cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2004)" : 8 Documents clear
Ramai Ramai Korupsi di DPRD Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.495

Abstract

Korupsi, sebuah kata yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi isu yang selalu hangat, enak diucapkan dan susah untuk diberantas. Selanjutnya jika membicarakan korupsi, orang akan langsung menuding pemerintah sebagai biangnya korupsi. Seakan akan yang melakukan korupsi itu adalah Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri. Jikalau korupsi dilakukan oleh pegawai selain pegawia negeri, sepertinya tidak disebut sebagai korupsi. Kalaupun ada pasti karena pegawai negerinya ikut bermain. Benarkah begitu ?
Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.501

Abstract

Salah satu yang mengalami perubahan sangat sifnifikan pada era otonomi daerah dan sesentralisasi adalah peran dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bila di masa lalu pemerintah pusat sangat berperan dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan nasional, maka dewasi inii peran pemerintah pusat lebih terfokus kepada penetapan kebijakan strategis yang bersifat nasionan. Di pihak lain, hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan ditangani oleh daerah dengan titik berat pada tingkat kabupaten/kota.
Upaya Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Bagian dari Kepemrintahan yang Bersih Setiawan, Wawan Dharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.497

Abstract

Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih banyak Produk hukum peninggalan penjajah belanda yang masih dipergunakan, sampai pada saat ini jika dilihat dari Administrasi Kebijakan Publik (Public Policy Analys) dari sisi Public Evaluation, kita masih banyak menggunakan model”Incremental”dalam perubahannya, artinya upaya perubahan pembaharuan dilakukan sedikit demi sedikit dari kebijakan yang telah ada.
Kedisiplinan dan Kebutuhan Daya Dukungnya Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Jat Jat Wirijadinata
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.499

Abstract

Betapa pedas kritik masyarakat terhadap para birokrat yang menyatakan bahwa mereka sudah muak dengan perilaku korupsi para pejabat pemerintah dan maraknya mafia peradilan. Presiden Suharto yang dinyatakan mengalami kerusakan syaraf permanen ternayta dalam berita majalah Tempo Edisi 8-14 Desember 2003, dengan sangat jitu memberikan pemikiran tentang strategi keberhasilan kelahiran Partai Karya Peduli Peduli Bangsa (PKPB), dimana sang puteri diminta menjadi calon presiden partai tersebut.
Relokasi Pegawai sebagai Kebijakan Konsepsional Nasioanal Untuk Mendapatkan Pegawai yang Lebih Kompeten dan Profesional Hutapea, Aris
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.498

Abstract

Tekanan lingkungan eksternal, globalisasi, persaingan, perkembangan, perubahan dan tuntutan kebutuhan pelayanan maupun kebutuhan organisasi menjadi beban organisasi bertambah, smentara di sisi lain terjadi erosi sumber-sumber daya manajemen, sumber daya manusia menyusut, menurun kemampuan dan keterampilannya; mengaruskan organisasi berani melakukan tindakan relokasi bagi pegawai yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan pekerjaannya. Relokasi dapat berdampak buruk bagi organisasi maupun pegawai yang bersangkutan, tetapi juga dapat berdampak buruk organisasi maupun pegawai yang bersangkutan, yakin terbukanya peluang untuk mengembangkan diri pada bidang organisasi lain berbarengan dengan itu pula adanya jabatan pekerjaan yang lowong maka organisasi leluasa untuk merekrut pegawai yang lebih cocok, lebih sesuai, lebih kompeten dan profesional sebagai tanggungjawab moral organisasional.
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemeintahan Kecamatan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.502

Abstract

Pemerintah kecamatan dalam era otonomi daerah saat ini menjadi ujung tombak pemberi layanan publi. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pemerintah Kecamtan seyogyanya mendapatkan pendelegasian kewenangan yang memadai dengan dukungan kelembagaan yang rasional. Namun kenyataan kembali terjadi penyakit lama dimana kewenangan untuk memberikan kewenagan yakni keengganan dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang selama ini melaksanakan kewenangan tersebut.
Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.496

Abstract

Perubahan yang terjadi begitu cepat dan tidak terduga telah membuka pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju milenium baru berciri good governance atau kepemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perwujudan cita-cita tersebut berimplikasi terhadap upaya untuk membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Peningkatan produktivitas kerja sumber daya manusia stratejik merupakan syarat utama dalam era globalisasi untuk mewujudkan kemampuan bersaing dan kemandirian. Sejalan dengan itu, visi dan misi dalam kaitan membangun sistem manajemen kinerja di masa yang akan datang diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia profesional, berkinerja tinggi, mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan produktivitas guna mewujudkan good governance.
The Flux of Decentralization in Indonesia and The Role of Law 22/1999 in Promoting Democratic Local Governance Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.500

Abstract

Indonesia bisa disebut sebagai negara yang unik dalam konteks hubungan Pusat-Daerah. Tradisi sentralisasi sangat kuat dalam sejarah Indonesia, namun paket desentralisasi 1999 sering dikatakan sebagai kebijakan desentralisasi yang paling berani diantara negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, pendulu kebijakan sering bergerak sangat ekstrem kearah sentralisasi pada suatu saat, dan kearah sentralisasi pada saat yang lain. Makalah ini mencoba melihat dinamika pergerakan pendulum tadi, dan memetakan peran UU Nomor 22 tahun 1999 dalam mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di tingkat akar rumput.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2004 2004


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue