cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Akhmad Habibullah
Contact Email
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Phone
+6287730994000
Journal Mail Official
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Editorial Address
Jl. Pala Barat 4a No 664
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : 27211991     DOI : https://doi.org/10.24905/igj
Core Subject : Social,
Social Sciences
IGJ (Indonesian Governance Journal): Kajian Politik - Pemerintahan, with registered number ISSN 2721-1991 (Online), is a peer-reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti Tegal. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2" : 6 Documents clear
Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Toursm) (Studi Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat) Zitri, Ilham; Lestanata, Yudhi; Nusamuda Pratama, Inka
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.38

Abstract

Pergerakan industri pariwisata di Pulau Sumbawa khususnya di Desa Poto Tano saat ini masih belum begitu menggeliat. Selain lemah di bidang promosi, lesunya industri pariwisata di daerah setempat juga karena lemahnya pemberdayaan dalam keterlibatan masyarakat serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Poto Tano. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap mengelola industri pariwisata masih terbatas.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) mengetahui bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm); (2) mengetahui apa saja faktor-faktor penghabat strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive. Data diperoleh menggunakan wawancara mendalam, obsservasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan; (1) pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) sudah diterapkan dan dilaksanankan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm); (2) Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) masih terdapat bebrapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Poto Tano sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) serta Fasilitas Terbatas (Sarana dan Prasarana).
Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades Rohman, Abdul
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.39

Abstract

Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.
Faktor Politik Uang dalam Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Busro Asmuni, Mukhamad; Kosandi, Meidi
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.40

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguji bagaimana faktor politik uang dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat yang terjadi pada pilkada Temanggung tahun 2018. Tulisan ini termasuk dalam kajian perilaku memilih, diantara beberapa studi perilaku memilih di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih diantaranya adalah agama, identifikasi partai, hubungan etnik, kualitas dan kinerja kandidat, serta faktor lain dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan rational choice. Tulisan ini memfokuskan pada studi mengenai politik uang sebagai faktor dalam mempengaruhi perilaku memilih dengan pendekatan rational choice. Tulisan ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik uang pada pilkada Temanggung 2018 terjadi dengan menggunakan model pemberian uang tunai yang dilakukan oleh tim sukses atau kandidat pada saat sebelum pemilihan. Berdasarkan hasil survey responden, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif bahwa politik uang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Temanggung pada Pilkada 2018; Implikasi teoritis pada penelitian ini menunjukkan bahwa studi perilaku memilih khususnya pendekatan rational choice masih relevan digunakan dalam kasus pilkada kabupaten Temanggung tahun 2018.
Politik Elektoral Jakarta: Koalisi Buruh Jakarta dan Realisasi Politik Programatik Ali Amiruddin, Balik; Iman Subono, Nur; Hasan Syamsudin, Muhammad
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.41

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintasfederasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.
Spending Review: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Mutiarin, Dyah; Setiawan, Deni; Huda, Nurul; Putri Pratiwi, Vindhi; Eko Atmojo, Muhammad
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.42

Abstract

Penelitian ini berupaya memahami proses dari sistem penganggaran di Indonesia melalui perspektif teori New Institusional dan Spending Review. New Institusional adalah penjelasan yang populer dan tegas untuk menjelaskan tindakan individu dan organisasi. Spending Review adalah metode untuk mengukur kualitas pengeluaran pemerintah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini pelaksanaan APBA di Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik. Tingginya penyerapan anggaran Dana Desa juga membuktikan bahwa sistem pelaporan sudah praktis dan mampu dipahami aparatur desa di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan perbaikan pola penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 yang lebih matang dan terencana.
Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis TerhadapPeran Serta Orang Tua danPeningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pemalang Setio Widodo, Agus; Khaerudin, Khaerudin; Fizar, Fizar
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.43

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataanya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkandaftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 Vol 7 No 2 Vol 7 No 1 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 1 (2018) Vol 1 No 2 More Issue