POSITA
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (EISSN. 2988-2338) is an open-access journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Syarian Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. This journal publishes research articles within the scope of Islamic Family Law which are published twice a year, namely in June and December. This journal is a forum for researchers around the world to publish the results of their research in the field of Islamic Family Law in the form of scientific articles. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam has the ambition to become a quality scientific journal and aspires to present scientific articles that can be used as reference material for researchers as well as recommendation material for policymakers in the field of Islamic Family Law. Information about submitting articles in this journal can be seen in the writing guidelines available in the journal. Incoming articles will go through a review process by reviewers to then be considered for publication.
Articles
25 Documents
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia ]]>
<![CDATA[Syeh Khaliluddin]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i1.127
<![CDATA[Penyelesaian sengketa dalam keluarga adalah sebuah usaha kongkrit dalam rangka mengembalikan keharmosinan sosial dalam masyarakat, karena keluarga adalah unit kecil dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap sengketa atau konflik pasti ada cara untuk menyelasikannya tergantung pada kemauan dan kesiapan pihak yang bersengketa untuk melakukannya. Alternatif penyesaian sudah diatur dalam Islam dan hukum positif, mana yang lebih efektif sangat ditentukan oleh jenis sengketa dan kesediaan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (library research) dan pendekatan normatif-yuridis empiris yang unit analisisnya adalah korelasi timbal balik antara regulasi dan konsep dengan gejala sosial dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah strategi penyelasian sengketa dalam keluarga menurut Islam dan hukum positif adalah sama namun menggunakan istilah yang berbeda, yakni, shulhu, qudha dan tahkim. Dalam hukum pisitif disebut dengan negosiasi, litigasi, mediasi dan arbitrasi. Sedangkan yang menjadi venomena dalam masyarakat Indonesia di zaman modern ini adalah kecenderungan menyelesaiakan sengketa keluarga melalui alternatif litigasi atau pengadilan yang sangat rentan berujung pada perceraian, padahal bisa ditempuh dengan mediasi dan negosiasi yang dapat menyelamatkan sebuah keluarga dari perceraian.]]>
<![CDATA[Keharmonisan dalam Rumah Tangga Pengaruh Terhadap Material di Mesjid Tuha ]]>
<![CDATA[Munawarsyah Munawarsyah]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i1.128
<![CDATA[Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap material di Mesjid Tuah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh keharmonisa terhadap material dalam rumah tangga. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer tentang krisis ekonomi dan data sekunder adalah dokumen keluarga di tringgadeng. Strategi rangkaian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Metode evaluasi informasi memanfaatkan gagasan, khususnya teknik upaya sistematis untuk mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan subjek, dan substansi lain agar dapat dengan mudah dipahami dan temuan dapat diketahui. untuk yang lainnya. Dari hasil penelitian keharmonisan terhadap material dalam rumah tangga di Mesjid Tuha memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan material seperti kurang memadai tempat tinggal dan pendidikan anak yang berakhir ditengah jalan sehingga kericuhan menjadi akhir dari hubungan keluarga yang jauh dari keharmonisan.]]>
<![CDATA[Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam) ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i1.131
<![CDATA[Pidana perzinaan adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar yang diancamdengan hukuman cambuk dan rajam. Bagi pelaku zina muhsan (Sudah menikah),maka ia dibebani hukum rajam, yakni dilempari batu sampai mati. Rumusanmasalah adalah bagaimana hukum isolasi terhadap pelaku zina ghair muhsanmenurut fiqh Hanafi dan bagaimana kajian tentang perzinaan ghair muhsan dalamhukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum isolasi terhadap pelaku zina ghair muhsan menurut fiqh Hanafi. Untuk mengetauikajian tentang perzinaan ghair muhsan dalam hukum positif di Indonesia. Jenispenelitian kualitati deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara,observasi penelitian dan telaah dokumentasi. Kesimpulan adalah pendapat ImamAbu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan yaitu zinayang dilakukan orang yang tidak pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan anak muda pacaran masing-masing belum pernah menikah secarasah. Hukuman (had) bagi pelaku zina ghair Muhsan, yaitu zina yang dilakukanorang yang belum pernah menikah Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairuMuhsan di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lainselama 1 tahun. Kajian tentang perzinaan ghair muhsan dalam hukum positif di Indonesia menurut UUD pidana dikenai pasal 284 KUHP hanya dikenai hukuman 9 (sembilan) bulan kurungan.]]>
<![CDATA[Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah ]]>
<![CDATA[Dudung Maulana]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i01.133
<![CDATA[Penelitian ini merupakan kajian tentang telaah pasal 105 kompilasi hukum Islam tentang hadhanah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu bagaimana sebenarnya aturan hadhanah dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan jenis data kualitaif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadhanah hukumnya adalah wajib, karena meninggalkan pengurusan akan menimbulkan kerusakan. Hadanah bagian dari mengurus dan menguasai, nisbat kepada anak kecil maka yang paling berhak adalah ibunya, jika sudah mencapai usia tertentu beralih kepada ayahnya karena lebih mampu dalam mengayomi dan mengarahkan. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah diatur mengenai hadhanah yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu pembahasan ini menduduki posisi yang penting dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan kehidupan anak menjadi terjamin masa depannya.]]>
<![CDATA[Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie ]]>
<![CDATA[Azmi Abubakar]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i1.135
<![CDATA[Setiap pernikahan menghendaki adanya keharmornisan dan juga kelanggengan, untuk mewujudkan itu, keserasian antar pasangan sangatlah penting. Keserasian ini dalam hukum perkawinan disebut dengan kafaah. Tolak ukurnya tidak hanya keserasian dalam akhlak, juga berkaitan dengan umur, status sosial dan pendidikan. Banyak fenomena perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah istri dan anak. Ditelurusi lebih lanut hal ini karena faktor kemiskinan yang disebabkan oleh banyak variabel. Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, pertama apakah kemiskinan sebagai faktor penyebab perceraian, 2. Apa lasan perceraian yang teradi pada masyarakat Pidie? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan maqÄá¹£idiyah dan fenomenalogi. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, faktior peceraian ditimbulkan oleh banyak variabel, kemiskinan adalah satunya, ia tidak berdiri sendiri sebagai pemicu utama. Perceraian yang terjadi pada masyarakat Pidie disebabkan oleh faktor kemiskinan dengan berbagai variabel lain seperti syiqaq, orang ketiga dan tdak adanya kafaah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Gaya Hidup yang Memengaruhi Kesuburan Pasangan Suami-Istri di Bayang Utara: Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Keturunan ]]>
<![CDATA[Adrianto Adrianto]]>;
<![CDATA[Haslinda Haslinda]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.147
<![CDATA[Alasan gaya hidup sebagai penyebab pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan, disarankan untuk melakukan pengobatan tradisional atau modern, baik itu dari factor genetic atau factor pola hidup yang tidak sehat. Metode yang digunakan adalah studi lapangan yang mengkaji kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat yang ada di kecamatan baying utara tentang permasalahan pada pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan. Masyarakat pada umumnya menyetujui 100% infertile mesti diobati. 80% masyarakat menyetuji bahwa pengobatan dilakukan dengan mengkonsumsi tanaman herbal. 10% masyarakat menyetuji pengobatan infertile dengan tenaga medis atau dokter. Tidak ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, sebagaimana dari kiisah nabi zakariya dalam surat Maryam ayat 09. Dan ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan ketturunan yaitu melakukan pengobatan infertile, sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad saw. Pengobatan secara alami pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw dan diperbolehkan untuk ummat manusia melakukannya serta pengobatan secara medis atau melalui dokter diperbolehkan, selama dalam prinsip prinsip islam, yaitu pertama Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, kedua Berobat kepada ahlinya (ilmiah), ketiga Tidak menggunakan mantra (sihir).]]>
<![CDATA[Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan) ]]>
<![CDATA[Putri Tsilvya Syafana]]>;
<![CDATA[Tyas Gina Pramesti]]>;
<![CDATA[Widodo Hami]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.149
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh masalah pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan. Di Indonesia, kasus pernikahan dini merupakan sebuah masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim. Dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan yang eksplisit mengenai usia pernikahan, namun ada beberapa pendapat bahwa salah satu syarat dari pernikahan adalah baligh. Sedangkan di Indonesia ketentuan usia dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai hakikat pernikahan dini, faktor pendorong pernikahan dini, dan dampak dari pernikahan dini terhadap keberhasilan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan diperoleh hasil bahwa usia pernikahan berimplikasi terhadap keberhasilan rumah tangga, karena seorang remaja dengan usia dini cenderung belum siap untuk berumah tangga, terutama jika pernikahan tersebut terjadi karena keterpaksaan akibat faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pemerintah dalam Membina Keluarga Pasangan Usia Dini Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga: Sebuah Analisis Akademis ]]>
<![CDATA[Husaini Husaini]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.152
<![CDATA[Pernikahan itu bertujuan pada hakikatnya dilakukan untuk suatu tujuan keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah. Namun tujuan itu kadang terhambat disebabkan para pasangan belum memasuki usia kematangan dalam melaksanakan pernikahan yang disebut dengan pernikahan dini. Maka pemerintah dalam hal ini perlu terlibat secara langsung agar yang sudah terlanjur menikah dapat mempertahankan keluarga dan bagi yang belum menikah dapat mengantisipasi agar dapat menunda pernikahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normative karena mengkaji secara konseptual terhadap Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah itu sangat urgen karena selain menjelankan “fungsi pelayanan”, namun juga sebagai pengatur dengan lewat undang-undang dalam rangka menjaga keberlangsungan keluarga Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Mahmudi Hanafiah]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.153
<![CDATA[Setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mewujudkan dambaan tersebut. Perselisihan pendapat antara suami dan istri (syiqāq) sering kali memicu konflik yang berkepanjangan, bahkan kadang-kadang berujung kepada perceraian. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya penanganan sejak dini dengan melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi telah lahir sejak masa Rasulullah yang diawali dengan turunnya surat al-Nisa’ ayat 34 dan 35 sebagai jawaban terhadap persengketaan salah seorang sahabat dengan istrinya ketika itu. Di Indonesia, mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai ditetapkannya PERMA nomor: 01 Tahun 2016.Mediasi merupakan suatu kewajiban dalam mazhab syafi’i. Para mediator tidak mesti dari keluarga para pihak, akan tetapi hukumnya sunat. Para mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan keputusan terhadap para pihak, karena mereka hanya berperan sebagai wakil dari masing-masing para pihak. Ketentuan-ketentuan mediasi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1989, dan terus dilakukan penegasan dan perubahan sampai lahirnya peraturan yang terakhir, yaitu PERMA no. 1 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri di RT. 14 Winong Kajen) ]]>
<![CDATA[Amelia, Fitroh Aida]]>;
<![CDATA[Akmalia, Nahdliatul]]>;
<![CDATA[Hami, Widodo]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i1.155
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nusyuz istri terhadap suami, dengan fokus pada studi kasus di Rt. 14 Winong Kajen. Nusyuz, dalam konteks ini, merujuk pada sikap atau perilaku istri yang mungkin dianggap sebagai ketidaktaatan istri kepada suami. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan suami-istri di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam manifestasi nusyuz, seperti istri yang tidak manut kepada suami, konflik dalam pemenuhan kebutuhan, istri yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban sebagai istri atau ketidakharmonisan dalam berkomunikasi. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi nusyuz, termasuk konsep dan hukum dasar nusyuz, macam-macam nusyuz, analisis nusyuz istri tehadap suami. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hubungan suami-istri dan membantu dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur terkait studi perkawinan dan dapat menjadi landasan untuk pengembangan pendekatan intervensi atau konseling dalam mendukung keberlanjutan hubungan suami-istri.]]>
