cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivi Pusvitasary
Contact Email
vivi.pusvitasary@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
journal_sgs@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : -     EISSN : 29876958     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Budi Luhur Joumal of Strategic & Global Studies, published by International Relations Study Program, Faculty of Social Science and Global Studies, Universitas Budi Luhur. Strategic Global Studies publish twice a year (January and July). In each edition, it received article that will be reviewed by internal and external editors. Afterwards, article reviewed by at least two reviewers, who had related expertise. Article will be reviewed with double-blind peer review. Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies explores critical and constructive inquiries with emphasis on interational studies, that include: International Politics, International Economy, Security, Diplomacy, Conflict, Humanitarian, Transnationalism, Development, Peace and War, Globalization, Foreign Policy, and any related issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
NORMATIVE STRENGTH OF GREEN BELT AND ROAD INITIATIVE ENVIRONMENTAL STANDARDS BETWEEN VOLUNTARY AND BINDING Muhammad Zaki daniswara; Gonda Yumitro
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 4 No. 2 (2026): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v4i2.79

Abstract

Abstract: The Belt and Road Initiative (BRI) is one of the world's largest infrastructure development projects with a major influence on environmental management at the international level. China introduced the Green Belt and Road Initiative (Green BRI) as a step to encourage more environmentally friendly development and reduce the impact of climate change. However, debate continues regarding the effectiveness of the environmental standards used, particularly concerning whether these standards are voluntary or mandatory. This research aims to analyze the characteristics of environmental standards applied within the Green BRI and to evaluate the extent to which a soft-law-based governance model can help encourage adherence to the global sustainable development agenda. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, analyzing policy documents, academic articles, and institutional reports produced during the 2019 to 2025 period. The research shows that environmental standards within the Green BRI are still dominated by characteristics of flexible regulation, marked by a lack of clear legal obligations, ambiguity in implementation indicators, and the absence of strong enforcement and sanction mechanisms. The ability to implement these standards depends on the regulatory capacity of the recipient country, domestic economic interests, and the role of non-state actors. These findings indicate that legal instruments lacking binding force (soft law) are less able to create sustainable environmental compliance. Abstrak: Belt and Road Initiative (BRI) adalah salah satu proyek pembangunan infrastruktur dunia terbesar yang memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat internasional. Tiongkok mengenalkan Green Belt and Road Initiative (Green BRI) sebagai langkah untuk mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.Namun, masih terjadi perdebatan mengenai efektivitas standar lingkungan yang digunakan, khususnya terkait apakah standar tersebut bersifat sukarela atau wajib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik standar lingkungan yang berlaku dalam Green BRI serta mengevaluasi sejauh mana model tata kelola yang berlandaskan soft law bisa membantu mendorong pengikutan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan secara global. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menganalisis dokumen kebijakan, artikel akademik, dan laporan institusional yang dibuat selama periode 2019 hingga 2025. Penelitian menunjukkan bahwa standar lingkungan dalam Green BRI masih didominasi oleh ciri-ciri undang-undang yang bersifat fleksibel, yang ditandai dengan kurangnya kewajiban hukum yang jelas, ketidakjelasan dalam indikator penerapan, serta tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang berlaku secara kuat. Kemampuan penerapan standar itu bergantung pada kemampuan pengaturan negara tujuan, kepentingan ekonomi dalam negeri, serta peran aktor yang bukan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa aturan perundang-undangan yang tidak memiliki kekuatan hukum (soft law) kurang mampu menciptakan kepatuhan lingkungan yang berkelanjutan.
TRUST CENTRIC FRAMEWORK FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATION IN PUBLIC ADMINISTRATION Shaza Khalid
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 4 No. 2 (2026): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v4i2.81

Abstract

Abstract: Artificial Intelligence (AI) and digital transformation are changing the global public governance landscape in today's fast-changing world. This paper addresses the important nexus of technological progress and institutional trust in the context of the Presidential Decree, which has been proclaimed as the Year of Digitalization and Artificial Intelligence. While AI can introduce an unprecedented level of efficiency and data-driven decision-making in public administration, it is also associated with the "black box" issue, where algorithmic processes raise citizen skepticism and resistance within public administration. This study adopts a qualitative and conceptual approach, aiming to address the question: How can public institutions build and maintain trust during the application of AI? Based on the concepts of Trust Management and Knowledge Management, the study posits a "Trust-Centric Framework" for digital government. The four pillars of this framework are Transparency, Accountability, Competence and Benevolence. To ensure the sustainable digital transformation of the civil service in Kazakhstan, it is necessary to focus not only on technical infrastructure but also on socio-technical management of trust. The study concludes that the implementation of AI is not merely a technological change but a fundamental transformation of the organization, which must be accompanied by new digital skills for civil servants and extensive ethical-legal frameworks. This study brings together international good practice and the geopolitical situation in Kazakhstan to provide policy recommendations for administrators. Abstrak: Kecerdasan Buatan (AI) dan transformasi digital sedang mengubah lanskap pemerintahan publik global di dunia yang cepat berubah saat ini. Penelitian ini membahas hubungan penting antara kemajuan teknologi dan kepercayaan institusional dalam konteks Keputusan Presiden, yang telah diumumkan sebagai Tahun Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan. Sementara AI dapat memperkenalkan tingkat efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pengambilan keputusan berbasis data dalam administrasi publik, AI juga terkait dengan masalah "kotak hitam", di mana proses algoritmik menimbulkan skeptisisme dan resistensi warga dalam administrasi publik. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan konseptual, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana institusi publik dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan selama penerapan AI? Berdasarkan konsep Manajemen Kepercayaan dan Manajemen Pengetahuan, studi ini mengusulkan "Kerangka Berbasis Kepercayaan" untuk pemerintahan digital. Empat pilar dari kerangka ini adalah Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi, dan Kebajikan. Untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan dari layanan sipil di Kazakhstan, perlu untuk fokus tidak hanya pada infrastruktur teknis tetapi juga pada manajemen sosial-teknis kepercayaan. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan AI bukan sekadar perubahan teknologi tetapi transformasi mendasar dari organisasi, yang harus disertai dengan keterampilan digital baru bagi pegawai negeri dan kerangka etika-hukum yang luas. Studi ini menggabungkan praktik baik internasional dan situasi geopolitik di Kazakhstan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi para administrator.

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): July Vol. 4 No. 1 (2026): January Vol. 3 No. 2 (2025): July Vol. 3 No. 1 (2025): January Vol. 2 No. 2 (2024): July Vol. 2 No. 1 (2024): January Vol. 1 No. 1 (2023): July