cover
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
jurnalduallegal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Subulussalam-Singkil Lipat Kajang Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Prov. Aceh
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Journal of Dual Legal Systems
ISSN : 30483700     EISSN : 30640555     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Dual Legal Systems with P-ISSN 3048-3700 (Print), E-ISSN 3064-0555 (Online) is a double-blind peer-reviewed journal published by Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil, Indonesia. The journal publishes research articles (See Focus and Scope). Scientific publications are reviewed by experts in their fields of expertise with abstracts in English and Indonesian. Submitted manuscripts must discuss scientific achievements or novelties in accordance with their focus and scope. All texts must be free from plagiarism content. All authors are advised to use plagiarism detection software to check for 25% similarity. Please note that this journal only publishes manuscripts in Indonesian and English. This journal is published regularly twice a year, namely every Maret (first edition) and September (second edition)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems" : 7 Documents clear
Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial Khairuddin, Khairuddin
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.222

Abstract

This study aims to analyze the position of dowry in Islamic law, the demands of sharia regarding the ideal dowry, and its relevance to the social reality of contemporary Muslim society. Dowry is seen as a symbol of appreciation for the wife and a sign of seriousness in marriage, as well as a wife's right that must be fulfilled by the husband. Islamic sharia emphasizes that the amount of dowry should be adjusted to the husband's ability without burdening him, prioritizing the principles of simplicity and balance that are relevant to social and economic conditions. The research used is a qualitative approach with library research. The findings of this study show that the value and form of dowry in contemporary Muslim society vary due to the influence of local culture, economic conditions, and community expectations. Sometimes, the high demand for dowry is a barrier for couples who want to get married. Therefore, a deeper understanding of the essence of dowry is needed, in order to be in accordance with the demands of sharia while at the same time being able to adjust to the social reality that is developing today. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat tentang pemberian mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan, serta merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Syariat Islam menekankan agar besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani, mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan bentuk mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami variasi akibat pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, serta ekspektasi masyarakat. Kadangkala, tingginya tuntutan mahar menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi mahar, agar sesuai dengan tuntutan syariat sekaligus mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang saat ini].
Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga Asman, Asman
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.223

Abstract

The dispensation of child marriage is a crucial issue in the legal system and child protection in Indonesia. This dispensation is given as an exception that allows children under the minimum age to marry, which has been regulated in Law No. 16 of 2019 which revises Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is the minimum age of 19 years for men and women. Dispensation can be filed with a religious court (for Muslims) or a district court (for non-Muslims) for urgent reasons, such as an out-of-wedlock pregnancy or social pressure. This study aims to analyze the factors that cause the application of marriage dispensation, as well as its impact on children, especially in health, psychology, and economic aspects. The results of the study show that the dispensation of child marriage often has a negative impact on children's lives, including increased risk of reproductive health, loss of education, and low family welfare. Therefore, this study recommends a more comprehensive approach to tackling child marriage through education, increasing public awareness, and strengthening legal protection for children to avoid underage marriage practices that are detrimental to their future. [Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan isu krusial dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dispensasi ini diberikan sebagai pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia minimal menikah, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dispensasi dapat diajukan ke pengadilan agama (untuk muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-muslim) dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampaknya terhadap anak, terutama dalam aspek kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi perkawinan anak melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak untuk menghindari praktik perkawinan di bawah umur yang merugikan masa depan mereka]
Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer Nurhikmah, Nurhikmah
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.226

Abstract

This study aims to analyze the application of the Maqashid al-Shariah approach in establishing contemporary Islamic Law. Maqashid al-Shariah, which refers to the main objectives of Islamic law, includes protection of religion, soul, mind, descendants, and property. As a concept that prioritizes the welfare of the people, Maqashid al-Shariah has the potential to be the basis for making legal decisions that are relevant to the challenges of modern society. This study uses a qualitative approach with a library research method, reviewing academic literature, fatwas, and related legal documents issued by religious authorities. Data analysis was carried out through a thematic approach and content analysis to identify the main themes in the application of Maqashid al-Shariah. The results of the study show that the application of Maqashid al-Shariah in establishing Islamic Law provides flexibility in dealing with contemporary issues, such as Islamic economics, health, and human rights, without ignoring the basic principles of sharia. This application has also been proven to increase the relevance of Islamic Law in providing fair and humane solutions for Muslims in the era of globalization. This research is expected to enrich academic and practical understanding of Maqashid al-Shariah, as well as encourage further studies on this approach in various aspects of Islamic law in the future. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer. Maqashid al-Shariah, yang mengacu pada tujuan utama syariat Islam, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai konsep yang memprioritaskan kemaslahatan umat, Maqashid al-Shariah memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang relevan dengan tantangan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, mengkaji literatur akademik, fatwa, dan dokumen hukum terkait yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan hak-hak asasi manusia, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Penerapan ini juga terbukti dapat meningkatkan relevansi Hukum Islam dalam memberikan solusi yang adil dan humanis bagi umat Muslim di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai Maqashid al-Shariah, sekaligus mendorong kajian lebih lanjut tentang pendekatan ini dalam berbagai aspek hukum Islam di masa depan].
Sanksi Tindak Pidana Pada Adat Mendangdangi di Kemukiman Punaga Menurut Hukum Islam Andri, Andri
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.229

Abstract

In Article 351 of the Criminal Code, it is stated that minor persecution is punished by law for 2 years and 8 months, persecution with serious injury, punishable for 5 years, if the act results in the death penalty for a maximum of seven years. In the Qur'an, the perpetrators of persecution who are legally and convincingly proven are threatened with the crime of qishash. If the family forgives, then the punishment will be changed to diyat. In the community of Gunung Meriah District, Punaga Settlement, Aceh Singkil Regency, the crime of persecution is subject to sanctions in the form of mendangdangi if the head injury is subject to the sanction of belo pepinangen, one goat, yellow rice, pung tawari, money 21 for ordinary people and 41 for the descendants of the king. Meanwhile, injuries other than the head are subject to the same sanctions as the sanction for injuries to the head but one goat. The results of the study show that the practice of mendangdangi custom is carried out and reconciled at the house of one of the traditional leaders to hold a peace deliberation whether it is reconciled at the police station or according to the mendangdangi custom. Meanwhile, the legal basis set by the Traditional Leader in resolving the crime of persecution in the mendangdangi custom is the Qur'an surah al-Baqarah verse 178 and An-Nahl verse 126. And regarding the view of Islamic law on the practice of the Mendangdangi custom is not contrary to Islamic law, because no evidence has been found, the verse also supports the practice through the mendangdangi custom. [Dalam Pasal 351 KUHP disebutkan bahwa penganiayaan ringan di hukum selama 2 tahun 8 bulan, penganiayaan luka berat, dihukum selama 5 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati dihukum selama-lamanya tujuh tahun. Dalam al-Qur’an bagi pelaku penganiayaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan diancam dengan pidana qishash. Bila keluarga memberi maaf, maka hukumannya beralih menjadi diyat. Di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kemukiman Punaga Kabupaten Aceh Singkil bahwa tindak pidana penganiayaan dikenakan sanksi berupa mendangdangi kalau luka kepala dikenakan sanksi belo pepinangen, satu ekor kambing, nasi kuning, menepung tawari, uang 21 untuk masyarakat biasa dan 41 untuk keturunan raja. Sedangkan luka selain kepala, dikenakan sanksi yang sama seperti sanksi luka di kepala melainkan satu ekor kambing. Hasil penelitian menunjukan praktik adat mendangdangi dilakukan dan didamaikan dirumah salah satu tokoh adat untuk mengadakan musyawarah perdamaian apakah didamaikan dikantor polisi atau menurut adat mendangdangi. Sedangkan dasar hukum yang dipatokkan Tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat mendangdangi adalah al-quran surah al-Baqarah ayat 178 dan An-Nahl ayat 126. dan mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik adat mendangdangi tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan tidak ada dalil yang ditemui, dalam ayat juga mendukung atas praktik melalui adat mendangdangi tersebut].
Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya Nafisyah, Syadza Nida; Guspita, Devika Rosa
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.233

Abstract

Division of inheritance is a very important aspect of Islamic law. The study aims to analyze the provisions of the inheritance of husbands and wives in Islamic law, as well as how these principles are applied in practice. The method used is qualitative with a literary study approach. This study examines the verses of the Qur'an, the Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The results of the research show that the Islamic law of inheritance regulates a fair distribution, with proportions that depend on the circumstances of the other heirs. Examples of applications discussed show variations in the application of this inheritance law among Muslim communities. [Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan warisan suami dan istri dalam hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim].
Taklik Talaq Sebagai Mekanisme Untuk Mempercepat Resolusi Konflik Dalam Pernikahan Hamdiyah, Hamdiyah
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.246

Abstract

This study focuses on the use of talaq taklik as a mechanism to accelerate conflict resolution in marriage. Taklik talaq is one of the concepts of Islamic law that allows a husband to divorce his wife based on certain conditions agreed upon in marriage. Although talaq taklik is known as part of Islamic law, its application in resolving modern domestic conflicts is still limited and is often seen only as a path to divorce. This study aims to analyze how talaq taklik can play a role in accelerating the resolution of domestic conflicts without having to wait for divorce, as well as identifying factors that affect its effectiveness. The method used in this study is a qualitative approach with literature study and document analysis, which involves a literature review from various sources related to Islamic law and domestic conflicts. The results of the study show that talaq taklik can serve as an effective tool to relieve tension in marital relationships, providing an opportunity for couples to communicate and resolve issues before divorce becomes an option. However, the success of talaq taklik is greatly influenced by cultural factors, the level of religious understanding, and the readiness of couples to communicate openly. This research contributes to providing new insights into the application of talaq as an alternative solution that can accelerate the resolution of household conflicts, as well as opening up opportunities for the development of policies that support the implementation of this mechanism. [penelitian ini berfokus pada penggunaan taklik talaq sebagai mekanisme untuk mempercepat resolusi konflik dalam pernikahan. Taklik talaq merupakan salah satu konsep hukum Islam yang memungkinkan seorang suami menceraikan istrinya berdasarkan kondisi tertentu yang disepakati dalam pernikahan. Meskipun taklik talaq dikenal sebagai bagian dari hukum Islam, penerapannya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga modern masih terbatas dan seringkali dipandang hanya sebagai jalan menuju perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana taklik talaq dapat berperan dalam mempercepat penyelesaian konflik rumah tangga tanpa harus menunggu perceraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang melibatkan kajian literatur dari berbagai sumber terkait dengan hukum Islam dan konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talaq dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meredakan ketegangan dalam hubungan pernikahan, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah sebelum perceraian menjadi pilihan. Namun, keberhasilan taklik talaq sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, tingkat pemahaman agama, dan kesiapan pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan baru mengenai penerapan taklik talaq sebagai solusi alternatif yang dapat mempercepat resolusi konflik rumah tangga, serta membuka peluang untuk pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi mekanisme ini].
Peran Wali Mujbir dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur Wahidah Z, Wahidah Z
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.247

Abstract

Child marriage remains a global concern, including in Indonesia. This study aims to analyze the role of wali mujbir in preventing child marriages by examining its concept from the perspectives of Islamic law, positive law, and social realities. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary sources such as classical fiqh texts, legal regulations, and court decisions, as well as secondary sources like journals and scholarly articles. The findings indicate that wali mujbir plays a significant role in preventing child marriages by prioritizing the best interests of the child. A wali mujbir is responsible for ensuring that marriage only occurs when the child is mentally and physically ready, adhering to child protection principles in both Islamic and positive law. However, this role is often hindered by cultural norms, social pressures, and a lack of awareness regarding children’s rights and the negative impacts of early marriage. [Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali mujbir dalam mencegah perkawinan anak, dengan meninjau konsepnya dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan sumber primer seperti kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali mujbir memiliki peran signifikan dalam mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Wali mujbir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika anak sudah siap secara mental dan fisik, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh pengaruh norma budaya, tekanan sosial, dan minimnya kesadaran akan hak-hak anak serta dampak negatif dari perkawinan dini].

Page 1 of 1 | Total Record : 7