cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahri Roja Sitepu
Contact Email
fahri0204171029@uinsu.ac.id
Phone
+6285136191519
Journal Mail Official
fahri0204171029@uinsu.ac.id
Editorial Address
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 23374241     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
"Islamic Business Law Review adalah Jurnal hukum ekonomi syariah yang bergerak dalam hukum ekonomi syariah dan muamalah. Ini merupakan jurnal akademik yang dikelola dan diterbitkan oleh Program studi muamalah fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sumatera utara medan. Topik-topik kajian jurnal ini dikembangkan dalam bidang hukum ekonomi syariah atau muamalah."
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
 1   2   3 
KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONTEKS KEISLAMAN Susandi, Aidil
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v4i1.12584

Abstract

Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada pemisahan antara spritualitas maupun materi, antara hak personal ataupun publik. Singkatnya Islam adalah sebuah tatatan lengkap dalam mengatur setiap aspek lini yang dihadapi manusia            Dalam kehidupan sosial, Islam memberi tatanan jelas dan lengkap dalam mengelola kehidupan yang harmonis dan damai. Tatanan tersebut tidak semata dalam bentuk teori, namun juga praktik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah saw. Untuk mencapai masyarakat harmonis dan dinamis, Islam memiliki seperangkat sistem hukum dan pengadilan lengkap beserta ‘aparat’ penegak hukumnya.
HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan) Sherly Maulina Brutu
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6513

Abstract

The law of buying and selling materials for worship to idol worshipers (pekong) in the opinion of Shaykh Zainuddin ‘Abdul‘ Aziz Al-Malibariy is haraam. The sale and purchase of sacrificial material to the idol worshipers (pekong) in the village of Bandar Klippa, where many Muslim communities make buying and selling of worshiping material to the idol worshipers (pekong). The purpose of this study is to discuss several issues. First, how to carry out the sale and purchase of offerings to pagan worshipers (pekong) in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District. Secondly how is the opinion of Shaykh Zainuddin ‘Abdul‘ Aziz Al-Malibariy about the prohibited trading. Thirdly, how is the law of buying and selling materials for worship to idol worshipers (Pekong) in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District according to the perspective of Shaykh Zainuddin ‘Abdul‘ Aziz Al-Malibariy. The research method used in this study is a qualitative method in the form of field research (Field Research). The object determined in this research is the people in Bandar Klippa Village who carry out the sale and purchase of sacrificial material to the pekong (pekong) both sellers and buyers and are supported by data collection techniques by observation and interview and refer to the book Fathul Mu’in volume 2.
Tela’ah Terhadap Produk Pemikiran Permusyawaratan Ulama Di Sumatera Timur Tarigan, Tetty Marlina
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1364

Abstract

Adanya tiga ruang penting sebagai kajian pusat perhatian terhadap pergulatan normatif dan kognitif serta bersemainya pluralisme hukum dalam pergeseran etnik Melayu Deli di Sumatera Utara (dahulu Sumatera Timur), yaitu: pertama, ruang kebijakan atau regulasi formal yang terbangun secara historis di tanah Deli oleh Kesultanan Deli , kedua,  ruang peradilan (putusan hakim) tempat ragam aturan terkait sengketa masyarakat etnik Melayu Deli diberi tafsir secara khas oleh penguasa peradilan. Ketiga, ruang pergumulan rakyat atau masyarakat adat Melayu Deli yang menjadi subjek sekaligus objek yang berhadapan langsung dengan keberagaman tafsir atas hak-hak yang sediakala ada padanya.36    Kata Kunci: Tela‟ah, Produk Pemikiran, Permusyawaratan Ulama, Sumatera Timur
PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA TINJAUAN HISTORIS DAN KONTEKSTUAL Arif, Zuhri
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2024): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v6i1.21354

Abstract

Abstract: Changes and developments in civil law occur because law is dynamic, and is also influenced by Human civilization is increasingly shifting day by day along with technological developments and global warming. Civil law is essentially closely related to internal strengthening control function that replaces the external supervision function. Modern civil development law because its basis is always related to the relationship between the government regime and community, thereby strengthening the participatory role of society in one aspect. One Forms of civil law modernization that are developing include, among others; Contract law, consumer protection law, and employment law, as a form of strengthening internal functions related to external control function.Keywords: Civil law, Developments, Change
HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN MANUSIA DALAM ISLAM Susandi, Aidil; Harahap, Mar'ie Mahfudz; Lubis, Syaddan Dintara; Ramadani, Ramadani
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v4i1.11064

Abstract

AbstrakJual beli organ adalah hal yang dewasa ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahandalam hukum islam dewasa ini, adapun rumusan masalah adalah bagaimana hukum jual beli organ tubuh, bagaimana hukum donor organ tubuh manusia, adapun kesimpulan nya adalah pendapat yang mengharamkan jual beli organ tubuh manusia. Alasannya bahwa pengharaman tersebut demi menjaga kemuliaan manusia dan menutup pintu-pintu kerusakan dari perdagangan organ tersebut. Adapun saran adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait jual beli organ AbstractSelling and buying organs is something that often happens nowadays and causes problems in Islamic law today, as for the formulation of the problem, how is the law of buying and selling organs, how is the law of donor human organs, and the conclusion is an opinion that forbids the sale and purchase of human organs. The reason is that the prohibition is for the sake of preserving human dignity and closing the doors of damage from the organ trade. The suggestion is to provide knowledge to the wider community regarding the sale and purchase of organs
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah Hasibuan, Putra Halomoan
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1369

Abstract

Mekanisme perbankan syariah didasarkan  prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.Dalam pelaksanaan pembiayaan , bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam.Bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.Jaminan atau agunan di gunakan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.Dalam artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbakan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyrakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam mudharabah yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.   Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, Mudharabah.
SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERPERAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn) Roger, Gold D
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v4i1.12595

Abstract

Kajian Utama Dalam Skripsi ini mengenai tindak pidana penyalah gunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negri Medan dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn, dengan Menjatuhkan ponis Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 3 bulan dan latihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatra Utara. Skripsi ini bertujuanuntuk menjelaskan penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang dimana akan dibahas melalui dua kaca mata hukum, yaitu melalui kaca mata hukum positif dan hukum Islam yang dimana di dalam dua pandagan hukum tersebut terdapat beberapa perbedaan , serta menganalisa Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan Liblary Research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangan-undngan, buku-buku dan sumber lain yang berpotensi kaitannya dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara kualitatif dan data yang diperoleh terhadap objek kajian Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/Pn Mdn Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam anak yang terlibat dalam narkotika maka tidak dikenakan sanksi hadd, ataupun ta’zir, sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Dalam hal ini hukuman yang diberikan dalam hukum Islam untuk anak yang belum baligh diberikan ta’dib (pendidikan/pembinaan). Sedangkan dalam hukum positif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya. Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi) Ganda Hidayah Simbolon
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v2i1.6515

Abstract

Rice is one of the main and primary commodities for the community, to be able to meet those needs, there should be no cheating and high prices so that people can meet their needs. In Sumbul Market, the price of rice is quite high, and varies, there is no specific benchmark. Each seller is free to determine the price of rice in the market. The results showed, the concept of determining the price of basic commodities according to Ibn Taymiyyah was mandatory, with the condition that the price increase that occurred in the market was due to fraud from the hoarder, for example, but it was unlawful if the increase was based on normal conditions which should be a trading process in the market. Determination of the price of rice that occurs in the Sumbul Market Pegagan Julu I Village Sumbul Dairi Regency is set freely by the seller, and there is no fixed price, each seller has a different price. The law of selling rice is not in accordance with the price set by the government according to Ibn Taymiyyah is forbidden, if there is defiance, the government is obliged to force sellers to sell their merchandise at market prices / qimah al-mitsil, if it is ignored, the seller is not allowed to sell on the market.
Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional Daulay, M Nur Husein
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1365

Abstract

Pemberlakuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses atau cara memberlakukan sesuatu54. Sedangkan defenisi hukum bebarapa ahli membuat perumusan yang berbeda mengenai hukum, seperti Aristoteles mengatakan: “Hukum secara khusus adalah sesuatu yang mana masyarakat bergantung kepadanya dan diterapkan kepada setiap anggotanya. Hukum secara umum adalah hukum alam”. Sedangkan Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat
BENTUK POLITIK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Sativa, Annisa
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v4i1.11114

Abstract

Abstrakpolitik hukum perbankan syariah, maka akan terbayang dalam benak bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. Artinya, hukum dalam posisi sebagai obyek dari politik, dan politik sebagai subyek yang memberikan pengaruh kepada hukum. Bagaimana bentuk politik dalam perbankan dan Bagaimana ruang lingkup politik dan perbankan, adapun kesimpulannya adalah pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor idiologi, agama, politik, sosial, dan budaya. Adapun saran yang diberikan Dalam membangun suatu negara yang aman, damai, dan tentram hendanya kita sama-sama saling bantu membantu dalam pembangunan ekonomi di negara kita iniAbstract the political law of sharia banking, it will be imagined in the mind that the law is something weak. That is, law is in a position as an object of politics, and politics as a subject that influences the law. What is the form of politics in banking and what is the scope of politics and banking, while the conclusion is that various factors influence the formation of Islamic banking law in Indonesia, namely, ideological, religious, political, social, and cultural factors. As for the advice given in building a country that is safe, peaceful, and peaceful, we should help each other in the economic development of our country.

Page 2 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2023): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Number 1 IBLR Vol 3, No 1 (2020): Vol 3 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 2, No 1 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW