cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2023)" : 14 Documents clear
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit, Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.
PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN MELALUI PENERAPAN SISTEM KAMAR DI PERADILAN UMUM Putra, Ilhamdi
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.244-268

Abstract

Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan peningkatan konflik hukum yang lahir sebagai ekspresi faktual antarsubjek hukum, serta mempengaruhi peningkatan perkara di pengadilan. Sementara Peradilan Umum yang tidak mengklasifikasikan kelompok Majelis Hakim berdasarkan bidang keahlian, di antara perkara pidana dan perdata, berpotensi menganggu integritas peradilan. Fenomena itu mengerucut pada dua permasalahan, yakni ihwal urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembidangan keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum begitu mempengaruhi integritas peradilan. Hal itu terjadi akibat percampuran Hakim dengan ragam perkara yang sifatnya berbeda, antara publik dan privat. Fenomena ini meniscayakan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum melalui Kamar Pidana dan Kamar Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Desain yang memfokuskan hakim pada bidang keahliannya ini sejalan dengan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung yang langsung pada Sistem Kamar melalui bidang keahlian. Kata Kunci: Integritas, Sistem Kamar, Peradilan Umum
TRANSFORMASI DIGITAL WAJAH PERADILAN: PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENGUATAN INTEGRITAS Hardhika, Romi
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.341-380

Abstract

In the era of the fourth industrial revolution, human roles have started to be replaced by artificial intelligence (AI) technology. Artificial intelligence is a computational program created to simulate human thinking and decision-making abilities. In the field of justice, several countries have applied AI technology to determine judges handling cases, create transcripts of court proceedings, and even provide legal considerations and sentencing recommendations. Despite having various benefits, the use of AI in the judicial system is not without risks such as security and privacy concerns. Additionally, there are also issues related to the principle of fair trial proceedings. Therefore, there are several conditions that the Supreme Court needs to consider when implementing AI in the Indonesian judicial system. Firstly, the use of AI must be adjusted to the national legal context in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Secondly, the Supreme Court needs to pay attention to the five principles outlined in the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Thirdly, decision-making by AI still requires human intervention (hybrid decision-making) to mitigate errors in the system. It is hoped that the integration of AI into the Indonesian judicial system will be able to realize the vision of "Realizing an Honorable Indonesian Judiciary."
LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.205-242

Abstract

Penelitian selama ini lebih banyak melihat pengadilan Indonesia dalam menerapkan hukum internasional. Padahal, pengadilan Indonesia juga dapat berperan untuk membentuk hukum internasional melalui Mahkamah Internasional (MI) sebagai sumber hukum yang digunakan oleh MI. Artikel ini ingin menjawab dua permasalahan utama mengenai kemungkian putusan pengadilan Indonesian digunakan sebagai sumber hukum bagi MI dalam pembentukan hukum internasional. Permasalahan pertama adalah secara praktik, MI memiliki peran dalam pembentukan hukum internasional. Sumber hukum yang dapat digunakan oleh MI yaitu berasal dari putusan pengadilan domestik. Kedua, putusan pengadilan Indonesia memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai sumber hukum oleh MI dalam pembentukan hukum internasional. Carnya melalui jalur informal yaitu legitimasi, yang diperoleh berdasarkan pengakuan atas putusan pengadilan Indonesia oleh negara lain. Legitimasi dapat diwujudkan melalui perbaikan secara sistem dan struktur lembaga peradilan, referensi putusan pengadilan Indonesia berbahasa internasional, penguasaan hakim atas hukum adat dan hukum internasional dan mendorong partisipasi hakim Indonesia untuk menjadi hakim di MI.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)