Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
IGJ (Indonesian Governance Journal): Kajian Politik - Pemerintahan, with registered number ISSN 2721-1991 (Online), is a peer-reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti Tegal. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Articles
84 Documents
<![CDATA[Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Nilai Tanah Terhadap Keberhasilan Program Nasional Agrarian (Prona) di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang ]]>
<![CDATA[Ariescha, Annie]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v1i2.17
<![CDATA[Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena menggunakan angka-angka sebagai sumber pengolahan datanya ditunjang oleh studi kepustakaan sesuai dengan karakteristik yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis yang digunakan penulis adalah kuantitatif asosiatif, analisa yang bertujuan mengungkap ada tidaknya hubungan antara variabel Perpsepsi masyarakat tentang nilai tanah terhadap variabel keberhasilan program nasional agraria (PRONA) di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Metode observasi nonpatisipan dan angket. Metode analisis data untuk penelitian ini menggunakan uji hipotesis menggunakan Rank Spearman diperoleh ρ hitung sebesar = 0,401 dikonsultasikan dengan uji signifikan menggunakan rumus Zhitung= 3,25 sedangkat Ztabel dengan derajat kesalahan 5% : 3,25 < 1,96 Zhitung < Ztabel. Maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga hipotesis persepsi masyarakat tentang nilai tanah berpengaruh terhadap keberhasilan program nasional agraria (PRONA) di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Unggul]]>;
<![CDATA[Marita Diani, Inggrit]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v1i2.18
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan 2) Apa saja hambatan yang dihadapi yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan dan 3) Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan dapat dikatakan belum efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak hadir mengikuti sosialisasi, mayoritas pelaku industri batik skala rumah tangga tidak memiliki memiliki izin lingkungan dan tidak menyalurkan limbahnya ke IPAL Komunal. Namun masih terdapat berbagai hambatan dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL, biaya mengatasi pencemaran tinggi, adanya pencemaran dari luar Kota Pekalongan. Cara mengatasi hambatan antara lain dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, mencari anggaran di luar APBD, mengembangkan Kapasitas IPAL Komunal dan melakukan kerja sama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Puspita, Novisari]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.19
<![CDATA[Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu mengadakan pelatihanpelatihan untuk para pengangguran, bekerjasama dengan dinasdinas terkait, lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan dan mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Terdapat beberapa kendala dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu masih kurangnya anggaran yang tersedia, masih rendahnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia pegawai, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan dan keahlian. Adapun saran yang diberikan yaitu mereformasi pelatihan kerja, Pengembangan Informasi Pasar Kerja, Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri, Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja, memanfaatkan kondisi alam di Kabupaten Tegal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Kholivah Setianingsih, Dwi]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.21
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi pegawai terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah termasuk dalam tipe Asosiatif yang berusaha untuk mencari hubungan/ pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang total berjumlah 46 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah 20 butir soal. Koefisien korelasi antara kompetensi pegawai dengan pelayanan publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 0,598 dan dapat dikategorikan sedang dengan koefisien determinasi yang didapatkan adalah sebesar 35,8%.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Kholivah Setianingsih, Dwi]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.23
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi pegawai terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah termasuk dalam tipe Asosiatif yang berusaha untuk mencari hubungan/ pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang total berjumlah 46 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah 20 butir soal. Koefisien korelasi antara kompetensi pegawai dengan pelayanan publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 0,598 dan dapat dikategorikan sedang dengan koefisien determinasi yang didapatkan adalah sebesar 35,8%.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupate Brebes ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Unggul]]>;
<![CDATA[Meliawati Putri, Lina]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.24
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bagaimana Upaya Pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan. Dalam hal ini menggambarkan apa saja faktor-faktor yang memepengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kersana. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengumpulan data arsip, pelaporan dan alat pendukung lainnya. Berdasarkan dengan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah karena kondisi sosial ekonomi, pengetahuan masyarakat wajib pajak, faktor lingkungan sosial dan budaya serta proses administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu sendiri. Selain itu adapun upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dengan cara pemberdayaan masyarakat, pembinaan perangkat kecamatan, pemberian penyuluhan kepada wajib pajak serta memberikan hadiah.]]>
<![CDATA[Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Unggul]]>;
<![CDATA[Agoestiani, Silvi]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.25
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu adakah pengaruh yang signifikan dari bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang. Tipe penelitian yang digunakan adalah Asosiatif yang berusaha mencari pengaruh antara variabelvariabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pemalang, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang dengan menggunakan penelitian populasi dimana seluruh populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil pelaksanaan bimbingan teknis di DPRD Kabupaten pemalang berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2821. Sedangkan kinerja anggota DPRD pun berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2658. Adapun pengaruh bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang berdasarkan perhitungan Rank Spearman memperoleh hasil 0,639 dan dikategorikan kuat dengan koefisien determinan yang didapatkan adalah sebesar 40,8% sedangkan 59,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Umaroh, Farida]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i2.26
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Vito Susilo, Emma]]>;
<![CDATA[Suyono, Djoko]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i2.27
<![CDATA[Peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terkait dengan masih terbatasnya akses di dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kertasinduyasa kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sudah berjalan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta. Hanya saja kekurangan dari PKH ini berdampak maasih banyaknya RTSM yang mempunyai rasa ketergantungan dari bantuan PKH. Lalu untuk proses pemutakhiran data harus ditingkatkan lagi karena proses ini berkaitan sekali dengan nominal yang diberikan pada saat pencairan nanti. Selanjutnya, UPPKH Kecamatan jatibarang perlu meningkatkan kinerja antara lembaga internal dan eksternal karena program ini pada dasarnya program lintas antar lembaga.]]>
<![CDATA[Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Al Assada, Havid]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i2.28
<![CDATA[Dalam sebuah birokrasi, kerjasama yang solid antara pimpinan dan bawahan sangat diperlukan demi terciptanya tujuan organisasi itu sendiri. Kerjasama yang apik antara pimpinan dan bawahan akan berimbas pada kemajuan organisasi itu sendiri yang juga akan berdampak pada bidang lain salah satunya yaitu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan perlu untuk senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta pelayanan optimal. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat mencipatakan sebuah keuntungan bagi organisasi itu sendiri, maka pelayanan optimal juga merupakan dampak dari solidnya kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di instansi Kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk mampu mendorong bawahan agar dapat bekerja optimal. Seperti yang tertuang dalam uraian tugas Camat dalam Perbub No. 73 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja camat, sekretaris kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi kecamatan, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten Tegal bahwa Camat mempunyai tugas untuk memotivasi bawahan. Namun fenomean yang terjadi tidak sesuai dengan Perbub diatas. Oleh karena itu penulis berusaha melakukan penelitian terkati dengan hal tersebut.]]>
