cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
abdurrauflawandsharia@gmail.com
Editorial Address
Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Abdurrauf Law and Sharia
Published by Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara
ISSN : 30634598     EISSN : 30638429     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Abdurrauf Law and Sharia adalah jurnal terkemuka yang ditinjau sejawat dan berakses terbuka, yang menerima artikel berkualitas tinggi dan berwawasan teoritis tentang berbagai bidang yang terkait dengan analisis penelitian hukum dan syariah. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, laporan studi lapangan, teori hukum, filsafat hukum, hukum tata negara, debat hukum, sosio-hukum, dan isu-isu terkini lainnya yang berkaitan dengan yurisprudensi. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 24 Documents
 1   2   3 
The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and Indonesia's Economic Recovery Nurafifah, Diah; Iskandar, Iskandar; Hidayat, Taupik; Suryani, Santi
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.427

Abstract

The problem of unpaid debts and declining liquidity poses a serious threat to business sustainability in Indonesia. Coupled with global economic uncertainty, companies are trapped in a bankruptcy or PKPU dilemma. This complicated and challenging legal process, if it fails, can trigger a wider collapse, threatening the country's economy. Therefore, the purpose of this study is to analyze the application of bankruptcy and PKPU laws, evaluate their impact on the continuity of corporate business, and measure the effectiveness of the Indonesian legal system in supporting economic recovery and maintaining the stability of the business sector. This research method uses a normative qualitative approach by analyzing laws and legal practices related to bankruptcy and PKPU. Data were collected from laws, court decisions, and literature, then analyzed descriptively, comparatively, and critically to evaluate the impact of the law. The results of this study indicate that the application of bankruptcy and PKPU laws in Indonesia has a significant impact on the continuity of corporate business. Although it provides space for companies in financial difficulty to survive, slow procedures and high costs hinder its effectiveness. The relationship between debtors and creditors plays an important role in debt restructuring, but legal uncertainty threatens a faster economic recovery. For this reason, the Indonesian legal system needs improvement to be more efficient in supporting the economic recovery of companies and economic sectors. [Permasalahan utang yang belum terbayar dan likuiditas yang menurun menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bisnis di Indonesia. Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global, perusahaan terjebak dalam dilema kepailitan atau PKPU. Proses hukum yang rumit dan penuh tantangan ini, jika gagal, dapat memicu keruntuhan yang lebih luas, yang mengancam perekonomian negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum kepailitan dan PKPU, mengevaluasi dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, dan mengukur efektivitas sistem hukum Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor bisnis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menganalisis undang-undang dan praktik hukum terkait kepailitan dan PKPU. Data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis untuk mengevaluasi dampak hukum tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Meskipun memberikan ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk bertahan, prosedur yang lambat dan biaya yang tinggi menghambat efektivitasnya. Hubungan antara debitur dan kreditur memainkan peran penting dalam restrukturisasi utang, tetapi ketidakpastian hukum mengancam pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam mendukung pemulihan ekonomi perusahaan dan sektor ekonomi.]
Comparative Legal Perspectives on Halal Tourism Regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria Hermawan Adinugraha, Hendri; Fikri, Muhammad Khoirul; Maulana, Asep Suraya; Sain, Zohaib Hassan; Lawal, Uthman Shehu
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.431

Abstract

The lack of harmonization in halal tourism regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria has led to differences in standards, weak legal certainty, and inconsistent services that hinder the development of halal destinations. This study aims to analyse and compare the regulatory frameworks of halal tourism in Indonesia, Pakistan, and Nigeria, highlighting the differences in legal systems, institutional capacity, and their implications for the consistency of services and the development of the halal tourism industry. This research employs a qualitative method with a literature study approach, examining laws, government policies, institutional documents, and academic literature related to halal regulations. Data were analysed using content analysis techniques and comparative analysis to identify patterns of similarities, differences, and regulatory effectiveness across the three countries. The results of the study indicate that Indonesia has a more standardised halal regulatory framework, established through formal institutions such as BPJPH and MUI. In contrast, Pakistan adopts a market-driven approach due to the absence of formal regulations governing the halal tourism sector. Nigeria has fragmented rules due to its federal structure and dual legal system, resulting in varying standards of halal service across regions. The findings of this literature show that the legal system and the governance capacity of each country greatly influence the effectiveness of regulations. This research provides an understanding of the relationship between legal configuration and the efficacy of halal governance, offering a basis for regulatory harmonisation that strengthens the competitiveness of halal destinations. This study makes a new contribution by presenting a comprehensive comparative legal analysis of halal tourism regulations in three countries with distinct legal system characteristics, which have not been extensively discussed in previous studies. [Ketidakharmonisan regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria menimbulkan perbedaan standar, lemahnya kepastian hukum, dan inkonsistensi layanan yang menghambat pengembangan destinasi halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria dengan menyoroti perbedaan sistem hukum, kapasitas kelembagaan, serta implikasinya terhadap konsistensi layanan dan pengembangan industri pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang menelaah undang-undang, kebijakan pemerintah, dokumen kelembagaan, dan literatur akademik terkait regulasi halal. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola persamaan, perbedaan, dan efektivitas regulasi di ketiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi halal yang lebih terstandardisasi melalui lembaga formal seperti BPJPH dan MUI, sedangkan Pakistan mengadopsi pendekatan market-driven akibat ketiadaan regulasi formal yang mengatur sektor pariwisata halal. Nigeria menampilkan regulasi yang terfragmentasi karena struktur federal dan dual legal system, sehingga standar layanan halal berbeda antar wilayah. Temuan pustaka ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat dipengaruhi sistem hukum dan kapasitas tata kelola masing-masing negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara konfigurasi hukum dan efektivitas tata kelola halal, serta menawarkan dasar bagi harmonisasi regulasi dalam memperkuat daya saing destinasi halal. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan analisis hukum perbandingan yang komprehensif mengenai regulasi pariwisata halal di tiga negara dengan karakter sistem hukum yang berbeda, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.]
The Paradigm of Protecting the Reproductive Rights of Pregnant and Breastfeeding Female Prisoners in the Indonesian Correctional System Harahap, Azhar Anas; Simatupang, Nursariani
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.504

Abstract

This article examines the protection of the rights of pregnant and breastfeeding female prisoners within the Indonesian correctional system from the perspectives of law and reproductive justice. Although the rights of prisoners have been regulated in various statutory frameworks, previous studies have largely been dominated by descriptive-normative approaches and have not critically addressed the gap between the legal framework and its implementation, particularly in fulfilling women’s specific reproductive health needs within correctional settings. This study aims to critically analyze the fulfillment of the rights of pregnant and breastfeeding female prisoners and to evaluate the limitations of their implementation in correctional practice. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by documentary studies of various legal sources and academic literature. The findings indicate that, normatively, the state has established an adequate legal protection framework. However, in practice, there is a significant gap between norms and implementation, as reflected in limited facilities, the lack of comprehensive reproductive health services, and the absence of an optimal gender-responsive approach within the correctional system. This study affirms that existing protections remain at the level of normative compliance and have not fully reflected substantive justice. Theoretically, it contributes by integrating a reproductive justice perspective into correctional law studies, while practically offering directions for policy reconstruction that are more responsive, inclusive, and aligned with global human rights standards. [Artikel ini mengkaji perlindungan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam perspektif hukum dan keadilan reproduktif. Meskipun pengaturan mengenai hak narapidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kajian sebelumnya masih didominasi oleh pendekatan deskriptif-normatif dan belum secara kritis mengkaji kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasinya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan spesifik perempuan terkait kesehatan reproduksi di lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pemenuhan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui serta mengevaluasi keterbatasan implementasinya dalam praktik pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi dokumenter terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, yang ditandai oleh keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan layanan kesehatan reproduktif yang komprehensif, serta belum optimalnya pendekatan berbasis kebutuhan gender dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan yang ada masih berada pada tahap pemenuhan normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif keadilan reproduktif ke dalam kajian hukum pemasyarakatan, sementara secara praktis menawarkan arah rekonstruksi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan standar hak asasi manusia global.]
Reconceptualization of Diversion Governance in Juvenile Justice Systems: A Restorative Justice Approach to Prison Overcrowding Reduction in Indonesia Mubarrok, Muslim; Koto, Ismail
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.505

Abstract

The increasing number of children in conflict with the law in Indonesia has not been matched by the optimal implementation of non-litigation mechanisms, thereby contributing to the problem of overcrowding in juvenile correctional institutions. Although diversion has been formally adopted within the juvenile justice system, its implementation remains limited and inconsistent across different stages of the judicial process. This study aims to analyze the reconceptualization of diversion as a restorative justice instrument to reduce overcrowding in juvenile correctional facilities in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant legal frameworks and scholarly literature on juvenile justice systems. The findings reveal that the implementation of diversion faces structural constraints, particularly its limited application at certain stages of the judicial process, lack of coordination among law enforcement agencies, and the persistence of a retributive paradigm in legal practice. As a result, diversion has not been fully effective in reducing the number of children entering correctional institutions, and the issue of overcrowding remains unresolved. This study highlights the need for a reconceptualization of diversion governance that is more integrative and grounded in restorative justice principles, by strengthening the roles of all stakeholders within the juvenile justice system. The contribution of this research lies in developing a conceptual framework positioning diversion as a systemic strategy for sustainable reform of juvenile justice, particularly in addressing prison overcrowding in Indonesia. [Peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia tidak diimbangi dengan optimalisasi mekanisme penyelesaian non-litigasi, sehingga berkontribusi terhadap permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun konsep diversi telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih cenderung terbatas dan belum konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonseptualisasi diversi sebagai instrumen keadilan restoratif dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap berbagai regulasi serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan penerapan pada tahap tertentu dalam proses peradilan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dominannya paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan diversi belum optimal dalam menekan jumlah anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, sehingga permasalahan overcrowding tetap berlangsung. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan rekonseptualisasi tata kelola diversi yang lebih integratif dan berbasis keadilan restoratif, dengan memperkuat peran semua aktor dalam sistem peradilan pidana anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual mengenai diversi sebagai strategi sistemik dalam reformasi peradilan pidana anak, khususnya dalam mengatasi overcrowding secara berkelanjutan di Indonesia.]

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia