cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
jurnalduallegal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Subulussalam-Singkil Lipat Kajang Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Prov. Aceh
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Journal of Dual Legal Systems
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 30483700     EISSN : 30640555     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Dual Legal Systems with P-ISSN 3048-3700 (Print), E-ISSN 3064-0555 (Online) is a double-blind peer-reviewed journal published by Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil, Indonesia. The journal publishes research articles (See Focus and Scope). Scientific publications are reviewed by experts in their fields of expertise with abstracts in English and Indonesian. Submitted manuscripts must discuss scientific achievements or novelties in accordance with their focus and scope. All texts must be free from plagiarism content. All authors are advised to use plagiarism detection software to check for 25% similarity. Please note that this journal only publishes manuscripts in Indonesian and English. This journal is published regularly twice a year, namely every Maret (first edition) and September (second edition)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam Khairuddin, Khairuddin
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.124

Abstract

This article aims to analyze post-engagement relationships, to answer this the author uses a literature research method. The results of the study explain that in Islamic law it is not allowed to do things that are prohibited in religion even though they have been engaged, keeping a distance so that they do not meet often is one of the solutions to avoid things that are prohibited in the guidance of Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalis tentang pergaulan pasca pertunangan, untuk menjawab ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama walupun mereka telah melakukan pertunangan, menjaga jarak supaya tidak sering ketemu adalah salah satu solusi untuk menghdari hal yang dilarang dalam tuntunan agama Islam.
Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mansari, Mansari; Erha Saufan Hadana; Rahmad Hidayat
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.127

Abstract

Keadilan dalam ilmu hukum umum dan keadilan dalam ilmu hukum Islam merupakan dua aspek yang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Penelitian ini mendiskusikan tentang konsepsi keadilan dalam perspektif hukum dan keadilan dalam menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut. Dalam ilmu hukum umum, keadilan dikaitkan dengan prinsip-prinsip egalitarianisme, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang berlaku universal. Sedangkan dalam ilmu hukum Islam, keadilan lebih diartikan sebagai penegakan syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang berfokus pada keseimbangan, tanggung jawab moral, dan kewajiban individu serta komunitas kepada Tuhan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman dan penerapan keadilan antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya berusaha mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengartikan dan menerapkan konsep keadilan serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial.
The Development of Islam During The Al-Ayyubiyah Dynasty In 567-648 H / 1171-1250 M Desriadi, Desriadi
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.128

Abstract

The Al-Ayyubiyah dynasty was a dynasty after the Fathimiyyah dynasty which had a Sunni sect with the first sultan Shalahudin Yusuf Al-Ayyubi, a Kurdish tribe from Azerbaijan who migrated to Iraq. His father was Najmuddin Bin Ayyub, a governor of Tikrit who moved to Mushol then to Damascus. Najmuddin and his brother Asadudin Shirkuh became commanders of Mahmud Zanki, the ruler of Seluk, in Syria at that time. It has been mentioned above that the last ruler of the Fatimid dynasty was Al-Adhid who succeeded the previous caliph. When Al-Adhid became caliph, a very cruel incident occurred, namely when Al-Qais became vizier at that time, Ibn Raziq, Al-Adhid murdered Ibn Raziq and not long afterward Sawar succeeded in replacing the new vizier. This incident could cause jealousy from other parties, at that time Dhirgam was also aiming for the position of vizier too, with his full strategy Dhirgam succeeded in defeating Sawar so that Sawar was forced to flee to Syria
Optimalisasi Tata Kelola Koleksi Museum Melalui Kebijakan Pembinaan: Studi Kasus Pada Museum Istana Maimun Medan ellanurwana; putriramadhana; sriwindari
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.129

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pembinaan Museum di Istana Maimun Medan. kebijakan museum memiliki beberapa tujuan penting. Langkah pertama adalah memastikan pengelolaan koleksi museum yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan, penyimpanan, dan dokumentasi yang tepat. Kedua, kebijakan museum bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang mendidik dan menstimulasi pengunjung melalui penyediaan pameran dan program pendidikan yang relevan dan menarik. Ketiga, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya koleksi museum, baik berupa karya seni, artefak sejarah, atau artefak lainnya. Kebijakan Pembinaan Museum sangat penting bagi keberlangsungan Museum itu sendiri. Pengembangan kebijakan Museum memerlukan hubungan masyarakat yang kuat melalui program partisipatif, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya warisan budaya dan peran museum dalam pelestariannya. Dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di Istana Maimun Medan sebagai wadah pembinaan Museum yang berkelanjutan dan tetap aktif berkembang di Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosial. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, peneliti mampu menganalisis penelitian secara terstruktur.
Marginalisasi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Dini Asman, Asman
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.131

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang masalah marginalisasi perempuan dan relevansinya terhadap nikah dini dalam tinjauan hukum. Pernikahan dini sering dikatakan oleh sebgaian masyarakat pernikahan yang tidak terpenuhi secara pencatatan atau tidak sah secara negara, karena pernikahan dini ini pernikahan yang dilakukan usia dibawah umur dengan alasan hamil duluan, maslah ekonomi dan maslah pendidikans sehingga dianggap tabu di lingkungan masyarakat. Sedangkan secara agama syarat dan rukun nikah pernikahan dini sah apabila terpenuhi hanya saja tidak tercatat di negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis library research sedangkan pendekatan dalam penelitian ini pendekatan normatif. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum terhadap marginalisasi perempuan terhadap pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan dini jelas tidak konsisten secara hukum dan melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan perkawinan karena pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan usia perkawnan perempuan dan laki-laki 19 tahun yang dijelaskan pada pasal 7 (1). Dari pernikhan dini perempuan yang selalu menjadi korban dari pernikahan dini tersebut salah satunya terdampak mudah terjadinya KDRT dalam rumah tangga sehingga salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur, maka pernikahan yang tampak “dipaksakan” tersebut bisa jadi berdampak negatif terhadap kedua pihak laki-laki maupun perempuan dalam membina rumah tangga.
Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial Khairuddin, Khairuddin
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.222

Abstract

This study aims to analyze the position of dowry in Islamic law, the demands of sharia regarding the ideal dowry, and its relevance to the social reality of contemporary Muslim society. Dowry is seen as a symbol of appreciation for the wife and a sign of seriousness in marriage, as well as a wife's right that must be fulfilled by the husband. Islamic sharia emphasizes that the amount of dowry should be adjusted to the husband's ability without burdening him, prioritizing the principles of simplicity and balance that are relevant to social and economic conditions. The research used is a qualitative approach with library research. The findings of this study show that the value and form of dowry in contemporary Muslim society vary due to the influence of local culture, economic conditions, and community expectations. Sometimes, the high demand for dowry is a barrier for couples who want to get married. Therefore, a deeper understanding of the essence of dowry is needed, in order to be in accordance with the demands of sharia while at the same time being able to adjust to the social reality that is developing today. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat tentang pemberian mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan, serta merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Syariat Islam menekankan agar besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani, mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan bentuk mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami variasi akibat pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, serta ekspektasi masyarakat. Kadangkala, tingginya tuntutan mahar menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi mahar, agar sesuai dengan tuntutan syariat sekaligus mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang saat ini].
Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga Asman, Asman
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.223

Abstract

The dispensation of child marriage is a crucial issue in the legal system and child protection in Indonesia. This dispensation is given as an exception that allows children under the minimum age to marry, which has been regulated in Law No. 16 of 2019 which revises Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is the minimum age of 19 years for men and women. Dispensation can be filed with a religious court (for Muslims) or a district court (for non-Muslims) for urgent reasons, such as an out-of-wedlock pregnancy or social pressure. This study aims to analyze the factors that cause the application of marriage dispensation, as well as its impact on children, especially in health, psychology, and economic aspects. The results of the study show that the dispensation of child marriage often has a negative impact on children's lives, including increased risk of reproductive health, loss of education, and low family welfare. Therefore, this study recommends a more comprehensive approach to tackling child marriage through education, increasing public awareness, and strengthening legal protection for children to avoid underage marriage practices that are detrimental to their future. [Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan isu krusial dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dispensasi ini diberikan sebagai pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia minimal menikah, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dispensasi dapat diajukan ke pengadilan agama (untuk muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-muslim) dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampaknya terhadap anak, terutama dalam aspek kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi perkawinan anak melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak untuk menghindari praktik perkawinan di bawah umur yang merugikan masa depan mereka]
Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer Nurhikmah, Nurhikmah
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.226

Abstract

This study aims to analyze the application of the Maqashid al-Shariah approach in establishing contemporary Islamic Law. Maqashid al-Shariah, which refers to the main objectives of Islamic law, includes protection of religion, soul, mind, descendants, and property. As a concept that prioritizes the welfare of the people, Maqashid al-Shariah has the potential to be the basis for making legal decisions that are relevant to the challenges of modern society. This study uses a qualitative approach with a library research method, reviewing academic literature, fatwas, and related legal documents issued by religious authorities. Data analysis was carried out through a thematic approach and content analysis to identify the main themes in the application of Maqashid al-Shariah. The results of the study show that the application of Maqashid al-Shariah in establishing Islamic Law provides flexibility in dealing with contemporary issues, such as Islamic economics, health, and human rights, without ignoring the basic principles of sharia. This application has also been proven to increase the relevance of Islamic Law in providing fair and humane solutions for Muslims in the era of globalization. This research is expected to enrich academic and practical understanding of Maqashid al-Shariah, as well as encourage further studies on this approach in various aspects of Islamic law in the future. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam kontemporer. Maqashid al-Shariah, yang mengacu pada tujuan utama syariat Islam, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai konsep yang memprioritaskan kemaslahatan umat, Maqashid al-Shariah memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang relevan dengan tantangan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, mengkaji literatur akademik, fatwa, dan dokumen hukum terkait yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid al-Shariah dalam penetapan Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan hak-hak asasi manusia, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Penerapan ini juga terbukti dapat meningkatkan relevansi Hukum Islam dalam memberikan solusi yang adil dan humanis bagi umat Muslim di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai Maqashid al-Shariah, sekaligus mendorong kajian lebih lanjut tentang pendekatan ini dalam berbagai aspek hukum Islam di masa depan].
Sanksi Tindak Pidana Pada Adat Mendangdangi di Kemukiman Punaga Menurut Hukum Islam Andri, Andri
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.229

Abstract

In Article 351 of the Criminal Code, it is stated that minor persecution is punished by law for 2 years and 8 months, persecution with serious injury, punishable for 5 years, if the act results in the death penalty for a maximum of seven years. In the Qur'an, the perpetrators of persecution who are legally and convincingly proven are threatened with the crime of qishash. If the family forgives, then the punishment will be changed to diyat. In the community of Gunung Meriah District, Punaga Settlement, Aceh Singkil Regency, the crime of persecution is subject to sanctions in the form of mendangdangi if the head injury is subject to the sanction of belo pepinangen, one goat, yellow rice, pung tawari, money 21 for ordinary people and 41 for the descendants of the king. Meanwhile, injuries other than the head are subject to the same sanctions as the sanction for injuries to the head but one goat. The results of the study show that the practice of mendangdangi custom is carried out and reconciled at the house of one of the traditional leaders to hold a peace deliberation whether it is reconciled at the police station or according to the mendangdangi custom. Meanwhile, the legal basis set by the Traditional Leader in resolving the crime of persecution in the mendangdangi custom is the Qur'an surah al-Baqarah verse 178 and An-Nahl verse 126. And regarding the view of Islamic law on the practice of the Mendangdangi custom is not contrary to Islamic law, because no evidence has been found, the verse also supports the practice through the mendangdangi custom. [Dalam Pasal 351 KUHP disebutkan bahwa penganiayaan ringan di hukum selama 2 tahun 8 bulan, penganiayaan luka berat, dihukum selama 5 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati dihukum selama-lamanya tujuh tahun. Dalam al-Qur’an bagi pelaku penganiayaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan diancam dengan pidana qishash. Bila keluarga memberi maaf, maka hukumannya beralih menjadi diyat. Di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kemukiman Punaga Kabupaten Aceh Singkil bahwa tindak pidana penganiayaan dikenakan sanksi berupa mendangdangi kalau luka kepala dikenakan sanksi belo pepinangen, satu ekor kambing, nasi kuning, menepung tawari, uang 21 untuk masyarakat biasa dan 41 untuk keturunan raja. Sedangkan luka selain kepala, dikenakan sanksi yang sama seperti sanksi luka di kepala melainkan satu ekor kambing. Hasil penelitian menunjukan praktik adat mendangdangi dilakukan dan didamaikan dirumah salah satu tokoh adat untuk mengadakan musyawarah perdamaian apakah didamaikan dikantor polisi atau menurut adat mendangdangi. Sedangkan dasar hukum yang dipatokkan Tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat mendangdangi adalah al-quran surah al-Baqarah ayat 178 dan An-Nahl ayat 126. dan mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik adat mendangdangi tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan tidak ada dalil yang ditemui, dalam ayat juga mendukung atas praktik melalui adat mendangdangi tersebut].
Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya Nafisyah, Syadza Nida; Guspita, Devika Rosa
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.233

Abstract

Division of inheritance is a very important aspect of Islamic law. The study aims to analyze the provisions of the inheritance of husbands and wives in Islamic law, as well as how these principles are applied in practice. The method used is qualitative with a literary study approach. This study examines the verses of the Qur'an, the Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The results of the research show that the Islamic law of inheritance regulates a fair distribution, with proportions that depend on the circumstances of the other heirs. Examples of applications discussed show variations in the application of this inheritance law among Muslim communities. [Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan warisan suami dan istri dalam hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim].

Page 1 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems