cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sandy Kurnia Christmas
Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id
Phone
+6282350044509
Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Noblesse Oblige Law Journal
Published by Universitas OSO
ISSN : 30640229     EISSN : 30633192     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Noblesse Oblige Law Journal (NOLAN) accepts and encourages all legal researchers to contribute by sending articles related to legal issues, specifically regarding: Criminal Law; Islamic Law; Human Rights Law; Administrative and Constitutional Law; Agrarian Law; International Law; Cyber Law; Environmental Law; Philosophy and Legal Theory; Sociology of Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025" : 5 Documents clear
Paradigma Keadilan Ekologis dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam: Kritik terhadap Pendekatan Eksploitatif di Indonesia Rhiti, Hyronimus
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma keadilan ekologis muncul sebagai respons kritis terhadap tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif di Indonesia, yang selama ini lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran dari pendekatan antroposentris menuju kerangka kerja ekosentris dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan menekankan pentingnya keadilan bagi alam sebagai kewajiban hukum dan moral. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana paradigma keadilan ekologis dapat menjadi alternatif transformatif terhadap pendekatan hukum dan kebijakan yang bersifat ekstraktif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis, studi ini mengkritisi fondasi hukum yang masih melanggengkan kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak, sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan secara sistemik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi tata kelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ekologis—yang menekankan keadilan antar-generasi, nilai intrinsik ekosistem, dan hak partisipatif komunitas terdampak. Dengan membayangkan ulang hukum melalui lensa ekosentris, studi ini mengusulkan model keadilan yang tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjamin keberlangsungan sistem ekologis.
Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Instrumen Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Halim, Chandera
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia menegaskan urgensi penguatan instrumen hukum yang mampu menjamin keadilan partisipatif. Gugatan perwakilan kelompok muncul sebagai mekanisme hukum strategis untuk melindungi hak-hak lingkungan secara kolektif, khususnya ketika kerusakan ekologis berdampak pada komunitas yang luas dan entitas non-manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam sistem hukum Indonesia sebagai sarana mewujudkan keadilan lingkungan. Dua pokok permasalahan yang dikaji adalah: pertama, sejauh mana mekanisme gugatan perwakilan kelompok selaras dengan prinsip keadilan ekologis; kedua, apa saja hambatan struktural dan prosedural yang menghalangi implementasinya dalam perkara lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gugatan perwakilan kelompok telah diakui dalam hukum acara Indonesia, potensi strategisnya masih belum optimal karena minimnya yurisprudensi, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta sempitnya ruang pengakuan legal standing bagi komunitas terdampak. Kebaruan artikel ini terletak pada usulan rekonstruksi konsep perwakilan kelompok dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dan memperluas pengakuan atas kepentingan lingkungan sebagai subjek hukum kolektif. Penguatan mekanisme ini penting untuk mendorong akses terhadap keadilan dan menjamin keberlanjutan ekologis melalui kerangka hukum yang partisipatif.
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak Aisyah, Siti
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus cerai gugat, hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut’ah dan hadhanah seringkali tidak terpenuhi secara maksimal, baik karena kelalaian mantan suami maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah terjadi perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah diatur dalam putusan cerai gugat, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan antara lain adalah faktor internal (seperti kondisi ekonomi mantan suami, kebiasaan buruk, dan kurangnya kesadaran hukum) serta faktor eksternal (sepertinya adanya pihak ketiga atau tekanan keluarga). Selain itu, lemahnya mekanisme pemaksaan hukum dan tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang ingkar turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu,diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan sinergi antara Lembaga peradilan dan instansi terkait guna menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024 Islammiah, Sipti Nopiani
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari kenyataan bahwa jumlah kasus perceraian cukup tinggi, namun hanya sedikit pasangan yang memilih menempuh jalur mediasi di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran mediator non-hakim dalam memberikan edukasi serta mendampingi para pihak untuk mencapai kesepakatan masih belum berjalan secara optimal. Banyak pasangan yang lebih memilih langsung bercerai tanpa mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, minimnya keterbukaan antara pihak suami dan istri, serta terbatasnya upaya mediator non-hakim dalam mengelola konflik rumah tangga agar dapat berakhir damai. Akibatnya, tujuan utama mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus hakim belum tercapai secara maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data-data rekapitulasi perkara mediasi, studi kepustakaan dan wawancara mediator non-hakim serta panitera yang terkait. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan mengukur sejauh mana efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak pada tahun 2024 dapat dikatakan kurang optimal, karena persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2024 hanya mencapai 41,9%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung (waktu, keterbukaan para pihak, itikad baik para pihak, faktor sosiologis dan kondisi psikologis sosial para pihak, kerohanian dan moral praktisi yang baik) serta penghambat (kurangnya pemahaman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keinginan kuat untuk bercerai pada awal proses mediasi, adanya pihak ketiga dan perselisisan terus-menerus).
Implementasi Perjanjian Bisnis Food and Beverage Terhadap Kerugian Investor Berdasarkan Kasus Bakoel Saprahan Pontianak Zakariya, Muhammad
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perjanjian bisnis investor di sektor industri food and beverage seringkali menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, terutama terkait dengan faktor ekonomi seperti modal, keuntungan, serta kewajiban akan tanggung jawab menjalankan perjanjian. Studi Kasus Bakoel Saprahan Pontianak merupakan contoh konkret pelaksanaan hukum antara investor dan pengelola usaha yang berdampak negatif dan menyebabkan kerugian. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan sosio-hukum yang bertujuan mengkaji pelaksanaan hukum melalui praktek dilapangan. Dalam hukum, upaya pelaksanaan perjanjian selalu dilandaskan pada itikad baik dan kesapakatan dalam pacta sunt servanda, namun fakta dilapangan terkadang memaksakan semua konsekuensi dan upaya hukum tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan. Secara hukum, das sollen dan das sein terkadang tidak sesuai, begitu pula dengan implementasi perjanjian yang dilaksakan pada studi kasus Bakoel Saprahan Pontianak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pihak-pihak yang berperkara mempunyai alternatif untuk menyelesaikan perselisihannya, seperti cara-cara non-litigasi dalam negosiasi dan mediasi, maupun upaya litigasi melalui mekasnisme peradilan. Namun hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara terhadap faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihannya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024