioritizes payment default without sufficiently considering the debtor’s restructuring prospects and going-concern value. From the perspective of Law and Economics of Bankruptcy, such an approach risks transforming PKPU from a business rescue mechanism into a pathway toward liquidation. Therefore, this study argues that Indonesian bankruptcy law requires a more proportional judicial approach that balances legal certainty, creditor protection, economic efficiency, and business sustainability in resolving debt restructuring disputes. [Studi ini meneliti pembatalan perjanjian damai yang telah dihomologasi dalam rezim Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia melalui perspektif Hukum dan Ekonomi Kepailitan. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/PDT.SUS-Kepailitan-Pembatalan Perjanjian Damai/2024/PN.Niaga JKT.PST jo. Nomor 140/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga JKT.PST, khususnya mengenai keseimbangan antara perlindungan kreditur, kepastian hukum, dan penyelamatan usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan penalaran yudisial yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian damai. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan mengadopsi pendekatan normatif yang ketat dengan menekankan kepatuhan terhadap perjanjian penyelesaian yang telah dihomologasi dan menolak argumen debitur mengenai akuisisi investor sebagai justifikasi atas wanprestasi. Keputusan tersebut mencerminkan penerapan proses hukum yang adil karena sanksi kepailitan hanya dikenakan setelah pemeriksaan yudisial. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penalaran pengadilan cenderung terlalu formalistik dan pro-kreditur, karena memprioritaskan gagal bayar tanpa mempertimbangkan secara memadai prospek restrukturisasi debitur dan nilai kelangsungan usaha. Dari perspektif Hukum dan Ekonomi Kepailitan, pendekatan tersebut berisiko mengubah PKPU dari mekanisme penyelamatan bisnis menjadi jalan menuju likuidasi. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa hukum kepailitan Indonesia membutuhkan pendekatan yudisial yang lebih proporsional yang menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan bisnis dalam menyelesaikan sengketa restrukturisasi utang.]
Legal Harmonization Between Aceh’s Qanun Jinayat and Indonesia’s National Criminal Code Dimas Muhammad Yezar; Faisal Riza
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.572

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code introduces a new paradigm in Indonesia’s criminal justice system emphasizing proportionality, rehabilitation, restorative justice, legal certainty, and human rights protection. Within Indonesia’s plural legal system, the Aceh Qanun Jinayat functions as a special criminal law regime grounded in Islamic legal values and regional autonomy, regulating criminal acts through sanctions based on ta?z?r, moral education (ta’dib), deterrence, and social restoration (islah). However, differences between the Qanun Jinayat and the National Criminal Code in terms of sanction models, penal philosophy, legal objectives, and criminal measures raise significant issues concerning harmonization within the national legal system. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the consistency, compatibility, and integration of legal norms concerning sanctions and criminal measures under the Aceh Qanun Jinayat and Law Number 1 of 2023. The findings reveal fundamental differences in the orientation of punishment, particularly regarding corporal punishment, imprisonment, and rehabilitation, while also identifying convergence in maintaining social order, justice, legal certainty, and human dignity. Harmonization may be achieved through proportional sanctions, restorative and rehabilitative approaches, clarification of legal subjects, and integration of maq??id al-syar?‘ah with constitutional and human rights principles to ensure legal certainty while preserving Aceh’s regional specificity [Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memperkenalkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan proporsionalitas, rehabilitasi, keadilan restoratif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum pluralistik Indonesia, Qanun Jinayat Aceh berfungsi sebagai rezim hukum pidana khusus yang berlandaskan nilai-nilai hukum Islam dan otonomi daerah, mengatur tindakan kriminal melalui sanksi berdasarkan ta'zir, pendidikan moral (ta'dib), pencegahan, dan pemulihan sosial (islah). Namun, perbedaan antara Qanun Jinayat dan KUHP Nasional dalam hal model sanksi, filosofi pidana, tujuan hukum, dan tindakan pidana menimbulkan isu-isu penting terkait harmonisasi dalam sistem hukum nasional. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis konsistensi, kompatibilitas, dan integrasi norma hukum mengenai sanksi dan tindakan pidana berdasarkan Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Temuan menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi hukuman, khususnya mengenai hukuman fisik, pemenjaraan, dan rehabilitasi, sekaligus mengidentifikasi konvergensi dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, kepastian hukum, dan martabat manusia. Harmonisasi dapat dicapai melalui sanksi proporsional, pendekatan restoratif dan rehabilitatif, klarifikasi subjek hukum, dan integrasi maq??id al-syar?‘ah dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia untuk memastikan kepastian hukum sekaligus melestarikan kekhasan daerah Aceh.]
Transformation of Jurisdictional Arrangements: A Comparative Study Between the Old and New Criminal Codes Adek Sikumbang; Ismail Koto
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.782

Abstract

This paper investigates the transformation of criminal jurisdiction regulation in Indonesia following the passage of the new Criminal Code, Law Number 1 of 2023. It focuses on a comparative comparison of the old Criminal Code and the new framework, notably in terms of compatibility with international criminal law principles and effectiveness in combating transnational crime. Using a normative (doctrinal) legal research approach, this study examines legislative provisions and legal concepts relating jurisdiction, such as territoriality, active and passive nationality, protection, and universality principles. The findings show that the new Criminal Code represents a substantial paradigm change from a primarily territorial jurisdiction to a more comprehensive and flexible framework. It has various jurisdictional bases that are generally recognized in international law, increasing the state's ability to respond to cross-border crimes such as money laundering, human trafficking, and cybercrime. From a normative standpoint, the new regulation shows more alignment with international legal standards and provides a more adaptable legal base. However, from an empirical standpoint, the efficiency of this extended jurisdiction depends on institutional readiness, inter-state collaboration mechanisms, and the incorporation of supporting legislative instruments such as extradition and mutual legal assistance. To avoid jurisdictional excess, jurisdictional growth must be balanced with the protection of human rights, such as fair trial guarantees and respect for state sovereignty. To summarize, while the new Criminal Code reflects a constructive legislative development, its practical effectiveness is dependent on consistent implementation, institutional capability, and increased international cooperation. [Artikel ini mengkaji transformasi pengaturan yurisdiksi pidana di Indonesia pasca diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kajian ini berfokus pada perbandingan antara KUHP lama dan kerangka hukum baru, khususnya dalam aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional serta efektivitasnya dalam menghadapi kejahatan transnasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian ini menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi pidana, seperti prinsip teritorialitas, nasionalitas aktif dan pasif, perlindungan (protection principle), serta universalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru merepresentasikan perubahan paradigma yang signifikan, dari yurisdiksi yang semula berorientasi terutama pada prinsip teritorial menuju kerangka yurisdiksi yang lebih komprehensif dan fleksibel. KUHP baru mengakomodasi berbagai dasar yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional, sehingga memperkuat kapasitas negara dalam merespons kejahatan lintas batas, seperti pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan siber. Dari perspektif normatif, pengaturan baru ini menunjukkan tingkat harmonisasi yang lebih baik dengan standar hukum internasional serta menyediakan landasan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Namun demikian, dari perspektif empiris, efektivitas penerapan perluasan yurisdiksi tersebut sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, mekanisme kerja sama antarnegara, serta integrasi instrumen hukum pendukung seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Untuk menghindari potensi ekses yurisdiksi, perluasan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk jaminan peradilan yang adil (fair trial) dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, meskipun KUHP baru mencerminkan perkembangan legislasi yang konstruktif, efektivitas implementasinya dalam praktik sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas institusional, dan penguatan kerja sama internasional.]

Page 3 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia