cover
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2015)" : 6 Documents clear
Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kota Bandung Tahun 2007 – 2011 Nugraha, Nugraha; Surochman, Arief
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.213

Abstract

Permasalahan penelitiaan ini adalah belum optimalnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung, yang dindikasikan adanya penetapan target pajak jauh di bawah potensi pajak yang ada. Penelitian dilakukan dengan dua tahap, pertama, menganalisis potensi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang didasarkan pada data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), selama tahun 20072011. Kedua, dengan menganalisis kontribusi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah- di Kota Bandung. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak dari Pajak Penerangan Jalan. Sementara perhitungan kontribusinya didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dibandingkan dengan penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah. Untuk itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, dan data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan (PT. PLN APJ) Kota Bandung. Dengan mengacu kepada hasil perhitungan potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan, menunjukan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung belum tercapai secara optimal. Artinya masih ada kehilangan potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum terpungut oleh kota Bandung, dan jumlahnya cukup besar. Untuk itu ada baiknya Pemerintah Kota Bandung melakukan penetapan target Pajak Penerangan Jalan yang lebih mendekati potensi Pajak Penerangan Jalan yang sesungguhnya.
Keberlangsungan Masa Depan Anak Bangsa Yang Harus Dijaga Indraswari, Harida
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.210

Abstract

Masih terbayang jelas di benak kita bencana kabut asap yang melanda sebagian daerah di tanah air pada tahun 2015 silam. Salah satu daerah yang mengalami bencana kabut asap yang tergolong parah adalah Provinsi Riau. Bencana ini jelas menimbulkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya kerugian materil berupa rusaknya sebagian hutan di wiayah Indonesia atau besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk upaya pemadaman titik titik api yang menjadi pusat terjadinya kebakaran hutan, namun yang lebih besar lagi adalah kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban dari bencana kabut asap tersebut. Bencana kabut asap yang berkepanjangan tentu saja berdampak negatif pada kesehatan masayrakat. Bahkan seringkali masyarakat harus mengurungkan niat untuk melakukan aktivitas nya di luar rumah karena kondisi udara yang membahayakan kesehatan mereka. Lalu apa kaitannya antara bencana kabut asap dengan keberlangsungan masa depan anak bangsa?
Kajian Evaluasi Pasca Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pada Badan Diklat Provinsi Bali Rusmulyani, Ketut
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.215

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan dilakukan dengan meningkatkan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai melalui partisipasi karyawan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan evaluasi pasca-diklat (EPD) secara praktis harus mendukung pengembangan/peningkatan kurikulum dan benar-benar mengacu pada kompetensi spesifik kebutuhan pengguna hasil pelatihan. Evaluasi pasca-pelatihan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan relevansi kurikulum untuk pelaksanaan tugas lulusan pelatihan dan dampak peningkatan kinerja dan dapat memberikan rekomendasi untuk penempatan lulusan pelatihan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Analisis data teknik yang dihasilkan dari pemngumpulan data lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan posisi di mana keberadaan responden sesuai dengan aspek yang diteliti dalam penelitian ini. Secara umum, respon diberikan oleh alumni, pengusaha dan rekan alumni. Hasil penilaian menunjukkan: 1) relevansi pelatihan kepemimpinan relevan dengan pengajaran Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), penjadwalan, tujuan dan mengajar Diklatpim, dan indeks Diklatpim, persepsi responden dari relevansi adalah kategori tinggi, 2) pelatihan kepemimpinan berpengaruh dalam hal mengidentifikasi masalah dan mengembangkan rencana aksi yang lebih terstruktur dan terarah, dan persepsi responden dari pelatihan kepemimpinan indeks efektivitas adalah kategori tinggi, 3) dampak Diklatpim berguna dan implikasi untuk responden setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan dalam hal kepercayaan publik kinerja pemerintah meningkat, sehingga indeks Diklatpim responden persepsi dampaknya kategori tinggi, dan 4) pelatihan berkelanjutan, sering sosialisasi (penyebaran informasi) untuk mentransfer pengetahuan. Pernyataan responden melakukan sosialisasi dalam kategori tinggi.
Kebudayaan Dalam Politik: Kritik Pada Demokrasi Afandi, Teguh
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.216

Abstract

Dr. Kelly S. Meier, menyampaikan ada empat saka guru utama yang menyokong suksesnya sebuah sistem demokrasi. Yakni, Protective, Pluralist, Developmental, dan Participatory. Keempatnya menjadi ciri utama sekaligus syarat keberlangsungan demokrasi. Bila satu atau beberapa syarat tidak berjalan maksimal, maka perlu dipertanyakan apakah itu demokrasi atau justru oligarki.
Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Kawasan Jatinangor Putri Wulandari
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.211

Abstract

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, Jatinangor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kecamatan Jatinagor merupakan kawasan yang sangat cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jatinangor menempati urutan ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Persentase jumlah penduduk di kecamatan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 9,99% dan pada tahun 2012 mencapai 10,12%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan ini sebesar 86.597 orang. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,43%, jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai 98.035 orang. Kecamatan Jatinangor memiliki perbedaan dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Demikian pula di Kecamatan Jatinangor sendiri, pertumbuhan ekonomi yang terjadi berasal dari salah satu sektor lapangan usaha utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan yang terjadi di antar kecamatan di Kabupaten Sumedang, dan kesenjangan antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan Jatinangor.
Evaluasi Formulasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor Andari, Rosita Novi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan formulasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dan memperkirakan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka dilakukan evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor terutama terkait dengan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor yang apabila tidak segera diselesaikan akan mengahambat implementasi program/kegiatan pembangunan sektoral di wilayah Jatinangor.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue