cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
TRANSPARENCY
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016)" : 5 Documents clear
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN INVESTASI DI KAWASAAN HUTAN ADAT TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 NATASHA Siregar; Mahmul Siregar; Rosnidar Sembiring
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.005 KB)

Abstract

ABSTRAK KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN INVESTASI DI KAWASAN HUTAN ADAT TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Natasha Siregar* Mahmul Siregar** Rosnidar Sembiring*** Masyarakat hukum adat merupakan elemen dari Negara Republik Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai mahluk sosial, masyarakat hukum adat memerlukan sumber-sumber kehidupan. Hutan adat yang dekat dengan masyarakat hukum adat itu menjadi skala prioritas bagi mereka dalam mendapatkan kehidupan. Untuk mendapatkan sumber kehidupan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui investasi pada hutan adat. Ide Investasi ini memiliki bermacam-macam persoalan diantaranya, bagaimana eksistensi dari masyarakat hukum adat dalam melakukan tindakan hukum, bagaimana pengaturan kegiatan investasi yang berada diwilayah hutan, dan bagaimana bentuk dari wujud keterlibatan masyarakat hukum adat dalam investasi tersebut. Hal ini menjadi sangat krusial untuk dibahas sejalan dengan muculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian materi Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar.          Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Kemudian dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis normatif kualitatif, dimana data disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif hingga akhir hasilnya tertuang dalam bentuk skripsi ini. Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya telah dilaksanakan oleh negara yang masih memerlukan pengkonkritan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Pengakuan itu bila dilihat dari sudut investasi pada kawasan hutan terdapat perbedaan-perbedaan yang memerlukan unifikasi untuk memudahkan pengguna peraturan. Bila kedua hal diatas terwujud maka keterlibatan masyarakat hukum adat dalam kegiatan
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Zepryanto Saragih; Bismar Nasution; Windha Windha
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.305 KB)

Abstract

CONSUMER PROTECTION BASED ON FINANCIAL SERVICES SECTOR LAW NUMBER 21 OF 2011 AND LEGISLATION OF 1999 NUMBER 8 *) Zepryanto P. Saragih **) Bismar Nasution ***) Windha   ABSTRACT Consumer law in perspective Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection is the ultimate consumer. According to Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, the consumer is not only the end consumer, but also among consumers. Limitation of consumers in these two laws have an impact on consumer protection. The issues raised in this paper is how to limit consumers in the financial services sector, how the form of legal protection for the consumer in terms of Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and how the position of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection against Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority related to consumer protection. Methods of research conducted in this thesis is the workmanship that relies on normative legal norms, this study is descriptive and analytical, because it describes the problem in a way translate. The method of data collection is library research, which conducts research using data from a variety of reading materials, such as legislation, books, newspapers, and Internet sites are considered relevant to the subject matter covered. Consumer financial services sector, particularly investors in the capital market to the attention of the consumer protection financial services sector. Birth of Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority puts consumers not only as users, end users or beneficiaries, but also those who commercialize goods and / or services. These developments affect the legal protection of the consumer in a preventive and repressive. The use of the principle of lex specialis derogate lex generalis and principle of lex posterior derogate lex priori is needed in order to provide clarity to the provisions of this law to see the position of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection of the Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority related to consumer protection.   *) Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***) Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENANGGUNG UTANG SEBAGAI JAMINAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ATAS KREDITUR MENURUT PERATURAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PT. JAYA LESTARI) Kristina Nababan; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.457 KB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM TERHADAP PENANGGUNG UTANG SEBAGAI JAMINAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ATAS KREDITUR MENURUT PERATURAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PT. JAYA LESTARI)   Mahasiswa* Dosen Pembimbing I** Dosen Pembimbing II***       Pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam kepailitan, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Tujuan analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam kepailitan serta untuk mengetahui penyelesaian terkait permasalahan hukum dimana Corporate Guarantor dipailitkan terlebih dahulu tanpa dipailitkannya Debitur dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus Pailit/2014 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Alat pengumpulan data yang dipergunakan berupa dokumen. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dipailitkan tanpa dipailitkannya Terjamin atau Debitur-utama. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara kepailitan PT. Jaya Lestari yang dinyatakan pailit dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor.      
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKUISISI Ruth Marbun; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.95 KB)

Abstract

ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR MINORITY SHAREHOLDERS ON COMPANIES THAT MAKE ACQUISITIONS The development of the current economic system encourages a lot of companies to make acquisitions in order to strengthen their organization's condition. The acquisition that happens often cause unfairness to minority shareholders. However, based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, it explains that the acquisition must show mutual benefit for both parties. Therefore there is a need to form some type of protection for the minority shareholders in the implementation of the acquisition
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT KESAMAAN MELODI DALAM DUA KOMPOSISI MUSIK BERBEDA Reinhard Sidabalok; Keizerina Devi; Deta Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.289 KB)

Abstract

ABSTRAK   Perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya dan menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta serta lebih kreatif. Untuk melindungi karya cipta yang dibuat oleh penciptanya maka Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Pemberian perlindungan bagi pencipta lagu memang harus dilaksanakan agar karya-karya intelektual terutama musik atau lagu mendapat kepastian hukum. Hal ini yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai hak cipta atas karya musikdi Indonesia, bagaimana kriteria kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik yang berbeda dikaitkan dengan tindakan plagiat dan bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik terkait kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analistis karena hasilnya memberikan gambaran dan sistematik tentang perlindungan hak cipta atas karya musik. Selanjutnya jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat sarjana hukum, hasil seminar, artikel dari media elektronik dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dengan mencantumkan sanksi pidana dan sanksi perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu pencipta harus lebih teliti dalam menciptakan suatu karya agar tidak dapat dikatakan suatu tindakan pelangggaran hak cipta.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 02 (2020) Vol 1, No 01 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 2, No 1 (2018) No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue