cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Hamid
Contact Email
jurnalposita@gmail.com
Phone
+6285217900078
Journal Mail Official
jurnalposita@gmail.com
Editorial Address
UPPM Building, Floor 1, Banda Aceh - Medan Street, KM. 165, Meunasah Bie Village, Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency, Aceh province, Indonesia, Postal Code 24186.
Location
Kab. pidie jaya,
Aceh
INDONESIA
POSITA
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman
ISSN : 29882958     EISSN : 29882338     DOI : https://doi.org/10.52029/pjhki
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (EISSN. 2988-2338) is an open-access journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Syarian Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. This journal publishes research articles within the scope of Islamic Family Law which are published twice a year, namely in June and December. This journal is a forum for researchers around the world to publish the results of their research in the field of Islamic Family Law in the form of scientific articles. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam has the ambition to become a quality scientific journal and aspires to present scientific articles that can be used as reference material for researchers as well as recommendation material for policymakers in the field of Islamic Family Law. Information about submitting articles in this journal can be seen in the writing guidelines available in the journal. Incoming articles will go through a review process by reviewers to then be considered for publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2024)" : 5 Documents clear
Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak Ariesta, Robert; Melati, Dwi Putri; Nadriana, Lenny
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.222

Abstract

Dalam beberapa waktu terakhir ini, tindak pidana pencabulan tidak hanya menimpa korban dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan sering kali pelakunya juga masih anak-anak. Salah satu contohnya adalah kasus empat anak yang mencabuli seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersamaan di lokasi yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, penanggulangan preventif berfokus pada peningkatan kewaspadaan masyarakat dan peran mereka dalam mengawasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama pencabulan terhadap anak.
Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam Shafira, Shafira; Maryam, Maryam; Kurniati, Kurniati
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.228

Abstract

Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah norma sosial dan budaya patriarkal yang mendominasi banyak komunitas Muslim. Interpretasi tradisional terhadap teks-teks agama sering kali membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, dengan beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan tidak layak memegang posisi kepemimpinan tertinggi. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin menguatkan pandangan konservatif ini. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan pendidikan, semakin banyak perempuan yang berusaha menembus batasan ini dan menunjukkan kemampuan mereka dalam kepemimpinan. Sejarah mencatat tokoh-tokoh perempuan seperti Aisyah dan Khadijah yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran Islam. Di era modern, contoh pemimpin perempuan seperti Megawati Soekarnoputri di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dapat mencapai posisi tinggi meskipun menghadapi berbagai rintangan. Peluang bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam semakin terbuka dengan adanya gerakan feminis Muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Gerakan ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam seharusnya mendorong partisipasi penuh perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Dengan meningkatnya kesadaran akan potensi dan kontribusi perempuan, harapan untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan di dunia Islam semakin nyata. Secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada, perubahan sosial dan budaya modern memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan. Memahami dinamika ini penting untuk mendorong keterlibatan lebih besar dari perempuan dalam masyarakat Muslim, serta untuk menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan integritas individu.
Peran Strategis Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie dalam Mewujudkan Islam Moderat Fakrurradhi; Mukhlisuddin; Murtaza
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.229

Abstract

Penyuluh Agama Islam memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie dalam memperkuat moderasi beragama di tengah tantangan kompleks dan dinamika perkembangan sosial. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini mengungkapkan bagaimana para penyuluh agama secara aktif terlibat dalam menyampaikan pesan-pesan moderat, baik melalui ceramah, kelas keagamaan, maupun forum diskusi. Mereka juga membantu masyarakat memahami konteks lokal secara lebih mendalam, sehingga agama dapat diterapkan secara kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai keberagaman. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip moderasi. Namun, meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, para penyuluh agama di Kabupaten Pidie berhasil mengembangkan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam mengadopsi sikap moderat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Penyuluh Agama Islam, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Kabupaten Pidie serta membuka ruang refleksi lebih lanjut untuk memperkuat peran ini dalam mendukung toleransi, pluralisme, dan perdamaian di tingkat lokal.
Surrogate Mothers in a Multidimensional Perspective of Legal Regulations in Indonesia Zubaidah, Dwi Arini
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.230

Abstract

In practical terms, a surrogate mother is a woman who undergoes pregnancy in a womb rental practice. This type of research is doctrinal law which includes vertical and horizontal synchronization of positive legal rules in Indonesia. The research results are as follows: there are ten factors underlying the use of surrogacy services, namely: infertility, same-sex couples, single individuals, age, medication, adoption is not an alternative, physical problems, past trauma, unable to carry for a long time and personal decisions. Legal regulations in Indonesia regarding surrogate motherhood are regulated implicitly and explicitly and cover reproductive health, the status of children born as a result of surrogacy practices, marriage and Islamic law.
Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender Yani, Nurlinda
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.233

Abstract

Dalam hukum keluarga Islam, hak nafkah istri merupakan isu penting yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah, banyak perempuan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta menganalisis berbagai perspektif yang ada melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah istri, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan mendapatkan hak tersebut. Faktor-faktor seperti norma sosial yang patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum menjadi penghalang signifikan. Di sisi lain, gerakan feminis telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan hukum, dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri, diperlukan upaya kolaboratif antara gerakan feminis, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)