cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivi Pusvitasary
Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 29876958     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies, published by International Relations Study Program, Faculty of Social Science and Global Studies, Universitas Budi Luhur. Strategic Global Studies publish twice a year (June and December). In each edition, it received article that will be reviewed by internal and external editors. Afterwards, article reviewed by at least two reviewers, who had related expertise. Article will be reviewed with double-blind peer review. Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies explores critical and constructive inquiries with emphasis on international studies, that include: International Politics, International Economy, Security, Diplomacy, Conflict, Humanitarian, Transnationalism, Development, Peace and War, Globalization, Foreign Policy, and any related issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): January" : 6 Documents clear
Indonesia's Foreign Policy Towards Malaysia And Thailand Regarding Rohingya Refugees In Indonesia During The Early Years Of President Joko Widodo's Administration Rifai, Mohamad
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.25

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Indonesia menanggapi Malaysia dan Thailand terkait pengungsi Rohingya selama awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam menganalisis permasalahan ini, konsep pengungsi dan politik luar negeri digunakan sebagai kerangka penelitian. Pendekatan kualitatif diambil dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia menerapkan pendekatan multilateral dengan mengadakan pertemuan bersama negara asal, negara transit, dan negara tujuan untuk mengatasi masalah migran tidak teratur, khususnya dengan Malaysia dan Thailand. Indonesia memutuskan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Malaysia, Thailand, dan Indonesia sendiri. Meskipun pertemuan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia, namun setidaknya membantu mengurangi jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam pertemuan di Bangkok turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh. Abstract: This study aims to explore Indonesia's diplomatic approach towards Malaysia and Thailand concerning Rohingya refugees in Indonesia during the early tenure of President Joko Widodo. To analyze this issue, the research employs the concepts of refugees and foreign policy. Utilizing secondary data, this qualitative study reveals that Indonesia's foreign policy adopts a multilateral strategy by engaging in meetings with countries of origin, transit, and destination to address the challenges of irregular migration, particularly with Malaysia and Thailand. Indonesia opted to actively participate in meetings organized by the governments of Malaysia and Thailand and its own government. Although these meetings did not entirely resolve the issues related to Rohingya refugees in Indonesia, they contributed to alleviating the problem by reducing the influx of Rohingya refugees into Indonesian waters. Furthermore, the assistance provided by the United States during the Bangkok meeting played a role in meeting the basic needs of Rohingya refugees in Aceh.
Human Development Cluster Analysis in Banten Province: A Global Perspective on the Impact of the COVID-19 Pandemic Aryuningsih
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.26

Abstract

Abstrak: Human Development Index (HDI) adalah indikator jangka panjang yang membutuhkan kewaspadaan dalam interpretasinya. Selain itu, HDI adalah indikator pembentukan kemajuan pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan kecepatan dan status HDI dalam suatu periode, sehingga pembangunan manusia sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia secara merata di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkluster distrik/kota di Banten menggunakan algoritma pada k-means dan fuzzy c-mean dengan dikelompokkan ke dalam 4 cluster sekaligus. Untuk melihat cluster terbaik menggunakan tes validasi, dan sebagai sarana informasi dan input dalam hal peningkatan pengembangan secara merata di Provinsi Banten. Oleh karena itu, pengolahan data diperlukan untuk mendapatkan metode dan hasil cluster terbaik.Peneliti melakukan pemrosesan data menggunakan algoritma k-means dan fuzzy c-Means. Hasil tes validasi adalah 0,38 dan 0,78. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma fuzzy c-means pada indikator HDI lebih baik daripada nilai algoritma k-media, karena nilai validasi lebih dekat dengan 1. hasil clustering yang didapat pada kedua metode baik terutama dalam karakteristik anggota yang masuk kedalam cluster, dengan mengelompokkan 8 kabupaten/kota ke dalam 4 cluster dihasilkan pada k-means untuk cluster 1 beranggota kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, cluster 2 Kabupaten Lebak, cluster 3 kabupaten Tangerang, kota Serang, dan kota Cilegon dan cluster 4 kabupaten Pandeglang, dan kabupaten Serang. Sedangkan pada fuzzy c-means pada cluster 1 beranggota Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang, cluster 2 kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, cluster 3 Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, dan cluster 4 Kabupaten Lebak.   Abstract: The Human Development Index (HDI) is a long-term indicator that requires caution in its interpretation. Moreover, the human development index is an indicator of the formation of human development progress seen based on the speed and status of the IPM in a period, so human development is very important in the national policy strategy for the development of the economy and human resources evenly in a region (PPK). Therefore this study aimed to cluster districts/cities in Banten using algorithms on k-means and fuzzy c-means by being grouped into 4 clusters at once. To view the clustering best using validation test, and as a means of information and input in terms of increasing development evenly in Banten province. Therefore, data processing is needed to get the best cluster methods and results. Researchers conducted data processing using k-means and fuzzy c-means algorithms. The results of the validation test were 0.38 and 0.78. Then this shows that the use of those FCM algorithm on the HDI indicator is better than the value of the algorithm k-means because validation values are closer to 1. And the clustering obtained on both the good especially in characteristics of members of entering the cluster, by grouping eight districts/cities to 4 cluster produced on k-means for cluster of 1 membered Tangerang and South Tangerang, cluster of 2 Lebak district, cluster of 3 Tangerang district, Serang and Cilegon city, and cluster of 4 Pandeglang and Serang district, while in fuzzy c-means consists cluster of 1 membered Tangerang, Cilegon and Serang city, cluster of 2 Tangerang and South Tangerang, cluster of 3 Pandeglang and Serang district, and cluster of 4 Lebak district .
Reforms in the Education System of the Republic Of Uzbekistan to Improve the Management of Higher Education Institutions Gafurov, Anvar
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.27

Abstract

Abstrak: Artikel ini mengungkapkan reformasi utama di sektor pendidikan Republik Uzbekistan. Hingga tahun 2017, jumlah institusi pendidikan tidak cukup untuk mendaftarkan siswa Uzbek sekolah. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak mendaftar telah mulai mengejar keinginan pendidikan mereka di luar negeri, terutama di negara-negara tetangga, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Federasi Russia. Bahkan data statistik menunjukkan bahwa sekitar setiap tahun hingga 2017, hanya 9 persen lulusan sekolah yang bisa mendaftar ke universitas, sisanya lulusan baru tidak dapat mendaftar. Sementara itu, populasi Uzbekistan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah untuk menunjukkan pentingnya dan kebutuhan reformasi di sektor pendidikan Uzbekistan. Informasi dalam artikel ini didasarkan pada analisis data sekunder, serta laporan statistik dan dokumen yang diperoleh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Selain itu, korelasi demografi dan cakupan institusi ditunjukkan.   Abstract: The article reveals the main reforms in the educational sector of the Republic of Uzbekistan. Until 2017, the number of educational intuitions was not enough to enroll Uzbek schools’ pupils. Therefore, many unenrolled pupils have started to pursue their educational desires abroad, especially in neighboring countries, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, and the Russian Federation. Even statistical data showed that approximately every year until 2017, only 9 percent of school graduates could have enrolled in universities; the rest of fresh graduates could not be enrolled. Whereas, the population of Uzbekistan has been raised dramatically. Therefore, the main purpose of this article is to show the importance and need for reforms in the education sector of Uzbekistan. The information inthis article is based on the analysis of secondary data as well as statistical reports and documents obtained from various government ministries and agencies. Moreover, the correlation between demography and coverage of intuitions has been shown.
National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism) Jambak, Fabian; Baharuddin, Didin; Erna Sry Denasty, Neng
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.29

Abstract

Abstrak: Rangkaian sejarah panjang perdebatan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional menunjukan tidak mudahnya mentranformasikan hukum nasional yang mengakomodir keduanya. Monisme dan dualisme di Indonesia dipraktekan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan dalam peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Prakteknya disesuaikan dengan keyakinan dalam menilai suatu peristiwa hukum perlu ditranformasikan menjadi hukum nasional atau tidak, walaupun secara doktrin Indonesia menganut monisme sebagaimana diamatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Kontradiksi dari keduanya menyebabkan Indonesia belum secara tegas dan konsisten dalam melaksanakan konstitusi. Metode deskritif historis dengan periodesasi: Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi digunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bahwa dengan rangkaian sejarah dapat menunjukan secara jelas mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional di Indonesia. Ketegasan sikap pemerintah Indonessia menjadi titik tolok penting dalam menentukan pilihan demi terwujudnya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusi dan menguatkan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara terhadap sengketa yang melibatkan entitas internasional.   Abstract: The long history of the debate on the relationship between national law and international law shows that it is not easy to transform national law to accommodate both. Monism and dualism in Indonesia are practiced alternately according to the needs of the judiciary in deciding a case. The practice is adjusted to the belief in assessing a legal event needs to be transformed into national law or not, although doctrinally Indonesia adheres to monism as stated by Article 11 of the 1945 Constitution. The contradiction between the two causes Indonesia to not firmly and consistently implement the constitution. Historical descriptive method with periodization: Old Order, New Order and Reform Order is used to provide an overview and understanding that with a series of history can show clearly about the relationship between national law and international law in Indonesia. The firmness of the Indonesian government's stance is an important benchmark in making choices for the realization of legal certainty, protection of human rights and strengthening the judiciary in deciding a case against disputes involving international entities.
Psychosocial Perspectives on Women's Involvement in Radicalism Melaty Anggraini
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.30

Abstract

Abstrak: Peran perempuan alam radikalisme semakin dominan, seperti yang dibuktikan oleh banyak pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan di seluruh dunia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mendorong keterlibatan perempuan dalam radikalisme, dengan fokus pada perspektif psikologis perempuan yang terlibat. Penelitian ini menggunakan teori psikologi, yang berfokus pada aspek psikologis seperti aspek emosional, intelektual, biologis, dan perilaku, yang dipengaruhi oleh aspek sosial dari fungsi manusia. Kombinasi faktor pribadi dan sosial, juga dikenal sebagai faktor psikososial, dilihat sebagai aspek yang tak terpisahkan dari pemahaman proses radikalisasi, termasuk perilaku teror atau kecenderungan radikalisasi. Faktor psikologis yang dipengaruhi oleh faktor sosial sering menyebabkan gejala psikososial seperti trauma, yang menyebabkan krisis identitas pribadi dan disfungsi perilaku. Inilah sebabnya mengapa rekrutmen kelompok teroris menggunakan krisis identitas sebagai pedoman dalam merekrut dan menemukan kandidat. Memahami faktor-faktor psikologis ini diperlukan untuk mencegah perempuan terlibat dalam tindakan radikalisme dengan menyentuh emosi mereka dan memulihkan kembali rasa kemanusian dan empati pelaku. Pemahaman ini akan membantu mencegah perempuan terlibat dalam aliran kelompok terorisme dan terhindar dari kelompok ekstremis.   Abstract: The shift in the role of women in the involvement of radicalism has not been seen much on the surface, but it has been found that women's involvement is increasingly dominating as evidenced by the many actions of suicide bombers carried out by several women globally. For this reason, this study will focus on analyzing the driving factors of their involvement in radicalism, but more on the context of the psychological perspectives of the women involved to find the most appropriate approach in helping the prevention and control process for women exposed to radicalism. This research uses the theory of psychoanalysis proposed by Sigmund Freud, which focuses on psychological aspects such as emotional, intellectual, biological, and behavioral, which are influenced by social aspects of human functioning to form patterns of human personality and understanding the development of their character. The combination of personal (psychological) factors and social factors, also called psychosocial, is seen as one of the inseparable aspects in understanding the process of radicalization including terror behavior or radicalized tendencies. The analysis of the theory found that the relevance of psychological factors is very influential on personality and human actions to carry out acts of radicalism.   Psychological factors influenced by social factors often cause psychosocial symptoms such as trauma which causes a personal identity crisis that sometimes makes a person experience loss of identity and consciousness and act dysfunctional. Individuals experiencing identity crises will be easily influenced and indoctrinated, which is why some recruiters of terrorist groups are well aware of this, and use it as a cornerstone in recruiting and finding recruits. Therefore, understanding in the context of a psychological perspective is needed to prevent women from engaging in acts of radicalism by touching their emotions by reinstalling the human spirit and empathy of perpetrators who are lost due to traumatic feelings or psychosocial conditions they experience. Understanding their social identity crisis and the traumatic sense that drives involvement in radicalism will help prevent women from becoming involved in the maelstrom of terrorism and avoid identifying with extremist groups.    
Indonesian Diplomacy under the Leadership of Joko Widodo in Resolving Land Border Disputes with Timor-Leste Vivi Pusvitasary
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.33

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor-Leste. Kedua negara dalam Perjanjian Sementara 2005 telah berhasil menyetujui sebanyak 907 koordinat titik-titik perbatasan, atau sekitar 96 persen dari total panjang garis batas. Meskipun Indonesia dan Timor-Leste telah menyelesaikan sekitar 96 persen, pada tahun 2018, kedua negara masih menghadapi sejumlah masalah yang sulit dan kompleks. Berbagai hambatan, baik teknis maupun non-teknis, terjadi pada saat menentukan batas wilayah masing-masing negara hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teoritis diplomatik. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis dokumen dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, laporan administratif, situs resmi lembaga pemerintah, jurnal, dan surat kabar. Hasil penelitian inimenunjukkan upaya diplomatik yang dilakukan di era pemerintahan Joko Widodo dalam menetapkan perbatasan antara wilayahIndonesia dan Timor-Leste. Diplomasi bilateral Indonesia dengan Timor-Leste dilakukan melaui jalur pertama, dimana kedua negara telah membentuk mekanisme dialog seperti Joint Ministerial Commision (JMC) tingkat Menteri Luar Negeri. Sementara di tingkat pejabat tinggi terdapat Senior Official Meeting (SOM), dan SOM Scorecard untuk memantau pelaksanaan kerjasama yang tengah berjalan. Sementara untuk isu perbatasan, terdapat Joint Border Committee (JBC) dan Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah kedua negara sepakat untuk membentuk SeniorOfficial Consultation (SOC) untuk menyelesaikan perbatasan darat secara teknis. Pada 23 Juli 2019, kedua negara menyepakati perbatasan darat secara prinsip.   Abstract: This article aims to find out the process of implementing the land border between Indonesia and Timor-Leste. The two countries in the 2005 Provisional Agreement have managed to agree on as many as 907 coordinates of border points, or about 96 percent of the total length of the border line. Although Indonesia and Timor-Leste have completed around 96 percent, by 2018, the two countries still face a number of difficult and complex problems. Various obstacles, both technical and non-technical, occurred at the time of determining the territorial boundaries of each country until 2019. This research uses descriptive qualitative methods witha diplomatic theoretical approach. Then this type of research involves the analysis of documents from various sources, such official reports, administrative reports, official government agency websites, journals, and newspapers. The results of this study show the diplomatic efforts undertaken in the era of Joko Widodo's rule in settling the border between the territory of Indonesia and Timor-Leste. Indonesian bilateral diplomacy with Timor-Leste is conducted on the first track, where the two countries have established dialogue mechanisms such as the Joint Ministerial Commission (JMC) at the level of Foreign Ministers. At the senior official level, there are Senior Official Meeting (SOM), and SOM Scorecard to monitor the implementation of ongoing cooperation. For border issues,there are Joint Border Committee (JBC) and Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). On July 23, 2019, the two countries agreed on land borders in principle.  

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): July Vol. 3 No. 1 (2025): January Vol. 2 No. 2 (2024): July Vol. 2 No. 1 (2024): January Vol. 1 No. 1 (2023): July