cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2020): August" : 7 Documents clear
Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal: Basic Urgency of Indonesian FDA (BPOM) Law In Conducting Supervision and Law Enforcement In The field of Drug and Food Kurniasanti; Setiyono, Joko
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.884

Abstract

Food and drug arrangement is scattered in several statutory regulations. As the community grows both nationally and internationally, the problems relating to the production, circulation and use of medicinal and food commodities continue to evolve. The country is obliged to safeguard and protect the people of Indonesia, one of which is guaranteed availability of medicines and food that is safe, quality and has benefits. Research Method: This research is a normative, prescriptive study. The research approach includes a regulatory approach of Act No. 36 year 2009 on health and conceptual. Findings: The results of the analysis of the philosophical, sociological and juridical aspects show that to tackle the illegal food and drug distribution needed by BPOM. Conclusion: Based on this, it is important to do the renewal of supervision and law enforcement arrangements on the distribution of drug and illegal food by BPOM through the revision or establishment of statutory regulations.
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian Muhammad Djaelani Prasetya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.941

Abstract

This research aims to provide prescriptions on what is the relevance of the Value of Goods toward Criminal Act of Theft and what should be done. This research is a Normative Research, with the approach was Conceptual, Statute and Case approach. Legal material itself was legislation, court rulings, legal journals, theses, and other official legal publications. The data then were analyzed qualitatively. The result of the researcher indicate that the Value of Goods as the causa prima has relevance to criminal act of theft. Misdriff or not, using regular or quick criminal procedure, both depend on the Value of Goods and the specific situation. On the other hand, the accusation of the public prosecutor has an essential role, especially in determining the loss, the specification of evidence, and the application of the Article which has implications for the consideration of judges' decisions. Finally, the high burden of cases and other problems can be prevented by strengthening the existence of misdriff through the adjustment or reconstruction of the Value of Goods until reconstruction of the Criminal Act of Theft.
Evfektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Arya T. Putra, Nyoman Gede; Pello, Jimmy; Medan, Karolus Kopong
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.958

Abstract

Anak merupakan aset terbesar bagi suatu negara oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum terhadap setiap kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual. Adapun persoalan hukum yang dikaji yaitu Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur?. Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur telah berjalan hal ini dapat dilihat dari telah dibentuknya : Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menangani masalah anak dan perempuan, Membentuk tim anak yang berhadapan dengan hukum, Mendirikan Rumah Korban (Ruban) yaitu rumah untuk menampung anak yang menjadi korban dan Membentuk tim-tim khusus yang menangani anak korban
Itikad Tidak Baik Pemegang Saham Nominee Yang Merugikan Beneficiary Ilham Mahendra, Renaldy; Joesoef, Iwan Erar
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi praktik perjanjian Nominee. Lingkup yang dikaji adalah perjanjian Nominee antara pemegang saham Nominee dan Beneficiary berdasarkan hukum dan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa buku, jurnal, tesis bahan-bahan seminar serta regulasi dan putusan pengadilan terkait yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. Fakta yang ditemukan adalah sengketa dalam putusan pengadilan disebabkan karena perbuatan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik sehingga Beneficiary mengalami kerugian. Namun hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut bukanlah wilayah pidana sehingga permasalahan antara beneficiary dengan pemegang saham nominee tidak terselesaikan. Hasil dari penelitian ini adalah pebuatan perjanjian nominee tersebut bukanlah perbuatan yang sesuai dengan itikad baik dan permasalahan hukum antara nominee dengan beneficiary dapat diselesaikan secara keperdataan apabila salah satu pihak ada yang dirugikan.
Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Safitri, Wahyuni; Hardiansyah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.981

Abstract

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.
Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Mukmin, Abdul; Pranata, Andri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1014

Abstract

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala-kendala dari kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelsaian sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Luaran dari penelitian ini, yaitu publikasi ilmiah dan untuk pengayaan bahan ajar. peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar dan sangat penting. Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa atau konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan Kendala-kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.
Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia suradiyanto; Wiirawan Pratiwie, Dinny
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1378

Abstract

Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya. Kaidah-kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT. Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue