cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2016)" : 6 Documents clear
KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nilawati, Evi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.4

Abstract

Penelitian kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui BantuanKeuangan Khusus (BKK), bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasiprogram tersebut dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informandiambil dengan cara purposive sampling dan data didapatkan melalui data sekunder,observasi, maupun wawancara mendalam (indepth interview). Penelitian ini dilakukan diDesa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melaluiBKK telah berorientasi pada pendekatan kepatuhan (compliance), artinya dalamimplementasinya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana tertuangpada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pengentasan Kemiskinan melaluiBKK. Program tersebut telah mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi masyarakatanggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatmiskin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi programpengentasan kemiskinan melalui BKK dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan (fisik,sosial, dan ekonomi), hubungan antar organisasi, sumber daya untuk implementasiprogram, dan karakteristik pelaksana. Meskipun sampai saat ini Program BKK belumdapat dikatakan mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan karena keterbatasandana pada masing-masing RTS dan pelaksanaan program yang baru berjalan 2 (dua)tahun, namun setidaknya program tersebut telah mampu menggerakkan sosial ekonomimasyarakat anggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
Wayang, Miniatur Politik Bangsa Afandi, Teguh
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.805

Abstract

Dalam beberapa esainya, Benedict Anderson menyebut politik Indonesia terbentuk oleh cara berpikir Jawa. Hal ini ditandai bagaimana politik Indonesia yang sangat jawa-sentris dalam pelaku politik, cara bermain, bahkan penggunaan bahasa panggung politik. Dan wayang mendapatkan peran penting dalam menentukan peta politik jawa yang kemudian berimplikasi pada gimik politik negeri ini.. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
URGENSI PROYEK PERUBAHAN PADA DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA BARU DI PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A I LAN) Permana, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.2

Abstract

Sejak Tahun 2014, sistem penyelenggaraan diklat mulai menggunakan pola baru. Peraturan Kepala LAN Nomor 10, 11, 12, dan 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV mengharapkan agar penyelenggaraan diklat lebih berkualitas, efisien, dan efektif serta mampu membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diklatpim dengan Pola baru diharapkan meluluskan alumni yang kompeten dan mampu menunjukkan kinerja dalam memimpin perubahan. Jika sebelumnya output diklat hanya menghasilkan kertas kerja, maka pada diklat ini peserta diminta mampu membuat suatu perubahan nyata. Penelitian ini mengkaji bagaimana peserta mengungkapkan pengalamannya mengenai urgensi proyek perubahan pada diklat kepemimpinan pola baru di PKP2A I LAN. Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai metode dan teori, jenis penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, dengan memilih 11 orang alumni diklat kepemimpinan tahun 2014 sebagai peserta angkatan pertama kali mulai diberlakukannya diklat kepemimpinan pola baru. Subjek dipilih berdasarkan pengalamannya setelah mengikuti diklatpim di PKP2A I LAN dan bersedia mengungkapkan dan mengeksplorasi pengalamannya secara sadar, sehingga dapat menginformasikan pengalamannya tentang urgensi proyek perubahan yang dilaksanakannya pada Diklat Kepemimpinan dengan pola baru.
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Nur Afandi, Muhamad; Sianipar, Ropen
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.1

Abstract

Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalammengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkanpelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangikesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yangdirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya, keberhasilan pelaksanaanotonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu pemerintahdaerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengetahuikendalayang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, danmengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalammeningkatkan kemampuan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan yaitu untuk memberikangambaran tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalammenunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa: hasilperhitungan terhadap lima rasio keuangan, derajat desentralisasi berada pada kriteriasangat kurang yaitu rata-rata 3,08%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggiyaitu rata-rata 93,97%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali yaitu rata-rata3,33%, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup efektif dengan rata-rata93,39% dan rasio efisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efisien yaitu rata-rata4,55%. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerahKabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjangpelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan biasmelaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunandengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat maupunpropinsi dapat dikelola dengan optimal dimana anggaran pendapatan daerahdialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan dari pada belanja pegawai.
Menggeliatkan Kembali Keberlanjutan Inovasi Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.804

Abstract

Survey World Governance Index pada 2015 mengungkap persoalan rendahnya persepsi terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik, derajat independensi birokrasi dari tekanan politik serta kredibilitas kebijakan publik pemerintah masih menjadi tantangan bagi birokrasi Indonesia. Lebih lanjut, evaluasi Bappenas terhadap capaian tujuan pembangunan millennium Indonesia pada 2015 lalu mengungkap bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia adalah dalam pencegahan kemiskinan, peningka tan akses kesehatan dan pendidikan. Laporan-laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan reformasi atau inovasi pelayanan publik. Beberapa kajian tentang praktek terbaik inovasi pemerintahan daerah di Indonesia telah membuktikan bahwa inovasi pemerintah terbukti secara empiris berkontribusi bagi pencapaian IPM dan akselerasi pembangunan nasional
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRASI PESERTA DIKLAT PRAJABATAN DI PROVINSI BALI Ketut, Rusmulyani
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.3

Abstract

Dalam setiap proses pembelajaran pada materi diklat apapun bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalahmodel pembelajaran kooperatif tipeJigsaw.Ibrahim, dkk. (2006) menyatakan bahwa proses belajar mengajar dengan model pembelajaran tipe Jigsaw ini adalah proses belajar mengajar yang menempatkan peserta diklat untuk aktif dimana fasilitator/widyaiswara membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok dan kelompok diberikan tugas dengan meteri yang berbeda-beda. Dari tugas yang diberikan kelompok diharapkan mampu mengembangkan materi yang diberikan dan peserta harus aktif dan bekerja sama. Sehinggaakan berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta diklat prajabatan. Berdasarkan hasil analisis tes awal yang telah dilakukan, didapatkan rata-rata sikap demokrasi peserta diklat prajabatan di Provinsi Bali sebesar 97,80, nilai tengah sebesar 96,5, nilai yang paling sering muncul sebesar 108, simpangan baku sebesar 11,22, dan varians sebesar 125,96 Berdasarkan tabel kategori yang telah dibuat, rata-rata sikap demokrasi peserta diklat prajabatan Provinsi Bali pada tes awal berada pada kategori rendah,sedangkan pada tes akhir pembelajaran, didapatkan rata-rata sikap demokrasi peserta diklat prajabatan sebesar 122,93, nilai tengah sebesar 123, nilai yang paling sering muncul sebesar 122, simpangan baku sebesar 3,71, dan varians sebesar 13,76. Berdasarkan tabel kategori yang telah dibuat, rata-rata sikap demokrasi peserta diklat prajabatan pada tes akhir berada pada kategori sedang.Peningkatan rata-rata dari tes awal dan tes akhir terlihat cukup signifikan (cukup tinggi), selain itu kategori sikap demokrasi peserta diklat prajabatan Provinsi Bali pun terlihat meningkat dari kategori rendah menjadi sedang.Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw secara efektif dapat meningkatkan sikap demokrasi peserta Diklat Prajabatan di Provinsi Bali.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue