cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2008)" : 8 Documents clear
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Antar Daerah Perbatasan Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.376

Abstract

Amanat Undang-Undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip kesejahteraan adalah menjaga keserasian hubungan antardaerah dan hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama sehingga kegiatan tersebut melahirkan kesejahteraan bersama, tidak terjadi ketimpangan dan masih tetap lestarinya kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kerjasama antarsusunan pemerintahan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi kerjasama tersebut dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan diimplementasikan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah yang disandarkan pada konstruksi yang profesional dan saling menguntungkan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan. Dengan demikian kepentingan pelayanan masing-masing pemerintah daerah kepada masyarakatnya dapat dijembatani dengan efektif.
Mewujudkan Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Melalui Audit Kinerja Susanty, Yunni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.373

Abstract

During the time, public sector is often assessed as the den of ineficiency, extravagance, and fun leakage. Therefore, an audital developmentation is required to be conducted as on existing openness and accountability to society. One of them is by extending an audit coverage, not only in fanancial auditing but rather strengthen in an execution to make an audit of the performance. A public accountability sector can be existed if performance audit earn the implementation manifestly in governance management.
Unlocking Public Value Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.378

Abstract

Buku ini memaparkan sebuah model konseptual yang menghubungkan antara efektivitas pencapaian tujuan yang dalam hal ini berwujud public value dengan efektivitas biaya. Public value adalah nilai tambah yang diciptakan oleh instansi publik/pemerintah (public sector). Nilai (value) ini berbeda dengan nilai yang diciptakan oleh sektor swasta (private sector), karena nilai yang dihasilkan private sector bisa dengan mudah dikonversi dalam wujud keuntungan dan kerugian finansial. Sedangkan nilai yang dihasilkan oleh public sector bersifat lebih kompleks dan biasanya kurang bersifat materiil dibandingkan yang dihasilkan private sector
Peran Hubungan Masyarakat Dalam Mewujudkan Transparansi Daerah Jubaedah, Edah
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.371

Abstract

This article describe the role of public relations in building local government transparancy. As transparancy concerned with the provision of appropriate, necessary, and relevant information to stakeholders when needed and upon demand; so the role of public relation in local government is ensure that the provision is fulfilled. Public relations in local government in doing so can adopt the concept of two-way symmetrical communication between local government is built based on the interest of stakeholders and the local government itself. In enhancing its roles, public relations in local government should enhance its organizational and individual capacity.
Pelayanan Publik Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.370

Abstract

Pelayanan Publik saat ini sudah menjadi sebuah tolok ukur tersendiri dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam skala makro di kepemerintahan pusat, bentuk pelayanan publik menempatkan antara lain: department, lembaga pemerintahan non department (LPND), perusahaan penamanan modal, dan lembaga internasional sebagai stakeholder. Dalam interaksinya mereka membutuhkan pelayanan yang terstandar dan memenuhi harapan kedua belah pihak sehingga kerjasama yang saling menguntungkan tercipta dengan baik dan berkelanjutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan berbagai inovasi baru dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan format terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penguatan Otonomi Desa: Antar Wacana dan Praktek Ayat Suryatna
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.374

Abstract

Permasalahan desa dan otonomi desa sampai saat ini masih menjadi wacana bagi para penyelenggara pemerintahan. Bagi warga desa, keotonomian tidak membutuhkan suatu pewacanaan melainkan dipraktekkan dalam hidup dan kehidupannya. Tumpang tindah inilah yang membuat keterhubungan diskursus dan realitas desa dalam kehidupan yang sebenarnya akan menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi desa dalam menegakkan benang basah otonomi desa. Oleh karena itu, pewacanaan akan lebih bermakna jika diimbangi dengan kecermatan praktek desa dan otonomi desa yang tengah berlangsung. Selain itu, dibutuhkan pula pendekatan dan strategi revitalisasi otonomi desa serta komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar usaha yang telah dilakukan dapat menunjukkan hasil yang nyata bagi kehidupan desa di masa yang akan datang.
Alternatif Metode Penyusunan Kelembagaan Daerah Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 Tasrin, Krismiyati
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.375

Abstract

Dalam suatu siklus organisasi, penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa, begitu pula halnya dalam organisasi pemerintahan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai dinamisasi perubahan dan perkembangan pada lingkungan mikro maupun makro. Prinsipnya, melaui penataan kelembagaan tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan kelembagaan daerah perlu dilakukan dengan metode pentahapan dan analisis yang tepat, bukan dilihat dari justifikasi rasional, melainkan juga perlu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomis, dan politis.
Kinerja Pelayanan Publik di Pemda Kabupaten dan Kota se-Jawa Wulandari, Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.372

Abstract

A written local autonomy policy in regulation of no 32 year 2004 states that the local government requires the improvement quality of public services and society prosperity. This reserarch purpose was to measure the public services quality, both in regency and city, those included three sectors (education, healthiness, and infrastructures). The method of this research was a descriptive-quantitative method by using questionnaire spreaded into 120 regencies and cities in Java. The data was analyzed to determine public service index (IPP) in the region. The highest region in public service index, especially in education, halthiness, and infrastructures were Klaten regency, Madiun, and Tegal. The lowest region in public service index, especially in education, halthiness, and infrastructures were Batu (Malang), Madiun regency and Banjarnegara regency. The region with highest public service index was Klaten regency and the lowest was Batu (Malang).

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue