cover
Contact Name
Muhammad Nasir
Contact Email
nasirmuning@gmail.com
Phone
+6285251613000
Journal Mail Official
adminjurnal@globalpustakailmiah.com
Editorial Address
Jl. Norman Umar No. 117 Rt. 7 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71415
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
ISSN : -     EISSN : 30256941     DOI : https://dx.doi.org/10.61590/int
Core Subject : Religion, Social,
NTEGRASI Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan is an open access and peer-reviewed journal of Islamic Studies published by the Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah South Kalimantan. It contains writings from lecturers, education staff, education observers, and others. This journal is published biannually June and December in print and online. The journal focuses on publishing research results related to Islamic issues in connection with social matters such as the study of the Quran and Hadith Islamic philosophy education social studies local wisdom politics economics urbanism multiculturalism and more through interdisciplinary studies.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)" : 5 Documents clear
Eksistensi Pemerintah Desa Cipurut dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Good Governance dalam Transparansi Anggaran Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Safrilia, Ajeng; Wijaya, Agus Rasyid Chandra
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.201

Abstract

Keberadaan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan kearifan lokal. Penelitian ini fokus pada peran Pemerintah Desa Cipurut dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi anggaran dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif dan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Cipurut telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Namun terdapat beberapa kendala, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan terbatasnya media informasi publik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat.
Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 dalam Melindungi Hak Cipta E-Book Amelia, Lia; Putri, R. Eriska Ginalita Dwi
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.209

Abstract

Pembajakan e-book merupakan salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, yang berdampak negatif terhadap pencipta, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan e-book serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta e-book di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap e-book, kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pembajakan e-book, serta bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pembajakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama data, serta pengumpulan data tambahan melalui wawancara dengan penulis dan penerbit yang berpengalaman serta informasi dari sumber daring. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan fakta empiris terkait pelanggaran hak cipta e-book. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak cipta khususnya e-book, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta serta sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, implementasi hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan di platform digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Peran pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sangat penting dalam penguatan penegakan hukum dan edukasi publik. Penanggulangan pembajakan e-book memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, platform digital, dan masyarakat agar perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dana dari Kejahran Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Bintang, Maharani; Mulyanti, Asti Sri
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.199

Abstract

Pesatnya adopsi e-wallet di Indonesia membawa kemudahan transaksi digital, namun belum diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya risiko kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan kebocoran informasi sensitif pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi Dana dari kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan dompet digital, risiko kejahatan siber pun turut berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi telah diatur secara komprehensif dalam UU PDP, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital pengguna, sulitnya akses data pelaku, dan belum optimalnya kerja sama antara penyedia layanan dan aparat penegak hukum.
Membangun Generasi Qur’ani Melalui Program Halaqoh Qur’an Santri dalam Kukerta 72 di Pesantren Salafi Darul Mubtadi’in Ulfatunnisa, Ulfatunnisa; Saepullah, Aep; Ningsih, Rahayu Juwita; Rialdi, Muhammad; Zainuddin, Fuad
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program halaqah Qur’an dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pesantren Salafi Darul Mubtadi’in serta kontribusinya terhadap pembentukan generasi Qur’ani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama 28 hari pelaksanaan KKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halaqah Qur’an menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kemampuan literasi Al-Qur’an santri, baik pada tingkat dasar (Iqra’) maupun tingkat lanjut (mushaf). Program ini tidak hanya memperkuat keterampilan membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kesabaran, dan tanggung jawab pada diri santri. Integrasi halaqah Qur’an dengan kajian rutin pesantren semakin memperkaya pengalaman belajar santri, sehingga melahirkan model pembinaan yang komprehensif.
Evolusi Objek Zakat di Era ʿalī Ibn Abī Ṭālib dan Implementasinya di Indonesia Husin, Husin
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.214

Abstract

Artikel ini merekonstruksi logika doktrinal aset yang wajib dizakati pada era ʿAlī ibn Abī Ṭālib dan mengevaluasi relevansi operasionalnya terhadap rezim zakat kontemporer di Indonesia. Berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan ʿAlī—terutama pengecualian hewan ternak (al-ḥawāmil/al-ʿawāmil) dan kuda, persyaratan nisāb dan ḥawl, syarat as-sāʾimah untuk ternak, khumus (20%) pada rikāz dan maʿdin, dan pemisahan administratif antara amwāl ẓāhirah (yang dapat dipungut negara) dan amwāl bāṭinah (yang dinilai sendiri)—kami menyimpulkan perbedaan pada tingkat prinsip antara kekayaan yang tumbuh/wajib dizakati dan alat-alat produktif. Kemudian, kami membandingkan kerangka kerja ini dengan hukum dan praktik positif Indonesia (UU 23/2011, fatwa MUI tentang pendapatan/aset modern, pedoman BAZNAS). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan desain campuran sekuensial: rekonstruksi doktrinal-historis → analisis kebijakan/konten → matriks operasional yang mengklasifikasikan aset (likuid vs. tetap; as-sāʾimah vs. peternakan; piutang kuat vs. piutang lemah) dan menerjemahkan aturan klasik ke dalam kriteria yang siap diaudit. Temuan menunjukkan koherensi yang luas untuk portofolio kas/pendapatan dan yang dapat diperdagangkan (melalui qiyā moneter ke emas-perak), tetapi mengungkapkan ketegangan di mana praktik modern berisiko mengenakan pajak pada modal produktif (misalnya, aset tetap UMKM, ternak peternakan) atau kurang spesifik dalam menentukan dasar penilaian (pendapatan bruto vs. pendapatan bersih) dan akuntansi piutang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5