Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017) ]]>
<![CDATA[INAS AMANTA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.154 KB)
<![CDATA[Salah satu sengketa antara Bank dan Nasabah terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Bank sebagai pemberi kredit dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Mahrin Sinaga sebagai pihak yang diberikan Kredit. Perjanjian antara BRI dengan Mahrin Sinaga adalah fasilitas kredit modal kerja sampai dengan Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah). Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan teknis pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Awalnya dilakukan melalui non litigasi dengan melakukan mediasi melalui BPSK tetapi PT. BRI tidak mengakui dan keberatan atas Putusan BPSK. Hasil penelitian yang didapat adalah pertama, bahwa penyelesaian perkara perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit antara Mahrin Sinaga dan PT. BRI Cabang Katamso dilakukan dengan jalur litigasi yakni melakukan gugatan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Kedua, bahwa pertimbangan hukum oleh hakim didalam Putusan MA Nomor 1040/pdt.Sus-BPSK/2017 adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi oleh Mahrin Sinaga ditolak dan memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 712/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah). Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Perbankan, Jasa Bank]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PEMBELIAN BARANG ONLINE KARENA TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN (STUDI PADA ZALORA) ]]>
<![CDATA[ELLEN WIJAYA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (700.018 KB)
<![CDATA[Perkembangan dalam transaksi e-commerce merupakan akibat dari pertumbuhan di bidang teknologi internet karena tanpa adanya jaringan internet, transaksi e-commerce juga tidak akan berkembang. Maraknya transaksi online menyebabkan terjadinya ketidakpuasan masyarakat atas pelayanannya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang penjual lalai dalam melakukan kewajibannya, oleh karena itu, muncul salah satu solusi untuk mengatasi kelalaian tersebut, yaitu dengan membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh para pihak. Dari hal inilah diangkat permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana proses perjanjian dan pelaksanaan transaksi jual beli dalam e-commerce, bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, dan bagaimana akibat hokum dari pembatalan pembelian barang online dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian hokum normative dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, bahan hokum tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif. Pembatalan perjanjian jual beli online atau dalam transaksi e-commerce hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang melakukan transaksi tersebut sepakat, contohnya, dalam took online Zalora, pembatalan transaksi dapat dilakukan baik oleh pihak pembeli ataupun pihak penjual.Pembatalan transaksi tersebut dapat berupa pengembalian barang, pengembalian dana, dan penggantian barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Kata Kunci :Transaksi E-Commerce, Jual Beli Online]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (Riset Pada Kantor PT. Jasa Raharja Perwakilan Kota Kisaran) ]]>
<![CDATA[ARIS WAHYUNI BERAMPU]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.07 KB)
<![CDATA[PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai badan asuransi yang dipercaya oleh pemerintah sebagai penghimpun sumbangan wajib dan penyalur santunan kepada masyarakat ternyata masihterdapat keluhandengan kinerjanya yang dirasa masih kurang maksimal, hal ini berkaitan dengan besaran santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban kecelakaan lalu lintas jalan. Di samping itu juga, masyarakat di kota Kisaran khususnyayang tinggal di pelosok desa masih banyak yang kurang paham adanya santunan PT. Jasa Raharja (Persero) dan takut untuk bertanya mengenai proses pencairan dana santunan yang memiliki proses yang rumit. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Kisaran, 2) Apa sajakah upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Kisaran, 3) Dan bagaimana apabila ada pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. Penulis mengambil lokasi penelitian sebagai sumber data utama di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Kisaran. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kisaran telah sesuai apabila merujuk pada penegakan perundang – undangan yang berlaku, namun dalam jumlah santunan masih kurang sesuai dikarenakan pemberian dana santunan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kisaranmasih kurang maksimal, karena masih terdapat masyarakat desa yang belum mengetahui adanya santunan kecelakaan lalu lintas jalan PT. Jasa Raharja (Persero), sehingga perlu mengadakan sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kata Kunci : Santunan, Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa Raharja (Persero).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG PADA ANGKUTAN DARAT ]]>
<![CDATA[FARIDZ AFDILLAH]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.596 KB)
<![CDATA[Sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa transportasi, maka setiap penyedia layanan transportasi memiliki tanggung jawab dalam kewajibannya untuk menjamin hak-hak konsumen yang menggunakan jasa layanan transportasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian antara pengangkut dengan penumpang angkutan darat ditinjau dalam hukum perdata, bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang angkutan darat, dan Bagaimana tanggung jawab pengangkut dan penyelesaian ganti rugi dalam penyelenggaraan angkutan orang Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif.Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi lapangan (field research). Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis. Perjanjian antara pengangkut dengan penumpang ditinjau dalam hukum perdata, kedudukan para pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa sama tinggi. Dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Tanggung jawab pengangkut dalam penyelenggaraan angkutan orang, yang mengakibatkan penumpang mengalami kerugian karena pengangkut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha harus mengganti kerugian pada penumpang yang diturunkan dijalan akibat bus tersebut mogok sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) dan (2). Selain kewajiban tersebut, kewajiban pelaku usaha perihal kewajiban untuk memberikan ganti rugi diatur dalam Pasal 7 huruf (f) dan (g) UUPK. Penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dapat dikenakan pada pihak pengangkut dalam kasus kecelakaan bus. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengangkut, Angkutan Darat]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN PRESS DAN DIGESTER DENGAN SPESIFIKASI TERTENTU BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (PT. AGRO ARTHA SURYA DENGAN UNIVERSAL STEEL) ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD FIQH HASIBUAN]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.126 KB)
<![CDATA[Perjanjian jual beli adalah suatu proses kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu. Pihak penjual memberikan suatu benda kepada pihak pembeli. Pembeli memiliki kewajiban membayar harga yang telah dijanjikan dan disepakati untuk menebus barang yang diinginkan. Perumusan masalah dalam penelitian skripsi adalah bagaimana pengaturan mengenai perjanjian jual beli mesin press dan digester pada PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel, bagaimana akibat hukum tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel dan bagaimana upaya penyelesaian tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli produksi antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel. Sifat penelitian dari skripsi ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data sekunder, primer dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan studi kepustakaan (Library Research). Kemudian alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian jual beli mesin press dan digester pada PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel berupa Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Akibat hukum tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel yaitu pihak penjual yaitu PT. Agro Artha Surya sudah melakukan wanprestasi dan pihak PT. Agro Artha Surya dapat melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan kemudian menuntut pihak Universal Steel untuk membayar kerugian PT. Agro Artha Surya beserta denda. Upaya penyelesaian tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan tidak diselesaikan melalui peranan pengadilan. Kata kunci : jual beli, perjanjian, tanggungjawab para pihak]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERIHAL PERJNAJIAN YANG DIBUAT DALAM IKATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[FURQAANSYAH FURQAANSYAH]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.692 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri utuk membentuk keluarga yang bahagian dan kekal. Ikatan Perkawinan menimbulkan akibat hukum. Sejak terjadinya perkawinan maka dianggap telah terjadi persatauan harta kekayaan kawin. Persatuan harta perkawinan membawa konsekuensi terhadap masing-masing harta benda suami-istri yang seringkali menjadi masalah dikemudian hari. Untuk menghindari akibat persatuan harta, kedua belak pihak dapat membuat perjanjian kawin yang mengatur penyampingan tentang harta perkawinan mereka. Perjanjian kawin adalah perjanjian dibuat antara suami dan istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan yang pada umumnya mengenai harta benda dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin bukan merupakan hal yang biasa, bahkan dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa kasus perjanjian kawin diperlukan untuk mengantisipasi akibat hukum yang tidak diingikan karena persatuan harta perkawinan. Perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mereka yang telah berada dalam ikatan perkawinan dapat membuat perjanjian kawinMetode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Metode Analisa bahan mengunakan Deskriptif Kualitatif.Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui bahwa alasan yang umum dijadikan landasan dibuatnya perjanjian kawin adalah UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kawin sebelum pernikahan dilangsungkan. Kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat syarat-syarat tambahan dalam hal administratif pada pelaporan pencatatan perjanjian kawin di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa masa dibuatnya perjanjian kawin adalah pada saat perkawinan, sebelum perkawinan dan dalam waktu ikatan perkawinan serta masa berlakunya perjanjian kawin itu adalah saat perkawinan dilangsungkan serta suatu perjanjian kawin tidak boleh diatur waktu berlakunya perjanjian kawin itu dikemudian hari karena hukum perjanjian tidak mengenal asas retroaktif.Kata Kunci: Perkawinan, Harta Kekayan Perkawinan, Perjanjian Kawin.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN STRUKTUR KOMISARIS INDEPENDEN (Riset Pada Kantor Pusat PTPN V PEKANBARU) ]]>
<![CDATA[REDIANTA SEMBIRING]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.844 KB)
<![CDATA[Penerapan GCG adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Sebagai BUMN, PT. Perkebunan Nusantara V menerapkan GCG sebagai keniscayaan untuk menjembatani semua kepentingan dalam organ perusahaan menjadi dasar penilaian BPKP Perwakilan Riau atas tata kelola di PTPN V Pekanbaru. Dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka seharusnya PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru memiliki komisaris independen dalam struktur organ perusahaan agar menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional.Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan pelaksanaan tugas komisaris independen pada BUMN di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisaris independen pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan Apa saja yang menjadi manfaat dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance untuk tugas dan fungsi komisaris Independen di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. [1] Untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris di PT Perkebunan Nusantara V (Persero) harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lainnya. Di dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 30% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Permasalahan dalam penerapan Good Corporate Governance di PTPN V Pekanbaru adalah adanya keadaan dimana dewan direksi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Kendala yang juga dihadapi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru terdapat pada keterlambatan informasi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ini sendiri Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Komisaris Independen]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL MENURUT PERSPEKTIF PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[ELVA YOHANA SIANTURI]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.07 KB)
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu”. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat sering kita jumpai perkawinan yang melanggar aturan, salah satunya perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan hanya berdasarkan cinta. Perkawinan beda agama ini akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, pasal 42 menjelaskan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan tidak sah dihadapan hukum menimbulkan kedudukan/status si anak bermasalah. Berangkat dari hal inilah diangkat permasalahan pada jurnal ini yaitu: bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum perkawinan beda agama menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak didaftarkan dalam perspektif pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode Penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskripstif. Serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang tidak sah, yang bertentangan dengan hukum agama di Indonesia dan kepercayaan. Dari pasal 2 ayat 1 ini menimbulkan status pada anak, bagi sianak hukum tetap memberikan perlindugan untuk mendapatka hak anak sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dicatatkan dikantor catatan sipil. Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Perkawinan Beda Agama, Catatan Sipil]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) DI PT.PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA (PRS) MULTI FINANCE, CAB. MEDAN PETISAH ]]>
<![CDATA[SIMSON R SILALAHI]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (701.522 KB)
<![CDATA[Setiap manusia membutuhkan usaha/upaya untuk membutuhi kebutuhan hidup sehari hari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rela meminjam sesuatu hal kepada orang lain. Yang dipinjam yang paling sering adalah uang. Pinjam artinya adalah memakai uang atau barang orang lain untuk dalam jangka waktu yang relatif tidak lama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah perjanjian antara nasabah dengan PT Prioritas)” sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimana hubungan hukum antara nasabah dengan PT Prioritas Rakyat Sejahtera (Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah) dalam hal pinjam meminjam uang? Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul apabila dalam perjajian antara nasabah dengan PT Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah) ? Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan ke PT. Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah. Atas penelitian yang dilakukan diperoleh penulis bahwa berdasarkan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Cab. Medan Petisah dalam pengambilan prosedur perjanjian pinjaman uang bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum yang terjadi antara PT.PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA (PRS) MULTI FINANCE dan peminjam uang terlihat dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak tersebut dimiliki setelah menandatangani perjanjian yang telah disepakati. Setiap pinjaman yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penyelesaian sengketa apabila sampai terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pihak PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance mengeksekusi objek barang jaminan yang dijadikan jaminan yang ada ditangan nasabah, namun ada beberapa cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa apabila nasabah wanprestasi. Kata Kunci : perjanjian, pinjam meminjaam, uang.]]>
<![CDATA[PERAN PENGURUS YAYASAN SEBAGAI PERWALIAN ANAK PANTI ASUHAN DI TINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN DARI UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PANTI ASUHAN YAYASAN PEMBANGUN DIDIKAN ISLAM INDONESIA JLN. LETJAN JAMIN GINTING ]]>
<![CDATA[ARMAIDA HASIBUAN]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.674 KB)
<![CDATA[Peran pengurus Yayasan sebagai perwalian anak Panti Asuhan di tinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, orang tua atau keluarga dan Masyarakat Wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak serta kewajiban Negara untuk melindungi anak dan Fakir miskin, anak-anak terlantar, kemudian deskripsi Panti terhadap persyaratan bagi anak Panti diakui secara sah diasuh dalam Panti, peran dan tanggung jawab pengurus Panti terhadap pendidikan anak panti dan tindakan pengurus panti terhadap anak Panti yang melanggar peraturan Panti. Dimana pengurus panti disini sebagai perwalian dari orang tua kandung dalam memenuhi kebutuhan hidup anak yang diasuh dalam Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif ialah menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologis ialah hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka defenisi-defenisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan dan juga diperoleh dari fakta-fakta hasil penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pengurus Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peran pengurus Yayasan sebagai perwalian anak Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan adalah salah satu tugas utama pengurus Panti adalah sebagai wali atau pengganti orang tua kandung dari anak yang diasuhnya, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, melindungi, membimbing, deskripsi Panti terhadap persyaratan bagi anak yang harus dipenuhinya agar keberadaanya diakui secara sah dalam Panti, berperan dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak Panti, memberikan tindakan atau hukuman terhadap anak panti yang melakukan suatu kejahatan di dalam Panti yang mana sifatnya mendidik anak. kemudian bagi Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan harus selektifnya memperbaiki fasilitas untuk Laboratorium Komputer, menambahi potokopy kartu tanda penduduk (KTP) terhadap persyaratan anak ketika masuk dalam Panti, peraturan dalam Panti harus dibuat dengan peraturan tertulis. Kata Kunci : Peran Pengurus Yayasan, Perwalian Anak Panti, PerlindunganAnak]]>
