JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 4 Desember 2024"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Peran Lurah Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai (Studi: Rumah Kost) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18352
<![CDATA[Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat perlu dilakukan secara ketat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat selalu mengharapkan keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib dalam interaksi sosial akan mampu menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui peranan lurah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri sosialisasi tersebut. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada disetiap RT dan RW. Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan Perihal kendala yang kami hadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan diwilayahnya masing-masing. Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung.Pemilik rumah kost yang tertutup kepada kelurahan serta RT dan RW sehingga pengawasan dan pengecekan sulit dilakukan didalam lingkungan rumah kost. Kata kunci: peranan, Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Abstract Security and order in the community need to be strictly enforced to improve the welfare of the community. In carrying out their daily activities, people always expect security and order. A sense of security and order in social interaction will be able to foster harmony in society. The purpose of this research is to find out the role of the lurah in improving public peace and order and to find out what are the obstacles faced by Maharatu Village, Marpoyan Damai District in improving public peace and order. This type of research is using descriptive research conducted by means of a survey using qualitative research methods. Based on the results of the research conducted, the results show that the Socialization of Regional Regulations on social order is carried out by the village but only RT or RW come to the socialization while the community does not attend the socialization. Direct supervision conducted by the village head has never been done because supervision is only carried out through ronda posts in each RT and RW. The coordination that is carried out is only between the RT and RW parties for coordination with the kelurahan, but what is conveyed to the kelurahan is in the form of reports on things that have been done to carry out the obstacles we face is the lack of reports from RT or RW parties who have been assigned to carry out supervision in their respective areas. Kelurahan does not have a BPD like a village so that community aspirations and complaints cannot be heard directly. Boarding house owners who are closed to the kelurahan and RT and RW so that supervision and checking are difficult to do in the boarding house environment. Keywords: Role, Kelurahan, Security, and order]]>
<![CDATA[Inovasi Layanan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru : Studi Pada Website Percepatan Penerbitan Kartu Identitas Anak ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19161
<![CDATA[Inovasi pelayanan publik merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan inovasi dengan meluncurkan website khusus yang bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui website tersebut serta dampaknya terhadap efisiensi pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada implementasi teknologi dalam pelayanan publik dan bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website ini telah memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Selain itu, inovasi ini juga dinilai mampu mengurangi antrian di kantor dinas dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti masalah teknis dan kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Kesimpulannya, inovasi melalui website percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak di Pekanbaru merupakan langkah yang efektif dalam memperbaiki layanan publik, namun perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi dan pemeliharaan teknis untuk mencapai hasil yang lebih optimal.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan ANDONG (Anterin Dong) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan ANDONG (ANTERIN DONG) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam inovasi pelayanan ANDONG (ANTERIN DONG) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun masalah yang dihadapi adalah sistem pelayanan ANDONG mengalami beberapa kendala diantaranya tidak semua masyarakat menggunakan pembayaran melalui OVO sehingga membutuhkan layanan pembayaran melalui via Dana, Transfer Bank dan lain-lain, sering terjadi server down pada layanan ANDONG. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pembuatan KTP, KIA dan lain sebagainya. Dalam rangka mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan KTP dan KIA Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuat sebuah layanan yang disebut dengan ANDONG. Sejauh ini mayarakat yang dapat menggunak layanan ANDONG adalah masyarakat yang mampu menggunakan handphone android, namun sebaliknya ada sebagian masyarakat yang tidak mampu menggunakan layanan ANDONG karena gagap teknologi.]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19233
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai. Indikator penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Pengamanan dan Pemeliharaan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan maupun wawancara dengan narasumber, Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai melakukan Pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah. Fokus penelitian terhadap pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap yaitu berupa tanah milik daerah Kota Dumai. Pelaksanaan pengamanan yaitu adanya aturan tentang pengamanan aset, Inventarisasi aset, Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik. Pelaksanaan Pemeliharaan yaitu pemeliharaan aset dan Evaluasi Pemeliharaan. Kendala dalam pelaksanaan Pengamanan aset yaitu pada pencatatan alamat tanah yang masih kurang lengkap, terdapat aset tanah yang belum memilki sertfikat serta adanya aset tanah yang belum memiliki papan plang. Secara Pemeliharaan terdapat tanah yang belum diberi papan plang dan terdapat tanah yang belum terawat secara baik.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19235
<![CDATA[Desa Teluk Paman Timur memiliki nilai-nilai khusus yang merupakan kearifan lokal, yang dimana masyarakat di Desa Teluk Paman Timur ini mengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional dengan istilah lubuk larangan. Pengelolaan lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan hasilnya. Yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat sebagai penasehat,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian terkait Peran Pemerintah Desa dalam mengelola lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur Keamatan Kampar Kiri sudah di kelola cukup baik namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan Pemerintah Desa dalam mengelola kearifan lokal lubuk larangan ini di antaranya yang disebabkan oleh faktor alam dimana di setiap tahunnya terjadi banjir yang mengakibatkan ikan-ikan yang berada di sungai ini keluar dari area lubuk larangan tersebut, selain itu terjadinya perubahan arah aliran sungai yang disebabkan erosi sehingga membuat aliran sungai baru yang dimana aliran sungai baru ini tidak mengalir lagi pada aliran sungai lama yang merupakan kawasan lubuk larangan itu sendiri. Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan Lubuk Larangan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19401
<![CDATA[Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulansejak tanggal yang ditentukan. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan Untuk mengetahu hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem self assesment. Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa okunum dan atau perusahan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambanngan dikampung mereka.]]>
<![CDATA[Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan: Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19464
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi fungsi dan untuk mengetahui apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi terkait judul “Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” bahwasanya fungsi pegawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku memungkinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD membantu kepala desa dalam menjalankan administrasi desa. Hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa didasarkan pada konsultasi dan koordinasi. BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa bersama-sama melalui aspirasi masyarakat. Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukann oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa seperti kurangnya pendanaan dan tidak adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pengawasan. Anggota BPD seringkali tidak menerima pelatihan yang cukup tentang teknik manajemen dan pengawasan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang kurang efektif. Selain itu, pengawasan yang kurang efektif dapat disebabkan oleh jumlah anggota BPD yang terbatas.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19567
<![CDATA[Permasalahan yang masih cenderung terjadi pada pelayanan public tidak lain pada pelayanan pembuatan SIM terutama pembuatan SIM C bagi pemilik kendaraan roda dua. Pembuatan SIM C di Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru diketahui belum memberikan kepuasan bagi pemohon pembuatan SIM dikarenakan lambannya penyelesaian pembauatan SIM. pelayanan pemberian kepuasan tersebut tidak terlepas dari Bukti Langsung, Keandalan, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta faktor hambatan Kualitas Pelayanan Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan Teknik dalam pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua masih dirasakan belum terlaksana maksimal yang didasarkan Standar Operasional Prosedur tentunya hal ini belum menghambat pencapaian kepuasan mbagi pemohon. Kesimpulan penelitian bahwa kegiatan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua belum memberikan kepuasan bagi pemohon hal ini tidak lain dikarenakan jumlah pegawai yang maish kurang memadai, loket dan sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan. Saran peneliti yaitu terhadap hendaknya menambah jumlah pegawai dalam pemberian pelayanan, penambahan loket pelayanan, kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan guna pencapaian pelayanan yang maksimal. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19618
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pelayanan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerntahan Desa Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Menurut Sutrisno. Terkait Efektivitas pelayanan publik. pertama terkait pemahaman program yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat dapat diketahui bahwa kepala desa telah menerapkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan berbagai keperluan administrasi. kedua yaitu tepat sasaran dapat diketahui bahwasanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada saat proses penyelesaian surat-surat administrasi memerlukan waktu yang cukup lama ketiga berkaitan dengan tepat waktu dapat diketahui bahwa pelayanan publik yang dilakukan sudah berjalan cukup baik. Hal ini tentunya membutuhkan kesadaran penuh dari kepala desa beserta perangkat desa untuk dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan. keempat berkaitan dengan tercapainya tujuan dimana tujuan pelayanan publik hampir tercapai, kelima terkait perubahan nyata yang dilakukan oleh kepala desa berjalan dengan optimal.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Dikecamatan Sail ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19629
<![CDATA[Pelayanan aplikasi kartu tanda penduduk masih menjadi permasalahan bukan saja pada penyelesaiannya melainkan aplikasi yang sulit untuk digunakan. Penerapan aplikasi kartu tanda penduduk di kecamatan Sail masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam penggunannya dikarenakan syarat yang harus dipenuhi. Strategi penerapan aplikasi kartu tanda penduduk tidak terlepas dari kinerja, implementasi kebijakan dan kebijakan publik sehingga memberikan pencapaian pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Dikecamatan Sail. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. penerapan aplikasi kartu tanda penduduk dikecamatan Sail belum terlaksana dengan maksimal dan memberikan kepuasan bagi pengguna aplikasi kartu tanda penduduk sehingga masyarakat masih banyak yang belum melakukan pendaftaran pada aplikasi yang telah dibuat. Kesimpulan bahwa penerapan aplikasi kartu tanda penduduk dikecamatan Sail belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan persyratan yang sulit dan jaringan yang bermasalah sehingga penyelesaian kartu tanda penduduk online masih harus menunggu lama. Saran peneliti yaitu sebaiknyan persyaratan pengguna aplikasi kartu tanda penduduk tidak terlalu rumit sehingga banyak yang tidak mengurus kartu tanda penduduk online, perlunya memperbaiki jaringan sehingga kegiatan online dapat digunakan]]>
