cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gito Alan Ali
Contact Email
gitoalanali@unugo.ac.id
Phone
+628123229600
Journal Mail Official
unugohukum@gmail.com
Editorial Address
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135
Location
Kab. bone bolango,
Gorontalo
INDONESIA
Journal of Factum Law Review (JFLR)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo
ISSN : 3031299X     EISSN : 303229IX     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Factum Law Review accepts articles resulting from research in the field of legal science. This journal is a forum for expressing new ideas and a forum for scientific presentations to understand better the problems and concerns regarding legal science in Indonesia. This journal contains studies in legal science, both theoretically and empirically. The focus of this journal is the study of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law, customary law, and others. First published in December 2023 with a frequency of twice a year in June and December, published in print and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Issue 2, Desember 2024" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI GORONTALO BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN admin, admin; Puloo, Karmila
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mayoritas Masyarakat dengan mudahnya membeli berbagai macam jenis skincare meskipun memiliki harga yang tidak wajar. Hal tersebut membuat Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga negara Non departemen membentuk badan pengawas obat dan makanan (BPOM) guna membantu melaksanakan isi dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. kosmetik masuk dalam jenis sediaan farmasi, dan skincare merupakan satu golongan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui peran BPOM dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Gorontalo serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaraan produk kosmetik ilegal di Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Balai POM Gorontalo dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. BPOM sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dikota Gorontalo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan. Kemudian faktor-faktor hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dikota Gorontalo berupa hambatan internal dan eksternal serta Solusi hambatannya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal ABSTRACT Many people easily purchase various skincare products despite unreasonable prices, indicating a need for legal protection. A non-departmental government agency, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), was established to support the enforcement of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Cosmetics are included in the type of pharmaceutical preparation, and skincare is a class of cosmetics. This research aims to understand BPOM's role in legal protection for consumers regarding the circulation of illegal cosmetic products in Gorontalo and identify the factors that hinder consumer legal protection against illegal cosmetic products. This empirical study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, literature study, observation, and documentation. Data were obtained through observations and interviews with selected informants and analyzed through data collection and presentation. The research findings indicated that the Gorontalo BPOM played a role in addressing the circulation of illegal cosmetic products, fulfilling its duty to protect consumer rights and promote societal welfare through regulatory oversight. Although BPOM worked to minimize illegal cosmetic circulation in Gorontalo, some sellers continued to hide illegal cosmetics during inspections. Factors hindering consumer legal protection in Gorontalo included internal and external obstacles and solutions to overcome these challenges. Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Cosmetics
ANALISIS PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API PUTUSAN NO.42/PID.SUS/2023 PENGADILAN NEGERI GORONTALO Ibrahim, Maryam
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Salah satu kasus bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api yang tidak sengaja menembak salahsatu warga di kota Gorontalo yang di lakukan oleh oknum kepolisian Insiden itu terjadi di Kelurahan Wumialo, yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut dan bagaimana penerpan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan juga penerapan sanksi terhadap anggota polri yang menyalah gunakan senjata api.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik analisis yuridis, putusan hakim, ataupun aturan.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023 yang dimana putusan tersebut telah memperhatikan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Dalam pasal tersebut mengandung makna alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum Penerapan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata Kunci : Tindak pidana, Kepemiikan senjata api,etika profesi ABSTRACT One of the criminal cases involving firearm possession occurred when a police officer unintentionally shot a civilian in Gorontalo City. The incident occurred in Wumialo Village, and the issue raised by this case is how the judge considered the case and applied sanctions against the police officer who misused the firearm. This research aims to examine the judge's consideration and the application of sanctions against the police officer for the misuse of the firearm.This study used a normative research method, where the researcher analyzed the "Verdict on Firearm Possession Crimes, Case Number 42/Pid.Sus/2023 at the Gorontalo District Court." The data collection technique involved legal analysis, verdict review, and relevant legal provisions.The study results indicated the judge's consideration in verdict Number 42/Pid.Sus/2023 considered Article 1, Paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951. This article contained alternative elements, so if one or more were fulfilled, they could be considered valid and proven according to the law. The application of sanctions against the police officer who misused the firearm is based on various considerations, including factors that could aggravate or mitigate the defendant's punishment. Keywords: Criminal Offense, Firearm Possession, Professional Ethics
TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo) admin, admin; Bagu, Noval
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk:(1) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) untuk mengetahui akibat hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini..Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan untuk kasus perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu Bahwa dalam perkara tersebut majelis hakim menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum. (2) akibat tindakan atau perbuatan para Tergugat dan Ismail Melu yang merupakan Turut Tergugat yaitu telah menguasai dan menikmati lahan atas bidang tanah tersebut secara tidak patut dan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Pertimbangan Hakim dalam kasus tindakan melawan hukum pada jual beli tanah dengan keterangan palsu harus lebih komprehensif, kritis, dan multidimensi. (2) akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah yang mengandung keterangan palsu sangat serius dan dapat merugikan salah satu pihak, menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Kata Kunci:, Tindakan melawan Hukum, Perjanjian jual beli tanah, Keterangan Palsu . ABSTRACT This study aims to: (1) to find out how the Judge considers in Decision Number: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) to find out the legal consequences contained in the land sale and purchase agreement that contains false information.This research is a normative research, which is a type of legal research conducted by researching literature materials or secondary data such as books, journals, papers, articles and other literature materials related to this problem.The results of this study show that (1) Judge's consideration in making a decision for a case of land sale and purchase agreement that contains false information that in the case the panel of judges considered, that the subject matter of the Plaintiff's lawsuit is a lawsuit for unlawful, legally defective and null and void acts. (2) as a result of the actions or deeds of the Defendants and Ismail Melu who are Co-Defendants, namely having controlled and enjoyed the land on the land plot improperly and unlawfully. Based on the results of the study, it was concluded that; (1) The judge's consideration in the case of unlawful actions on the sale and purchase of land with false information must be more comprehensive, critical, and multidimensional. (2) the legal consequences of land sale and purchase agreements that contain false information are very serious and can be detrimental to one of the parties. Keywords:, Unlawful Acts, Land Sale and Purchase Agreement, False Information
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN KEADILAN admin, admin; Abdullah, Nerpin
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan. (2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tehnik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen berupa mempelajari, menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu ada hasil wawancara dari pihak KPKNL Gorontalo sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan yang di laksanakan oleh pihak KPKNL di Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terciptanya keadilan bagi para debitur maupun kreditur dalam permasalahannya secara keadilan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pancasila Sila Pertama. (2) akibat hukum yang hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi yaitu ganti rugi dan pengosongan tempat tinggal dari jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, KPKNL memiliki peran penting dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan, terutama diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya pihak KPKNL hendaknya terlebih dahulu melakukan mediasi atau persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak. (2) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pihak kreditur wajib melakukan eksekusi atau pelelangan hak tanggungan apabila debitur lalai terhadap kreditur. Oleh karena itu sebagai debitur wajib dan bertanggung jawab dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan. ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law
ANALISIS PUTUSAN 238/PID,B/2023/PN,GTO TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Ibrahim, Nurmila; Radjak, Karmila Damariani; Tahir, Muhammad Rahmat
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts are offences related to cases processed in the Gorontalo District Court, specifically Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto, in which the court found the defendant guilty of embezzlement in office, as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, and sentenced to two years of imprisonment. This research aims to examine and analyze the judge's considerations regarding the crime of embezzlement in office based on Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto and the concept of embezzlement in office as outlined in Article 374. This study utilized legal analysis or legal sources collected to address issues within the research. A qualitative descriptive analysis was employed, involving a description of the research findings using a statutory approach. The research findings indicated that the judge considered the defendant's actions, which violated Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office. Sociological considerations included aggravating and mitigating factors, with the judge noting that the defendant had returned the embezzled funds. The sentencing aimed not only to deter the defendant, as the act caused losses to PT Agape Indah Logistik Gorontalo but also to ensure accountability. The defendant was held accountable with a prison sentence of two (2) years based on Article 374 of the Criminal Code. Keywords: Decision Analysis, Embezzlement Crime.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Issue 1, June 2025 Volume 2 Issue 2, Desember 2024 Volume 2 Issue 1, Juni 2024 Volume 1 Issue 1, Desember 2023