cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1 No 3: November (2024)" : 32 Documents clear
ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Yofferson, Yofferson; Markoni, Markoni; Kantika, I Made; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.419

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.
Restrukturisasi Nomenklatur Birokrasi pada Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur Mersa, Sudarman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan dampak restrukturisasi nomenklatur birokrasi melalui penggabungan Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan penggabungan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi serta penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas penyelenggaraan program, dan disiplin aparatur melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur dan penerapan SOP yang konsisten. Integrasi dua bidang urusan juga mendorong kolaborasi program serta penyederhanaan alur koordinasi, meskipun proses adaptasi menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya organisasi, ketidaksesuaian kompetensi, dan komunikasi internal yang perlu diperkuat. Secara keseluruhan, penggabungan dinas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparatur, manajemen perubahan, serta konsistensi implementasi kebijakan restrukturisasi.

Page 4 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)