Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH KOPERASI TERHADAP PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi Kredit Union Sejahtera Tebing Tinggi) Gunawan Sibarani; Tan Kamello; Mahmul Siregar; Keizerina Devi
USU LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.545 KB)

ABSTRACT Cooperatives as people’s economic movement give their contribution to small and middle businesses in increasing the welfare, especially for their members. A cooperative is both the guidance for people’s economic policy and a part of national economic order. How is the regulation of giving credit to small and middle businesses according to Law No. 17/2012 on Cooperatives? How is the implementation of giving credit to small and middle businesses at Koperasi Kredit CU Sejahtera, Tebing Tinggi? Are there any obstacles and how to solve them? The regulation of giving credit in Law No. 17/2012 on Cooperatives should be in savings and loan. In this case, the credit at Koperasi Kredit CU Sejahtera, Tebing Tinggi is given only to its registered members. The main obstacle is the incapability of its members to pay off the credit. It is recommended that the cooperative adapt its statutes to Law No. 17/2012 on Cooperatives by amending USP to KSP, giving credit should be based on the capability and compatibility, and special advisors who give sanction to fraudulent field workers should be supported. Kata Kunci : Savings and Loan Cooperative, Small and Middle Businesses, Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN Priawan Harmasandi; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.345 KB)

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN Priawan Harmasandi Raharjo[1] Bismar Nasution[2] Keizerina Devi Azwar[3] ABSTRACT One which becomes the capital source for subsidiaries namely using their banking credit facilities. But, banks need a guarantee which may give trust and certainty to them to be able to receive their money back in the event of bad debts of the subsidiaries credit. Moreover, credit asked by the subsidiaries is an investment bank credit that categorized as a big one. One who can be credit guarantees for subsidiaries is the parent company. Therefore, the legal act will certainly give legal effects on its own. It becomes a background in writing of this thesis that are to find out the settings guarantee credit banking in Indonesia, to find out legal relationship between parent company and subsidiaries in terms of guarantee in Indonesia, and to find out the accountability of parent company as corporate guarantee to subsidiaries related to the granting of credit facilities by investment banking. Methods used in writing the thesis is normative legal research (juridical normative) because this research done by means of analyzing law written in library materials or secondary data and reference materials in the field of law. Based on the results of the normative legal research (juridical normative) noted that credit guarantee arrangements banking in Indonesia that is generally found in the article 1131 of Book of Civil Law Legislation and also found in Act No. 10 in 1998 about the Changes Of Act No.7 in 1992 On Banking which in the Act is better known as the collateral. The legal relationship that exists between a parent company and its subsidiaries in terms of guarantee in Indonesia is the parent company can provide corporate guarantee for its subsidiaries. The accountability of parent company as corporate guarantee of subsidiaries related to the granting of credit facilities by investment banking, namely that the parent company is fully responsible for the subsidiary's credit. [1] Students of Law Faculty University of Sumatera Utara [2] Supervisor I, Lecturer of Law Faculty University of Sumatera Utara [3] Supervisor II, Lecturer of Law Faculty University of Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT KESAMAAN MELODI DALAM DUA KOMPOSISI MUSIK BERBEDA Reinhard Sidabalok; Keizerina Devi; Deta Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.289 KB)

ABSTRAK Perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya dan menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta serta lebih kreatif. Untuk melindungi karya cipta yang dibuat oleh penciptanya maka Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Pemberian perlindungan bagi pencipta lagu memang harus dilaksanakan agar karya-karya intelektual terutama musik atau lagu mendapat kepastian hukum. Hal ini yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai hak cipta atas karya musikdi Indonesia, bagaimana kriteria kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik yang berbeda dikaitkan dengan tindakan plagiat dan bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik terkait kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analistis karena hasilnya memberikan gambaran dan sistematik tentang perlindungan hak cipta atas karya musik. Selanjutnya jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat sarjana hukum, hasil seminar, artikel dari media elektronik dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dengan mencantumkan sanksi pidana dan sanksi perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu pencipta harus lebih teliti dalam menciptakan suatu karya agar tidak dapat dikatakan suatu tindakan pelangggaran hak cipta.

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN APABILA TERJADI PENURUNAN HARGA EMAS PADA SAAT EKSEKUSI OBJEK TABUNGAN (STUDI PADA: PT PEGADAIAN CABANG KAMPUNG LALANG) Adji Suryapranata; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.175 KB)

Layanan tabungan emas merupakan salah satu layanan di PT Pegadaian, layanan ini merupakan inovasi dari produk investasi emas yang diluncurkan oleh PT. Pegadaian sebelumnya, yakni produk MULIA. Layanan tabungan emas di PT pegadaian merupakan layanan pertama kali diterapkan di Indoneseia karena pada produk/layanan tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif bersifat normatif dengan mengkaji dan menganalisi data sekunder dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara kepada informan. Hasil penelitian yaitu tabungan emas yang merupakan salah satu layanan di PT Pegadaian telah memiliki legalitasnya sesuai dengan aturan-aturan terkait, sebagaimana telah diatur dalam adalah SEOJK NO.51/SEOJK05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional, POJK No. 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian, serta didalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan (Perum) Menjadi Perusahaan Persero (Persero).Pihak-pihak yang ada didalam layanan tabungan emas yaitu pegadaian sebagai pelaku usaha serta orang, badan hukum, dan bukan ba dan hukum sebagai nasabah . harga emas pada layanan tabungan emas di PT Pegadaian di tentukan oleh PT Pegadaian sendiri walaupun PT pegadaian menggunakan Emas yang di produksi oleh PT ANTAM dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS). Kata Kunci : Tabungan Emas, Perlindungan Hukum, Pegadaian

PENGGUNAAN LEXUS DAN LOGO L (LOKAL) OLEH TOYOTA MOTOR CORPORATION (STUDY KASUS NO. 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) Vivi Elvina; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.848 KB)

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pokoknya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kriteria merek yang dapat di daftarkan di Indonesia, bagaimana pengaruh kelas merek dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia dan mengapa pendaftaran merek Lexus dan logo L dapat diterima oleh Dirjen HKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet. Sistem pendaftaran merek dimulai dengan syarat permohonan pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, biaya pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran merek, pengumuman permohonan, dan sertifikat kepemilikan merek yang telah didaftarkan. Pengaruh kelas barang dan jasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 ialah untuk mempermudah pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa yang dimaksud. Pendaftaran merek dagang Lexus dan logo L oleh Toyota Motor Corporation dapat diterima karena termasuk dalam jenis barang kelas 12 sedangkan merek I-Lexus milik Nio Teddy Siswanto termasuk dalam jenis barang kelas 02. Kata Kunci:Kriteria, Pengaruh, Merek Lexus diterima

TINJAUAN YURIDIS ATAS ALASAN KEALPAAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 74/PDT.G/2018/PN.JMB) Mellisa Tandoko; Sunarmi Sunarmi; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.969 KB)

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan akibat hukum yang akan timbul, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kontrak yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaannya hingga membuat pihak lainnya menderita kerugian. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah karena hukum kontrak Indonesia tidak membedakan wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian.Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan hukum terkait keberlakuan norma-norma hukum kontrak di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang dianggap telah melakukan wanprestasi yang timbul karena kelalaiannya tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah ia timbulkan. Hal ini dikarenakan sudah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam kontrak.Berdasarkan hukum kontrak yang berlaku Indonesia, yakni KUH Perdata, setiap pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan hingga timbulnya kerugian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang terjadi karena adanya kealpaan tetap dinyatakan melakukan wanprestasi. Kata Kunci: Kontrak, WanprestasiKontrak

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) TERKAIT PERAN PENGUMPUL ZISWAF DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Dimas Fattih; Sunarmi Sunarmi; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.979 KB)

UMKM berbasis syariah dibiayai oleh beberapa lembaga seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang salah satunya ialah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akan tetapi saat ini BMT tidaklah memiliki aturan hukum yang jelas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni pertama bagaimana pengaturan hukum Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di indonesia, kedua bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkait peran pengumpul Ziswaf dan pembiayaan kepada UMKM, ketiga bagaimana tanggung jawab Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkait peran pengumpul Ziswaf dan pembiayaan kepada UMKM Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun bahan yang dijadikan sumber penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Perbedaan bentuk badan hukum menyebabkan BMT berpedoman pada aturan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain karena menyesuaikan diri dengan bentuk badan hukum yang dipilih. Secara operasional BMT bersesuaian dengan Koperasi akan tetapi aturan hukum koperasi yang berlaku saat ini tetap belum mampu mengakomodir.Adapun BMT memiliki peran yang strategis dalam menyokong perkembangan UMKM, di antaranya dalam hal menyimpan dana, mananamkan syariat Islam serta memberikan pembiayaan dan permodalan yang memudahkan pelaku UMKM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penyebab BMT memiliki banyak permasalahan kepada nasabah adalah minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola mengenai pengelolaan BMT dalam konsep syariah dan tidak patuhnya pengurus dan pengelo terhadap peraturan perundang-undangan keuangan syariah . Kata Kunci: UMKM Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Baitul Maal WatTamwil, Ekonomi Nasional

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER JUAL BELI ONLINE ATAS PENJUALAN BARANG – BARANG PALSU Ryan Samuel; Keizerina Devi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.732 KB)

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin pesat dengan kehadiran internet yang dimana kehadiran teknologi semakin memudahkan manusia untuk melakukan aktifitasnya termasuk dalam hal berbelanja. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan Provider Jual beli yang banyak memperdagangkan barang dan jasa secara online.Namun banyak kejadian terjadi dimana barang yang diperdagangkan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran hak merek yang dikarenakan Provider tersebut memperdagangkan barang yang tidak orisinil. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, tentu melihat hal ini sebagai masalah. Permasalahannya disini adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum Hak Merek di Indonesia? 2) Bagaimanakah transaksi jual beli di provider jual beli online? 3) Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban Provider jual beli online atas penjualan barang – barang palsu? Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.Sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif.Jenis dan sumber datanya adalah Data Sekunder.Tehnik dan alat pengumpul data berupa Studi Pustaka dan Studi dokumen.Analisis data yang digunakan adalah Metode Analisis Kuantitatif.

PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN PADA PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA Steven Bukit; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatanlayanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukanoleh perusahaan rintisan (startup) yang memanfaatkan teknologisoftware,internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Permasalahan dalampenelitianini pengaturan Fintech di Indonesia. Perlindungan Fintech dalam systempembayaran di Indonesia. Perlindungan data konsumen di Industri Fintech di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatanyuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research)dan dianalisis dengan metode kualitatif. Perusahaan Fintech di Indonesia diatur melalui Bank Indonesia dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur Fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait Fintech, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial, PBI No. 19/12/PBI/2017 TentangPenyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014. Penyelenggaraan Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledgeruntukpenyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments. Pendukung pasar adalahteknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atauteknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebihmurah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Perlindungan data konsumen di Industri Fintech di Indonesia pengaturan data pribadi konsumen Fintech masih belum terlalu ketat dibandingkan industri lainnya seperti perbankan, asuransi dan pasar modal. Sehingga, dia menilai perlu ada aturan setingkat Undang-Undang sebagai landasan hukum perlindungan data pribadi masyarakat Tanggung jawab perusahaan Fintech dalam menjaga dan melindungi kerahasiaan data nasabah. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen seperti penyediaan informasi yang lengkap tentang karakterisktik dari produk dan layanan yang digunakannya, manfaat, risiko, biaya, dan keamanan datanya.Dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaanFintech.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search