cover
Contact Name
Akhmad Habibullah
Contact Email
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Phone
+6287730994000
Journal Mail Official
akhmad.habibullah@upstegal.ac.id
Editorial Address
Jl. Pala Barat 4a No 664
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
ISSN : -     EISSN : 27211991     DOI : https://doi.org/10.24905/igj
Core Subject : Social,
IGJ (Indonesian Governance Journal): Kajian Politik - Pemerintahan, with registered number ISSN 2721-1991 (Online), is a peer-reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti Tegal. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Articles 81 Documents
Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Rosyanti, Erny; Gianini, Alvin
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v2i2.29

Abstract

Untuk mengetahui Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes beserta kendala yang menghambat Rekrutmen dan Peranan KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi dan wawancara kepada 7 informan. Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui ada beberapa tahapan rekrutmen yang tidak sesuai dengan peraturan tentang Rekrutmen Kader pemberdayaan Masyrakat Desa (KPMD) serta ada beberapa Peran KPMD yang belum di laksanakan dengan baik.
Peluang dan Tantangan Smart village di Era 4.0 (Studi Analisis Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal) Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Inzana, Nur
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v5i2.30

Abstract

Smart village merupakan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang ada di desa yang mengedepankan teknologi tepat guna dalam pengelolaanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerinta Desa Dukuhjati Kidul dalam menerapkan smart village. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara kepada seluruh stakeholder terkait. Selain itu Teknik analisis data menggunakan NVivo 12 untuk melihat keterkaitan antara Indikator dan sub Indikator dalam smart village. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan smart village di desa Dukuhjati Kidul Kabupaten tegal masih terkendala beberapa hal terutama Sumberdaya Manusia dari pemerintahan Desa dan juga budaya masyarakat yang masih mengedepankan kearifan local dan tidak familiar dengan perkembangan teknologi. Selain itu pemerintah memaluai perundang-undangan dan peraturan daerah sudah mendukung secara regulasi untuk menerapnkan smart village demi terciptanya pembangunan Desa yang lebih berkemajuan.
Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIMADE, Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal Rosyanti, Erny; Ardiansyah, Tri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v2i2.31

Abstract

Berdasarkan instruksi Presiden RI No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Goverment merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui elektronik goverment itu sendiri lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa kualitas pelayanan saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan instruksi Presiden RI “Apakah ada Pengaruh Penggunaan Aplikasi SiMaDe Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal ?”Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif assosiatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi,angket dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat Pengaruh yang nyata dan signifikan antara Penggunaan Aplikasi SIMADE Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal yaitu sebesar 1%.
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon ) J. Tuhumury, Yoana; Wance, Marno
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Desa di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan desa Wayame dalam pengelolaan DD dan ADD sudah dapat dikatakan transparan. Sedangkan untuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa di Desa Wayame sudah berjalan namun masih belum maksimal. Pemerintah desa wayame telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana. Sasaran pemanfaatan dana desa lebih dikhususkan untuk pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan fisik ternyata di desa wayame pemanfaatan dana desa lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa di desa wayame diketahui belum sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang.
ELEKTABILITAS CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KEC. TAMAN KAB PEMALANG TAHUN 2018 Sugiharto, Unggul; Hartomi Akta Padma Eldo, Dwian; Artiningrum, Ajeng
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.34

Abstract

Secara umum pemilihan kepala Desa secara langsung merupakan bagian terpenting dalam menjalankan demokrasi di tingkat Desa dalam mekanisme suksesi elit yang ada di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu amant yang sudah tertuang dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana memberikan hak yang seluas-luasnya dalam menjalankan Demokratisasi di tingkat Desa. Penelitin ini akan membahas tentang bagaimana keterpilihan calon kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan tentang bagaimana secara umum keterpilihan para peserta pemilihan kepala Desa serentak ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari total 16 Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak ini ternyata Petahana atau kepala Desa lama yang mencalonkan lagi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang kembali menjadi kepala Desa. Terbukti dari total 11 petahana ada 7 orang yang memang terpilih lagi menjadi kepala Desa dan 4 orang petahana tidak terpilih lagi menjadi kepala Desa. Itu semua menunjukkan bahwa ditingkat Desa sekalipun Petahana memiliki kesempatan keterpilihan yang lebih besar untuk menang di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
PROSES EKSKLUSI SOSIAL KELOMPOK PETANI (AnalisisDampakFenomena Urban Sprawl di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) Arta Abhipraya, Fairuz; Priyo Purnomo, Eko; Agustiyara, Agustiyara
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.35

Abstract

Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai proses ekslusi sosial masyarakat petani di Kabupaten Sleman akibat dari fenomena urban sprawl yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta karena kemudahan akses sosial yang tersedia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif analisis, instrument pengumpulan data diperoleh dari studi perpustakaan. Hasil penelitian ini mendorong pada kesimpulan bahwa masyarakat petani di Kabupaten Sleman mengelami proses eksklusi sosial akibat dampak dari perluasan daerah kota dan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menuju lahan industri. Bentuk eksklusi sosial yang tercipta adalah dampak dari kehilangan mata pencaharian petani sebagai seorang petani dan kegagalan masyarakat tani dalam beradaptasi dengan perkembangan sektor industri yang menggantikan sektor pertanian
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM BELA BELI KULON PROGO TAHUN 2017-2018 Salihin Handoko, Bobbby; Eko Atmojo, Muhammad
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.36

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kebijakan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mensukseskan kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelilitan didapat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membawa dampak perekonomian yang sangat luar biasa bagi masyarakat, karena produkproduk lokal diwajibkan untuk masuk ke dalam toko modern tersebut. Kebijakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung berhasil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk UMKM yang sudah masuk ke dalam toko modern di Kabupaten Kulon Progo, setidaknya produk lokal tersebut sudah bersaing dengan produk nasional. Selain itu poin keaktifan dan kesempatan juga merupakan salah satu indicator yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Bela Beli Kulon Progo.
MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Bumdes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul) Triga Anja Kesuma, Prengki; Lusiana Saputri, Lutfy
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i1.37

Abstract

BUMDes yang dianggap berhasil mengelola dan mengembangkan secara baik salah satunya adalah BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta. BUMDes tersebut bernama BUMDes "PanggungLestari" yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Modal sosial merupakan salah satu unsur penting untuk mengembangan BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memahami secara mendalam tentang objek yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari. Kepercayaan dan norma dalam modal sosial memiliki peran paling penting dalam pengembangan BUMDes. Sedangkan modal sosial jaringan tidak terlalu berperan penting dalam pengembangan BUMDes. Akan tetapi, modal sosial jaringan tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan BUMDes.
Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Toursm) (Studi Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat) Zitri, Ilham; Lestanata, Yudhi; Nusamuda Pratama, Inka
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.38

Abstract

Pergerakan industri pariwisata di Pulau Sumbawa khususnya di Desa Poto Tano saat ini masih belum begitu menggeliat. Selain lemah di bidang promosi, lesunya industri pariwisata di daerah setempat juga karena lemahnya pemberdayaan dalam keterlibatan masyarakat serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Poto Tano. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap mengelola industri pariwisata masih terbatas.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) mengetahui bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm); (2) mengetahui apa saja faktor-faktor penghabat strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive. Data diperoleh menggunakan wawancara mendalam, obsservasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan; (1) pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) sudah diterapkan dan dilaksanankan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm); (2) Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) masih terdapat bebrapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Poto Tano sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Toursm) serta Fasilitas Terbatas (Sarana dan Prasarana).
Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades Rohman, Abdul
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v3i2.39

Abstract

Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.