cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Akhmad Habibullah
Contact Email
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Phone
+6287730994000
Journal Mail Official
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Editorial Address
Jl. Pala Barat 4a No 664
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : 27211991     DOI : https://doi.org/10.24905/igj
Core Subject : Social,
Social Sciences
IGJ (Indonesian Governance Journal): Kajian Politik - Pemerintahan, with registered number ISSN 2721-1991 (Online), is a peer-reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti Tegal. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 84 Documents
 2   3   4   5   6 
Faktor Politik Uang dalam Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Busro Asmuni, Mukhamad; Kosandi, Meidi
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.40

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguji bagaimana faktor politik uang dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat yang terjadi pada pilkada Temanggung tahun 2018. Tulisan ini termasuk dalam kajian perilaku memilih, diantara beberapa studi perilaku memilih di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih diantaranya adalah agama, identifikasi partai, hubungan etnik, kualitas dan kinerja kandidat, serta faktor lain dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan rational choice. Tulisan ini memfokuskan pada studi mengenai politik uang sebagai faktor dalam mempengaruhi perilaku memilih dengan pendekatan rational choice. Tulisan ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik uang pada pilkada Temanggung 2018 terjadi dengan menggunakan model pemberian uang tunai yang dilakukan oleh tim sukses atau kandidat pada saat sebelum pemilihan. Berdasarkan hasil survey responden, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif bahwa politik uang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Temanggung pada Pilkada 2018; Implikasi teoritis pada penelitian ini menunjukkan bahwa studi perilaku memilih khususnya pendekatan rational choice masih relevan digunakan dalam kasus pilkada kabupaten Temanggung tahun 2018.
Politik Elektoral Jakarta: Koalisi Buruh Jakarta dan Realisasi Politik Programatik Ali Amiruddin, Balik; Iman Subono, Nur; Hasan Syamsudin, Muhammad
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.41

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintasfederasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.
Spending Review: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Mutiarin, Dyah; Setiawan, Deni; Huda, Nurul; Putri Pratiwi, Vindhi; Eko Atmojo, Muhammad
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.42

Abstract

Penelitian ini berupaya memahami proses dari sistem penganggaran di Indonesia melalui perspektif teori New Institusional dan Spending Review. New Institusional adalah penjelasan yang populer dan tegas untuk menjelaskan tindakan individu dan organisasi. Spending Review adalah metode untuk mengukur kualitas pengeluaran pemerintah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini pelaksanaan APBA di Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik. Tingginya penyerapan anggaran Dana Desa juga membuktikan bahwa sistem pelaporan sudah praktis dan mampu dipahami aparatur desa di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan perbaikan pola penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 yang lebih matang dan terencana.
Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis TerhadapPeran Serta Orang Tua danPeningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pemalang Setio Widodo, Agus; Khaerudin, Khaerudin; Fizar, Fizar
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.43

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataanya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkandaftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.
Covid-19 dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis di Provinsi Maluku Utara Lating, Ali; La Suhu, Bakri; Wance, Marno; Thaib, Fajri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.44

Abstract

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategismengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19. Imbasnya adalah berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya gap antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin polymerase chain reaction (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik(Eprocurement) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020 Rifaid; Zulkarnain
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.45

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikantransparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik(e-procuremnet) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untukmengetahui seberapa jelas informasi terkait proses e-procurement yangdisajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanstudi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dariberbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan carawawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami prosespengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Hasilpenelitian menunjukan secara prosedural proses e-procurement di LPSE NTBsudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaanbarang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktranparansi informasimengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paketpengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0)selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp.54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadan Barang yanggagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasimengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkannama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem eprocurement salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasaninformasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampaiakhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akandilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi,satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan namaperusahaan pemenang lelang.
Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Rusfiana, Yudi; Nurseta, Handoko
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.46

Abstract

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup lama, pendekatan Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan, Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung melalui strategi kampanye militer karena melibatkan satuan TNI yang memiliki matra dan fungsi yang berbeda.Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitarwilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian disarankan bahwa penggunaan kekuatan tempur dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer agar lebih terkoordinasi dan terkomunikasikan apalagi bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang perlu pemahaman terkait dengan pengoptimalisasikannya dalam operasi penanggulangan banjir.
Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia Rahman, Khairul
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.47

Abstract

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasanaktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikatoryang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.
Identifikasi Pelayanan Publik di era Work From Home (WFH) Usman Siam, Nurbaiti; Nurhadiyanti; Bagus Prasetyo, Endri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.48

Abstract

Work From Home (WFH) adalah sebuah kebijakan baru yang dicetuskan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia. Sebuah kebijakan dengan memerlukan adaptasi baru dan tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi setiap pekerja. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu penulis ingin melihat bagaimana mekanisme pelayanan publik dengan metode WFH. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mana segala sumber tulisan berdasarkan pengamatan dari website-website atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Hasil pengamatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan publik di era WFH ini menampilkan banyak perubahan prosedur dan juga tata kelola yang sudah diatur sedemikian rupa dan kemudian mulai direvisi lagi prosedur yang sudah tersedia menjadi prosuder yang siap pakai lagi pada kondisi saat ini. Perubahan prosedur yang terjadi hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari setiap instansi yang mereka butuhkan.
Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Abumanshur Matridi, Raja; Budiman, Shahril; Ferizone; Setyadiharja, Rendra; Kurniadi, Didi; Riyanto, Faizal
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.49

Abstract

Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah.

Page 4 of 9 | Total Record : 84

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025) Vol 8 No 1 Vol 7 No 2 Vol 7 No 1 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 1 (2018) Vol 1 No 2 More Issue