cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
abdurrauflawandsharia@gmail.com
Editorial Address
Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Abdurrauf Law and Sharia
Published by Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara
ISSN : 30634598     EISSN : 30638429     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Abdurrauf Law and Sharia adalah jurnal terkemuka yang ditinjau sejawat dan berakses terbuka, yang menerima artikel berkualitas tinggi dan berwawasan teoritis tentang berbagai bidang yang terkait dengan analisis penelitian hukum dan syariah. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, laporan studi lapangan, teori hukum, filsafat hukum, hukum tata negara, debat hukum, sosio-hukum, dan isu-isu terkini lainnya yang berkaitan dengan yurisprudensi. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Bhabinkamtibmas sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat Mustawir, Mustawir; Khairuddin, Khairuddin
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.3

Abstract

TThe dispute resolution carried out by Bhabinkamtibmas above is a series of disputes that are resolved peacefully through a mediation process between the parties to the dispute. This process of course occurs if both parties agree to resolve the dispute through discussion. The formulation of the problem in this study is as follows: 1) What is the role of Bhabinkamtibmas in resolving community disputes? 2) What is the authority of Bhabinkamtibmas in resolving disputes in the community. The type of research used is literature. Study Findings: 1) The role of Bhabinkamtibma includes: a) door visits in all assignment areas; B). Execution and problem solving assistance (Problem Solving); c) organization and implementation of public activities; G). Receiving information about the occurrence of criminal acts. 2) Bhabinkamtibmas is regulated by the Regulation of the Chief of Police (Percap) No. 07 of 2021 The authority of the Bhabinkamtibmas of Kampong Gunung Bakti is to resolve community disputes, so that Bhabinkamtibmas uses a problem-solving method, namely problem solving through a thinking process. including assessment, problem identification, planning, implementation and evaluation. Bhabinkamtibmas uses this method to learn how to analyze problems, find creative solutions, and determine which solution is best for resolving disputes. But everything also comes back to the parties to the dispute. [Abstrak: Penyelesaian sengketa yang dilakukan Bhabinkamtibmas di atas merupakan rangkaian perselisihan yang diselesaikan secara damai melalui proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Proses ini tentu saja terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat? 2) Apa kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Temuan Kajian: 1) Peran Bhabinkamtibma meliputi: a) door visit di seluruh wilayah penugasan; B). Eksekusi dan bantuan pemecahan masalah (Problem Solving); c) organisasi dan penyelenggaraan kegiatan publik; G). Menerima informasi terjadinya tindak pidana. 2) Bhabinkamtibmas diatur dengan Peraturan Kapolri (Percap) No. 07 2021 Kewenangan Bhabinkamtibmas Kampong Gunung Bakti adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat, sehingga Bhabinkamtibmas menggunakan metode penyelesaian masalah yaitu penyelesaian masalah melalui proses berpikir. meliputi pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bhabinkamtibmas menggunakan metode ini untuk mempelajari cara menganalisis permasalahan, mencari solusi kreatif, dan menentukan solusi mana yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Namun semuanya juga kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa].
Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Asman, Asman
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.15

Abstract

This study discusses the tension of domestic violence which this researcher studies in terms of a comparative approach, namely by examining national law and Islamic law. The Law on the Protection of Victims of Domestic Violence changes the concept of violence not only as an act that causes physical suffering, but also psychological suffering. Violence in terms of being a criminal act of persecution and a criminal act of psychological morality, sexual, and family neglect. Meanwhile, the focus of this study is how the form of domestic violence from the perspective of national law and Islamic law. This study uses a qualitative method that is literary, while the approach in this study uses a normative approach. The result of this study is that there are two elements of physical violence in the PKDRT Law, namely first, the actions taken and the impact they cause. Acts of physical violence or persecution include punches, kicks, pinching, pushing, either with hands/feet or using tools or weapons. Second, the impact of acts of domestic violence is the appearance of pain and injuries on the body as a consequence. Perpetrators of physical violence against wives will be punished with imprisonment and fines. In addition, perpetrators of criminal acts other than life will be subject to qisas and takzir punishments. If qisas cannot be enforced, the punishment will be replaced by diat. [Abstrak: Penelitian ini membahas tengang kekerasan dalam rumah tangga yang mana penelitia ini dikaji dari segi pendekatan komeratif yaitu dengan telaah hukum nasional dan hukum islam. Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengubah konsep kekerasan bukan hanya sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal merupakan sebagai tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan psikologis, seksual, serta penelantaran keluarga. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga perespektif hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu pertama, tindakan yang dilakukan dan dampak yang diakibatkannya. Tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan meliputi pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, baik dengan tangan/kaki maupun menggunakan alat atau senjata. Kedua, dampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah munculnya rasa sakit dan luka pada tubuh sebagai konsekuensinya. Pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri akan dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, pelaku tindak pidana atas selain jiwa akan dikenai hukuman qisas dan takzir. Jika qisas tidak dapat dilaksanakan, hukuman akan diganti dengan diat.]
Tari Dampeng Oleh Remaja Putri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pranata, Andi
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.19

Abstract

Dari Persfektif Hiukum Islam ini dilakukan merupakan bentuk ketertarikan penulis terhadap kondisi Budaya yang saat ini tengah gencarnya penari perempuan, yang betujuan untuk mengetgaui Tari Dampeng oleh Remaja Putri dalam pandangan Hukum Islam, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Berdasrkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan Tari Dampeng oleh remaja putri Desa Perangusan ini hukumnya boleh asalkan sipenari melakukannya yang dilarang Allah adalah,sopan,menjaga kehormatan,seorang perempuan/remaja putri yang tidak menjaga kehormatan. Menari bagi perempuan/remaja putri dibolehkan oleh Allah SWT dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah menari ditempat yang tidak ada orang, menari dengan mahram dan menari dengan sesama perempuan
Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Pohan, Zakirun; Dinata, Muhd Farabi; Asmuddin, Asmuddin; Khairuddin, Khairuddin
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.20

Abstract

Nikah siri pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah dalam menanggulangi perkawinan siri. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam menanggulangi nikah siri adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama, Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Meriah
Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat Suryadi, Suryadi
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.21

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang konsep pengaturan keluarga sakinah dalam perspektif fikih munakahat. Dalam rumah tangga sakinah, dibutuhkan pasangan yang memahami tugas, hak, dan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Setelah melakukan kajian penelitian secara mendalam, disimpulkan bahwa penataan keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat memiliki beberapa prinsip, antara lain prinsip kebebasan dalam memilih pasangan, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf. Sedangkan indikator keluarga sakinah antara lain adalah munculnya sikap saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghargai dan menyayangi antar sesama yang hidup dalam sebuah keluarga yang dilandasi dengan tanggung jawab. Hal tersebut pada dasarnya dapat menciptakan suasana rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga.
Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional: Kajian atas Tradisi Malam Mappaccing di Bugis-Makassar Nurhikmah, Nurhikmah
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i2.75

Abstract

This study examines the Malam mappaccing tradition in Makassar society, a ritual of self-purification of prospective brides and grooms that is full of local wisdom values. The purpose of this study is to explore the position and role of the Malam mappaccing tradition within the framework of Indonesian national law, as well as the dynamics of interaction between customary law and national law. A qualitative approach with a case study method is used to explore the symbolic meaning of this tradition and how it is integrated into the formal legal system. The results show that Malam mappaccing has an important meaning in maintaining the cultural identity of the Makassar community, despite facing challenges in the context of more formal and uniform national law. Although not yet fully recognized in national legislation, efforts to harmonize customary law with national law continue to be made, especially through dialogue and strengthening regional regulations. This study concludes that the Malam mappaccing tradition still plays an important role in Makassar society, and there are positive prospects for its preservation through better integration with national law and cultural preservation efforts involving all elements of society. Thus, this study provides insight into the importance of maintaining local wisdom in the context of legal modernization in Indonesia Keywords: Local Wisdom, Malam Mappaccing, Law.  Abstrak: Penelitian ini mengkaji tradisi malam mappaccing dalam masyarakat Bugis-Makassar, sebuah ritual penyucian diri calon pengantin yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi posisi dan peran tradisi Malam mappaccing dalam kerangka hukum nasional Indonesia, serta dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali makna simbolis tradisi ini dan bagaimana tradisi ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malam mappaccing memiliki makna penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Makassar, meskipun menghadapi tantangan dalam konteks hukum nasional yang lebih formal dan seragam. Meskipun belum sepenuhnya diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional, upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional terus dilakukan, terutama melalui dialog dan penguatan peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Malam mappaccing masih memainkan peran penting dalam masyarakat Makassar, dan terdapat prospek positif untuk pelestariannya melalui integrasi yang lebih baik dengan hukum nasional serta upaya pelestarian budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal dalam konteks modernisasi hukum di Indonesia.
Implementasi Konsep Qath’i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian: Relevansi Hukuman Potong Tangan di Era Modern Setyawan, Rahmad; Muslih, Muslih
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i2.82

Abstract

Abstract: The concepts of qath'i (definitive) and dzanni (speculative) in Islamic law continue to generate differing opinions among scholars of ushul fiqh in determining whether the texts of the Qur'an or Hadith are qath'i or dzanni. This paper aims to deconstruct the concepts of qath'i and dzanni and their implementation in the crime of theft. Methodologically, this research is a library study (library research) using a normative-textual approach. Data collection was conducted by reviewing various library sources such as the Qur'an, Hadith, laws, journals, articles, books, works of scholars, and various references related to the issue being studied. The results indicate that the concepts of qath'i and dzanni, as utilized by classical scholars of ushul fiqh, are regarded as a final and commonly accepted understanding. However, with the progression of modern times, contemporary scholars of ushul fiqh have criticized and expressed concerns over the method of relying solely on textual sources without considering their essences. Therefore, the stipulation of hand-cutting punishment for theft, as described in the Qur'an or Hadith, should not be interpreted textually as a qath'i legal provision. The implementation of hand-cutting punishment in the modern era, when associated with the values and principles of the Qur'an known as maqasid al-Shariah, becomes less relevant. This means that the hand-cutting punishment is not the ultimate goal to be applied to thieves but rather an intermediary to achieve the objective of providing a warning and deterrence to prevent theft, as the meaning of 'hand' can also be interpreted as power, opportunity to steal, etc. Thus, the punishment for the thief can be modified according to the surrounding situation and conditions, such as imprisonment, fines, or removal from their position Keywords: Qath’i; Dzanni; Crime of Theft. Abstrak: Konsep qath’i dan dzanni dalam hukum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih untuk menetapkan nash al-Qur’an dan hadis apakah bersifat qath’i atau dzanni. Tulisan ini bertujuan untuk mendekonstruksi konsep qath’i dan dzanni dan implementasinya dalam jarimah pencurian. Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan normatif-tekstual. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur kepustakaan seperti al-Qur’an, hadis, undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku, kitab-kitab karya ulama, dan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qath’i dan dzanni yang digunakan oleh ulama ushul fikih klasik dianggap sebagai suatu pemahaman umum yang final dan wajar digunakan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ulama ushul fikih kontemporer mengajukan kritik dan menunjukkan kegelisahan terhadap metode yang hanya berpegang pada nash tanpa mempertimbangkan substansinya. Oleh karena itu ketentuan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an atau hadis tidak harus dimaknai secara tekstual sebagai ketentuan hukum yang bersifat qath’i. Pemberlakuan hukuman potong tangan di era modern, jika dikaitkan dengan nilai dan prinsip al-Qur’an yang dikenal dengan maqasid al-Syari’ah, maka menjadi kurang relevan. Artinya, hukuman potong tangan bukanlah tujuan akhir yang harus diterapkan bagi pelaku pencurian, melainkan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yaitu memberikan peringatan dan efek jera agar tidak melakukan tindakan pencurian, karena makna tangan bisa saja diartikan sebagai kekuasaan, kesempatan untuk mencuri, dan lain-lain. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku pencurian dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, seperti dipenjarakan, denda, atau pencopotan dari jabatannya.
E-Economic Transactions among Muslim Women in Contemporary Northern Nigeria Muhammad, Adamu Abubakar; Aliyu, Shafa’atu Ahmad; Ardo, Adam Muhammad; Shariff , Ikilima Abubakar; Muhammed , Yakubu Zulaihat
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i2.89

Abstract

The emergence of digital technology and e-commerce has provided uncountable access of wealth and novel economic prospects to women worldwide, particularly Muslim women residing in Northern Nigeria. This study investigates the ways in which Muslim women engage in e-commerce within an area that has historically been influenced by conventional conservative religious and cultural standards. Through an analysis of their participation in virtual enterprises, the research underscores the distinct socio-cultural and religious elements impacting their e-commerce endeavors. It also discusses the difficulties they have, like their lack of access to technology, low levels of digital literacy, and financial marginalization. The study uses secondary data from government papers, academic literature, and case studies as part of a qualitative research technique. Women who were involved in e-commerce were interviewed, and data from previous surveys was examined to offer insights into the trends of participation and the barriers faced. The results indicate that although e-commerce presents a great opportunity for economic empowerment, a number of obstacles prevent full engagement. These include the necessity for financial products that comply with Sharia law, societal expectations, and infrastructure constraints. The article ends with suggestions for boosting the participation of Muslim women in the digital economy, with an emphasis on advancing financial services that adhere to Sharia law, increasing digital literacy, and increasing access to technology. These tactics may encourage Muslim women to become more financially independent, which would boost the region's economy in Northern Nigeria.  Abstrak: Munculnya teknologi digital dan e-commerce telah memberikan akses kekayaan dan prospek ekonomi baru yang tak terhitung jumlahnya bagi perempuan di seluruh dunia, terutama perempuan Muslim yang tinggal di Nigeria Utara. Studi ini menyelidiki cara-cara di mana wanita Muslim terlibat dalam e-commerce dalam area yang secara historis dipengaruhi oleh standar agama dan budaya konservatif konvensional. Melalui analisis partisipasi mereka dalam perusahaan virtual, penelitian ini menggarisbawahi elemen sosial-budaya dan agama yang berbeda yang memengaruhi upaya e-commerce mereka. Ini juga membahas kesulitan yang mereka hadapi, seperti kurangnya akses ke teknologi, tingkat literasi digital yang rendah, dan marginalisasi keuangan. Studi ini menggunakan data sekunder dari makalah pemerintah, literatur akademik, dan studi kasus sebagai bagian dari teknik penelitian kualitatif. Wanita yang terlibat dalam e-commerce diwawancarai, dan data dari survei sebelumnya diperiksa untuk menawarkan wawasan tentang tren partisipasi dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-commerce menghadirkan peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi, sejumlah hambatan menghalangi keterlibatan penuh. Ini termasuk perlunya produk keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah, harapan masyarakat, dan kendala infrastruktur. Artikel diakhiri dengan saran untuk meningkatkan partisipasi perempuan Muslim dalam ekonomi digital, dengan penekanan pada memajukan layanan keuangan yang menganut hukum Syariah, meningkatkan literasi digital, dan meningkatkan akses ke teknologi. Taktik ini dapat mendorong wanita Muslim untuk menjadi lebih mandiri secara finansial, yang akan meningkatkan ekonomi kawasan di Nigeria Utara. Kata Kunci: Transaksi E-Ekonomi; Wanita Muslim; Nigeria Utara
Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Abstract

The judicial institution is a cornerstone of the rule of law, with judges acting as central figures in the pursuit of justice. Judges are expected to perform their duties with utmost integrity, upholding their honor and dignity. However, rising incidents of ethical violations and abuse of power by judges in Indonesia have triggered public concern. The Judicial Commission (KY) and the Supervisory Body of the Supreme Court (MA) play critical roles in maintaining judicial integrity, tasked with supervising judges' behavior and performance. This study utilizes a case study approach, focusing on judges at the Surabaya District Court, to assess the effectiveness of oversight conducted by KY and MA. Using both juridical-normative and juridical-empirical research methods, the findings expose challenges in enforcing ethical codes, including limited resources, poor coordination, and ineffective sanctions. These violations reflect conflicts of interest and a lack of independence in judicial decisions. Recommendations include strengthening sanctions, enhancing transparency in supervision, and providing ethics education for judges. The active involvement of the community through reporting mechanisms is also encouraged to bolster the enforcement of justice. Keywords: Legal Supervision; Ethical Violations; Panel of Judges; Enforcement of Justice Abstrak: Lembaga peradilan merupakan tonggak utama penegakan hukum, dengan hakim sebagai tokoh sentral dalam upaya menegakkan keadilan. Hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya. Namun, maraknya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh hakim di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) memegang peranan penting dalam menjaga integritas peradilan, yang bertugas mengawasi perilaku dan kinerja hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris, temuan penelitian mengungkap berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, antara lain keterbatasan sumber daya, buruknya koordinasi, dan sanksi yang tidak efektif. Pelanggaran tersebut mencerminkan adanya benturan kepentingan dan kurangnya independensi dalam putusan pengadilan. Rekomendasi yang diberikan antara lain penguatan sanksi, peningkatan transparansi dalam pengawasan, dan pemberian pendidikan etik bagi hakim. Pelibatan aktif masyarakat melalui mekanisme pelaporan juga didorong untuk mendukung penegakan keadilan
Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer Fadilah, Nurul; Zen, Muhamad
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i2.104

Abstract

Abstract:. Zakat and waqf are two significant instruments in economic development. The purpose of this research is to describe zakat and waqf in the perspective of Islamic economics; its urgency; opportunities and innovations in the digital era as well as challenges and solutions. This research method uses descriptive qualitative method with library research data source. The results show that zakat and waqf are two important instruments in contemporary Islamic economics that not only function as an obligation of Muslims but also as a means to achieve social welfare and sustainable economic development. The essence of zakat waqf is economic empowerment; economic and social improvement; and human resource development. The opportunities and innovations of zakat in the digital era, by utilizing digital technology and good governance principles, are essential to increase effectiveness and transparency. This will encourage public participation and strengthen trust in zakat management institutions. Meanwhile, opportunities and innovations for waqf with digital platforms for raising waqf; cash waqf and investment in smart contracts and blockchain; cash waqf and investment; education and awareness through social media; mobile applications for donations; data analyst; digital waqf for startups. In addition, there are some challenges such as lack of public awareness of zakat and waqf; the concept of zakat and waqf is often misunderstood; changes in economic dynamics. While the solution is education and socialization Keywords: Zakat; Waqf; Sharia Economics Abstrak: Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang signifikan dalam pembangunan  ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan zakat dan wakaf dalam pespektif ekonomi syariah; urgensinya; peluang dan inovasi di era digital serta tantangan dan solusinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data library research. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang penting dalam ekonomi syariah kontemporer yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban umat muslim semata melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ugensi zakat wakaf adalah pemberdayaan ekonomi; peningkatan ekonomi dan sosial; serta pengembangan sumber daya manusia. Peluang dan inovasi zakat diera digital, dengan memanfaatkan teknologi digital dan prinsip tata kelola yang baik, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Sedangkan peluang dan inovasi terhadap wakaf dengan platform digital untuk penggalangan wakaf; wakaf uang dan investasi smart contracts dan blockchain; wakaf uang dan investasi; edukasi dan kesadaran melalui media sosial; aplikasi mobile untuk donasi; data analytist; wakaf digital untuk starup. Selain itu Adapun beberapa tantangannya kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap zakat dan wakaf; konsep zakat dan wakaf seingkali disalah pahami; perubahan dinamika ekonomi. Sedangkan solusinya yaitu edukasi dan sosialisasi; peningkatan manajemen; inovasi model wakaf dan zakat; regulasi yang mendukung; transparan dan akuntabilitas.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia