cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2024)" : 14 Documents clear
PERNIKAHAN DINI : LATAR SOSIAL, IMPLIKASI DAN ALTERNATIF SOLUSI MUH SAFRANI HIDAYATULLAH
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.265-283

Abstract

Penelitian lapangan (filed research) yang mengambil setting lokasi di kabupaten Lombok Tengah dengan judul “Pernikahan Dini, Latar Sosial, Implikasi dan Alternatif Solusi” ini fokus permasalahannya menyorot latar sosial fenomena praktek pernikahan usia dini sebagai imbas dominasi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya sebagai salah satu penyumbang porsi besar di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selain untuk melihat implikasi dan mencari solusi alternatif pencegahannya. Melalui pendekatan sosio-empiris, data-data observasi, dokumentasi, interview dan kuisioner (Pemohon dan Anak Dispensasi Kawin, Pimpinan dan Hakim sebagai responden) dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan PA. Praya pada 3 tahun terakhir mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin lebih dari 90%, aspek menghindari zina (90%) adalah alasan utama pengajuan, keinginan pribadi (40%) sebagai faktor dominan orangtua menikahkan anak di bawah umur dan terjadinya kondisi ketidakharmonisan rumah tangga (34%) adalah dampak dominannya. Tawaran alternatif strategi penelitian adalah Optimalisasi Kapasitas Anak, Penciptaan Lingkungan Kondusi Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesabilitas dan Penguatan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan serta Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Peran dan dukungan, keluarga, masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah melalui penguatan dan kepastian regulasi adalah strategi yang paling tepat guna melakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur ini sebagai simpulan dan saran terbaik dalam penelitian ini
Pengenalan Amicus Curiae sebagai Instrumen Hukum Formal untuk Meningkatkan Integritas Peradilan Johannes Edison Haholongan
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264

Abstract

The submission of Amicus Curiae’s brief in the court has created a new paradigm that emerges and develops within the society itself. Such practice, which had already been developed in many judiciaries in other countries, could in fact be utilized by the Indonesian judiciary as a means to improve its integrity, namely by capturing the development of legal values and sense of justice within the society at large. Nevertheless, currently there have been no formal legal grounds to regulate the Amicus Curiae. Consequently, such condition has created confusion within those who presented themselves to become Amicus Curiae in the court. This paper intends to examine the possibility of formal recognition of Amicus Curiae as a full-fledged legal instrument in the court. Moreover, this paper also investigates various appropriate legal basis to accommodate the formal application of the Amicus Curiae in the court. Finally, this paper will endeavor to argue that the application of the Amicus Curiae as a formal legal instrument could be used by the Indonesian judiciary to enhance its integrity within the society itself.
Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks yang Menyerang Hakim Hasrullah
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.203-218

Abstract

Penelitian ini membahas strategi prebunking sebagai upaya preventif atau pencegahan hoaks yang berpotensi menyerang profesi hakim. Hakim yang disematkan sebagai profesi mulia secara hukum dan sosial kerap menjadi sorotan dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan. Di tengah era digital kini semua informasi dengan mudah diakses dan juga mudahnya memberikan penilaian dan cara pandang menjadikan tantangan baru bagi profesi hakim. Kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi titik awal merebaknya hoaks yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Gangguan informasi yang bersifat menyesatkan dikhawatirkan memanipulasi opini dan bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap hakim dan juga pengadilan. Situasi ini berdampak fatal bagi kredibelitas, nama baik dan juga cita-cita keadilan. Mahkamah Agung menempatkan etik hingga pengawasan dan pembinaan hakim sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dari dalam (internal). Efektivitas dan efesiensi penerapannya nanti, akan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap hukum. Namun faktor eksternal seperti komunikasi digital masa kini menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan dalam menjaga kepercayaan publik tersebut dari informasi yang menyesatkan. Prebunking adalah pendekatan pencegahan berdasarkan teori inokulasi pendekatan persuasif dinilai efektif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang salah sebelum informasi tersebut menyebar secara luas. Berbagai strategi prebunking dapat diterapkan, termasuk penyuluhan literasi digital, edukasi tentang proses hukum, promosi sumber berita terpercaya, kampanye anti-hoaks, dan kolaborasi antara media massa dan institusi hukum. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung, organisasi profesi hakim yakni IKAHi, dan juga hakim secara personal untuk mendorong masyarakat terhindar dari hoaks. Khususnya yang berkaitan dengan profesi hakim.
Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim: (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia) Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi; Ineke Dwi Rahma Putri
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202

Abstract

Integritas dan kesejahteraan hakim selalu didiskusikan dengan hangat terlebih bila kedua hal itu dikaitkan dengan nilai keadilan dalam putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian utama tentang integritas, kesejahteraan dan korelasinya dengan keadilan putusan hakim pada masa sahabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi literasi sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan integritashakim mempunyai korelasi kuat dalam terbentuknya putusan hakim yang adil, sedangkan tingkat kesejahteraan hakim tidak menjadi jaminan terpenuhinya keadilan masyarakat dari setiap putusan hakim. Meski demikian, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan untuk mendorong hakim memiliki sikap profesional sehingga dapat menopang keadilan putusan hakim sepanjang tidak ditumpangi dengan kepentingan politik pemerintah. Adapun refleksi dari literasi sejarah di atas bagi hakim Indonesia adalah penting untuk menjaga integritas diri guna menjamin keadilan putusan yang akan dijatuhkannya dengan menerapkan pola hidup meaningful life (pola hidup bermakna) atau setidaknya “good life” (pola hidup yang baik).
AI HAKIM: MEREVOLUSI PERADILAN YANG BERINTEGRITAS, BERMARTABAT, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HAKIM Zico Junius Fernando
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.141-166

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has offered transformative opportunities in various sectors, including the justice system. In the Indonesian context, the implementation of AI as a judge promises the potential to address the integrity and efficiency challenges faced by the judicial system, which has been tainted by cases of corruption and susceptibility to subjective bias. By leveraging AI's ability to process big data quickly and objectively, it is expected to create a more transparent decision-making process, reduce bias, and minimise the potential for corruption. This research discusses the implementation of AI in the role of a judge in Indonesia's criminal justice system, examines the potential efficiency, objectivity, and transparency offered by AI, and explores the synergy between AI and human judges in improving the quality of legal services. Through theoretical analysis, this research highlights the importance of standards and protocol development, transparency, training and education, and regular evaluation in AI integration. Cooperation between AI and human judges not only enriches the decision-making process in the judiciary but also maintains the humanistic core of law. This research shows that with a careful and ethical approach, the integration of AI in the justice system can strengthen fairness, improve efficiency, and ensure that technology supports, not replaces, the discretion of human judges, opening a new era in a fairer, more efficient, and dignified judiciary. Translated with DeepL.com (free version)
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Abstract

Kesejahteraan hakim dalam upaya penyediaannya mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Masalah yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala efektivitas hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga kemudian hari keputusan yang diberikan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada korupsi peradilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan-undangan serta kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta peraturan yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan perlindungan gaji konstitusional dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lainnya yang harus diungkapkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Interpretasi Nilai Sosial Budaya Dan Hukum Islam Dalam Rumah Khas Adat Penjalin Masyarakat Islam Majalengka Afrida Naily A'la; Nisfatur Rohmah; Wahidah Zein Br. Siregar
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.219-236

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki ragam akan budaya salah satunya adalah gaya arsitektur rumah yang syarat akan nilai sosial budaya dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam gaya arsitektur rumah adat penjalin Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menjadikan sumber kepustakaan sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, rumah adat penjalin pada Masyarakat Islam Majalengka memiliki sarat akan nilai sosial budaya dan nilai hukum Islam, diantaranya adalah nilai kehidupan sosial budaya digambarkan dalam bentuk tangga, nilai hukum Islam yang digambarkan dengan jumlah 17 tiang yang menunjukkan jumlah rakaat sholat, 3 jendela yang terbuka keluar sebagai gambaran nilai Iman, Islam, dan Ihsan serta nilai hubungan ketatanegaraan yang digambarkan pada tiga corak ukiran yang terletak di salah satu ruang mengartikan penghuni rumah merupakan keturunan dari tiga kerajaan (Cirebon, Pajajaran, dan Mataram).
PERNIKAHAN DINI : LATAR SOSIAL, IMPLIKASI DAN ALTERNATIF SOLUSI HIDAYATULLAH, MUH SAFRANI
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.265-283

Abstract

Penelitian lapangan (filed research) yang mengambil setting lokasi di kabupaten Lombok Tengah dengan judul “Pernikahan Dini, Latar Sosial, Implikasi dan Alternatif Solusi” ini fokus permasalahannya menyorot latar sosial fenomena praktek pernikahan usia dini sebagai imbas dominasi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya sebagai salah satu penyumbang porsi besar di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selain untuk melihat implikasi dan mencari solusi alternatif pencegahannya. Melalui pendekatan sosio-empiris, data-data observasi, dokumentasi, interview dan kuisioner (Pemohon dan Anak Dispensasi Kawin, Pimpinan dan Hakim sebagai responden) dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan PA. Praya pada 3 tahun terakhir mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin lebih dari 90%, aspek menghindari zina (90%) adalah alasan utama pengajuan, keinginan pribadi (40%) sebagai faktor dominan orangtua menikahkan anak di bawah umur dan terjadinya kondisi ketidakharmonisan rumah tangga (34%) adalah dampak dominannya. Tawaran alternatif strategi penelitian adalah Optimalisasi Kapasitas Anak, Penciptaan Lingkungan Kondusi Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesabilitas dan Penguatan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan serta Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Peran dan dukungan, keluarga, masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah melalui penguatan dan kepastian regulasi adalah strategi yang paling tepat guna melakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur ini sebagai simpulan dan saran terbaik dalam penelitian ini
Pengenalan Amicus Curiae sebagai Instrumen Hukum Formal untuk Meningkatkan Integritas Peradilan Johannes Edison Haholongan
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264

Abstract

The submission of Amicus Curiae’s brief in the court has created a new paradigm that emerges and develops within the society itself. Such practice, which had already been developed in many judiciaries in other countries, could in fact be utilized by the Indonesian judiciary as a means to improve its integrity, namely by capturing the development of legal values and sense of justice within the society at large. Nevertheless, currently there have been no formal legal grounds to regulate the Amicus Curiae. Consequently, such condition has created confusion within those who presented themselves to become Amicus Curiae in the court. This paper intends to examine the possibility of formal recognition of Amicus Curiae as a full-fledged legal instrument in the court. Moreover, this paper also investigates various appropriate legal basis to accommodate the formal application of the Amicus Curiae in the court. Finally, this paper will endeavor to argue that the application of the Amicus Curiae as a formal legal instrument could be used by the Indonesian judiciary to enhance its integrity within the society itself.
Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks yang Menyerang Hakim Hasrullah
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.203-218

Abstract

Penelitian ini membahas strategi prebunking sebagai upaya preventif atau pencegahan hoaks yang berpotensi menyerang profesi hakim. Hakim yang disematkan sebagai profesi mulia secara hukum dan sosial kerap menjadi sorotan dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan. Di tengah era digital kini semua informasi dengan mudah diakses dan juga mudahnya memberikan penilaian dan cara pandang menjadikan tantangan baru bagi profesi hakim. Kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi titik awal merebaknya hoaks yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Gangguan informasi yang bersifat menyesatkan dikhawatirkan memanipulasi opini dan bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap hakim dan juga pengadilan. Situasi ini berdampak fatal bagi kredibelitas, nama baik dan juga cita-cita keadilan. Mahkamah Agung menempatkan etik hingga pengawasan dan pembinaan hakim sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dari dalam (internal). Efektivitas dan efesiensi penerapannya nanti, akan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap hukum. Namun faktor eksternal seperti komunikasi digital masa kini menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan dalam menjaga kepercayaan publik tersebut dari informasi yang menyesatkan. Prebunking adalah pendekatan pencegahan berdasarkan teori inokulasi pendekatan persuasif dinilai efektif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang salah sebelum informasi tersebut menyebar secara luas. Berbagai strategi prebunking dapat diterapkan, termasuk penyuluhan literasi digital, edukasi tentang proses hukum, promosi sumber berita terpercaya, kampanye anti-hoaks, dan kolaborasi antara media massa dan institusi hukum. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung, organisasi profesi hakim yakni IKAHi, dan juga hakim secara personal untuk mendorong masyarakat terhindar dari hoaks. Khususnya yang berkaitan dengan profesi hakim.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)