Articles
27 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Transportasi Online ]]>
<![CDATA[Ari, Muhammad As]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1362
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan- perubahan yang drastis pada hukum khususnya hukum perjanjian. Cara-cara konvensional atau cara biasa dalam melakukan perjanjian telah berubah menjadi cara super modern yaitu cara teknologi informasi dan komunikasi atau lebih dikenal dengan nama TIK. Cara ini merupakan model perjanjian yang super modern dan diterima secara senang oleh masyarakat artinya masyarakat dengan suka rela memilih cara ini sebagai suatu cara yang memberikan manfaat.Perjanjian melalui cara TIK ini tidak lahir dari suatu produk hukum tetapi dia lahir dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kemudian diikuti dan digemari oleh masyarakat umum Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di atas memberikan manfaat atau kemaslahatan yang sangat besar pada kehidupan masyarakat Indonesia tetapi sangat disayangkan Indonesia belum mengeluarkan aturan yang mengatur perbuatan hukum ini sehingga belum tercipta perlindungan hukum terhadap pekerja penyedia jasa transportasi online.Perlindungan hukum yang tidak diperoleh oleh pekerja penyedia jasa tersebut berakibat tidak terbukanya lapangan kerja produktif di setiap daerah, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja penyedia jasa tersebut dalam hal kebebasan menjemput lawan janji mereka atau penumpang serta adanya ancaman jiwa dari para penyedia jasa transportasi lainnya yang tidak berbasis online.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PRSEPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA) ]]>
<![CDATA[Sambo, Joko Susilo]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v4i1.12598
<![CDATA[Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara, apa saja hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang progra keluarga harapan ditinjau dari perspektif imam al-mawardi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat penerima program keluarga harapan sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karenaPenaping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif Imam Al-Mawardi terdapat implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tanjung Tiram masih jauh dari kata berhasil, Menurut Imam Al-Mawardi ini terkait dengan dua lembaga yang berperan dan bertanggung jawab yakni wizarah dan wazir. jadi implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebab masing-masing struktur kelembagaan belum mengerti akan tugas dan fungsinya secara baik serta kurangnya koordinasi wizarah Tanfidzh (pimpinan tertinggi kementrian) dan wazir (sebagai pelaksana yang ada dibawahnya) sehingga tidak terimplementasikan dengan maksimal.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KERJASAMA ANTARA GOOGLE ADSENSE DENGAN YOUTUBER KOTA MEDAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI ]]>
<![CDATA[Alfi Karomah]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6518
<![CDATA[This thesis is entitled: "Collaborative Arrangements Between Google Adsense and Youuber Medan City Perspective Wahbah Zuhaili". The problem in this research is the regulation of cooperation between Google Adsense and YouTube, is it already in conformity with and does not violate the Shari'a and the applicable law in Indonesia. This research was conducted in Medan City. This research is a joint research between field research and library research. In this research the method used is interviews and data obtained in content uploaded by YouTube on his channel. The conclusion of this thesis is the Arrangement of Collaboration between Google Adsense and the Medan City Youtuber Wahuh Zuhaili's perspective. So the results of the author's research on the cooperation of Google Adsense with Youtuber based on Wahbah Az-Zuhaili's perspective is Haram if it does not follow the pillars and syirkah conditions and the applicable laws in Indonesia. The status can change if, the Youtubers meet the requirements and get along well, and follow all the rules permitted by the Shariah 'and the Law. Because according to Wahbah Zuhaili "There are no legal and legal forms of business except if permitted by sharia, and no form of business that is not clear (vague) and can destroy the relationship of affection and cooperation between humans unless shariah is forbidden and the door is closed. And set in the Civil Code article 1320 for the validity of the agreement required four conditions, their agreement to bind themselves, the ability to make an agreement, a certain thing, a halal cause.]]>
<![CDATA[Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota PematangSiantar (Studi Kasus : MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari) ]]>
<![CDATA[Sarinah, Maryam]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1367
<![CDATA[Pemberian upah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ju‟alahmenurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar tidak diperbolehkan apabila termaktub di dalamnya syarat kemenangan, hal tersebut dapat dikatakan seperti jual beli tidak jelas karena kemenangan tidak dapat dipastikan sebelum pelaksanaan pertandingan. Adanya harapan menang dari pihak ja‟il Kecamatan Siantar Sitalasari kepada peserta sehingga pihak ja‟il Kecamatan Siantar Sitalasari menaruh harapan besar kepada peserta yang akan dicari oleh official peserta yaitu peserta yang berasal dari luar daerah yang merupakan peserta-peserta terbaik, sehingga tidak perlu ada penyeleksian lagi terhadap para peserta dan official peserta memastikan kemenangan sehingga mematokkan biaya sebesar Rp. 350.000,- per orang sebelum pelaksanaan pertandingan tersebut. Namun, pada pelaksanaanya perekrutan peserta dari luar tidak selamanya menghasilkan kemenangan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONTEKS KEISLAMAN ]]>
<![CDATA[Susandi, Aidil]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v4i1.12583
<![CDATA[ Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada pemisahan antara spritualitas maupun materi, antara hak personal ataupun publik. Singkatnya Islam adalah sebuah tatatan lengkap dalam mengatur setiap aspek lini yang dihadapi manusia.[1] Dalam kehidupan sosial, Islam memberi tatanan jelas dan lengkap dalam mengelola kehidupan yang harmonis dan damai. Tatanan tersebut tidak semata dalam bentuk teori, namun juga praktik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah saw. Untuk mencapai masyarakat harmonis dan dinamis, Islam memiliki seperangkat sistem hukum dan pengadilan lengkap beserta ‘aparat’ penegak hukumnya.]]>
<![CDATA[HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI HARGA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI (Studi Kasus: On-line Shop @FAMAS.STUFF) ]]>
<![CDATA[Sri Julianti]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6512
<![CDATA[Adding the code behind the price is one way that almost all on-lineshop do. Adding the code behind the price is one way to make it easier for the on-lineshop admin when registering customers. The problem in this thesis, the authors found a fact about the field about one on-lineshop that requires customers to add a code behind the price when the customer makes payments via bank transfer. This thesis discusses how Yusuf Al-Qaradhawi's perspective on pricing contains fraud and elements of wrongdoing, as well as the proposition used by Yusuf Al-Qaradhawi and how the views of on-lineshop owners and customers in on-lineshop @FAMAS.STUFF related to adding code behind price. The research method used is qualitative research, which is meant by qualitative research is a research method that is based on the philosophy of postpositivism, which is used to examine the conditions of natural objects which later the results of qualitative research emphasize the meaning rather than generalization. In this study the authors also use research steps that can make research more systematic, accurate and have a good analysis of this study. Yusuf Al-Qaradhawi who forbids the sale and purchase which contains elements of fraud and elements of legal wrongdoing is haram. The reason given by Yusuf Al-Qaradhawi about the prohibition of buying and selling that contains these elements is so that no party is harmed because Islam justifies everything that is good.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ]]>
<![CDATA[harahap, Herlina Hanum]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1363
<![CDATA[Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi.Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.10 Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat sulit diberantas, karena pelakunya lebih dari satu orang dan sering juga melibatkan orang bank itu sendiri. Agar bank tidak dijadikan tempat pencucian uang maka bank harus melakukan tahap-tahap seperti pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi nasabah, penolakan dan Pencegahan. Umumnya para pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain yang bukan oknum bank itu sehingga orang lain ataupun orang awam tidak mengetahuinya atau sulit memahaminya. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan]]>
<![CDATA[Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Asuransi Syariah Amanah Sejahtera) ]]>
<![CDATA[Aldi, Muhammad]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2023): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v5i1.19103
<![CDATA[Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) merupakan dua aspek penting dalam industri asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar nilai-nilai Islam yang mengatur prinsip-prinsip bisnis yang adil, transparan, dan berlandaskan etika. Artikel ini membahas bagaimana etika bisnis dan TJSP memainkan peran kunci dalam asuransi syariah, dengan fokus pada aspek-aspek seperti keadilan, kepercayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Etika bisnis dalam asuransi syariah melibatkan praktik-praktik yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Asuransi syariah juga mengedepankan konsep takaful, yang merupakan kerjasama timbal balik antara peserta asuransi. Dalam konteks ini, etika bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, yang sesuai dengan ajaran Islam]]>
<![CDATA[HUKUM JUAL BELI SAYURAN DARI SUPPLIER KEPADA PENJUAL PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI PASAR HARIAN KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM) ]]>
<![CDATA[Kiki Delfianti]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6519
<![CDATA[Buying and selling vegetables from supplier to sellers at Simpang Kiri district Subulussalam city’s daily market has a wholesale and perkilo order system. In the practice after the contract, there is a problem where the seller in the market gets vegetables from the supplier with a bad condition or does not deserve to resold. While in the beginning of the contract, the supllier has explained that the vegetables in good condition. The vegetables in a bad condition no get compensation from the supplier. There is any element of Uncertainy (gharar) here. In this Thesis, the authar discusses the law of buying and selling vegetables with the perspective of Imam Nawawi on buying and selling gharar. The type of the research is empirical juridical with field methode combined with the library research methods. The approach taken is a sosiological approach and uses a concept approach. Data collection was done by interview and document study. The law of buying and selling the vegetables from the supplier to the seller in the Simpang Kiri district Subulussalam City’s daily market contains the gharar elemen in terms of Imam Nawawi’ opinion, where the gharar is haram. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Mu’amalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ dan Tijarah ]]>
<![CDATA[Sitepu, Novi Indriyani]]>
<![CDATA[ ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1368
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang konsep, prinsip-prinsip akad, perbedaan antara akad tabarrū‟ dan tijarāh serta permasalahan yang terjadi di masyarakat yang belum memahami dengan baik bagaimana perbedaan akad-akad yang dapat diklasifikasikan kedalam akad tabarrū‟ atau tijarāh. Tulisan ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah terutama bank syariah, sehingga masyarakat paham mengenai akad tabarrū‟ dan tijarāh. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan data primer di peroleh masalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai tabarrū‟ dan tijarāh, dan teori mengenai akad tabarrū‟ dan tijarāh diperoleh dari data skunder. Kata Kunci :Akad, Tabarrū‟, Tijarāh]]>
