cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2002)" : 7 Documents clear
Fenomena dan Dinamika Otonomi Daerah Pasca Restrukturasi Kelembagaan (Kasus Dinas Pasar-BP Parkir Kota Bandung, dan Dinas Olahraga Propinsi Jawa Barat) Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.559

Abstract

Hanya dalam satu tahun semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 secara efektif dan sejak ditetapkannya Perda SOTK di berbagai daerah, telah muncul ide yang bermuara pada peninjauan ulang program restrukturisasi kelembagaan. Disatu sisi, upaya ini positif sebagai satu bentuk treatment dan penyerangan organisasi. Namun disisi lain, frekuensi yang terlalu sering dalam penataan organisasi juga mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam formulasi kebijakan publik. Untuk itu, terhadap kasus Dinas Pasar-BP Kota Bandung dan Dinas Olahraga Jawa Barat, lebih baik dipikirkan alternatif kebijaka yang lebih moderat, dalam arti tidak perlu merubah format kelembagaan yang sudah eksis namun dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi.
Penataan Mekanisme Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Uliantoro, Wahyu Gia
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.556

Abstract

Dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal adanya asas tugas pembantuan, selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas ini dimaksudkan untuk meningkatkan efsiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas pembantuan dimaksud adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan desa ataupun dari daerah kepada desa dalam menyelenggarakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.
Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.561

Abstract

Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan ini mencoba mengkaji probabilitas revisi dari sisi untung dan ruginya. Namun yang pasti penulis menolak revisi yang menyangkut semangat, paradugma dan nilai dasar dari kebijakan desentralisasi; sementara isi aturan yang tercermin dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dapat ditolerir untuk dirubah sepanjang didukung oleh kebutuhan empirik tentang hal tersebut.
Strategi Peberdayaan Sumber Daya Manusia Melauli Pengembangan Kreativitas, Inovasi dan Pendayagunaan Modal Intelektual Sebagai Kekayaan Baru Organisasi Guna Menghadapi Masa Depan Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.557

Abstract

Kreativitas merupakan pengembangan ide baru dan inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara aktual ke dalam praktek, sedangkan modal intelektual adalah pengetahuan yang dimiliki karyawan sebagai kekayaan baru organisasi. Sumber Daya Manusia Kreatif dan inovatif yang memiliki pola pikir global,harus mempunyai dorongan untuk mempunyai pandangan yang luas, terus menerus mencari konteks, pengetahuan/informasi sehingga mampu bereaksi lebih cepat dari pesaing. Dengan pemberdayaan, dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi serta mampu mendayagunakan modal intelektual atau pengetahuan/informasi yang dimiliki sehingga mampu menghadapi peluang dan tantangan di masa depan.
Impeachment Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.555

Abstract

Kasus impeachment Kepala Daerah, diantaranya menimpa Wali Kota Surabaya, Sunarto. Yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas karena berobat ke luar negeri tanpa ijin legislatif daerah setempat, sehingga DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk memberhentikan Sunarto. Kasus serupa menimpa pula pada Bupati Payakumbuh dan Buleleng. Legislatif daerah setempat menolak pertanggungjawaban tahunan kedua Bupati tersebut. Kenapa Legislatif pada masa reformasi ini begitu besar kekuasaannya dibanding pada jaman orde baru? Apabila kita cermati, pada masa lalu kepala daerah hanya mengenal pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, yang pelaksanaannya lebih menjurus hanya kepada formalitas. Pada saat sekarang keadaan berbalik, legislatif tidak begitu saja mau menerima pertanggungjawaban eksekutifnya. Mereka sangat garang dan kadang membuat ciut Kepala Daerah. Bahkan kadang-kadang ketika pertanggungjawaban belum disampaikan, jauh-jauh hari legislatif sudah mengancam akan menolak pertanggungjawaban kepada daerah tersebut.
E-Government Pendukung Utama Manaemen Pemerintahan Modern Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.560

Abstract

Tuntutan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan menjadi salah satu wacana yang tiada basinya dan akan terus berlanjut. Salah satu usaha untuk merespon tuntutan tersebut adalah dengan mencari sarana dan handal yang dapat menunjang tuagas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salh satu sarana dewasa ini yang diharapkan dapat melakukan hal tersebut adalah Electronic Government (E-Govenment). Penerapan E-Government memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan.
Pengembangan Model Kuantitatif Penataan Kelembagaan Daerah Yang Efisien, Efektif, dan Berkeadilan Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.558

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 berimplikasi kepada perubahan kewenangan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, perubahan kewenangan telah direspon oleh daerah dengan melakukan berbagai penataan kelembagaannya. Dalam hal ini, penataan kelembagaan daerah belum didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional yang berorientasi kepada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Belum diperhatikannya aspek efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penataan kelembagaan daerah antara lain disebabkan oleh belum adanya formulasi buku yang dapat digunakan, serta pertimbangan-pertimbangan subjektivitas di kalangan pejabat daerah masih terlalu kental. Dalam konteks inilah model kuantitatif penataan kelembagaan diperlukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2002 2002


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue