cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gito Alan Ali
Contact Email
gitoalanali@unugo.ac.id
Phone
+628123229600
Journal Mail Official
unugohukum@gmail.com
Editorial Address
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135
Location
Kab. bone bolango,
Gorontalo
INDONESIA
Journal of Factum Law Review (JFLR)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo
ISSN : 3031299X     EISSN : 303229IX     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Factum Law Review accepts articles resulting from research in the field of legal science. This journal is a forum for expressing new ideas and a forum for scientific presentations to understand better the problems and concerns regarding legal science in Indonesia. This journal contains studies in legal science, both theoretically and empirically. The focus of this journal is the study of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law, customary law, and others. First published in December 2023 with a frequency of twice a year in June and December, published in print and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Issue 1, Desember 2023" : 5 Documents clear
PENERAPAN HUKUM PASAL 354 KUHP TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI GORONTALO) Hadjarati, Rahmat
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pasal 354 KUHP terhadap anak pelaku penganiayaan dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku penganiayaan di Pengadilan Negri Gorontalo. Pendekatan peneliti yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, kemudian di analisis menggunakan penelitian kulitatif yaitu di lakukan melalui redukasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan terhadap Penerapan Hukum Pasal 354 KUHP Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan. Hasil penelitian ini adalah penganiayaan yang meberikan rasa sakit pada orang lain, dan niatnya hanya memberikan rasa sakit, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban meninggal dunia akibat rasa sakit yang korban terima itu masuk dalam pasal 354 KUHP. Pidana yang di berikan kepadana anak ½ dari maksimum orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakukan pidana seumur hidup. Anak pelaku tindak pidana di terapkan asas lex spesialis derogat legi generali yaitu hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Penggunaan Undang-Undang terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan berat, khususnya Pemeriksa Publik, dan Hakim wajib memberikan pengamanan khusus kepada anak yang dianalisis. Kepastian luar biasa diwujudkan melalui beban persetujuan tanpa bobot. Dalam menangani kasus anak, spesialis, pemeriksa publik, hakim dan pendukung lain atau pemasok buku yang sah harus fokus pada kesejahteraan anak dan berusaha menjaga iklim keluarga. Yang perlu dipikirkan kembali adalah terkait dengan karakter anak muda. Harus dirahasiakan misterinya dalam pengungkapan di atas kertas atau media elektronik. Alasan pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam mengelola anak-anak muda yang menjadi pelaku penyalahgunaan adalah melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.
PERAN POS LAYANAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A GORONTALO DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Abas, Siti Rahmiyati
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Posyankum yang bertanggung jawab dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak dapat membayar jasa advokat/atau penasehat hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. kemudian Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara analisis deskriptif analisis. Dari hasil penelitian Peran Pos layanan Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam menjalankan peranya sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan masyarakat pada umunya dengan memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum atau nasehat hukum negosiasi dan mediasi perkara serta berperan memberikan keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Pos layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo itu sendiri.
IMPLEMANTASI PASAL 1 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO Dunggio, Rizky Tri
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Menganalisis bagaimana Implemantasi Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang Undangan, Pendekatan Konseptual, serta Pendekatan Studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan Implemantasi Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango belum dilaksanakan oleh Sebagian besar BUM Desa yang ada di Kacamatan ini. Unit Usaha BUM Desa masih menggunakan legalitas pendirian Lembaga, bukan menggunakan badan usaha yang berbadan hukum seperti yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah ini, dan belum melakukan penyesuaian dokumen pendirian BUM Desa dengan peraturan ini sehingga Unit Usaha BUM Desa belum memiliki izin dari instansi terkait. Adapun kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh Badan Usaha Milik Desa yaitu kurangnya sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait dengan pengelolaan BUM Desa.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus PPAT Mohamad Nizar Machmud, SH., M.Hum Kabupaten Gorontalo) Ismail, Riyo
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi terhadap penggunaa kartu BPJS sebagai syarat peralihan hak atas tanah Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, kemudian di analisis menggunakan penelitian kulalitatif yaitu dilakukan melalui redukasi data, penyajian data, dan dan menarik kesimpulan terhadap Implementasi Penggunaan BPJS Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Mohamad Nizar Machmud SH,Mk.n Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Di Kabupaten Gorontalo, memberlakukan sejak pertanggal 1 Maret 2022 bahwa segala proses peralihan hak atas tanah baik itu karena : jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu melampirkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang aktif dan tanpa memiliki status tunggakan. Persyaratan tambahan ini dikhususkan kepada satu pihak saja yaitu selaku Pihak Pembeli. Kenyataan di lapangan masih ada ditemukan masyarakat di Kabupaten Gorontalo pada umumnya yang melakukan proses peralihan hak atas tanah,namun masih minimnyayang paham atas aturan penetapan syarat baru ini yang mengharuskan penggunaan kartu BPJS kesehatan sebagai sebuah syarat pelayanan publik yang berlaku khusus di Badan Pertanahan Nasional untuk proses peralihan hak seperti : jual beli, hibah, tukar menukar, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Kata kunci: Implementasi penggunaan BPJS/Peralihan Hak Atas Tanah/BPJS Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR MINUMAN KERAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN: Studi Di Kepolisian Resort Polres Bone Bolango Mutoo, Abd Rahman
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman keras merupakan minuman keras yang terbuat dari bermacam- macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyaikadar alkohol yang bervariasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui modus dari pelaku tindak pidana dan mengedarkan minuman keras, untuk mengetahui penegakan hukum terhadaptindak pidana mengedarkan minuman keras, Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak mengedarkan minuman keras. Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Kasat ResnarkobaBone Bolango dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus pelaku tindak mengedarkan minumankerasialah dengan mencampur bahan sejenis metanol kedalam sebuah minuman yang diproduksi berupa minuman jenis kamput, anggur merah, dan mansion house. Hakekatnya minuman ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa mengakibat rusak organ ginjal, hati dan dapat merenggut nyawa peminumnya. Berdasarkan hal ini kendaladan upaya aparat Kepolisian Resort bone bolango melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pengedaranminuman keras. Dalam hal ini pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras dikenakan Pasal 204 KUHP pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Issue 1, June 2025 Volume 2 Issue 2, Desember 2024 Volume 2 Issue 1, Juni 2024 Volume 1 Issue 1, Desember 2023