cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1 No 2: Juli (2024)" : 22 Documents clear
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik di Indonesia Aprilia, Amanda; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.288

Abstract

Artikel ini mengkaji aspek hukum dari implementasi sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Transisi dari sertifikat tanah berbasis kertas tradisional ke format digital merupakan perubahan signifikan dalam praktik administrasi pertanahan. Studi ini mengeksplorasi manfaat dari sertifikasi tanah elektronik, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan risiko penipuan, dan peningkatan aksesibilitas bagi pemilik tanah. Namun, transisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, masalah keamanan data, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan melakukan wawancara dengan ahli hukum serta praktisi administrasi pertanahan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini menawarkan peningkatan yang signifikan, terdapat isu hukum dan teknis yang krusial yang perlu ditangani. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan lingkungan regulasi dan mendukung implementasi sertifikasi tanah elektronik yang sukses.
Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria Rifiyanti, Siskawati Melinda; Wulandari, Marditia; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.289

Abstract

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan Nur Yasmin, Angel; Aldilla, Virly Agustin; Riani, Putri Bintang; Mulyawarman, Muhammad Kevin; Alfiani, Syahira; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.290

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia, yang menjadi isu krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan implementatif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan adil.
Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang Mubarok, Asnawi; Alviana, Adinda; Marselina, Findia Putri; Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti; Shabrina, Saira; Gayatri, Tiara In
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.291

Abstract

Dalam konteks sistem tata kelola terdesentralisasi di Indonesia, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat telah menjadi isu krusial yang terkait erat dengan dinamika otonomi daerah. Artikel ini mendalam ke dalam tantangan-tantangan yang kompleks serta peluang-peluang yang menjanjikan dalam menjaga hak atas tanah masyarakat adat di tengah kerangka hukum yang terus berkembang dan lanskap sosial-ekonomi yang berubah. Dengan mengkaji persilangan ketentuan hukum, implikasi sosio-budaya, dan implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkap kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengamankan tanah leluhur mereka. Lebih lanjut, artikel ini menjelajahi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kepemilikan tanah masyarakat adat, menyoroti disparitas dalam pengelolaan sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pembangunan sosio-ekonomi. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang inklusif, inisiatif berbasis masyarakat, dan model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem kepemilikan tanah masyarakat adat. Artikel ini memberikan kontribusi pada debat yang sedang berlangsung mengenai hak-hak masyarakat adat dan desentralisasi dengan memberikan wawasan tentang strategi-strategi efektif untuk mempromosikan kepemilikan tanah yang adil serta pelestarian budaya dalam kerangka otonomi daerah.
Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Piantari, Ni Komang Putri; Patmawati, Novi; Sadiah, Rika Halimatun; Wulandari, Dewi; Saputra, Muhammad Akbar; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.294

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, yang merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya tanah. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi blockchain, menawarkan pendekatan baru yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam verifikasi kepemilikan tanah dan penentuan batas tanah yang sering menjadi sumber konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data pertanahan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa agraria. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya keterampilan teknis, dan resistensi terhadap perubahan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan dan penyelesaian sengketa agraria.
Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau Resa, Muhammad; Prakoso, Keke Prasetya; Aqsa, Muh.Ady; Arip, Awang Farid Ramadhan; Putra, Moch Efendi Eka; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.302

Abstract

Pengelolaan tanah di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menghadapi tantangan kompleks terkait pemilikan tanah strategis. Artikel ini menganalisis perbedaan antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta pertimbangan untuk menggunakan SHGB di Batam. SHGB memberikan hak untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu, sementara SHM memberikan kepemilikan tanah secara permanen. Penggunaan SHGB di Batam didorong oleh perlindungan terhadap tanah yang dikelola oleh BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), memungkinkan kontrol efektif sumber daya tanah strategis. Meskipun SHM menawarkan kepastian kepemilikan yang lebih kuat, SHGB memberikan fleksibilitas dalam penggunaan tanah. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk kompromi antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional dalam pengelolaan tanah Batam untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan analisis yang mendalam tentang syarat dan hak dari masing-masing sertifikat, artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika pengelolaan tanah di kawasan strategis seperti Batam.
Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur Nofisa, Dynanta Auliy; Zein, Muhammad Aulias Rafly; Basri, Muhammad Hasan; Ardiyansah, Muhammad Niken; Dozan, Muhammad Welly; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.303

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan. Kajian Pustaka yang dijelaskan melalui kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hak menguasai negara dalam hukum agraria menjadi pilar penting dalam dasar implementasi negara mewujudkan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal secara kualitatif, melalui kajian pustaka dengan melakukan analisis studi kasus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kawasan Hutan dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat dalam analisis yang ditemukan yaitu masalah SDM, Konflik SDA dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 poin, yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara.
Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur Sari, Normalia; Amini, Rismayana Salsa; Ismeini, Arya Genta Prima; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.315

Abstract

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kebijakan agraria memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan agraria berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan para petani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan perbaikan kondisi sosial petani. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya dukungan infrastruktur, yang masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dahlia, Mila; Subiyanto, Achmad Edi; Markoni, Markoni; Widarto, Joko
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.317

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis praktek dan kendala pengaturan pendelegasian materi muatan Undang-Undang ke dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan dan menemukаn konsep hukum terkait dengan pengaturan yang ideal mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai materi muatan delegasi Undang-Undang ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedepan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kajian ini norma hukum dipahami sebagai sebuah norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses politik tertentu yang sah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Peraturan delegasi dari Undang-Undang di Indonesia yang ideal adalah Peraturan Pemerintah baik delegasi tersurat dan kewenangan delegasi tersirat, namun untuk kebutuhan praktis seperti pengaturan lebih teknis, pengaturan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Presiden. Penulis memberikan usulan terhadap bаtаsаn-bаtаsаn yаng perlu diаtur melаlui ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn berkаitаn dengаn materi muatan Perаturаn Presiden. Аdа 3 (tiga) batasan utаmа yаng perlu dipertimbangkan untuk melаkukаn pengаturаn terhаdаp materi muatan Perаturаn Presiden sehingga tidаk menimbulkаn persoаlаn dаlаm sistem perаturаn perundаng-undаngаn, 3 (tiga) batasan tersebut yaitu Peraturan Presiden tidak boleh mengatur materi muatan yang bersinggungan dengan materi muatan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden tidak boleh memuat materi muatan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden mengatur materi muatan yang bersifat teknis administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang mengatur ruang lingkup birokrasi pemerintah diluar ketentuan/kebutuhan yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
Bibliometric Analysis of Digital Transformation in Public Administration Abdurahman, Abdurahman; Ali, Muhammad; Ismail, Hijril
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.318

Abstract

Kajian ini menyajikan analisis bibliometrik komprehensif terhadap penelitian transformasi digital dalam administrasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis ini mengkaji tren publikasi, pola kutipan, jaringan kepenulisan, kemunculan kata kunci, dan distribusi geografis karya ilmiah dari tahun 2000 hingga 2024. Temuan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hasil penelitian, dengan lonjakan signifikan dalam publikasi dari tahun 2000 hingga 2024. 2010 dan seterusnya, mencerminkan semakin relevannya transformasi digital dalam tata kelola publik. Kontribusi penting dari karya-karya penting dan penulis berpengaruh disorot, menekankan peran mereka dalam membentuk bidang ini. Studi ini juga mengidentifikasi tema-tema penelitian utama, termasuk e-Government, keterlibatan warga negara, privasi data, dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Analisis geografis menunjukkan fokus yang kuat di Amerika Utara dan Eropa, dengan kontribusi yang semakin besar dari Asia dan Amerika Latin. Analisis bibliometrik ini memberikan wawasan berharga mengenai perkembangan dan dampak penelitian terhadap transformasi digital, memberikan landasan untuk penelitian di masa depan dan menyoroti perlunya eksplorasi berkelanjutan terhadap teknologi baru dan perspektif global dalam administrasi publik.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)