cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
erwin.mailer@uinjkt.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
info@ejournalhub.org
Editorial Address
Jl. Hikmah No.71, RT.3/RW.1 , Pisangan Number D3
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Mavisha: Law And Society Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 30644437     DOI : https://doi.org/10.15408/cfd5cp29
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Mavisha: Law and Society Journal focuses on issues related to law and society from various perspectives, covering both theoretical and practical studies. Its aim is to communicate original research and current issues within the subject. The journal warmly welcomes contributions from scholars and researchers in related disciplines: Constitutional Law, Business Law, International Law, Criminal Law, and Family Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024)" : 5 Documents clear
Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah Dalil, Alliza Khovshov Zanuba; Asmawi; Fathudin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tcpw8772

Abstract

There is an alleged case of sexual harassment that occurred in one of the educational institutions committed by a supervisor to his female collage student in a closed room. This case received public attention because it was committed by academic practitioners with high position and the lack of evidence because it was done in a closed room without any witnesses other than the victim herself. This thesis analyzes the problem of evidence in sexual harassment cases and how the judge's consideration in the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr which acquitted the defendant due to lack of evidence as well as its alignment with the values of KUHP and fiqh jinayah. This research uses a normative juridical type of research, with primary legal materials such as a copy of the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, KUHP, and fiqh jinayah. This thesis is also accompanied by a case approach regarding the case of alleged sexual harassment in educational institutions and a comparative approach between the KUHP and fiqh jinayah. The results of this study show that the judge's decision to acquit the defendant of all charges due to the lack of evidence that could be presented by the public prosecutor is considered in line with fiqh jinayah where the aspect of proof in cases such as adultery and sexual harassment is difficult without concrete evidence. Both KUHP and fiqh jinayah might have the same intention that judges must be careful in making decisions especially in sexual harassment cases because the burden of both physical and social sanctions is certainly great.   Permasalahan dalam artikel ini mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswi bimbingannya di ruangan tertutup. Kasus ini mendapat perhatian masyarakat karena dilakukan oleh praktisi akademik dan minimnya bukti karena dilakukan di ruangan yang tertutup tanpa saksi selain korban itu sendiri. Skripsi ini menganalisis problematika pembuktian pada kasus pelecehan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr yang memutus bebas terdakwa karena kurangnya alat bukti juga keselarasannya dengan nilai KUHP dan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan bahan hukum primer salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan fiqh jinayah. Skripsi ini juga disertai dengan pendekatan kasus (case approach) perihal perkara dugaan pelecehan seksual dalam lembaga pendidikan dan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara KUHP dan fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum ini dinilai selaras dengan fiqh jinayah dimana aspek pembuktian dalam kasus seperti zina dan pelecehan seksual itu sulit tanpa bukti-bukti yang konkrit. Baik KUHP dan fiqh jinayah sama-sama memiliki pesan yaitu hakim haruslah berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pelecehan seksual karena beban sanksi baik fisik maupun sosial yang akan diterima tentulah besar adanya.
Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia Indithohiroh, Rosa; Yunus, Nur Rohim
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/q65xyb62

Abstract

Changes to the authority of the Financial Services Authority, namely Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector resulted in the existence of a single authority which directly resulted in impunity for the authority of the main organ in investigating crimes in the financial services sector. The purpose of this research is to identify the essence of the position of auxiliary state institutions in Indonesian statehood. This research uses the statute approach and conceptual approach. The results of this study show that the implementation of auxiliary state institutions in Indonesia is still not by the essence of its formation as a supporting institution.   Perubahan atas kewenangan Otoritas Jasa Keungan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengakibatkan terdapatnya penunggalan kewenangan yang secara langsung berakibat pada impunitas kewenangan main organ dalam penyidikan terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan. Tujuan penelitian ini tentu untuk mengidentifikasikan esensi kedudukan lembaga negara bantu pada kenegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian mengenai lembaga negara bantu di Indonesia masih belum sesuia dengan esensi pembentukannya sebagai lembaga penunjang.
Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Haikal, Muhamad; Rahmawati, Nurlalili
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/rb3d6b13

Abstract

The principle of democracy or popular sovereignty can ensure the participation of the community in the decision-making process.  In the concept of democracy, the position of the people is placed in a very strategic position in the constitutional system. The means of realizing democracy is in the process of general elections (PEMILU), through elections the realization of people's sovereignty is produced by representatives and state governments. This thesis aims to find out the mechanism of registration and verification of political parties and the legal application of the verification of political parties carried out by the General Election Commission based on PKPU number 4 of 2022. This research uses a qualitative research approach by seeking meaning, understanding, understanding, verstehen about a phenomenon, event, or human life by being directly or indirectly involved in the setting under study, contextual, and comprehensive. The results of this study indicate that there are several stages based on PKPU Number 4 of 2022, namely registration, administrative verification, factual verification and determination of political party participants in the 2024 elections. There are several findings in the field that become obstacles in the verification process such as the incompatibility of data provided by political party participants to the General Election Commission. Political party participants objected to the verification stage process.  The process of stages applied by the KPU to general election participants in the form of registration, verification, and determination is in line with PKPU Number 4 of 2022 concerning Registration, Verification and Determination of Political Parties Participating in the Election of the House of Representatives and the Regional House of Representatives.   Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  Dalam konsep demokrasi posisi rakyat ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Bentuk sarana perwujudan demokrasi ialah dalam proses pemilihan umum (PEMILU), melalui pemilu perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil dan pemerintah negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik dan penerapan hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum oleh komisi pemilihan umum berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pendekatan Penelitian kualitatif yakni dengan cara mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2022 yakni pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta partai politik pada pemilu tahun 2024. Terdapat beberapa penemuan di lapangan yang menjadi kendala dalam proses verifikasi seperti tidak sesuainya data-data yang diberikan oleh peserta partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Peserta partai politik merasa keberatan akan adanya proses tahapan verifikasi.  Proses tahapan yang diberlakukan oleh KPU kepada peserta pemilihan umum yang berupa pendaftaran, verfikasi, dan penetapan sudah selaras dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Hikmatiar, Erwin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/xne50y41

Abstract

This article discusses the concept of justice in the implementation of the Noken system in the Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. The Noken System, which is primarily used in the Papua region, creates a voting method based on traditional customs, where the community's votes are collected through a container called a noken. Although it has high cultural value, this system is often questioned in terms of fairness, both in the context of equal voting rights and the transparency of the election process. This research aims to explore the impact of the Noken system on electoral justice principles, referencing applicable justice theories such as distributive and procedural justice theories. Through normative analysis and case studies, this article identifies potential injustices arising from the implementation of the Noken system, and offers recommendations for improvements to make the system more inclusive and aligned with more universal democratic principles. These findings are expected to contribute to the formulation of fairer and more transparent electoral policies in Indonesia, particularly in regions that implement the Noken system.   Artikel ini membahas konsepsi keadilan dalam implementasi sistem Noken pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sistem Noken, yang digunakan terutama di wilayah Papua, menciptakan sebuah metode pemungutan suara berbasis tradisi adat, di mana suara masyarakat dikumpulkan melalui sebuah wadah yang disebut noken. Meskipun memiliki nilai kultural yang tinggi, sistem ini sering kali dipertanyakan dari sisi keadilan, baik dalam konteks kesetaraan hak suara maupun transparansi proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu, dengan merujuk pada teori-teori keadilan yang berlaku, seperti teori keadilan distributif dan prosedural. Melalui analisis normatif dan studi kasus, artikel ini mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang timbul dari pelaksanaan sistem Noken, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan agar sistem ini lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih universal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih adil dan transparan di Indonesia, khususnya di wilayah yang menerapkan sistem Noken.
Relevansi Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Menurut Ulama Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Indonesia Rabbani, Muhammad Ayatullah; Masyrofah
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ngs7fw83

Abstract

This article explores the reproductive health requirements for prospective state leaders according to Ibnu Khaldun and Al-Mawardi, and compares their views with Indonesian legislation. This issue is not explicitly regulated in Indonesian law, and it remains debatable whether reproductive health could impact a leader's ability to perform their duties. The research employs normative legal research with a qualitative approach, analyzing legal theory, history, philosophy, and comparisons. The findings reveal two key points: Ibnu Khaldun believes reproductive health is a necessary condition for state leaders, while Al-Mawardi disagrees, stating it does not hinder a leader’s duties. Furthermore, Al-Mawardi’s opinion aligns with Indonesian Election Law, which does not require reproductive health as a condition for candidates. The article concludes that voters should focus on a candidate’s leadership ability rather than reproductive health when electing a leader.   Artikel ini membahas persyaratan kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara menurut Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi, serta menganalisis perbandingan pendapat mereka dengan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hal ini. Masalah ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang Indonesia dan masih dianggap diperdebatkan terkait apakah aspek kesehatan reproduksi dapat menghalangi pemenuhan tugas pemimpin negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Khaldun, persyaratan kesehatan reproduksi penting untuk calon pemimpin negara, sementara menurut Al-Mawardi, hal ini tidak dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pendapat Al-Mawardi lebih relevan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena undang-undang Pemilu tidak mengatur syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara. Oleh karena itu, pemilih diharapkan untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan kepemimpinan, bukan berdasarkan kesehatan reproduksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)