cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2001)" : 7 Documents clear
Tantangan Peluang Tenaga Profesional dalam Era Globalisasi Sedarmayanti Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.586

Abstract

Tema ini perlu dikaji dengan alasan bahwa:saat ini permaslahan yang harus dihadapi oleh kita bersama adalah bagaimana menacari berbagai alternatif strategi dalam menghadapi era globalisasi agar kita tetap eksis, mampu memanfaatkan berbagai peluang, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Korupsi Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.582

Abstract

Indonesia berada pada posisi lima besar negara terkorup di dunia. Penempatan posisi ini sangat ironnis dengan keadaan masyarakat yang dinilai agamis dan menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran
Reformasi Kebijakan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Indonesia keluar dari krisis multidimensional Setiawan, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.588

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di abad 21 kita dihadapkan berbagai permasalahan krusial yang sangat rumit dan penuh ketidakpastian, hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan privatisasi. Otonomi daerah dan globalisasi yang sedang berlangsung. Dari berbagai permaslahan yang ada khusunya yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, maka tidak dapat kita sangkal lagi, bahwa keunggulan daya saing dari suatu negara akan sangat menentukan keberhasilan negara tersebut dalam menghadapi krisi perekonomian pada saat ini.
Akuntabilitas Kinerj aiNstansi Pemerintah dalam Era Otonomi Daerah (Strategi Mengelola Perubahan Melalui Pengembangan Rencana Strategis) Noorsyamsa Djumara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.589

Abstract

Sebagaimana kita saksikan bersama, seluruh lapisan bangsa indonesia sedang menghadapi tuntutan perubahan besar di segala bidang. Khususnya dalam bidang pemerintahan, perubahan paradigma berlangsung dari pola manajemen gotong royong menjadi renumersi, dari paternalistis menjadi rasionalistis, dari sentalis menajdi desentaralis, dari tertutup menjadi terbuka, dari kaku menjadi luwes, dari birokratis menjadi debirokratis dari government menjadi governance. Berbagai tuntutan perubahan diatas harus disikapi dengan langkah-langkah reformasi di segala bidang pula. Itulah sebabnya, gelombang reformasi total tidakhanya menjangkit di dunia politik saja, namun menjangkau pula bidang pemerntahan.
Strategi Perubahan Struktur Pemerintahan Kota Berorientasi God Governance Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.585

Abstract

Adanya semnagat yang diusung oleh UU terbaru tersebut, tentu akan melahirkan adanya tuntutan perubahan struktur pemerintahan maupun sikap dan perilaku atau pola tindak serta kapasitas aparatur di daeah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Struktur pemerintahan yang tidak ramping dan citra lamban, mahal serta tidak efisisen, yang sejak lam telah melekat dengan cukup kuat dalam wjah aparat dan birokrasi pemerintahan dengan sendirinya harus segera diubah. Struktur pemerintahan dan birokrasi di adaerah dituntut lebih menyesuaikan diri dengan permasalahan di daerahnya.
Desentralisasi Kewenangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian tentang Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Struktur Pembiayaan Pemerintahan Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.587

Abstract

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).
Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.590

Abstract

Pada masa orde baru, kedudukan lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah begitu dominan sehingga menimbulkan tirani Eksekutif terhadap lembaga legislatif. Dengan berhembusnya era reformasi terjadi pergeseran peran DPRD menjadi dominan, akan tetapi jangan menimbulakn pembaliakan keadaan menjadi Tirani legislatif menjai kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2001 2001


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue