Garuda - Garba Rujukan Digital

Bilateral Economic Relationship Between Spain and Argentina Compared to Spain and Indonesia Emy Sri Reskiyah
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.3

Abstrak: Argentina dan Indonesia memiliki kesamaan berbagi sejarah panjang dengan berada di bawah masa penjajahan kerajaan Spanyol, dengan perbedaan hanya pada durasi kerajaan Spanyol berada di Argentina lebih lama daripada di Indonesia. Hingga saat ini pengaruh kehadiran Spanyol yang dirasakan Indonesia jika dibandingkan dengan Argentina jauh lebih ringan khususnya di bidang ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan hubungan bilateral yang terjalin antara Spanyol dan Argentina dibandingkan dengan Spanyol dan Indonesia di bidang kerjasama ekonomi terutama namun tidak terbatas pada sektor perdagangan dan investasi dalam kurun waktu 2008-2017. Analisis esai akan dilakukan dalam dua cara dengan menggunakan metode kuantitatif analisis statistik deskriptif dan analisis Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat (SWOT). Esai dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang profil Argentina dan Indonesia dan hubungan ekonomi mereka dengan Spanyol dan kemudian membandingkan volume perdagangan dan investasi setelah krisis keuangan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bilateral ekonomi Indonesia-Spanyol masih kurang dinamis dibandingkan dengan hubungan bilateral ekonomi yang terjalin antara Argentina dan Spanyol. Omzet perdagangan antara Argentina dan Spanyol masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia dan Spanyol. Argentina dipandang sebagai mitra dagang utama bagi Spanyol sedangkan Indonesia hanya dipandang sebagai mitra strategis dalam perdagangan. Dari sisi investasi, Spanyol merupakan investor terbesar di Argentina sedangkan di Indonesia jumlah investasi yang berasal dari Spanyol masih sangat rendah. Abstract: Argentina and Indonesia share a long history of being under Spanish colonial rule. When compared to Argentina, the influence of Spain's presence felt by Indonesia is much lighter, especially in the economic field. The objective of this essay is to examine and compare the bilateral relations maintained between Spain and Argentina compared to Spain and Indonesia in the field of economic cooperation mainly, but not limited to, the trade and investment sectors within the period of 2008-2017. The analysis of the essay will be carried out carefully and elaborated in two ways by using quantitative content analysis and Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT) analysis. The essay begins by providing a general overview of the profiles of Argentina and Indonesia and their economic relations with Spain and then comparing trade and investment volumes after the latest financial crisis. The results show economic bilateral relations between Indonesia and Spain is still less dynamic compared to the economic bilateral relations established between Argentina and Spain. Total trade between Argentina and Spain is still much higher compared to Indonesia and Spain. Argentina is seen as the main trade partner for Spain whereas Indonesia is only seen as a strategic partner in trade. In terms of investment, Spain is the biggest investor in Argentina whereas in Indonesia the amount of investment coming from Spain is still very small.

Energy Security: Indonesia’s Grand Strategy in Facing Global Energy Market Melaty Anggraini
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.4

Abstrak: Indonesia memiliki peluang yang cukup potensial untuk memainkan peran dalam politik energi karena Indonesia di dukung sumber daya alam energi potensial baik energi fosil maupun energi terbarukan, yang seharusnya dapat melayani kebutuhan pasokan energi global serta menjaga ketersediaan energi bagi masyarakatnya. Serta dapat meningkatkan posisi tawar strategis Indonesia dalam ranah geopolitik dunia. Namun Indonesia belum bisa memanfaatkan posisi strategis tersebut, dikarenakan ketidaksanggupan dalam memenuhi subtitusi energi dan menghadapi dinamika harga energi dunia yang ditunjukkan dari sikap Indonesia yang mengundurkan diri sebagai anggota OPEC di tahun 2008. Perubahan tingkat konsumsi energi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat akibat pola industrialisasi dan perkembangan alat transportasi juga merubah posisi Indonesia menjadi salah satu negara yang tinggi dalam hal mengimpor energi daripada melakukan ekspor energi ke negara lainnya. Untuk itu penelitian ini berfokus menganalisis rancangan yang paling tepat bagi Indonesia untuk membenahi regulasinya di bidang energi. Analisis dari hambatan dan tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi di bidang energi khususnya energi terbarukan, maka Indonesia perlu membuat rancangan konsep ketahanan energi dengan menyiapkan sebuah Grand Strategy Energy dalam menghadapi pasar energi global. Pemerintah Indonesia perlu membuat Grand Strategi yang mengarah ke pembatasan konsumsi energi fosil dan perlu upaya diversifikasi energi agar permintaan terhadap energi fosil dapat diminimilisir, serta mendorong iklim investasi asing sebagai modal pengembangan diversifikasi energi alternatif tersebut, namun disesuaikan dengan tujuan kepentingan nasional yang lebih mengarah ke domestic oriented dan transisi energi dunia. Abstract: Indonesia has quite a potential opportunity to play a role in energy politics because Indonesia is supported by potential natural energy resources, both fossil and renewable energy, which should serve the needs of the global energy supply and maintain energy availability for its people. As well as being able to improve Indonesia's strategic bargaining position in the realm of world geopolitics. However, Indonesia has yet to take advantage of this strategic position due to its inability to meet energy substitution and to face the dynamics of world energy prices, as shown by Indonesia's resignation as a member of OPEC in 2008. Changes in energy consumption in Indonesia are increasing due to industrialization and development patterns. Means of transportation also changed Indonesia's position to become one of the countries that are high in importing energy rather than exporting energy to other countries. For this reason, this research focuses on analyzing the most appropriate design for Indonesia to improve its regulations in the energy sector. From the analysis of the obstacles and challenges for the Indonesian government in making regulations in the energy sector, especially renewable energy, Indonesia needs to design an energy security concept by preparing a Grand Energy Strategy in facing the global energy market. The Indonesian government needs to make a Grand Strategy that leads to limiting the consumption of fossil energy and needs efforts to diversify energy so that demand for fossil energy can be minimized, as well as encouraging a foreign investment climate as capital for developing alternative energy diversification but adjusted to the goals of national interests which are more directed towards domestic-oriented and world energy transition.

Turkiye at Crossroads: The Dynamics of Turkish Foreign Policy Changes Emil Radhiansyah; Irsan Olii; Noviyanti Pratiwi
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.6

Abstrak: Artikel jurnal ini membahas tentang pengaruh besar usaha Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa terhadap kebijakan luar negerinya. Turki merupakan negara yang penting secara geopolitik dan memiliki sejarah dari Kekaisaran Ottoman, yang memberikan keuntungan dalam memperluas pengaruhnya di wilayah sekitarnya. Daripada hanya berfokus pada Uni Eropa, Turki dengan cerdik memilih untuk memperluas pengaruhnya, yang menguntungkan kepentingan nasionalnya. Di bawah pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan dan Ahmet Davutoglu, kebijakan luar negeri Turki dirancang dengan baik dengan penerapan kebijakan "strategic depth," juga dipadukan dengan prinsip "zero problems" dan "good neighbors." Perubahan strategi ini menyebabkan Turki beralih dari orientasi Barat ke fokus lebih pada hubungan baik dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah. Tentu saja, perubahan ini berdampak pada hubungan Turki dengan negara-negara Barat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri Turki tersebut. Dengan memahami dinamika yang terlibat dan akibatnya bagi interaksi global Turki, artikel ini membantu memahami peran Turki dalam hubungan internasional dan memprediksi perkembangan diplomasi di masa depan. Abstract: Long journey waiting for European Union membership gives an impact in Türkiye’s foreign policy direction. As a country with strategic geopolitic and with the legacy of the Ottoman Empire, give Türkiye advantage to widen its influence through region and made a benefit for its interest than waiting infront of European Uniondoorstop. Under the AKP (Justice and Development Party; JDP) with Recep Tayyip Erdogan and Ahmet Davotuglu architecking the Türkiye’s Foreign Policy with its “strategic depth” policy in collaboration with “zero problems” and “good neighbors” principles. Türkiye then changes it foreign policy orientation from west to the Mideast and especially to muslem countries around the neighbourhood. Offcourse with the changing give impacts onTürkiye’s relations with the west. This article tries to explain whatcauses the change in Türkiye’s Foreign Policy.

Indonesia's Efforts to Improve Its Soft Power In International Cooperation With The European Union Afri Asnelly; Yusran Yusran
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.7

Abstrak: Kerjasama pendidikan internasional melekat dengan soft power, karena salah satu instrumen pembentuk soft power adalah educational power. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan soft power-nya dalam kerjasama pendidikan internasional dengan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan soft power sebagai kerangka pemikiran utama. Penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan soft power Indonesia dalam kerjasama pendidikan dengan Uni Eropa, nation branding bidang pendidikan harus diwujudkan dan ditingkatkan. Selanjutnya, Indonesia juga harus mengoptimalkan dan memperluas skema kerjasama agar dapat meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi kerjasama. Selain itu, Indonesia juga dapat memberdayakan local genius sebagai daya tarik bidang pendidikan karena ternyata Uni Eropa sudah memiliki ketertarikan terhadap hal itu. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus merubah cara-cara lama yang membuat posisi tawar Indonesia lemah, dan menggunakan cara-cara baru yang potensial untuk membangun educational power dan meningkatkan soft power-nya dalam kerjasama pendidikan dengan Uni Eropa. Abstract: International education cooperation is attached to soft power, because one of the instruments to form soft power is educational power. This study aims to describe the efforts that can be made by the Indonesian government to increase its soft power in international education cooperation with the European Union. The method used in this research is a qualitative method. Soft power is the main theory used in this research. This study found that to increase Indonesia's soft power in education cooperation with the European Union, nation branding in education must be realized and improved. Furthermore, Indonesia must also optimize and expand cooperation schemes in order to improve their bargaining position in cooperation negotiations. In addition, Indonesia can alsoempower local geniuses as an attraction in the field of education because it turns out that the European Union already has an interest in it. Therefore, this study concludes that Indonesia must change previous ways that have weakened Indonesia's bargaining position and use potential new ways to build educational power and increase its soft power in educational cooperation with the European Union.

The Implementation of the Jerusalem Embassy Act Under President Donald Trump (2017-2019) Fahlesa Munabari; Hamdani Hamdani
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.9

Abstrak :Artikel ini bertujuan menganalisis kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel-Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017. Relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang disetujui oleh kongres Amerika Serikat ke-104 pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Namun, selama beberapa dekade pelaksanaan undang-undang tersebut tidak terealisasi hingga tahun 2016. Selanjutnya undang-undang tersebut direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Donald J. Trump yang didukung oleh anggota Kongres ke-115 pada tahun 2017. Menggunakan kerangka teori politik luar negeri dan kepentingan nasional, artikel ini berargumen bahwa keputusan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh peran lobi Israel yang sangat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri AS khususnya terkait Israel, karakteristik konservatif Partai Republik, kelompok Kristen Evangelis dan Zionis yang mendukung kepentingan Israel, dan hubungan bilateral khusus antara Israel dan Amerika Serikat. Abstract: This article is aimed at analyzing the national interests and foreign policy of the United States under the leadership of President Donald J. Trump regarding the relocation of the United States Embassy in Israel from Tel-Aviv to Jerusalem on December 6, 2017. The relocation of the United States Embassy had been stipulated in the Jerusalem Embassy Act approved by the 104th United States congress in 1995 during the administration of President Bill Clinton. However, for several decades the implementation of the law was not realized until 2016. Furthermore, the law was realized during the administration of President Donald J. Trump who was supported by members of the 115th Congress in 2017. Using the theoretical framework of foreign policy and national interest, this article argues that the decision to relocate the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem was due to some factors such as the influential role of the Israeli lobby, which greatly influences the direction of US foreign policy especially with regard to Israel, the conservative characteristics of the Republic Party, the Evangelical and Zionist Christian groups, which support Israeli’s interests, and the special bilateral relations between Israel and the United States.

Forestry Governance in Indonesia within the European Union - Indonesia FLEGT-VPA Framework (2013-2015) Elistania Elistania; Agung Permadi
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.24

Abstrak: Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, baik lokal maupun global. Terdapat empat isu utama yang menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yakni penegakan hukum yang kurang efektif, kelemahan kapasitas manajemen hutan di tingkat lokasi, kebijakan yang saling tumpang tindih, masalah kepemilikan lahan, serta masalah kecacatan dokumen legalitas dan meningkatnya penebangan liar. Keempat isu ini berdampak langsung pada negara konsumen, termasuk Uni Eropa. Sebagai negara konsumen, Uni Eropa merespons masalah penebangan liar melalui Rencana Tindakan Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) yang diperkenalkan pada tahun 2003. Rencana ini mencakup kesepakatan kemitraan sukarela (Voluntary Partnership Agreements/VPA) dengan negara-negara mitra, serta Peraturan Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) yang bertujuan untuk menghentikan peredaran kayu ilegal di pasar UE. Indonesia selaku eksportir kayu UE bergabung ke dalam kemitraan sukarela ini dan berhasil mengimplementasikan FLEGT-VPA pada pertengahan tahun 2011. Penelitian ini difokuskan pada salah satu isu utama yaitu pendapatan dari sektor hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi FLEGT-VPA UE dalam meningkatkan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil akhir penelitian menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola hutan di Indonesia setelah implementasi FLEGT-VPA UE dari tahun 2013 hingga 2015. Abstract: Forest management in Indonesia is in the spotlight of various parties, both locally and globally. There are four main issues that pose challenges to forest management in Indonesia, namely ineffective law enforcement, weak forest management capacities at the site level, overlapping policies, land tenure issues, and problems with flawed legality documents and increasing illegal logging. These four issues have a direct impact on consumer countries, including the European Union. As a consumer country, the European Union is responding to the problem of illegal logging through the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan introduced in 2003. This plan includes Voluntary Partnership Agreements (VPAs) with partner countries, as well as the European Union Timber Regulation (EUTR) which aims to stop the circulation of illegal timber on the European Union (EU) market. Indonesia, as an EU timber exporter, joined this voluntary partnership and successfully implemented the FLEGT-VPA in mid-2011. This research focused on one of the main issues, namely income from the forest sector. The purpose of this research is to analyze the contribution of the EU FLEGT-VPA in improving forestry governance in Indonesia. A qualitative descriptive approach is used in this research. The results of the study show an improvement in forest governance in Indonesia after the implementation of the EU's FLEGT-VPA from 2013 to 2015.

Indonesia's Foreign Policy Towards Malaysia And Thailand Regarding Rohingya Refugees In Indonesia During The Early Years Of President Joko Widodo's Administration Rifai, Mohamad
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.25

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Indonesia menanggapi Malaysia dan Thailand terkait pengungsi Rohingya selama awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam menganalisis permasalahan ini, konsep pengungsi dan politik luar negeri digunakan sebagai kerangka penelitian. Pendekatan kualitatif diambil dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia menerapkan pendekatan multilateral dengan mengadakan pertemuan bersama negara asal, negara transit, dan negara tujuan untuk mengatasi masalah migran tidak teratur, khususnya dengan Malaysia dan Thailand. Indonesia memutuskan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Malaysia, Thailand, dan Indonesia sendiri. Meskipun pertemuan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia, namun setidaknya membantu mengurangi jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam pertemuan di Bangkok turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh. Abstract: This study aims to explore Indonesia's diplomatic approach towards Malaysia and Thailand concerning Rohingya refugees in Indonesia during the early tenure of President Joko Widodo. To analyze this issue, the research employs the concepts of refugees and foreign policy. Utilizing secondary data, this qualitative study reveals that Indonesia's foreign policy adopts a multilateral strategy by engaging in meetings with countries of origin, transit, and destination to address the challenges of irregular migration, particularly with Malaysia and Thailand. Indonesia opted to actively participate in meetings organized by the governments of Malaysia and Thailand and its own government. Although these meetings did not entirely resolve the issues related to Rohingya refugees in Indonesia, they contributed to alleviating the problem by reducing the influx of Rohingya refugees into Indonesian waters. Furthermore, the assistance provided by the United States during the Bangkok meeting played a role in meeting the basic needs of Rohingya refugees in Aceh.

Human Development Cluster Analysis in Banten Province: A Global Perspective on the Impact of the COVID-19 Pandemic Aryuningsih
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.26

Abstrak: Human Development Index (HDI) adalah indikator jangka panjang yang membutuhkan kewaspadaan dalam interpretasinya. Selain itu, HDI adalah indikator pembentukan kemajuan pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan kecepatan dan status HDI dalam suatu periode, sehingga pembangunan manusia sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia secara merata di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkluster distrik/kota di Banten menggunakan algoritma pada k-means dan fuzzy c-mean dengan dikelompokkan ke dalam 4 cluster sekaligus. Untuk melihat cluster terbaik menggunakan tes validasi, dan sebagai sarana informasi dan input dalam hal peningkatan pengembangan secara merata di Provinsi Banten. Oleh karena itu, pengolahan data diperlukan untuk mendapatkan metode dan hasil cluster terbaik.Peneliti melakukan pemrosesan data menggunakan algoritma k-means dan fuzzy c-Means. Hasil tes validasi adalah 0,38 dan 0,78. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma fuzzy c-means pada indikator HDI lebih baik daripada nilai algoritma k-media, karena nilai validasi lebih dekat dengan 1. hasil clustering yang didapat pada kedua metode baik terutama dalam karakteristik anggota yang masuk kedalam cluster, dengan mengelompokkan 8 kabupaten/kota ke dalam 4 cluster dihasilkan pada k-means untuk cluster 1 beranggota kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, cluster 2 Kabupaten Lebak, cluster 3 kabupaten Tangerang, kota Serang, dan kota Cilegon dan cluster 4 kabupaten Pandeglang, dan kabupaten Serang. Sedangkan pada fuzzy c-means pada cluster 1 beranggota Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang, cluster 2 kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, cluster 3 Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, dan cluster 4 Kabupaten Lebak. Abstract: The Human Development Index (HDI) is a long-term indicator that requires caution in its interpretation. Moreover, the human development index is an indicator of the formation of human development progress seen based on the speed and status of the IPM in a period, so human development is very important in the national policy strategy for the development of the economy and human resources evenly in a region (PPK). Therefore this study aimed to cluster districts/cities in Banten using algorithms on k-means and fuzzy c-means by being grouped into 4 clusters at once. To view the clustering best using validation test, and as a means of information and input in terms of increasing development evenly in Banten province. Therefore, data processing is needed to get the best cluster methods and results. Researchers conducted data processing using k-means and fuzzy c-means algorithms. The results of the validation test were 0.38 and 0.78. Then this shows that the use of those FCM algorithm on the HDI indicator is better than the value of the algorithm k-means because validation values are closer to 1. And the clustering obtained on both the good especially in characteristics of members of entering the cluster, by grouping eight districts/cities to 4 cluster produced on k-means for cluster of 1 membered Tangerang and South Tangerang, cluster of 2 Lebak district, cluster of 3 Tangerang district, Serang and Cilegon city, and cluster of 4 Pandeglang and Serang district, while in fuzzy c-means consists cluster of 1 membered Tangerang, Cilegon and Serang city, cluster of 2 Tangerang and South Tangerang, cluster of 3 Pandeglang and Serang district, and cluster of 4 Lebak district .

Reforms in the Education System of the Republic Of Uzbekistan to Improve the Management of Higher Education Institutions Gafurov, Anvar
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.27

Abstrak: Artikel ini mengungkapkan reformasi utama di sektor pendidikan Republik Uzbekistan. Hingga tahun 2017, jumlah institusi pendidikan tidak cukup untuk mendaftarkan siswa Uzbek sekolah. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak mendaftar telah mulai mengejar keinginan pendidikan mereka di luar negeri, terutama di negara-negara tetangga, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Federasi Russia. Bahkan data statistik menunjukkan bahwa sekitar setiap tahun hingga 2017, hanya 9 persen lulusan sekolah yang bisa mendaftar ke universitas, sisanya lulusan baru tidak dapat mendaftar. Sementara itu, populasi Uzbekistan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah untuk menunjukkan pentingnya dan kebutuhan reformasi di sektor pendidikan Uzbekistan. Informasi dalam artikel ini didasarkan pada analisis data sekunder, serta laporan statistik dan dokumen yang diperoleh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Selain itu, korelasi demografi dan cakupan institusi ditunjukkan. Abstract: The article reveals the main reforms in the educational sector of the Republic of Uzbekistan. Until 2017, the number of educational intuitions was not enough to enroll Uzbek schools’ pupils. Therefore, many unenrolled pupils have started to pursue their educational desires abroad, especially in neighboring countries, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, and the Russian Federation. Even statistical data showed that approximately every year until 2017, only 9 percent of school graduates could have enrolled in universities; the rest of fresh graduates could not be enrolled. Whereas, the population of Uzbekistan has been raised dramatically. Therefore, the main purpose of this article is to show the importance and need for reforms in the education sector of Uzbekistan. The information inthis article is based on the analysis of secondary data as well as statistical reports and documents obtained from various government ministries and agencies. Moreover, the correlation between demography and coverage of intuitions has been shown.

National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism) Jambak, Fabian; Baharuddin, Didin; Erna Sry Denasty, Neng
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i1.29

Abstrak: Rangkaian sejarah panjang perdebatan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional menunjukan tidak mudahnya mentranformasikan hukum nasional yang mengakomodir keduanya. Monisme dan dualisme di Indonesia dipraktekan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan dalam peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Prakteknya disesuaikan dengan keyakinan dalam menilai suatu peristiwa hukum perlu ditranformasikan menjadi hukum nasional atau tidak, walaupun secara doktrin Indonesia menganut monisme sebagaimana diamatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Kontradiksi dari keduanya menyebabkan Indonesia belum secara tegas dan konsisten dalam melaksanakan konstitusi. Metode deskritif historis dengan periodesasi: Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi digunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bahwa dengan rangkaian sejarah dapat menunjukan secara jelas mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional di Indonesia. Ketegasan sikap pemerintah Indonessia menjadi titik tolok penting dalam menentukan pilihan demi terwujudnya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusi dan menguatkan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara terhadap sengketa yang melibatkan entitas internasional. Abstract: The long history of the debate on the relationship between national law and international law shows that it is not easy to transform national law to accommodate both. Monism and dualism in Indonesia are practiced alternately according to the needs of the judiciary in deciding a case. The practice is adjusted to the belief in assessing a legal event needs to be transformed into national law or not, although doctrinally Indonesia adheres to monism as stated by Article 11 of the 1945 Constitution. The contradiction between the two causes Indonesia to not firmly and consistently implement the constitution. Historical descriptive method with periodization: Old Order, New Order and Reform Order is used to provide an overview and understanding that with a series of history can show clearly about the relationship between national law and international law in Indonesia. The firmness of the Indonesian government's stance is an important benchmark in making choices for the realization of legal certainty, protection of human rights and strengthening the judiciary in deciding a case against disputes involving international entities.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Vivi Pusvitasary

Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id

Phone
+6221-5853753

Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id

Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Vivi Pusvitasary

Contact Email vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id

Phone +6221-5853753

Journal Mail Official journal_sgs@budiluhur.ac.id

Editorial Address Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Vivi Pusvitasary

Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id

Phone
+6221-5853753

Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id

Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA